Februari 2021

Internet Sehat : Campbell Conroy &amp; O’Neil, PC (Campbell), firma hukum AS yang menasihati puluhan perusahaan Fortune 500 dan Global 500 mengungkapkan pelanggaran data setelah mengalami serangan ransomware pada Februari 2021.Daftar klien Campbell mencakup perusahaan terkemuka dari berbagai sektor industri, termasuk otomotif, penerbangan, energi, asuransi, farmasi, ritel, perhotelan, dan transportasi. Beberapa kliennya saat ini dan sebelumnya termasuk Exxon, Apple, Mercedes Benz, Boeing, Home Depot, British Airways, Dow Chemical, Allianz Insurance, Universal Health Services, Marriott International, Johnson &amp; Johnson, Pfizer, Time Warner, dan banyak lainnya.Pada 27 Februari 2021, Campbell menyadari aktivitas yang tidak biasa di jaringannya. Campbell melakukan penyelidikan dan menentukan bahwa jaringan tersebut dipengaruhi oleh ransomware yang mencegah akses ke file tertentu di sistem.Perusahaan menyewa penyelidik forensik pihak ketiga untuk menyelidiki insiden tersebut setelah menemukan serangan dan memberi tahu FBI tentang pelanggaran keamanan. Campbell mengeluarkan siaran pers yang memberikan pemberitahuan karena penyelidikan menentukan bahwa informasi yang berkaitan dengan individu yang terpengaruh diakses oleh aktor ancaman di balik serangan ransomware.Meskipun tidak ada bukti yang jelas tentang operator ransomware yang mengakses informasi spesifik untuk setiap individu yang berpotensi terkena dampak, Campbell mengonfirmasi bahwa perangkat yang terpengaruh berisi berbagai tipe data.Seperti yang ditemukan Campbell, para penyerang dapat mengakses nama individu tertentu, tanggal lahir, nomor SIM / nomor identifikasi negara bagian, informasi akun keuangan, nomor Jaminan Sosial, nomor paspor, informasi kartu pembayaran, informasi medis, informasi asuransi kesehatan, data biometrik, dan/atau kredensial akun online (yaitu nama pengguna dan kata sandi).Campbell menawarkan 24 bulan akses gratis ke pemantauan kredit, konsultasi penipuan, dan layanan pemulihan pencurian identitas kepada semua individu yang nomor Jaminan Sosialnya atau informasi setaranya terungkap selama serangan itu. Campbell tidak mengungkapkan identitas kelompok ransomware di balik serangan ini atau jika penyerang mencuri data yang diakses. Namun, lebih dari 20 operasi ransomware yang berbeda diketahui mencuri file sensitif dari server korban sebelum menyebarkan muatan dan mengenkripsi perangkat korbannya.Data yang dicuri dalam serangan ini biasanya digunakan sebagai pengungkit untuk memaksa korban membayar uang tebusan di bawah ancaman kebocoran informasi secara bertahap secara online sampai tuntutan operator ransomware terpenuhi. Selain itu, dalam beberapa kasus, geng ransomware juga meningkatkan tebusan sedikit demi sedikit hingga semua file yang dicuri bocor di situs yang dirancang khusus untuk tujuan ini.Bergantung pada dan jika data klien korporat juga dicuri selama serangan ransomware di jaringan Campbell, insiden tersebut dapat menyebabkan lebih banyak pelanggaran data yang dilaporkan dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.Sumber : Bleeping Computer

Ransomware Serang Firma Hukum Perusahaan Fortune 500

Internet Sehat : T-Mobile mengkonfirmasi bahwa laporan terbaru tentang pelanggaran data baru terkait dengan pemberitahuan yang dikirim ke sejumlah kecil pelanggan yang menjadi korban serangan pertukaran SIM atau SIM Swap Attack.Kepada Bleeping Computer T-Mobile mengatakan bahwa mereka memberi tahu sejumlah kecil pelanggan bahwa kartu SIM yang diberikan ke nomor ponsel di akun mereka mungkin telah dipindahkan secara ilegal atau informasi akun terbatas telah dilihat.Menurut T-Mobile, serangan pertukaran SIM atau SIM Swap Attack yang tidak sah merupakan kejadian umum di seluruh industri, namun masalah ini dengan cepat diperbaiki oleh tim menggunakan perlindungan di T-Mobile, dan T-Mobile secara proaktif mengambil tindakan perlindungan tambahan atas nama pengguna.T-Mobile menolak untuk memberikan rincian tambahan ketika dimintai informasi lebih lanjut tentang jumlah total pelanggan yang terkena dampak dan metode yang digunakan oleh penyerang untuk melakukan serangan pertukaran SIM dengan sukses.Serangan pertukaran SIM (juga dikenal sebagai pembajakan SIM) memungkinkan penyerang untuk mengendalikan nomor ponsel target dengan menipu atau menyuap karyawan operator untuk menetapkan kembali nomor tersebut ke kartu SIM yang dikendalikan penyerang.Hal ini memungkinkan pelaku ancaman untuk mengendalikan nomor telepon korban mereka dan menggunakannya untuk melewati otentikasi multi-faktor (MFA) berbasis SMS, mencuri kredensial mereka, masuk ke rekening bank korban untuk mencuri uang, atau membajak akun online mereka dengan mengubah password.T-Mobile adalah korban dari beberapa pelanggaran data selama empat tahun terakhir, termasuk yang sangat mirip pada Februari 2021 ketika penyerang menggunakan aplikasi internal T-Mobile untuk menargetkan hingga 400 pelanggan dalam upaya pertukaran SIM.Sumber : Bleeping Computer

Pelanggaran Data T-Mobile Disebabkan SIM Swap Attack

Internet Sehat : Junta militer Myanmar telah mengeluarkan undang-undang keamanan siber yang akan melarang penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN di bawah hukuman penjara dan/atau denda. Undang-undang ini membuat organisasi hak-hak digital khawatir tentang dampak penutupan lebih lanjut negara tersebut dari dunia luar secara digital.Rancangan undang-undang, tertanggal 13 Januari, ditandatangani oleh Soe Thein, sekretaris tetap kementerian transportasi dan komunikasi militer dan sedang dalam proses permintaan komentar hingga 28 Januari. Setelah diadopsi, pengguna VPN akan dikenakan hukuman antara satu dan tiga tahun penjara dan denda hingga lima juta Kyat Myanmar (sekitar $2.800).RUU tersebut juga melarang penggunaan mata uang digital, di bawah hukuman penjara selama enam bulan hingga satu tahun, dan denda yang sama digunakan untuk menghalangi penggunaan VPN.Lebih lanjut, undang-undangan tersebut mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan riwayat akses kepada pihak berwenang jika diminta. Ketentuan serupa telah menyebabkan perusahaan telekomunikasi meninggalkan Myanmar di masa lalu. Operator seluler Norwegia Telenor pergi dari Myanmar pada September 2021 ketika junta yang berkuasa ingin mencegat panggilan yang dilakukan di jaringannya.Bagi banyak orang di Myanmar, Facebook identik dengan internet. Saat negara menghadapi kudeta militer pada Februari 2021, Tatmadaw yang baru dipasang melarang Facebook, Instagram, dan Twitter, mendorong pengguna di negara itu untuk mengandalkan VPN untuk mempertahankan akses ke layanan komunikasi online pilihan mereka.Sekitar waktu yang sama dengan larangan di media sosial, larangan VPN yang diusulkan mendapat penolakan keras dari organisasi pendukung teknologi dan perdagangan sehingga memungkinkan pengguna internet negara itu untuk terus berkomunikasi tanpa mengubah platform.BBC Myanmar melaporkan bahwa RUU 13 Januari dan 115 klausulnya lebih kuat dari upaya Junta pada tahun 2021. VPN telah lama menjadi teknologi terbatas di China, yang juga berusaha membatasi materi yang dapat diakses warganya.Pendukung hak asasi manusia dan digital khawatir larangan VPN akan merusak organisasi pro-demokrasi, seperti National Unity Government dan menguntungkan junta militer.Alp Toker, direktur NetBlocks, mengatakan bahwa RUU yang diusulkan kejam, bahkan menurut standar militer Burma. Versi pertama dari RUU yang diusulkan pada Februari 2021 dibatalkan setelah industri dan masyarakat sipil bersatu untuk melawan, tetapi kali ini militer telah bersiap untuk mendapatkan jalannya.Toker mengatakan layanan VPN diperlukan untuk terhubung dengan dunia luar dari Myanmar sejak kudeta, karena pembatasan media sosial dan platform internasional yang diberlakukan oleh otoritas pasca-kudeta serta penting untuk bisnis dan perdagangan internasional, terutama di sektor layanan digital.Sumber : The Register

Februari 2021

Ransomware Serang Firma Hukum Perusahaan Fortune 500

Ransomware Serang Firma Hukum Perusahaan Fortune 500

Pelanggaran Data T-Mobile Disebabkan SIM Swap Attack

Pelanggaran Data T-Mobile Disebabkan SIM Swap Attack

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi