Human Rights Watch

Internet Sehat : Facebook telah memblokir akses di Thailand ke satu juta anggota kelompok yang membahas monarki, setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri untuk menanggapi tekanan dari Bangkok.Thailand melihat gelombang protes anti-pemerintah yang mencakup seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi monarki. Kritik terhadap monarki adalah ilegal di Thailand. Akses dari dalam Thailand ke grup Royalist Marketplace diblokir pada Senin malam, tetapi tetap bisa diakses dari luar negeri.Pavin Chachavalpongpun yang menjadi admin dari grup tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu juta anggota yang menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Chachavalpongpun mengatakan grup tersebut menyediakan platform untuk diskusi serius tentang monarki dan memungkinkan orang Thailand untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tentang monarki, dari intervensi politik monarki hingga hubungan intim dengan militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan raja.Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka dipaksa untuk membatasi akses ke konten yang dianggap ilegal oleh pemerintah Thailand. Dalam sebuah pernyataa, Facebook mengatakan bahwa permintaan seperti itu berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri. Facebook mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum.Thailand yang memaksa Facebook untuk membatasi akses ke grup tersebut juga dikecam keras oleh kelompok hak asasi. John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Thailand sekali lagi menyalahgunakan undang-undang yang terlalu luas dan melanggar hak untuk memaksa Facebook membatasi konten yang dilindungi oleh hak asasi manusia atas kebebasan berbicara.Sumber : BBC

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Internet Sehat : Pemerintah Kuba telah memperkenalkan peraturan baru tentang penggunaan media sosial dan internet, yang menurut para kritikus ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat. Dekrit itu diterbitkan setelah protes anti-pemerintah terbesar yang melanda pulau yang dikelola pemerintahan komunis dalam beberapa dekade. Sebelumnya selama demonstrasi anti-pemerintah yang meluas, orang-orang menggunakan media sosial untuk berbagi rekaman demonstrasi dan membangkitkan semangat para pendukung. Namun dengan adanya dekrit tersebut aksi tersebut bisa dimasukkan kepada tindakan menghasut yang mengubah ketertiban umum dan diakui sebagai kejahatan. Pemerintah Kuba juga memerintahkan penyedia internet untuk memotong akses kepada mereka yang menyebarkan berita palsu atau merusak citra negara.Dekrik diterbitkan di surat kabar Gaceta Oficial lebih dari sebulan setelah ribuan orang Kuba turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan yang jarang kepada pemerintah Komunis. Protes, yang dimulai di kota kecil San Antonio de los Baños, tampaknya tidak memiliki penyelenggara formal, tetapi tampaknya telah diselenggarakan melalui forum komunitas online.Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh negeri setelah siaran langsung di Facebook tentang orang-orang yang menghadiri pawai dadakan di San Antonio dibagikan secara luas. Akses ke internet seluler di Kuba baru diperkenalkan pada Desember 2018, tetapi telah memberi warga Kuba kemampuan untuk mendapatkan berita dari sumber selain media yang dikendalikan negara.Namun, jaringan telekomunikasi Kuba tetap berada di bawah kendali negara dan dalam beberapa jam dan hari setelah protes, pengguna menemukan bahwa mereka tidak dapat mengakses Facebook, WhatsApp, Instagram atau Telegram.Direktur Netblocks, sebuah perusahaan pemantau internet yang berbasis di London, mengatakan kepada kantor berita Associate Press pada saat itu bahwa pemadaman oleh pemerintah Kuba tampaknya merupakan tanggapan terhadap protes yang dipicu media sosial tersebut.Para pejabat Kuba mengatakan dekrit baru itu bertujuan untuk menjaga warga Kuba aman dari kejahatan dunia maya. Wakil Menteri Komunikasi Wilfredo González mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa peraturan baru itu dibuat untuk melindungi data pribadi Kuba dan privasi pengguna.Namun dia menambahkan bahwa mereka juga akan melindungi pejabat negara karena di bawah aturan baru tidak ada yang bisa merendahkan pejabat negara Kuba atau proses revolusioner Kuba.Direktur Human Rights Watch Amerika José Miguel Vivanco menulis di Twitter bahwa dekrit itu adalah langkah untuk memperketat cengkeraman pemerintah di internet.Sumber : BBC

Human Rights Watch

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Kuba Perketat Kontrol Internet setelah Demonstrasi

Kuba Perketat Kontrol Internet setelah Demonstrasi

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi