Petunjuk Pengelolaan PATBM Bagi Organisasi Pemda

Buku ini menjelaskan bahwa Perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah [termasuk pemerintah kanbupaten/kota]. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 9 dan 12. Kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak juga telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 22 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah [termasuk pemerintah kabupaten/kota] berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pedoman ini dibuat untuk menyediakan panduan umum bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memulai, mengembangkan, dan memelihara keberlanjutan PATBM dalam perlindungan anak di wilayahnya. Sifat panduan umum ini memberi ruang untuk pengembangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut yang disesuaikan dengan situasi dan peluang kreativitas yang muncul di daerah. Untuk mempermudah para pengelola, panduan ini juga dilengkapi dengan penjelasan mengenai apa itu PATBM.