Direktur Jenderal

Setelah beberapa waktu lalu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk akses data pribadi penduduk, kali ini Kemendagri kembali membuka akses data pribadi penduduk, termasuk NIK ke 13 entitas, termasuk fintech.Dikutip dari Tirto, Dukcapil Kemendagri akan bekerja sama dengan 13 lembaga yang berlatar belakang berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan dan bantuan sosial.Menurut, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, sebanyak 13 lembaga akan penandatanganan kerja sama pada hari Kamis (11/6). Kerjasama tersebut bertujuan untuk pemanfaatan hak akses verifikasi dengan data kependudukan. Meskipun, Zudan tidak merinci 13 lembaga yang akan bekerja sama dengan Kemendagri, tetapi, ia memastikan kerja sama tersebut akan memberikan akses berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat dan keterangan di KTP.Kerja sama Kemendagri ini perlu dikritisi dan dikawal dengan saksama karena sejauh ini undang-undang perlindungan data pribadi belum selesai dibahas. Kita tahu bahwa data pribadi merupakan primadona di saat ekonomi internet yang sedang booming. Pemberian akses data pribadi penduduk ke berbagai lembaga sudah seharusnya memperhatikan betapa pentingan data pribadi tersebut dilindungi, bukan malah membukanya ke berbagai lembaga yang belum tentu dapat menjamin penggunaannya secara taat hukum.Sumber: TirtoSumber Foto: Eurobiz

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Internet Sehat : TikTok telah dituduh melanggar hak pengguna dalam skala besar oleh kelompok konsumen Eropa. Organisasi Konsumen Eropa (BEUC) mengatakan platform tersebut melanggar beberapa hak konsumen Uni Eropa. Mereka juga mengklaim TikTok gagal melindungi anak-anak dari iklan tersembunyi dan konten yang tidak pantas.TikTok mengatakan bahwa mereka telah meminta pertemuan dengan BEUC untuk membahas masalah tersebut. Badan tersebut telah mengajukan keluhan ke jaringan otoritas perlindungan konsumen UE.TikoTok dimiliki oleh Bytedance China dan telah menghadapi semakin banyak kritik terkait kebijakan privasi dan keamanannya menyusul sejumlah insiden. BEUC mengutip beberapa masalah dalam pengaduannya ke UE, di antaranya menyatakan persyaratan layanan platform tidak adil. BEUC berpendapat bahwa persyaratan layanan TikTok tidak jelas, ambigu dan mendukung TikTok sehingga merugikan penggunanya.BEUC juga mengatakan persyaratan hak cipta TikTok sama tidak adilnya karena memberikan TikTok hak yang tidak dapat dibatalkan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan mereproduksi video yang diterbitkan oleh pengguna, tanpa imbalan.Monique Goyens, direktur jenderal BEUC, mendesak pihak berwenang untuk mengambil tindakan cepat terhadap platform TikTok. Menurutnya, hanya dalam beberapa tahun, TikTok telah menjadi salah satu aplikasi media sosial paling populer dengan jutaan pengguna di seluruh Eropa. Tapi TikTok mengecewakan penggunanya dengan melanggar hak mereka dalam skala besar. Ia menambahkan bahwa anak-anak menyukai TikTok, tetapi TikTok gagal melindungi mereka.Seorang juru bicara TikTok mengatakan bahwa platform tersebut telah mengambil banyak langkah untuk melindungi penggunanya, terutama mereka yang berusia 16 tahun ke bawah. Pengguna harus berusia 13 tahun ke atas untuk bergabung dengan platform ini. Juru bicara TikTok tersebut menambahkan bahwa menjaga komunitas kami aman, terutama pengguna yang lebih muda, dan mematuhi hukum tempat kami beroperasi adalah tanggung jawab yang kami tangani dengan sangat serius.Setiap hari TikTok bekerja keras untuk melindungi komunitas. Itulah sebabnya TikTok telah mengambil berbagai langkah besar, termasuk menjadikan semua akun milik pengguna di bawah 16 tahun sebagai pribadi secara default. TikTok juga mengembangkan ringkasan dalam aplikasi dari kebijakan privasi dengan kosa kata dan nada suara yang memudahkan remaja untuk memahami pendekatan TikTok terhadap privasi.Sumber : BBC

Direktur Jenderal

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

European Consumer Organisation: TikTok Melanggar Hak Pengguna

European Consumer Organisation: TikTok Melanggar Hak Pengguna

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi