13-januari

Internet Sehat : Otoritas Perlindungan Data Belanda telah mendenda Booking.com sebesar 475.000euro karena terlambat memberi tahu bahwa penjahat telah mengakses data 4.109 orang yang memesan kamar hotel melalui situs web mereka.The Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mengatakan penjahat berhasil mengekstrak kredensial login ke akun Booking.com mereka dari karyawan 40 hotel di Uni Emirat Arab menggunakan teknik rekayasa sosial. Mereka kemudian mendapatkan akses ke data termasuk nama pengguna, alamat, nomor telepon, dan detail tentang pemesanan mereka.Para penjahat juga mengakses detail kartu kredit 283 orang termasuk kode keamanan kartu kredit dalam 97 kasus. Selain itu, mereka mencoba mendapatkan detail kartu kredit korban lain dengan menyamar sebagai karyawan Booking.com melalui email atau telepon.Booking.com mengatakan bahwa tidak ada serangan ke dalam sistem internalnya dan menambahkan bahwa insiden tersebut diisolasi ke 40 hotel di UEA tempat mitra menyediakan detail log-in ke akun Booking.com mereka untuk penjahat online.Pengawas menambahkan bahwa data yang disimpan di ekstranet termasuk nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, tanggal check-in dan check-out, harga total, nomor reservasi, korespondensi antara hotel dan tamu dan untuk 283 pihak lainnya detail kartu pembayaran mereka. Sembilan puluh tujuh di antaranya termasuk kode verifikasi kartu.Perusahaan Belanda tersebut didenda 475.000 euro untuk pemberitahuan yang terlambat. AP mengatakan perusahaan telah diberitahu tentang kebocoran data pada 13 Januari 2019, tetapi belum melaporkan hal ini kepada pengawas hingga 7 Februari sehingga terlambat 22 hari.Berdasarkan pasal 33 Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR), perusahaan diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran data dalam waktu 72 jam.Sumber : The Register

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Internet Sehat : Junta militer Myanmar telah mengeluarkan undang-undang keamanan siber yang akan melarang penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN di bawah hukuman penjara dan/atau denda. Undang-undang ini membuat organisasi hak-hak digital khawatir tentang dampak penutupan lebih lanjut negara tersebut dari dunia luar secara digital.Rancangan undang-undang, tertanggal 13 Januari, ditandatangani oleh Soe Thein, sekretaris tetap kementerian transportasi dan komunikasi militer dan sedang dalam proses permintaan komentar hingga 28 Januari. Setelah diadopsi, pengguna VPN akan dikenakan hukuman antara satu dan tiga tahun penjara dan denda hingga lima juta Kyat Myanmar (sekitar $2.800).RUU tersebut juga melarang penggunaan mata uang digital, di bawah hukuman penjara selama enam bulan hingga satu tahun, dan denda yang sama digunakan untuk menghalangi penggunaan VPN.Lebih lanjut, undang-undangan tersebut mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan riwayat akses kepada pihak berwenang jika diminta. Ketentuan serupa telah menyebabkan perusahaan telekomunikasi meninggalkan Myanmar di masa lalu. Operator seluler Norwegia Telenor pergi dari Myanmar pada September 2021 ketika junta yang berkuasa ingin mencegat panggilan yang dilakukan di jaringannya.Bagi banyak orang di Myanmar, Facebook identik dengan internet. Saat negara menghadapi kudeta militer pada Februari 2021, Tatmadaw yang baru dipasang melarang Facebook, Instagram, dan Twitter, mendorong pengguna di negara itu untuk mengandalkan VPN untuk mempertahankan akses ke layanan komunikasi online pilihan mereka.Sekitar waktu yang sama dengan larangan di media sosial, larangan VPN yang diusulkan mendapat penolakan keras dari organisasi pendukung teknologi dan perdagangan sehingga memungkinkan pengguna internet negara itu untuk terus berkomunikasi tanpa mengubah platform.BBC Myanmar melaporkan bahwa RUU 13 Januari dan 115 klausulnya lebih kuat dari upaya Junta pada tahun 2021. VPN telah lama menjadi teknologi terbatas di China, yang juga berusaha membatasi materi yang dapat diakses warganya.Pendukung hak asasi manusia dan digital khawatir larangan VPN akan merusak organisasi pro-demokrasi, seperti National Unity Government dan menguntungkan junta militer.Alp Toker, direktur NetBlocks, mengatakan bahwa RUU yang diusulkan kejam, bahkan menurut standar militer Burma. Versi pertama dari RUU yang diusulkan pada Februari 2021 dibatalkan setelah industri dan masyarakat sipil bersatu untuk melawan, tetapi kali ini militer telah bersiap untuk mendapatkan jalannya.Toker mengatakan layanan VPN diperlukan untuk terhubung dengan dunia luar dari Myanmar sejak kudeta, karena pembatasan media sosial dan platform internasional yang diberlakukan oleh otoritas pasca-kudeta serta penting untuk bisnis dan perdagangan internasional, terutama di sektor layanan digital.Sumber : The Register

13-januari

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi