Informatika

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019) literasi digital

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICT Watch Widuri meminta masyarakat untuk lebih waspada jika akan mengungkapkan data-data pribadi melalui media jejaring sosial (medsos).“Sering kali ketika seseorang ketahuan, misalnya secara fisik ataupun secara mentalnya menderita penyakit, beberapa pihak mulai mendiskriminasi,” ujar Widuri ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.Diskriminasi itu, lanjut Widuri, terutama dihadapi oleh mereka yang mengidap penyakit seperti HIV, AIDS atau Lepra. Data-data penyakit itu jika diunggah ke medsos akan membuat seseorang lantas merasa ter-diskriminasi.“Kedua, masalah agama. Ada pemegang agama kepercayaan yang masih belum mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Widuri.“Belum lagi, hal-hal lain. Misalnya terkait kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Sering kali tanpa sadar, orang mengekspos-nya sendiri,” lanjut dia.Widuri juga mengatakan data tentang catatan riwayat pernah ditahan atau tidak di kepolisian juga menjadi data yang sensitif, selain tiket penerbangan yang dipamerkan berserta dengan kode batang.ICT Watch bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi pesan WhatsApp.Kerja sama itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang privasi dan keamanan data digital.“Kerjasamanya, kami lebih membantu memberikan ruang untuk belajar tentang fitur-fitur di WhatsApp. Dalam beberapa pelatihan, selalu ada pendampingan dari teman-teman yang bekerja untuk WhatsApp. Pelatihan itu lebih untuk uji coba, bahkan role play,” kata Widuri.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital ICT Watch akan dimulai dengan seminar dan loka karya di Jakarta. Kemudian, kegiatan itu akan dilanjutkan ke empat kota lain yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember, dan Aceh pada 15 Januari 2020.Di Jakarta, kegiatan literasi itu akan dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Desember.“Harapan kami, sampai Januari 2020, akan ada literasi lebih besar lagi,” ujar Widuri.Sumber: Antara

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Internet Sehat : Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa data pasien Covid-19 di Indonesia diduga telah diretas dan dijual di dark web. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 230 ribu data yang dijual di dark web. Namun hal ini dibantah oleh Kemenkominfo. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagaimana dikutip dari Republika, setelah dilakukan asesmen dan evaluasi keamanan secara menyeluruh, aplikasi PeduliLindungi aman dan tidak ada kebocoran data.Pernyataan Johnny G Plate ini membatah berita sebelumnya yang menyatakan data pasien Covid-19 di Indoensia telah diretas dan dijual di dark web oleh Database Shopping.Menurut Johnny, hasil pemeriksaan tersebut tidak untuk dipublikasikan. Kementerian Kominfo melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menelusuri dugaan kebocoran data Covid-19 Indonesia. BSSN, seperti dinyatakan Menteri Johnny, juga menyatakan tidak ada data yang bocor. Ia menambhakan bahwa keamanan data Covid-19 akan terus dijaga dan keamanan sistem juga terus ditingkatkan.Sumber: RepublikaSumber Foto: VOI ID

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Informatika

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi