Kenapa sih orang nyebarin hoaks? Bagaimana caranya agar kita bisa tahu mana hoaks dan mana yang benar? Bagaimana sebagai anak muda, kita bisa kasih tahun
The post <a href="https://internetsehat.id/jambore-nasional-2022-anak-muda-lawan-hoaks/">Jambore Nasional 2022, Anak Muda Lawan Hoaks</a> first appeared on <a href="https://internetsehat.id">internetsehat.id</a>.

Jambore Nasional 2022, Anak Muda Lawan Hoaks

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019) literasi digital

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

Seminar Nasional Guru dan Teknologi: Transformasi Guru Pembelajar di Era Digital blokir video, literasi digital

Seminar Nasional Guru dan Teknologi: Transformasi Guru Pembelajar di Era Digital

ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Internet Sehat : Capital One harus membayar denda 80 juta dollar AS untuk keamanan cloud publiknya yang buruk. Raksasa perbankan AS tersebut diretas tahun lalu oleh penjahat yang mencuri informasi pribadi sebanyak 106 juta pemohon kartu kredit di Amerika dan Kanada.Data yang diretas tersebut termasuk 140.000 nomor jaminan sosial AS dan 80.000 nomor rekening bank, satu juta nomor asuransi sosial Kanada, ditambah nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan pendapatan yang dilaporkan.Office of the Comptroller of the Currency (OCC), sebuah biro independen dari Departemen Keuangan AS, telah mengumumkan akan mendenda Capital One karena mengacaukan migrasi dari IT on-premise ke cloud, langkah yang membahayakan data pelanggan sebelum terkena hack besar-besaran 2019. OCC mengambil tindakan ini berdasarkan kegagalan bank untuk menetapkan proses penilaian risiko yang efektif sebelum memindahkan operasi teknologi informasi yang signifikan ke lingkungan cloud publik dan kegagalan bank untuk memperbaiki kekurangan pada waktu yang tepat.OCC menyatakan bahwa bank yang berbasis di Virginia tersebut telah menutupi banyak kelemahan dalam penyimpanan data berbasis cloud dalam audit internal pada tahun 2015. Namun, kelemahan keamanan yang ditemukannya tidak dilaporkan secara memadai kepada komite audit keuangan . Capital One juga gagal menambal kerentanan dan akibatnya. Hal tersebut melanggar pedoman keamanan resmi yang harus dipatuhi oleh semua bank AS.

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Internet Sehat : Jejaring sosial gagal menangani postingan anti-vaksinasi terkait virus corona yang berisi informasi yang jelas berbahaya bahkan setelah materi tersebut dilaporkan ke mereka untuk menarik perhatian. Hal ini diungkapkan oleh sebuah kelompok kampanye.Kelompok kampanye tersebut telah menandai lebih dari 900 contoh postingan di Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube melalui tim relawan. Menurut mereka perusahaan media sosial tidak menghapus atau menangani 95% dari kasus yang mereka tandai. Meskipun masing-masing platform memiliki kebijakan yang dirancang untuk membatasi konten semacam itu.Center for Countering Digital Hate (CCDH) mengatakan anggota parlemen Inggris harus mempercepat rencana yang ada untuk meminta pertanggungjawaban perusahaan-perusahaan sebagai konsekuensinya. Mereka sebelumnya telah diperlihatkan salinan laporan tersebut sebelum dipublikasikan.Tak satu pun dari perusahaan teknologi yang terlibat melarang pengguna memposting informasi yang tidak akurat tentang vaksinasi. Namun, setelah serangkaian wabah campak pada 2019, Facebook yang memiliki Instagram mengatakan akan mulai mengarahkan pengguna ke informasi terpercaya dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ketika mereka mencari atau mengunjungi konten yang relevan.Twitter dan YouTube juga mengambil tindakan pada tahun yang sama untuk menjauhkan pengguna dari teori konspirasi terkait. Namun, platform tersebut memperketat aturan mereka setelah wabah Covid-19.Facebook mengatakan akan menghapus posting yang dapat menyebabkan cedera fisik dan akan menerapkan label peringatan ke posting relevan lainnya yang dibantah oleh pemeriksa fakta.Twitter mengatakan akan menghapus postingan terkait virus corona yang dapat menyebabkan kepanikan dan/atau kerusuhan sosial yang meluas, dan menambahkan pesan peringatan ke informasi lain yang disengketakan atau menyesatkan tentang pandemi.YouTube mengatakan telah melarang konten tentang Covid-19 yang menimbulkan risiko serius bahaya yang mengerikan atau informasi medis yang bertentangan yang diberikan oleh WHO dan otoritas kesehatan setempat.CCDH mengatakan total 912 item yang di-posting oleh pendukung anti-vaksin yang dinilai telah melanggar aturan Covid-19 perusahaan telah ditandai dan dilaporkan pada antara Juli dan Agustus. Jumlah ini termasuk:1. Facebook menerima 569 keluhan, menghapus 14 posting, menambahkan peringatan ke 19 postingan lain, tetapi tidak menangguhkan akun apa pun dan hanya mewakili tindakan pada 5,8% kasus.2. Instagram menerima 144 keluhan, menghapus tiga posting, menangguhkan satu akun dan menambahkan peringatan ke dua posting dan hanya mewakili tindakan pada 4,2% kasus.3. Twitter menerima 137 pengaduan, menghapus empat posting, menangguhkan dua akun, dan tidak menambahkan peringatan apa pun dan hanya mewakili tindakan pada 4,4% kasus.4. YouTube menerima 41 keluhan dan tidak memengaruhi salah satu dari keluhan yang dilaporkan.CCDH menambahkan bahwa sekitar satu dari 10 contoh merujuk pada teori konspirasi yang melibatkan salah satu pendiri Microsoft Bill Gates, termasuk postingan bahwa dia ingin orang-orang dipasangi microchip yang akan menyebabkan mereka kelaparan jika menolak vaksinasi.Sumber : BBC

Covid-19: Facebook, Twitter, dan YouTube Gagal Tangani Postingan anti-vaksinasi

Internet Sehat : Sebanyak 118 aplikasi seluler China lainnya telah dilarang oleh pemerintah India, karena ketegangan antara kedua negara terus meningkat. Daftar aplikasi yang dilarang tersebut termasuk beberapa produk Tencent termasuk video game populer PUBG Mobile dan WeChat Work. Sebelumnya pemerintah India telah melarang 59 aplikasi paling populer termasuk TikTok karena masalah keamanan nasional.Kementerian TI India mengatakan mereka memiliki informasi yang dapat dipercaya, yaitu gelombang terbaru yang bertindak melawan kepentingan India. Aplikasi lain yang terpengaruh pelarangan ini termasuk:1. Dua aplikasi raksasa pencarian Baidu.2. Pemindai kartu nama CamCard.3. Aplikasi pembayaran Alipay Alibaba dan platform e-commerce Taobao. 4. Netease game termasuk Marvel Super War.5. Sina NewsKementerian Teknologi dan Informasi India mengatakan telah menerima banyak keluhan dari berbagai sumber termasuk beberapa laporan tentang penyalahgunaan beberapa aplikasi seluler yang tersedia di platform Android dan iOS karena mencuri (data) dan diam-diam mengirimkan data pengguna dengan cara yang tidak sah ke server yang memiliki lokasi di luar India.Kompilasi data ini, penambangannya dan pembuatan profilnya oleh elemen-elemen yang memusuhi keamanan dan pertahanan nasional India, yang pada akhirnya mengganggu kedaulatan dan integritas India, adalah masalah yang sangat dalam dan segera menjadi perhatian yang membutuhkan tindakan darurat.Larangan itu dilakukan dengan latar belakang ketegangan di sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan. Baik India maupun China mengerahkan lebih banyak pasukan ke wilayah Ladakh pada bulan Juni dan bentrokan telah menyebabkan sedikitnya 20 tentara India tewas.Citra satelit tampaknya menunjukkan bahwa China telah membangun struktur baru yang menghadap ke wilayah perbatasan Himalaya.AS juga baru-baru ini mengambil tindakan terhadap aplikasi China, mengancam akan melarang TikTok dan memerintahkan perusahaan AS untuk berhenti berbisnis dengan platform WeChat Tencent. Penasihat perdagangan Gedung Putih Peter Navarro mengatakan bahwa pemerintah juga memiliki aplikasi China lainnya dalam pengawasannya.Sumber : BBCSumber Foto : Business Insider

(Lagi) : India Larang 118 Aplikasi dari China

Internet Sehat : Kru mata-mata Iran yang dijuluki RampantKitten menggunakan berbagai perangkat pencuri informasi untuk membantu mereka dalam menargetkan file serta mengekstrak kata sandi dari perangkat lunak KeePass dan membobol instalasi Telegram Desktop.Aplikasi Android berbahaya yang menyamar sebagai aplikasi terjemahan bagi penutur bahasa Parsi di Swedia untuk lulus tes mengemudi lokal juga digunakan untuk mencuri data dari ekspatriat dan calon pembangkang anti-rezim Iran.Sasaran yang dipilih termasuk pendukung Mujahidin-e Khalq dan Organisasi Perlawanan Nasional Azerbaijan, dua gerakan perlawanan terkemuka yang menganjurkan pembebasan rakyat Iran dan minoritas di Iran.Lotem Finkelsteen, manajer intelijen ancaman di Check Point, mengatakan dalam sebuah pernyataan tertulis pengawasan pesan instan, terutama di Telegram adalah hal yang setiap orang harus berhati-hati dan waspada. Kedua, serangan phishing seluler, PC, dan web semuanya terhubung ke operasi yang sama. Operasi ini dikelola sesuai dengan intelijen dan kepentingan nasional Iran.URL yang sangat mirip dengan server SharePoint yang sah digunakan untuk mendistribusikan malware yang disamarkan sebagai dokumen sah tentang organisasi anti-Ayatollah yang berbasis di Albania dan terdiri dari orang-orang buangan Iran.Malware tersebut menyusupi akun Telegram sebelum mengunggah file Telegram, serta file apa pun yang dapat ditemukannya yang diakhiri dengan ekstensi yang telah ditentukan sebelumnya ke server yang dikendalikan oleh penyerang. Malware tersebut kemudian menyalin Telegram utama yang dapat dieksekusi ke folder baru, memicu proses pembaruan otomatis untuk program setelah dimulai oleh pengguna yang sah. Muatan malware menggantikan file pembaru Telegram default dengan malware, menjalankan malware itu sendiri lagi setiap kali Telegram dibuka kembali.Check Point mengatakan menemukan variasi malware yang berasal dari tahun 2014, berspekulasi bahwa serangan umum lainnya yang berasal dari Iran atau menargetkan korban yang terkait dengan Iran mungkin berasal dari kru RampantKitten juga. Iran dituduh menggunakan kejahatan sibernya sebagai senjata kebijakan luar negeri dan pengumpulan intelijen.Sumber : The Register

RampantKitten Iran Intai Ekspatriat dan Pembangkang

Internet Sehat : Google telah menghapus foto di Street View yang memungkinkan orang berjalan kaki ke puncak Uluru, di Teritorial Utara Australia. Parks Australia telah meminta gambar yang dibuat pengguna dari situs keramat tersebut segera dihapus.Google mengatakan telah menghapusnya segera setelah diberi tahu.Uluru Park ditutup untuk pengunjung setahun yang lalu atas permintaan masyarakat adat Anangu yang merupakan pemilik Uluru di mana kepemilikan ini dikembalikan kepada mereka oleh pemerintah Australia pada tahun 1985.Uluru Park dulunya lebih dikenal secara internasional sebagai Ayers Rock terkait dengan banyak cerita tradisional Anangu. Fungsi Google Street View menyediakan gambar 360 derajat dari lingkungan yang berbeda, di samping gambar orang sendiri.Seorang pejabat Parks Australia mengatakan kepada ABC News bahwa pihaknya telah memberi tahu Google Australia tentang gambar yang dibuat pengguna dari KTT Uluru yang telah diposting di platform pemetaan mereka. Mereka meminta agar isinya segera dihapus sesuai dengan keinginan Anangu, pemilik tradisional Uluru, dan pedoman film dan fotografi taman nasional.Sebagai tanggapan, Google mengatakan bahwa mereka memahami Taman Nasional Uluru-Kata Tjuta sangat sakral bagi orang Anangu. Segera setelah Parks Australia mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang kontribusi pengguna Google menghapus foto tersebut di Street View.Sammy Wilson yang mengetuai dewan taman nasional yang memutuskan untuk menutupnya bagi pengunjung tahun lalu mengatakan bahawa Uluru Park adalah tempat yang sangat penting, bukan taman bermain atau taman hiburan seperti Disneyland.Sumber : BBCSumber Foto : Construction Week Online

nas

Jambore Nasional 2022, Anak Muda Lawan Hoaks

Jambore Nasional 2022, Anak Muda Lawan Hoaks

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

Seminar Nasional Guru TIK / Informatika (28/6/2019)

Seminar Nasional Guru dan Teknologi: Transformasi Guru Pembelajar di Era Digital

Seminar Nasional Guru dan Teknologi: Transformasi Guru Pembelajar di Era Digital

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Covid-19: Facebook, Twitter, dan YouTube Gagal Tangani Postingan anti-vaksinasi

Covid-19: Facebook, Twitter, dan YouTube Gagal Tangani Postingan anti-vaksinasi

(Lagi) : India Larang 118 Aplikasi dari China

(Lagi) : India Larang 118 Aplikasi dari China

RampantKitten Iran Intai Ekspatriat dan Pembangkang

RampantKitten Iran Intai Ekspatriat dan Pembangkang

Google Hapus Uluru Park dari Street View

Google Hapus Uluru Park dari Street View

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi