Mei 2018

Internet Sehat : YouTube menghadapi pertempuran hukum karena diduga melanggar privasi dan hak data anak di bawah 13 tahun di Inggris Raya. Klaim yang diajukan ke Pengadilan Tinggi terhadap perusahaan induk Google menuduh perusahaan tersebut mengumpulkan data anak-anak tanpa persetujuan orang tua.Pakar privasi Duncan McCann yang mengajukan klaim tersebut, berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hukum Inggris dan Eropa (UE). Seorang juru bicara YouTube mengatakan tidak mengomentari proses pengadilan yang tertunda dan platform tersebut tidak untuk digunakan oleh pengguna di bawah 13 tahun.McCann percaya bahwa jika kasusnya berhasil, ganti rugi antara 100 pound hingga 500 pound dapat dibayarkan kepada mereka yang datanya dilanggar.Dia mengatakan bahwa class action ini adalah yang pertama di Eropa yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan teknologi atas nama anak-anak. Dia mengatakan bahwa perkiraan kerusakan lebih dari 2 miliar pound sedang dicari untuk sekitar lima juta anak Inggris serta orangtua atau wali mereka.Dia berpendapat bahwa YouTube dan Google telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya dan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa. Kasus ini akan berfokus pada anak-anak yang telah menonton YouTube sejak Mei 2018, ketika Undang-Undang Perlindungan Data yang baru menjadi undang-undang.Seorang juru bicara YouTube mengatakan bahwa YouTube tidak mengomentari proses pengadilan yang menunggu keputusan. YouTube bukan untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. YouTube meluncurkan aplikasi YouTube Kids sebagai tujuan khusus untuk anak-anak dan telah membuat perubahan lebih lanjut yang memungkinkan YouTube melindungi anak dan keluarga di YouTube dengan lebih baik. Platform video sebelumnya juga mengatakan tidak menjual informasi pribadi penggunanya ke perusahaan periklanan.Sumber : BBC

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

Internet Sehat : Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) telah mendenda Twitter sebesar 450.000 euro setelah memutuskan adanya bug di aplikasi Android yang memungkinkan pesan pribadi pengguna dilihat secara publik dan oleh karena itu melanggar General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.Denda tersebut adalah yang pertama kali dikenakan oleh pemerintah Irlandia terhadap salah satu Big Tech sejak regulasi Eropa diperkenalkan pada Mei 2018. Penyelidikan DPC dimulai pada Januari 2019 setelah menerima pemberitahuan pelanggaran dari Twitter dan DPC menemukan bahwa Twitter melanggar Pasal 33 (1) dan 33 (5) GDPR dalam hal kegagalan untuk memberi tahu pelanggaran tepat waktu kepada DPC dan kegagalan untuk mendokumentasikan pelanggaran secara memadai. DPC telah memberlakukan denda administratif sebesar 450.000 euro kepada Twitter sebagai tindakan yang efektif, proporsional dan terukur.Draf keputusan dalam penyelidikan ini, yang telah diserahkan kepada Otoritas Pengawas Terkait lainnya berdasarkan Pasal 60 GDPR pada bulan Mei tahun ini, adalah yang pertama melalui proses Pasal 65 (penyelesaian sengketa ) sejak diperkenalkannya GDPR dan merupakan Draf Keputusan pertama dalam kasus teknologi besar di mana semua otoritas pengawas UE diajak berkonsultasi sebagai Otoritas Pengawas Terkait.Di bawah GDPR, perusahaan dapat didenda hingga 4 persen dari omset mereka atau hingga 20 juta euro (mana saja yang lebih besar).Sumber : The RegisterBelajar Privasi di Galeri Privasi

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Internet Sehat : TikTok menghadapi gugatan hukum dari mantan komisaris anak-anak untuk Inggris Anne Longfield tentang cara mengumpulkan dan menggunakan data anak-anak. Gugatan tersebut diajukan atas nama jutaan anak di Inggris dan Uni Eropa yang telah menggunakan aplikasi berbagi video yang sangat populer tersebut. Jika gugatan tersebut berhasil, anak-anak yang terkena dampak masing-masing bisa memperoleh ribuan pound.TikTok mengatakan kasus itu tidak berdasar dan akan melawan gugatan hukum tersebut.Longfield menuduh bahwa TikTok mengambil informasi pribadi anak-anak, termasuk nomor telepon, video, lokasi persis dan data biometrik, tanpa peringatan yang memadai, transparansi atau persetujuan yang diperlukan yang diwajibkan oleh hukum, serta tanpa anak atau orangtua mengetahui apa yang dilakukan dengan informasi tersebut.Sebagai tanggapan, aplikasi berbagi video mengatakan bahwa privasi dan keamanan adalah prioritas utama TikTok dan TikTok memiliki kebijakan, proses, dan teknologi yang kuat untuk membantu melindungi semua pengguna, dan pengguna remaja pada khususnya. TikTok yakin klaim tersebut tidak pantas dan berniat untuk mempertahankan aksinya dengan segala kekuatan yang ada.TikTok memiliki lebih dari 800 juta pengguna di seluruh dunia dan perusahaan induk ByteDance menghasilkan miliaran keuntungan tahun lalu, dengan sebagian besar berasal dari pendapatan iklan.Klaim tersebut diluncurkan atas nama semua anak yang telah menggunakan TikTok sejak 25 Mei 2018, terlepas dari apakah mereka memiliki akun atau pengaturan privasinya. Anak-anak yang tidak ingin diwakili dapat memilih untuk tidak ikut.Longfield mengatakan bahwa dia fokus pada TikTok karena, sementara semua platform media sosial mengumpulkan informasi, TikTok memiliki kebijakan pengumpulan data yang berlebihan.TikTok adalah platform media sosial yang sangat populer yang telah membantu anak-anak tetap berhubungan dengan teman-teman mereka selama tahun yang sangat sulit. Namun, di balik lagu-lagu yang menyenangkan, tantangan menari dan tren sinkronisasi bibir ada sesuatu yang jauh lebih menyeramkan.Longfield menuduh TikTok adalah layanan pengumpulan data yang terselubung sebagai jaringan sosial yang sengaja dan berhasil menipu orangtua. Dia menambahkan bahwa orangtua tersebut memiliki hak untuk mengetahui informasi pribadi apa yang dikumpulkan melalui praktik pengumpulan data terselubung TikTok.Kasus ini diwakili oleh firma hukum Scott and Scott. Mitra di Scott and Scott, Tom Southwell mengatakan dia yakin informasi yang dikumpulkan oleh TikTok mewakili pelanggaran berat hukum perlindungan data Inggris dan Uni Eropa.Pendapatan iklan TikTok dan ByteDance dibangun berdasarkan informasi pribadi penggunanya, termasuk anak-anak. Mengambil keuntungan dari informasi ini tanpa memenuhi kewajiban hukum dan kewajiban moral untuk melindungi anak-anak secara online, tidak dapat diterima.Sumber : BBC

Mei 2018

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

TikTok Digugat Miliaran Dollar atas Penggunaan Data Anak-anak

TikTok Digugat Miliaran Dollar atas Penggunaan Data Anak-anak

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi