bentuk

ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Internet Sehat : Bentuk malware baru ditemukan menargetkan pengguna Apple MacOS dalam kampanye yang menurut para peneliti terkait dengan operasi peretasan yang didukung oleh negara.Kampanye tersebut telah dirinci oleh analis keamanan siber di Trend Micro yang telah menautkannya ke OceanLotus juga dikenal sebagai APT32, sebuah grup peretasan yang dianggap memiliki hubungan dengan pemerintah Vietnam.OceanLotus diketahui menargetkan organisasi asing yang bekerja di Vietnam termasuk media, penelitian dan konstruksi, dan sementara motivasinya tidak sepenuhnya dipahami, tujuannya diperkirakan untuk menggunakan spionase untuk membantu perusahaan milik Vietnam.Backdoor MacOS memberi penyerang jendela ke komputer yang disusupi sehingga memungkinkan mereka untuk mengintip dan mencuri informasi rahasia dan dokumen bisnis yang sensitif.Peneliti perusahaan keamanan telah menautkannya ke OceanLotus karena kesamaan dalam kode dan perilaku malware, dibandingkan dengan sampel yang digunakan dalam kampanye sebelumnya oleh grup tersebut.Serangan dimulai dengan email phishing yang mencoba mendorong korban untuk menjalankan file Zip yang menyamar sebagai dokumen Word. Taktik ini akan menghindari deteksi dari pemindai antivirus dengan menggunakan karakter khusus jauh di dalam serangkaian folder Zip.Seperti versi malware yang lebih lama, serangan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sistem dan membuat pintu belakang yang memungkinkan peretas untuk mengintip dan mengunduh file, serta mengunggah perangkat lunak berbahaya tambahan ke sistem jika diperlukan. Malware tersebut diperkirakan masih aktif dikembangkan.Untuk membantu menghindari menjadi korban kampanye malware ini dan lainnya, Trend Micro mengimbau pengguna untuk berhati-hati dalam mengklik tautan atau mengunduh lampiran dari email yang datang dari sumber yang mencurigakan atau tidak dikenal.Organisasi juga disarankan untuk menerapkan patch keamanan dan pembaruan lain ke perangkat lunak dan sistem operasi sehingga malware tidak dapat memanfaatkan kerentanan yang diketahui yang dapat dilindungi.Sumber : ZDNetYuk belajar privasi di Galeri Privasi, Gratis!

Hacker Targetkan Pengguna MacOS dengan Malware yang Diperbarui

Internet Sehat : Pemerintah Brazil telah menciptakan jaringan respons serangan siber yang bertujuan untuk mempromosikan respons yang lebih cepat terhadap ancaman dan kerentanan siber melalui koordinasi antara badan-badan pemerintah federal.Jaringan ini dibuat melalui keputusan presiden yang ditandatangani pada 16 Juli. Federal Cyber Incident Management Network akan mencakup Kantor Keamanan Institusional kepresidenan serta semua badan dan entitas di bawah administrasi pemerintah federal. Perusahaan publik, perusahaan modal campuran dan anak perusahaannya dapat menjadi anggota jaringan secara sukarela.Jaringan tersebut akan dikoordinasikan oleh Departemen Keamanan Informasi dari Kantor Keamanan Institusional kepresidenan, melalui Pusat Pencegahan, Perawatan dan Respons terhadap Insiden Keamanan Siber pemerintah.Sekretariat Pemerintah Digital (DGS) yang beroperasi di bawah Sekretariat Khusus Pengelolaan dan Pemerintahan Digital Kementerian Perekonomian akan memiliki peran strategis dalam pembentukan jaringan tersebut. DGS adalah badan pusat SISP, sebuah sistem yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sumber daya teknologi informasi pemerintah federal di lebih dari 200 badan.Menurut DGS, pembagian informasi yang dituangkan dalam keputusan pembentukan jaringan diharapkan dapat meningkatkan artikulasi SISP dalam hal pencegahan insiden, serta tindakan yang diperlukan dalam kemungkinan serangan siber. Sekretariat juga menyiratkan bahwa ada harapan bahwa perusahaan publik seperti Dataprev, perusahaan teknologi dan informasi jaminan sosial pemerintah, dan Serpro, layanan pemrosesan data federal, akan bergabung dalam inisiatif ini meskipun partisipasi mereka tidak wajib.Dengan memiliki pengetahuan langsung tentang serangan serta potensi kerentanan yang dieksploitasi akan memungkinkan badan ini untuk memperingatkan badan lain untuk menegakkan tindakan penahanan yang diperlukan. Fokus lain dari badan respons ini juga dapat mencakup pengembangan panduan dan pelatihan untuk mengatasi masalah utama yang diidentifikasi. Menurut survei yang dirilis awal bulan ini, warga Brazil mengkhawatirkan keamanan data mereka. Survei tersebut menemukan bahwa ketakutan akan serangan siber sangat tinggi di kalangan pengguna, dengan 73% responden melaporkan mengalami beberapa jenis ancaman digital, seperti menerima pesan palsu dari perusahaan dan kata sandi yang dicuri.Sumber : ZDNet

bentuk

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Hacker Targetkan Pengguna MacOS dengan Malware yang Diperbarui

Hacker Targetkan Pengguna MacOS dengan Malware yang Diperbarui

Brazil Bentuk Jaringan Respons Serangan Siber

Brazil Bentuk Jaringan Respons Serangan Siber

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi