Netralitas ASN di Provinsi Kalimantan Timur Jelang Pemilu 2024

Samarinda – Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aptika menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2024. ASN dilarang mengampanyekan kontestan Pemilu di media sosial.

“Kita (ASN) harus netral, tidak boleh mengampanyekan ataupun mempromosikan para peserta umum di media sosial,” ujar Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto saat membuka kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk ASN Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Mercure, Samarinda pada Selasa (21/2/23).

Boni mengatakan, netralitas ASN merupakan hal yang harus diperhatikan karena sudah ada peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut. Nantinya ASN yang melanggar akan dikenai konsekuensi yang sesuai.

“Netralitas ini juga bagian dari upaya transformasi digital ASN. Sehingga dibutuhkan adaptasi dalam penggunaan media digital di lingkungan pemerintahan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Sugeng Hariyono menjelaskan masyarakat, khususnya ASN, sedang menghadapi era perubahan yang disebut Volatile atau tidak stabil, Uncertainty atau tidak pasti, Complexity atau rumit, dan Ambiguity atau ambigu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi halangan bagi ASN untuk bekerja.

“Mari kita ubah kondisi tersebut dari Volatile menjadi Vision, Uncertainty menjadi Understanding, Complexity menjadi Clarity, Ambiguity menjadi Agile,” ungkapnya.

Sugeng berharap, melalui kegiatan ini para ASN di Kalimantan Timur yang menjadi peserta dapat menjaga suhu politik dan mengajak ASN lainnya untuk bersama mengawal netralitas, terutama dalam bermedia sosial.

Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk ASN di Provinsi Kalimantan Timur ini diikuti oleh 50 ASN Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pemprov Kalimatan Timur. Turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur, Kepala BPSDM Kalimantan Timur, dan Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pemerintahan Kemkominfo.

Adapun narasumber yang mengisi materi yaitu Direktur Pelatihan Indonesian Center for Ethics, Johanes Haryatmoko; Kepala Laboratorium E-Government Universitas Indonesia, Dana Indra Sensuse; Dosen Fakultas Humaniora Univeristas Bina Nusantara (BINUS), Cornelia Istiani;  dan anggota dewan pengawas Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) Hari S. Noegroho.

Share Berita