Pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICT Watch Widuri meminta masyarakat untuk lebih waspada jika akan mengungkapkan data-data pribadi melalui media jejaring sosial (medsos).“Sering kali ketika seseorang ketahuan, misalnya secara fisik ataupun secara mentalnya menderita penyakit, beberapa pihak mulai mendiskriminasi,” ujar Widuri ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.Diskriminasi itu, lanjut Widuri, terutama dihadapi oleh mereka yang mengidap penyakit seperti HIV, AIDS atau Lepra. Data-data penyakit itu jika diunggah ke medsos akan membuat seseorang lantas merasa ter-diskriminasi.“Kedua, masalah agama. Ada pemegang agama kepercayaan yang masih belum mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Widuri.“Belum lagi, hal-hal lain. Misalnya terkait kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Sering kali tanpa sadar, orang mengekspos-nya sendiri,” lanjut dia.Widuri juga mengatakan data tentang catatan riwayat pernah ditahan atau tidak di kepolisian juga menjadi data yang sensitif, selain tiket penerbangan yang dipamerkan berserta dengan kode batang.ICT Watch bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi pesan WhatsApp.Kerja sama itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang privasi dan keamanan data digital.“Kerjasamanya, kami lebih membantu memberikan ruang untuk belajar tentang fitur-fitur di WhatsApp. Dalam beberapa pelatihan, selalu ada pendampingan dari teman-teman yang bekerja untuk WhatsApp. Pelatihan itu lebih untuk uji coba, bahkan role play,” kata Widuri.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital ICT Watch akan dimulai dengan seminar dan loka karya di Jakarta. Kemudian, kegiatan itu akan dilanjutkan ke empat kota lain yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember, dan Aceh pada 15 Januari 2020.Di Jakarta, kegiatan literasi itu akan dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Desember.“Harapan kami, sampai Januari 2020, akan ada literasi lebih besar lagi,” ujar Widuri.Sumber: Antara

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Internet Sehat : Seorang pria yang dinyatakan bersalah menggunakan Coinhive cryptojacking script untuk menambang Monero di PC pengguna saat mereka menjelajahi web telah dibersihkan namanya oleh Mahkamah Agung Jepang dengan alasan bahwa perangkat lunak penambangan crypto bukan malware.Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan terdakwa, Seiya Moroi, 34 tahun atas tuduhan menyimpan rekaman elektromagnetik dari program yang tidak adil. Program yang tidak adil itu adalah Coinhive cryptojacking script yang ditambang untuk Monero dengan menjepit beberapa siklus CPU ketika pengguna mengunjungi halaman web yang menyertakan kode tersebut. Moroi menjalankan kode di situsnya.Coinhive telah diblokir oleh vendor malware dan antivirus karena memperlambat proses lain, meningkatkan tagihan utilitas, dan menciptakan kerusakan pada perangkat pengguna. Namun dalam banyak hal, kode Javascript Coinhive tidak berbeda dengan iklan.Moroi memposting ke situs yang mempromosikan bisnis desain UX dan UI-nya untuk menawarkan sisi ceritanya, termasuk referensi ke Bab XIX-2 KUHP Jepang. Dia juga berpendapat bahwa dia mengungkapkan keberadaan Coinhive, jadi tidak bertindak menipu. Moroi juga tidak berniat mengambil untung dari usahanya, dia hanya ingin mengikuti tren teknologi.Dia juga berpendapat bahwa usahanya tidak benar-benar menghasilkan uang. Scrip tersebut menghasilkan kurang dari 1.000 yen Jepang atau setara 8,79 dollar AS jumlah yang sangat kecil sehingga sulit untuk menguangkan Monero. Fakta bahwa tidak ada PC pengguna yang merasa tidak nyaman juga mempengaruhi para juri.Pihak berwenang Jepang tidak menyukai keputusan tersebut. Kepala Kejaksaan Agung, Seiji Yoshida mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa dakwaan jaksa tidak diterima, tetapi karena itu adalah keputusan Mahkamah Agung, mak akan dianggapnya serius.Kasus ini tampaknya telah bertahan lebih lama dari Coinhive sendiri yang telah dihentikan pada Maret 2019 karena, menurut perusahaan, tidak lagi layak secara ekonomi.Sumber : The Register

HIV

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi