Bangkok

Internet Sehat : Facebook telah memblokir akses di Thailand ke satu juta anggota kelompok yang membahas monarki, setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri untuk menanggapi tekanan dari Bangkok.Thailand melihat gelombang protes anti-pemerintah yang mencakup seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi monarki. Kritik terhadap monarki adalah ilegal di Thailand. Akses dari dalam Thailand ke grup Royalist Marketplace diblokir pada Senin malam, tetapi tetap bisa diakses dari luar negeri.Pavin Chachavalpongpun yang menjadi admin dari grup tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu juta anggota yang menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Chachavalpongpun mengatakan grup tersebut menyediakan platform untuk diskusi serius tentang monarki dan memungkinkan orang Thailand untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tentang monarki, dari intervensi politik monarki hingga hubungan intim dengan militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan raja.Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka dipaksa untuk membatasi akses ke konten yang dianggap ilegal oleh pemerintah Thailand. Dalam sebuah pernyataa, Facebook mengatakan bahwa permintaan seperti itu berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri. Facebook mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum.Thailand yang memaksa Facebook untuk membatasi akses ke grup tersebut juga dikecam keras oleh kelompok hak asasi. John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Thailand sekali lagi menyalahgunakan undang-undang yang terlalu luas dan melanggar hak untuk memaksa Facebook membatasi konten yang dilindungi oleh hak asasi manusia atas kebebasan berbicara.Sumber : BBC

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Internet Sehat : Thailand telah menghidupkan kembali undang-undang kontroversial yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan dalam upaya untuk mengekang protes anti-pemerintah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.Beberapa aktivis telah dipanggil untuk menghadapi dakwaan berdasarkan hukum lèse-majesté yang membawa hukuman hingga 15 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Dakwaan tersebut merupakan pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun diajukan.Thailand telah diguncang oleh protes yang dipimpin mahasiswa selama berbulan-bulan, dengan demonstran menuntut perubahan pada monarki. Para pengunjuk rasa juga menyerukan reformasi konstitusi dan pencopotan perdana menteri.Pada hari Selasa, seorang aktivis mahasiswa terkemuka, Parit Chiwarak yang berusia 22 tahun, mengatakan bahwa dia telah menerima panggilan untuk lèse-majesté, tetapi ia mengatakan tidak takut atas dakwaan tersebut.Setidaknya enam pemimpin protes utama lainnya, termasuk pengacara hak asasi manusia Anon Nampa dan Panusaya Sithijirawattanakul, diperkirakan akan menghadapi tuduhan yang sama.Hukum lèse-majesté Thailand, yang melarang penghinaan apapun terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia. Pemberlakuan kembali dakwaan di bawah hukum lèse-majesté dilakukan menjelang demonstrasi yang direncanakan pada hari Rabu di Crown Property Bureau, sebuah lembaga yang mengontrol kekayaan kerajaan atas nama monarki, yang terletak di ibu kota Thailand, Bangkok.Tidak ada tuntutan lèse-majesté yang diajukan dalam beberapa tahun terakhir atas permintaan Raja Vajiralongkorn, menurut pemerintah Thailand. Perkembangan terbaru ini mengikuti kritik yang semakin vokal terhadap raja oleh para pengunjuk rasa. Raja Vajiralongkorn dikritik karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman.Ada juga pertanyaan tentang keputusan Raja Vajiralongkorn untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok – konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand modern.Pekan lalu, sedikitnya 41 orang terluka setelah bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota Thailand, Bangkok. Para pengunjuk rasa berusaha mencapai parlemen, di mana anggota parlemen memperdebatkan kemungkinan perubahan pada konstitusi.Sumber : BBCSumber Foto : Pikiran Rakyat JemberYuk belajar Privasi, Gratis di Galeri Privasi

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Internet Sehat : Database yang berisi informasi pribadi tentang 106 juta pelancong internasional ke Thailand telah bocor di internet publik tahun ini.Bob Diachenko, kepala penelitian keamanan siber di situs perbandingan produk Comparitech, mengatakan penyimpanan data Elasticsearch berisi nama lengkap pengunjung, nomor paspor, tanggal kedatangan, jenis visa, status tempat tinggal, dan banyak lagi. Data tersebut diindeks oleh mesin pencari Censys pada 20 Agustus dan ditemukan oleh Diachenko dua hari kemudian. Tidak ada kredensial dalam database yang dikatakan telah menyimpan catatan sejak satu dekade yang lalu.Diachenko mengatakan dia memberi tahu operator database, yang menyebabkan pihak berwenang Thailand mengetahuinya dan dengan cepat mengakui insiden itu dan segera mengamankan datanya. Dikatakan pihak berwenang Thailand mengatakan data tersebut tidak diakses secara ilegal oleh siapa pun. Konon, kebocoran itu mencakup banyak orang mengingat popularitas Thailand sebagai tujuan wisata sebelum pandemi COVID-19.Menurut data dari Bank Dunia, Thailand mengumpulkan hampir 40 juta kedatangan internasional pada 2019, jumlah yang meningkat setiap tahun sebelum pandemi kecuali 2014, tahun di mana negara itu mengalami kudeta militer. Setiap orang asing yang bepergian ke Thailand dalam dekade terakhir ini mungkin memiliki catatan dalam database.Diachenko mengatakan bahwa salah konfigurasi server oleh agen outsourcing TI menyebabkan database terekspos ke seluruh dunia. Comparitech mengatakan tidak ada informasi yang terpapar menimbulkan ancaman keuangan langsung bagi sebagian besar dari mereka yang terdaftar karena tidak ada rincian bank atau informasi kontak yang disertakan.Selain itu, ada kemungkinan jika bepergian ke Thailand dan tinggal di sana selama pandemi data sudah dibocorkan. Sebuah situs web pemerintah yang digunakan untuk mendaftarkan orang asing untuk vaksin COVID-19 membocorkan nama dan nomor paspor pada bulan Juni.Selain itu, bulan lalu, Bangkok Airways terkena grup ransomware LockBit yang mengakibatkan publikasi data penumpang. Pada tahun 2018, TrueMove H, operator seluler 4G terbesar di Thailand, mengalami pelanggaran basis data sekitar 46.000 catatan.Comparitech mengatakan database yang ditemukannya berisi beberapa aset, selain 106 juta catatan, membuat total informasi yang bocor mencapai sekitar 200 GB.Sumber : The Register

Bangkok

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Database Berisi Info Pribadi 106 Juta Orang yang Mengunjungi Thailand Bocor di Internet

Database Berisi Info Pribadi 106 Juta Orang yang Mengunjungi Thailand Bocor di Internet

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi