Brasil

Internet Sehat : Facebook dilaporkan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung Brasil untuk memblokir selusin sekutu teratas Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Kelompok tersebut dituduh menyebarkan berita palsu terhadap hakim.Namun, raksasa media sosial Facebook mengatakan perintah tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan berbicara dan mengatakan akan mengajukan banding terhadap perintah tersebut.Sebelumnya, diktahui bahwa platform Facebook telah digunakan untuk menyerukan kudeta militer untuk menutup Kongres dan Mahkamah Agung.Pada bulan Mei seorang hakim memerintahkan Facebook untuk memblokir 12 akun dan Twitter 16 akun lainnya. Pada hari Jumat minggu lalu, Mahkamah Agung Brasil mendenda Facebook 1,92 juta reais (sekitar 368.000 dollar AS) karena menolak memblokir akses akun ke seluruh dunia. Facebook hanya setuju untuk memblokir akses ke akun yang dapat diakses dari Brasil. Bila Facebook gagal mematuhi perintah tersebut, maka mereka akan didenda 100.000 reais untuk setiap hari.Namun, Tidak jelas apakah Twitter juga didenda. Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah tersebut ekstrem, bertentangan dengan hukum dan yurisdiksi di seluruh dunia. Namun, mengingat ancaman pertanggungjawaban pidana kepada karyawan lokal, pada titik ini Facebook tidak melihat alternatif lain selain mematuhi keputusan dengan memblokir akun secara global, sementara mengajukan banding ke Mahkamah Agung.Di antara akun-akun yang diblokir adalah akun Roberto Jefferson, pemimpin sebuah partai yang setia kepada presiden, dan Luciano Hang, salah satu pengusaha terkenal Brasil.Sumber : BBC

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Internet Sehat : Twitter secara resmi telah meluncurkan fitur baru di seluruh dunia yang disebut Fleet. Fleet merupakan tweet yang akan hilang atau dihapus setelah 24 jam, mirip dengan fitur Stories di Snapchat dan Instagram.Twitter sebelumnya telah mengumumkan rencananya untuk tweet singkat Fleet ini dan telah menguji fitur tersebut di Brasil, Italia, India, dan Korea Selatan.Direktur desain Twitter, Joshua Harris dan manajer produk, Sam Haveson mengatakan dalam postingan blog mengatakan bahwa beberapa dari pengguna memberi tahu Twitter bahwa melakukan tweet itu tidak nyaman karena terasa begitu publik, sangat permanen, dan sepertinya ada begitu banyak tekanan untuk mengumpulkan retweet dan LIKE. Oleh karena tweet akan menghilang dari pandangan setelah satu hari, Fleet membantu orang merasa lebih nyaman berbagi pikiran, pendapat, dan perasaan pribadi dan santai.Beberapa pengguna Twitter yang bereksperimen dengan alat tersebut mengatakan bahwa alat tersebut telah menciptakan peluang yang mengkhawatirkan untuk pelecehan online, seperti mengizinkan pesan langsung yang tidak diinginkan. Itu juga memungkinkan penulis Fleet untuk menandai orang-orang yang telah memblokir mereka. Twitter mengatakan sedang mendengarkan umpan balik dan mengerjakan perbaikan untuk masalah keamanan tersebut.Fleet dapat menyertakan teks, foto, dan video. Mereka akan tersedia di bagian atas timeline beranda pengguna di Twitter dan di profil pengirim.Twitter dan perusahaan media sosial lainnya berada di bawah tekanan untuk mengawasi penyalahgunaan layanan dan kesalahan informasi yang viral. Juru bicara Twitter Liz Kelley mengatakan Fleet tunduk pada aturan yang sama seperti tweet.Kelley mengatakan peringatan atau label yang telah mulai diterapkan Twitter ke konten seperti media yang dimanipulasi dan informasi yang salah tentang proses sipil atau Covid-19 dapat diterapkan pada Fleet.Sumber : The Guardian Sumber Foto : The Verge

Twitter Rilis Fleet, Tweet Terhapus Otomatis setelah 24 Jam

Internet Sehat : Informasi pribadi dan kesehatan lebih dari 16 juta pasien COVID-19 Brazil telah bocor secara online setelah seorang pegawai rumah sakit mengunggah spreadsheet dengan nama pengguna, kata sandi, dan kunci akses ke sistem pemerintah yang sensitif di GitHub bulan ini.Di antara sistem yang kredensial terekspos adalah E-SUS-VE dan Sivep-Gripe, dua database pemerintah yang digunakan untuk menyimpan data tentang pasien COVID-19. E-SUS-VE digunakan untuk merekam pasien COVID-19 dengan gejala ringan, sedangkan Sivep-Gripe digunakan untuk melacak kasus rawat inap.Kedua database tersebut berisi detail sensitif seperti nama pasien, alamat, informasi ID, dan juga catatan perawatan kesehatan seperti riwayat medis dan rejimen pengobatan. Kebocoran ini terungkap setelah pengguna GitHub melihat spreadsheet yang berisi kata sandi di akun GitHub pribadi seorang karyawan Rumah Sakit Albert Einstein di kota Sao Paolo.Pengguna tersebut kemudian memberi tahu surat kabar Brazil Estadao, yang menganalisis data dan memberi tahu rumah sakit dan Kementerian Kesehatan Brazil.Reporter Estadao mengatakan bahwa data untuk warga Brasil di seluruh 27 negara bagian dimasukkan dalam dua database, termasuk tokoh terkenal seperti presiden Brazil Jair Bolsonaro, keluarga presiden, tujuh menteri pemerintah, dan gubernur dari 17 negara bagian Brazil.Spreadsheet tersebut akhirnya dihapus dari GitHub sementara pejabat pemerintah mengubah kata sandi dan mencabut kunci akses untuk mengamankan kembali sistem mereka.Sejak pandemi COVID-19, beberapa pemerintah dan kontraktor pemerintah mengalami masalah dalam mengamankan aplikasi dan database terkait COVID-19. Kerentanan dan kebocoran ditemukan di aplikasi dan sistem COVID-19 yang digunakan di Jerman, Wales, Selandia Baru, India, dan lainnya.Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Intertrust September ini, sekitar 85% aplikasi pelacakan kontak COVID-19 membocorkan data dengan satu atau lain cara.Sumber : ZDNetMari belajar Privasi, Gratis di Galeri Privasi.

Covid-19 : Data 16 Juta Pasien Brazil Terpapar Online

Internet Sehat : Kelompok perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan Brazil, Embraer, telah menjadi sasaran serangan dunia maya yang memengaruhi operasi perusahaan tersebut.Menurut pernyataan yang dirilis oleh perusahaan global tersebut pada Senin (30/11) serangan tersebut mengakibatkan pengungkapan data yang diduga dikaitkan dengan perusahaan.Insiden tersebut dilaporkan lima hari setelah terjadi ke Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil. Undang-undang Brasil mengharuskan pelaporan masalah segera seperti serangan dunia maya.Serangan dunia maya diidentifikasi pada 25 November 2020. Serangan ini mengakibatkan akses ke lingkungan sistem tunggal perusahaan tidak tersedia, menurut pernyataan Embraer. Sebagai akibat dari serangan tersebut, sistem internal mengalami gangguan sebagian dan sementara, yang berdampak sementara pada beberapa operasi.Menurut surat kabar Brasil O Globo, insiden yang dimaksud adalah serangan ransomware, yang memerlukan penonaktifan sebagian besar server yang dioperasikan oleh perusahaan, yang saat ini beroperasi di bawah rencana darurat, dengan keamanan yang ditingkatkan.Insiden Embraer ini menyusul insiden keamanan besar lainnya di negara Amerika Latin, yaitu Pengadilan Tinggi Brasil dihantam serangan siber besar-besaran bulan lalu yang mengganggu operasi selama lebih dari dua minggu.Sumber : ZDNetMari belajar Privasi di Galeri Privasi.

Embraer Brazil Dilanda Serangan Siber

Internet Sehat : Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumen di Brazil sebagian besar tidak menyadari aturan perlindungan data negara tersebut dan gagal mempertanyakan praktik pengelolaan data pribadi perusahaan.Survei yang dilakukan oleh perusahaan intelijen kredit Brazil Boa Vista dengan lebih dari 500 konsumen antara Agustus dan September 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari mereka yang disurvei tidak mengetahui apa itu General Data Protection Regulations.Sebagian besar konsumen yang disurvei (90%) merasa informasi pribadi mereka tidak dilindungi dengan semestinya oleh perusahaan yang memintanya, sementara 77% menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan data mereka. Dari konsumen Brazil yang disurvei, 40% mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan.Di sisi lain, 53% konsumen Brasil yang disurvei mengatakan bahwa mereka tidak selalu mengambil tindakan untuk melindungi privasi mereka sebelum menginformasikan data pribadi mereka kepada perusahaan. Sementara 88% responden mengatakan mereka merasa tidak nyaman memberikan data seperti nomor Pokok Wajib Pajak mereka, 55% tidak menantang (terlebih dahulu) perusahaan ketika dimintai informasi pribadi tersebut.Peraturan perlindungan data Brasil disetujui oleh presiden Jair Bolsonaro pada 18 September, setelah hampir sebulan ketidakpastian mengenai tanggal pelaksanaan sebenarnya dari peraturan tersebut. Anggota dewan dari badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, National Data Protection Authority, ditunjuk pada akhir Oktober.Sebuah survei yang dilakukan oleh Brazilian Association of Software Companies (ABES) dalam kemitraan dengan EY segera setelah pengenalan aturan tersebut menemukan bahwa sebagian besar perusahaan Brasil masih perlu menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Studi selanjutnya oleh ABES dan EY menemukan bahwa sektor teknologi bernasib lebih baik, tetapi 56% perusahaan di sektor tersebut masih perlu mematuhi peraturan baru.Sumber : ZDNet

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Internet Sehat : Facebook telah membekukan halaman Presiden Venezuela Nicolás Maduro setelah dia mengklaim tanpa bukti bahwa obat herbal dapat menyembuhkan Covid-19. Maduro pada bulan Januari yang lalu mengklaim bahwa larutan herbal thyme dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Oleh karena dibekukan, Maduro tidak akan dapat memposting selama 30 hari.Facebook mengatakan Maduro telah berulang kali melanggar kebijakannya tentang disinformasi virus Corona. Maduro bukan satu-satunya pemimpin dunia yang menghadapi penolakan dari perusahaan media sosial atas kasus pandemi Covid-19. Mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Jair Bolsonaro dari Brasil juga menghadapi tindakan atas pos Covid-19.Seorang juru bicara Facebook mengatakan bahwa mereka menghapus video yang di-posting ke halaman Presiden Nicolas Maduro karena melanggar kebijakan terhadap informasi yang salah tentang Covid-19 yang kemungkinan akan membahayakan orang banyak.Menurut juru bicara Facebook tersebut, Facebook mengikuti panduan dari WHO [Organisasi Kesehatan Dunia] yang mengatakan saat ini tidak ada obat untuk menyembuhkan virus. Karena pelanggaran berulang terhadap aturan Facebook membekukan halaman selama 30 hari, selama itu halaman tersebut hanya bisa dibaca.Tahun lalu, Facebook menghapus video dari Presiden Brasil Bolsonaro atas klaim bahwa obat hydroxychloroquine benar-benar efektif dalam mengobati virus. Sebelumnya posting di Twitter oleh Maduro tentang obat palsu yang berbeda juga dihapus.Pada bulan Oktober, Facebook menghapus postingan di mana Donald Trump mengklaim Covid-19 kurang mematikan daripada flu. Postingan lainnya juga dihapus pada bulan Agustus yang termasuk video dirinya yang secara keliru menyatakan bahwa anak-anak hampir kebal dari Covid-19.Disinformasi Covid-19 di media sosial adalah masalah yang meluas. Menurut Center for Countering Digital Hate CCDH yang berbasis di Inggris, lusinan orang bertanggung jawab untuk menyebarkan ribuan posting anti-vaksin di Facebook dan Twitter. Di antara mereka adalah Robert F Kennedy Jr, keponakan mantan presiden AS, yang memimpin kelompok anti-vaksin.Presiden Madagaskar Andry Rajoelina tahun lalu mempromosikan ramuan herbal yang belum terbukti yang disebut Covid-Organics, yang mendorong WHO untuk mengatakan pengobatan tradisional harus memiliki bukti ilmiah untuk mendukung penggunaannya.Sumber : BBC

Covid-19 : Facebook Bekukan Halaman Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Internet Sehat : BBC News Brazil melaporkan bahwa informasi palsu dari mulut politisi dan pengkhotbah mencapai desa-desa terpencil di Amazon melalui WhatsApp.Sebuah helikopter sarat dengan petugas kesehatan dan dosis vaksin virus corona lepas landas dari Labrea, di bagian selatan Amazon, menuju ke sebuah desa sekitar 50 km jauhnya. Tetapi penduduk desa, bagian dari kelompok adat Jamamadi, menyambut helikopter bersenjatakan busur dan anak panah dan memintanya pergi.Mereka telah mendengar desas-desus palsu tentang vaksin dan menginginkan jaminan dari misionaris religius, bukan dokter sebelum divaksin. Helikopter tersebut pergi tanpa memberikan dosis apa pun. Insiden ini terjadi pada awal Februari 2021,Orang-orang yang mengatakan bahwa pesta penyambutan bersenjata sangat jarang, tetapi mereka khawatir tentang rumor vaksin yang menyebar ke masyarakat adat melalui telepon seluler.Banyak operator telepon seluler di Brasil memasukkan penggunaan gratis Facebook dan Instagram milik Facebook serta WhatsApp dalam paket pembayaran mereka, sedangkan penggunaan jaringan dan situs web lain dikenakan biaya. Menurut para ahli, WhatsApp sumber umum komunitas dan berita keluarga menghadirkan masalah tertentu.Informasi tentang aplikasi obrolan cenderung datang dari orang-orang yang lebih dekat dengan pengguna yang secara naluriah dipercayai, tetapi paket data menghalangi orang-orang, terutama yang kekurangan uang, untuk memeriksa ulang informasi kesehatan yang menyebar melalui WhatsApp.Wartawan pribumi Anapuaka Tupinamba mengatakan WhatsApp memungkinkan lompatan bagi masyarakat adat di bidang politik dan pendidikan, tetapi menyebut teknologi sebagai pedang bermata dua. Anapuaka mengutip satu contoh terbaru yang beredar di aplikasi, sebuah cerita tentang 900 orang suku Xingu yang meninggal setelah menerima vaksin. Informasi tersebut jelas palsu.Banyak informasi vaksin buruk yang beredar di WhatsApp bukan berasal dari penduduk desa itu sendiri, tetapi dari politisi dan pemimpin agama, termasuk Presiden Brazil. Jair Bolsonaro Presiden Brazil pada bulan September tahun lalu mengatakan menolak untuk divaksin. Bulan berikutnya, dia menyatakan bahwa orang Brasil tidak akan menjadi kelinci percobaan siapa pun dan tidak akan mendapatkan vaksin, Dia tampaknya menggemakan klaim aneh dan salah, umum di kelompok anti-vaksin online, tentang vaksin Covid yang mengubah DNA orang.Indianara Machado, perawat dari wilayah Tengah-Barat Brazil mengatakan bahwa pernyataan semacam itulah yang paling bergema dengan komunitas adat. Orang-orang di desa bertanya pada diri sendiri bahwa jika presiden tidak mau divaksin, bagaimana mereka akan mau melakukan hal yang sama,Misionaris religius dan gereja evangelis memiliki pengaruh di wilayah adat, dan beberapa meskipun tentu tidak semua juga menyebarkan kebohongan vaksin.Indianara Machado mengatakan bahwa banyak dari video yang menjadi viral adalah tentang pendeta pribumi yang mengadakan kebaktian memberitahu orang-orang untuk tidak mendapatkan vaksin, menyatakan itu adalah mikrochip binatang yang mengingatkan rumor palsu bahwa vaksin termasuk chip yang dapat melacak dan memperbudak orang.Pendeta Henrique Terena, ketua Dewan Nasional Pendeta dan Pemimpin Pribumi Injili, mengakui bahwa di wilayah Tengah-Barat ada segmen neo-Pantekosta yang mengatakan bahwa vaksin itu tidak baik, bahwa vaksin itu berasal dari iblis, dan mereka mengatakan anggota mereka, mereka seharusnya tidak mendapatkan suntikan vaksin. Informasi salah online meyakinkan orang tua Joel Paumari bahwa vaksin Covid-19 tidak aman. Joel Paumari adalah seorang koordinator pengajar di wilayah Amazon dan kepeduliannya terhadap orangtuanya tumbuh ketika dia melihat peningkatan jumlah kematian penduduk asli.Menurut angka resmi, lebih dari 650 masyarakat adat yang tinggal di desa telah meninggal karena Covid-19 dari total populasi 517.000. Di seluruh Brasil, sekitar 400.000 orang telah meninggal. Joel mengatakan bahwa orangtuanya melihat video yang berisi klaim palsu tentang obat-obatan, tentang vaksin yang menjauhkan orang dari Tuhan, dan rumor tentang DNA dan kode genetik yang semuanya tidak benar.Audio, teks, dan video berisi disinformasi telah menyebar ke seluruh grup WhatsApp Brasil selama bertahun-tahun, dan berperan dalam pemilu 2018. Sejak itu, perusahaan membatasi berbagi pesan hingga lima kali dan menyisipkan tag yang menunjukkan ketika pesan telah diteruskan beberapa kali.WhatsApp mengatakan bahwa karena dienkripsi, perusahaan tidak memiliki akses ke konten pesan. Dan perusahaan mengatakan telah bertindak untuk memerangi informasi yang salah, misalnya dengan meluncurkan layanan gratis dengan informasi tentang Covid-19 di dalam aplikasi.Sumber : BBC

Gelembung Misinformasi Melanda Penduduk Asli Brazil

Internet Sehat : Penegakan penuh kebijakan privasi baru WhatsApp telah ditunda di Brazil karena otoritas lokal Brazil kini tengah menyelidiki implikasi privasi data bagi pengguna aturan baru aplikasi WhatsApp tersebut.Keputusan tersebut menyusul serangkaian diskusi antara pemilik aplikasi perpesanan WhatsApp, yaitu Facebook dan Brazil’s National Data Protection Authority (ANPD), badan konsumen nasional Senacon, Federal Prosecution Service, dan pengawas persaingan Cade. Berdasarkan perjanjian tersebut, pengguna WhatsApp tetap dapat memanfaatkan layanan dan semua fiturnya selama tiga bulan sebelum menyetujui kebijakan baru tersebut.Dalam sebuah pernyataan, pihak berwenang Brazil mencatat bahwa WhatsApp telah menginformasikan bahwa mereka tidak akan menutup akun apa pun, dan bahwa tidak ada pengguna di Brazil yang akan kehilangan akses ke fitur aplikasi dalam periode 90 hari setelah 15 Mei sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan privasi dan persyaratan layanan baru.Memastikan kontinuitas layanan adalah hal paling mendesak yang ingin diatasi oleh otoritas Brasil sebelum aturan baru, yang dibangun di sekitar obrolan bisnis, diperkenalkan pada Sabtu (15/5). Dalam tiga bulan ke depan, persyaratan baru akan diawasi lebih lanjut, tujuannya adalah untuk menetapkan apakah kebijakan tersebut gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perlindungan data umum Brazil.Jika otoritas Brasil menyimpulkan WhatsApp tidak mematuhi undang-undang setempat, tindakan mulai dari peringatan hingga denda dapat diberlakukan karena sanksi berdasarkan aturan perlindungan data Brazil akan diberlakukan mulai Agustus 2021.Sementara penyelidikan berlanjut, pengguna Brazil yang terus menggunakan aplikasi tanpa menyetujui kebijakan privasi baru akan diberi tahu tentang perubahan yang sedang berlangsung. Pengingat akan tetap ada setelah tiga bulan, sesuai dengan tenggat waktu yang dinegosiasikan oleh pemerintah Brazil dengan WhatsApp, di mana beberapa fitur dari alat perpesanan mungkin dibatasi.Menurut pihak berwenang Brazil, Facebook mengatakan bersedia untuk membahas dan memberikan klarifikasi mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh ANPD dan masalah lain apa pun yang terkait dengan pembaruan persyaratan privasi aplikasi.Perjanjian tersebut mengikuti permintaan dari organisasi pemerintah Brazil untuk penundaan pengenalan kebijakan privasi baru. Dokumen yang dikeluarkan minggu lalu oleh otoritas Brazil menyatakan bahwa kebijakan privasi dan praktik perawatan data yang digariskan oleh WhatsApp dapat mewakili pelanggaran hak data pribadi pengguna layanan perpesanan.Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan pertahanan, agensi mencatat bahwa WhatsApp gagal memberikan informasi yang jelas terkait dengan jenis data apa yang akan diperlakukan oleh WhatsApp dan tujuan dari prosedur tersebut.Sumber : ZDNet

WhatsApp Tunda Penegakan Aturan Privasi Baru di Brazil

Internet Sehat : Salah satu layanan VPN terbaik yang tersedia, yaitu Nord VPN kemungkinan akan menghapus server mereka di India. Hal ini disebabkan oleh aturan baru yang ditetapkan pemerintah India.Nord VPN mungkin juga segera bersiap untuk keluar dari India di tengah meningkatnya kekhawatiran di antara penyedia layanan VPN atas aturan terbaru Kementerian TI India. Pekan lalu, CERT-in (Computer Emergency Response Team) memerintahkan perusahaan VPN di India untuk mengumpulkan dan menyimpan data pengguna selama lima tahun atau lebih. Seperti yang diharapkan, perintah tersebut memicu masalah privasi di antara mereka yang menggunakan jaringan pribadi virtual di India. Khususnya karena seluruh ide layanan VPN adalah untuk menawarkan privasi kepada pengguna. Seorang juru bicara untuk Nord Security, Patricija Cerniauskaite telah mengisyaratkan kemungkinan keluarnya Nord VPN dari India.Dalam sebuah pernyataan, Cerniauskaite mengatakan kepada Entrackr bahwa Nord VPN sedang mempertimbangkan untuk menghapus servernya dari India. Lebih lanjut, dia mencatat bahwa perusahaan tidak ingin berusaha keras untuk melindungi privasi pelanggannya. Jadi, NordVPN tidak punya pilihan selain menghentikan layanannya di negara tersebut. Bagi mereka yang tidak tahu, Nord Security adalah pengembang NordVPN. Selain itu, CERT-in telah memerintahkan pertukaran mata uang kripto untuk menyimpan data pengguna setidaknya selama lima tahun. NordVPN adalah salah satu penyedia VPN terbesar di dunia.Perusahaan VPN tidak hanya memastikan privasi saat menjelajahi web, tetapi juga menawarkan banyak layanan penting lainnya. Misalnya, NordVPN dan perusahaan VPN lainnya menawarkan berbagai sumber daya yang tidak dapat diakses pengguna di jaringan publik. Selain itu, VPN berguna untuk mengakses situs web dan aplikasi yang diblokir dengan menutupi alamat IP pengguna. Namun, penggunaan VPN untuk mengakses Telegram di Brasil dibatasi oleh pemerintah. Jadi, pengguna VPN harus membayar denda $20.000 karena menggunakan VPN untuk mengakses Telegram di negara tersebut. Selain itu, dengan otoritas yang memesan perusahaan VPN dan menyimpan serta membagikan data pengguna, privasi mereka akan terancam.Juga, perlu disebutkan di sini bahwa keamanan pengguna VPN sangat bergantung pada jenis penyedia jaringan pribadi virtual yang mereka gunakan. Untuk diingat, informasi pribadi jutaan pengguna VPN gratis bocor tahun lalu. Namun, NordVPN sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa mereka tidak mengumpulkan data pengguna karena berjalan di server khusus RAM. Khususnya, aturan terbaru dari Kementerian TI dapat memaksa NordVPN dan perusahaan VPN lain yang memiliki server di India untuk mengubah kebijakan mereka.Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, NordVPN dapat memutuskan untuk keluar dari India. Namun, pengguna mungkin masih dapat terhubung ke server Nord di berbagai negara. Selain itu, NordVPN dilaporkan memiliki 28 server di India yang dapat dihubungkan oleh pengguna di berbagai negara. Juga, server NordVPN India memberikan akses ke situs web yang diblokir. Sumber : GizchinaSumber Foto : Gizchina

Brasil

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Twitter Rilis Fleet, Tweet Terhapus Otomatis setelah 24 Jam

Twitter Rilis Fleet, Tweet Terhapus Otomatis setelah 24 Jam

Covid-19 : Data 16 Juta Pasien Brazil Terpapar Online

Covid-19 : Data 16 Juta Pasien Brazil Terpapar Online

Embraer Brazil Dilanda Serangan Siber

Embraer Brazil Dilanda Serangan Siber

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Covid-19 : Facebook Bekukan Halaman Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Covid-19 : Facebook Bekukan Halaman Presiden Venezuela Nicolas Maduro

Gelembung Misinformasi Melanda Penduduk Asli Brazil

Gelembung Misinformasi Melanda Penduduk Asli Brazil

WhatsApp Tunda Penegakan Aturan Privasi Baru di Brazil

WhatsApp Tunda Penegakan Aturan Privasi Baru di Brazil

Nord VPN Mungkin Hapus Server di India karena Tekanan Pemerintah

Nord VPN Mungkin Hapus Server di India karena Tekanan Pemerintah

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi