CNN Indonesia

Dedy Permadi, pengamat digital sekaligus Ketua Umum Gerakan#Siberkreasi menyebut bahwa saat ini platform pengecekan fakta yang ada masih belum bisa menandingi kecepatan produksi dan penyebaran hoaks.Hal ini disampaikan Dedy saat ditanyai terkait maraknya berita hoaks yang menyebar di platform media sosial dan layanan perpesanan pasca terjadinya ledakan bom di Surabaya, Minggu (13/5).“[Warga] bisa menggunakan platform stophoax.id. [Tapi,] kalau mengandalkan platform checker yang disediakan pemerintah tidak akan secepat penyebaran hoaks itu sendiri,” tuturnya saat dihubungi lewat sambungan telepon.“Sebab hoaks bisa menyebar tiap detik, sementara tim perlu waktu untuk melakukan klarifikasi […] Meski demikian pemerintah akan tetap mengupayakan,” tuturnya lagi.Untuk itu, menurut Dedy, cara tercepat adalah dengan melakukan pengecekan informasi yang diterima secara mandiri. Ia mengimbau agar masyarakat jangan terlalu cepat membagi informasi yang diterimanya. Sebaiknya dilakukan pengecekan fakta terlebih dulu ke media atau ke situs resmi pemerintah.“Kalau dapat berita jangan cepet di-share, dicek dulu di [media] televisi, rilis pemerintah, kalau ragu jangan dibagi. Pengecekannya di level individu,” tandasnya.Situs stophoax.id sendiri adalah hasil kerjasama Siberkreasi dengan beberapa institusi seperti Dewan Pers, ICT Watch, Kominfo, Kepolisian, dan beberapa instansi terkait lainnya.Sementara Siberkreasi adalah gerakan nasional untuk menanggulangi penyebaran konten negatif melalui internet seperti hoaks, cyberbullying, dan penyebaran radikalisme secara online.Sumber: CNN Indonesia

Tekan Hoaks Bom Surabaya, Warga Diimbau Cek Fakta

ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Internet Sehat : Another day, another data leaks. Setelah beberapa waktu yang lalu data pengguna sebuah e-commerce di Indonesia bocor dan dijual di dark web, kini gilirabn data pasien Covid-19 Indonesia yang diduga bocor dan dijual di tempat yang sama.Dikutip dari CNN Indonesia, data warga terkait Covid-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas (hacker). Mereka diduga menjual data pasien terinfeksi virus Corona tersebut di forum dark web RapidForums.Menurut CNN, data tersebut bisa dikatakan lengkap. Beberapa data tersebut adalah nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), dan alamat hasil tes corona. Selain itu, hasil tes Covid-19 juga muncul secara detail dalam basis data tersebut. Data yang dijual berupa gejala, tanggal mulai sakit, dan tanggal pemeriksaan. Akun penjual bernama Database Shopping menyatakan basis data terkait Covid-19 mulai bocor pada 20 Mei 2020 lalu. Namun, ia mulai menjual data pasien atau warga yang terkait wabah corona pada Kamis (18/6) minggu lalu.Sejauh ini, penjual tersebut memiliki 230 ribu data warga terkait Covid-19 yang ada di Indonesia. Sementara, data resmi pemerintah menunjukkan tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia menjangkau 366.581 orang.Pengamat keamanan siber dari CISSRec, Pratama Persadha menyatakan peretasan dan penjualan data pasien Covid-19 di Indonesia cukup berbahaya. Masalahnya, data yang dicuri dan dijual terbilang cukup lengkap.Sumber: CNNSumber Foto: Revision Legal

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Internet Sehat : Oleh karena wabah Covid-19, sebagian proses belajar-mengajar kini dilakukan secara online. Namun proses belajar online atau pembelajaran jarak jauh sangat tergantung kepada kuota yang dimiliki oleh peserta, yaitu siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Sering ditemui, proses belajar-mengaja secara online ini terhambat karena terbatasnya kuota.Namun masalah ini mungkin akan segera berakhir. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan memberikan kuota internet kepada siswa sebesar 35 giga byte per bulan dan guru 42 giga byte per bulan. Kebijakan itu akan dilakukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).Selain itu, mahasiwa dan dosen juga akan diberikan kuota internet sebanyak 50 giga byte per bulan. Rencana itu dipaparkan Nadiem saat rapat bersama Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8). Subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tersebut akan diberikan selama 4 bulan. Untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak. Nadiem mengatakan kuota diperlukan untuk Pembelajaran Jarak Jauh alias PJJ. PJJ dilakukan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan selama pandemi virus corona. Namun, banyak pelajar di berbagai daerah yang terkendala membeli kuota internet untuk belajar di rumah.Selama PJJ berjalan, Nadiem mengaku banyak mendapat laporan kendala orangtua dan pelajar dalam membiayai kuota. Perkara ini menurutnya lebih banyak didapati dibanding pelajar yang tidak memiliki gawai. Diketahui, Nadiem juga berencana membuka kembali sekolah di zona kuning dan hijau. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah.Sumber : CNN Indonesia, CNBC IndonesiaSumber Foto : iStock Photo via Tirto

Nadiem Makarim Janjikan Kuota Gratis Bagis Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen

Internet Sehat : Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate mengatakan pihaknya telah memblokir 1.759 akun penyebar kabar bohong (hoaks) terkait virus corona (Covid-19) di berbagai platform media sosial. Rinciannya 1.300 akun Facebook, 15 akun Instagram, 424 akun Twitter, dan 20 akun Youtube.Dikutip dari CNN Indonesia, Johnny menyebut terdapat 2.020 sebaran hoaks di empat platform media sosial. Sebanyak 1.497 diantaranya terdapat di Facebook, 482 di Twitter, 20 di Instagram dan sebanyak 21 di YouTube.Johnny yang juga merangkap sebagi Sekjen Partai Nasdem menyebut saat ini pihaknya tengah memproses 261 akun yang diduga menyebar isu hoaks di media sosial. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan para petinggi platform media sosial tersebut.Menurut Johnny ia juga sudah berdiskusi dengan CEO YouTube, Susan Wojcicki yang memberikan komitmen kuat untuk bersama-sama mengatasi (hoaks) Covid-19 di ruang digital. Selain itu, Johnny menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk terus melakukan patroli siber dalam menangkal hoaks di media sosial. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks.Menurutnya, sudah ada 104 orang yang menjadi tersangka akibat memproduksi dan menyebarluaskan kabar bohong di media sosial. Sebanyak 17 di antaranya sudah ditahan oleh pihak kepolisian.Sebelumnya Johnny menyatakan informasi yang disiarkan pemerintah terkait hoaks Omnibus Law Cipta Kerja tak perlu dibantah lagi. Johnny menyatakan, hal tersebut karena pemerintah juga ikut dalam pembahasan UU Cipta Kerja di DPR.Sumber : CNN Indonesia

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Internet Sehat : Microsoft baru-baru ini merilis sebuah survey tentang Digital Civility Index atau DCI. Dari hasil survei tersebut warganet Indonesia berada di peringkat bawah, yaitu di urutan 29 dari 32 negara.Dikutip dari CNN Indonesia, laporan tersebut berdasarkan survei yang diikuti oleh 16.000 responden di 32 negara. Sistem penilaian laporan tersebut berkisar dari skala nol hingga 100. Semakin tinggi skor maka semakin rendah kesopanan daring di negara tersebut.Skor kesopanan daring di Indonesia sendiri naik delapan poin, dari 67 pada tahun 2019 menjadi 76 pada tahun 2020.Microsoft menyampaikan ada 503 responden remaja dan dewasa yang terlibat dalam survei tersebut. Penelitian dilakukan mulai April dan Mei 2020. Survei itu merupakan upaya mempromosikan interaksi online yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih saling menghormati.Lebih jauh, CNN mengatakan bahwa di Indonesia, penurunan DCI seluruhnya didorong orang dewasa sebesar +16. Hal ini kemudian mengakibatkan penurunan ‘rasa sakit yang luar biasa’ yang signifikan yang disebabkan oleh interaksi online negatif sebesar -15 poin.Laporan DCI menyebut 69 persen responden Indonesia mengatakan tindakan yang paling umum dilakukan ketika berinteraksi adalah membela diri dan memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat.Terdapat tiga risiko utama di ruang digital yang dihadapi warga Indonesia, yakni hoax dan scam (+13), ujaran kebencian (+5), dan diskriminasi (-2). Terkait perundungan di internet, 19 persen responden mengatakan mereka menjadi target perundungan. Sementara 47 persen mengatakan mereka terlibat dalam insiden tersebut.Secara keseluruhan, 54 persen kaum milenial yang paling terpukul dalam konteks itu. Kemudian disusul Generasi Z (47 persen), Generasi X (39 persen), dan Boomers (18 persen).Laporan ini menyimpukan bahwa warganet Indonesia cenderung tidak baik atau berperilaku buruk ketika online. Dengan berada di peringkat 29 dari 32 negara, posisi warganet Indonesia buruk sekali.Sumber : CNN Indonesia

CNN Indonesia

Tekan Hoaks Bom Surabaya, Warga Diimbau Cek Fakta

Tekan Hoaks Bom Surabaya, Warga Diimbau Cek Fakta

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Nadiem Makarim Janjikan Kuota Gratis Bagis Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen

Nadiem Makarim Janjikan Kuota Gratis Bagis Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Microsoft: Tingkat Kesopanan Warganet Indonesia Berada di Urutan 29 dari 32 Negara

Microsoft: Tingkat Kesopanan Warganet Indonesia Berada di Urutan 29 dari 32 Negara

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi