pemilu

Jayapura - Literasi Digital menjadi salah satu unsur yang mendorong netralitas anggota TNI dalam menyambut tahun pemilu 2024. Prajurit TNI tidak boleh menunjukkan keberpihakannya pada kubu tertentu.“TNI berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis dan akan fokus pada tugas pokok TNI,” jelas Wakil Komandan Satuan Siber Kolonel CHB Martanto Dwi Saksomo Hadi pada kegiatan Literasi Digital sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI Provinsi Papua di Swiss-Bel Hotel Kota Jayapura, Selasa (31/10/2023)Netralitas di ruang digital, termasuk media sosial juga menjdi perhatian penting. Ada beberapa larangan posting di media sosial bagi anggota TNI, salah satunya yaitu dukungan tokoh politik, baik saat bertugas dan mengenakan seragam maupun tidak. “Apabila terdapat anggota TNI yang mendapati alat peraga kampanye, dapat dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tuturnyaMartanto melanjutkan, jika ingin mengunggah konten di media sosial, harus mempertimbangkan segala bentuk konsekuensinya, terlebih prajurit TNI juga membawa citra baik yang harus dijaga. Salah satu fokus utama ditekankan pada filterisasi kepada berita hoax. “Untuk mencegahnya itu ada 5, cermati alamat situs, periksa faktanya jangan gampang percaya, cek keaslian foto pakai google images, ikut serta grup diskusi anti-hoax, terus adukan juga ke kemenkominfo di aduankonten.id,” imbuhnya.Harapannya, dengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting. “Jangan latah untuk asal kirim, jadi saring sebelum sharing. Pelanggaran di medsos bisa dijerat UU ITE, sanksi disiplin militer, pidana militer atau pidana umum,” pungkas Martanto.Satu suara dengan Martanto, Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri Wawan Hermawan S.E.,M.Si.,M.M dalam sesi materi Etika Digital menyampaikan bahwa, kenetralan TNI dapat dibentuk dengan sikap kritis atas informasi yang diterima, menyaring kenenaran informasi, baru menyebarkannya. Terlebih menyongsong masa-masa kampanye, dibutuhkan penekanan untuk memfilter kebenaran informasi.“Kita bisa menjaga netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun,” jelas Wawan. Dukungan tersebut dapat berbagai macam wujudnya, termasuk dengan tidak memberi fasilitas sarana dan prasarana milik TNI kepada kubu tertentu. Di media sosial, tidak diperkenankan juga untuk mengunggah mengenai hal yang berbau dukungan kepada suatu pihak.“Keluarga prajurit TNI dilarang memberi arahan dalam menentukan pilih. Tidak boleh pula menanggapi komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quickcount,” lanjutnya. Dalam konteks etika digital, ketika akan mengunggah konten media sosial, para prajurit TNI diharapkan cukup paham bahwa ada moral dan tanggungjawab atas konten tersebut.“Jangan sampai Bapak dan Ibu saat mengakses internet malah melanggar rahasia yang dimiliki diri sendiri,” jelasnya. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan pemahaman akan penggunaan media digital, sehingga ketika secara teknis semakin baik, etikanya juga meningkat.Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada TNI merupakan salah satu rangkaian Indonesia Makin Cakap Digital (IMCD) yang menarget 50 juta orang mendapatkan literasi digital hingga tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh Prajurit TNI Provinsi Papua selama 2 hari dengan materi empat pilar Literasi Digital dan Internal TNI.

Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh Prajurit TNI Provinsi Papua selama 2 hari dengan materi empat pilar Literasi Digital dan Internal TNI.

Literasi Digital Dorong Netralitas TNI Menjelang Pemilu 2024

YOGYAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ajak ASN Yogyakarta untuk menjaga netralitas di ruang digital demi mewujudkan pemilu damai dengan membangun kesadaran tentang pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah melalui kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan di Indoluxe Hotel, Yogyakarta, Rabu (4/10/2023). “Netralitas aparatur pemerintah dalam dunia digital berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Kemen PAN-RB Dalam Negeri, BKN, Komisi ASN dan Bawaslu tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam negeri, SKB ini baru saja ditandatangani 22 September 2023 dalam upaya menciptakan pemilu damai” ujar Boni Pudjianto, Direktur Pemberdayaan Informatika.&nbsp; Staf Ahli Gubernur DIY, Eti Kumalawati menegaskan terkait arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pembangunan Sumber Daya&nbsp; akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa dalam kegiatan Literasi Digital Sektor pemerintahan kepada Peserta yang hadir. Harapannya dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi.&nbsp; “Saya ingin mengingatkan semua mengenai arahan penting Presiden Joko Widodo dalam pidato Visi Indonesia pada tanggal 14 Juli di mana dikatakan pembangunan Sumber Daya Manusia akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa kita.&nbsp; Harapannya Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi mereka,“&nbsp; ucap Eti Kumalawati. Haryatmoko, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menambahkan terkait etika komunikasi yang harus dimiliki aparatur sipil negara dalam mewujudkan netralitas di ruang digital dengan mematuhi UU no 5 tahun 2014 tentang ASN.&nbsp;“Aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”jelasnya.&nbsp; Aparatur pemerintah juga harus senantiasa netral dalam artian tidak memihak ke salah satu kubu. Selain itu, tidak boleh terlibat politik praktis dan harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dalam media sosial.“Harus bijak berkomentar, jangan mudah untuk like, komen, love, agree, share dan tidak condong ke partai politik, agama atau suku tertentu agar pemenuhan hak-hak dasariah setiap warga-negara dijamin,” tandasnya.&nbsp; Eko K. Budiardjo, Dosen Universitas Indonesia menegaskan terkait kecakapan digital bagi Aparatur Pemerintah tentang cakap menggunakan proteksi perangkat digital (device) untuk melindungi data masyarakat yang dilayani.&nbsp; “ Aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang&nbsp; proteksi perangkat digital untuk melindungi data dan informasi&nbsp; masyarakat yang dilayani” jelasnya&nbsp; Kegiatan Literasi Digital untuk ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Kegiatan Literasi Digital untuk ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo.

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Internet Sehat : Sebuah laporan baru dari Pew Research berupaya untuk lebih memahami bagaimana orang dewasa di Amerika Serikat untuk mendapatkan berita yang sebagian besar dari platform media sosial dan membandingkan pemahaman mereka tentang peristiwa terkini dan pengetahuan politik dengan orang lain yang menggunakan sumber lain, seperti TV, radio, dan publikasi berita. Menurut temuan Pew Research konsumen berita media sosial cenderung kurang mengikuti berita dan akhirnya kurang mendapat informasi tentang beberapa subjek utama.Temuan itu tampaknya memperkuat keyakinan yang sudah dipegang banyak orang bahwa orang yang mendapatkan berita utamanya dari Facebook, misalnya, tidak mendapatkan informasi yang benar. Namun penting untuk memahami bagaimana Pew Research sampai pada kesimpulan tersebut.Pew Research pertama kali menanyakan orang bagaimana mereka paling sering mendapatkan berita. Sekitar satu dari lima (18%) mengatakan bahwa mereka kebanyakan menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan. Temuan itu mendekati persentase dari mereka yang mengatakan bahwa mereka menggunakan berita TV lokal (16%) atau TV kabel (16%), tetapi lebih sedikit daripada mereka yang mengatakan bahwa mereka pergi langsung ke situs web atau aplikasi berita (25%). Sebanyak 13% lainnya mengatakan mereka menggunakan TV jaringan dan hanya 3% mengatakan mereka membaca koran.Meskipun demikian, di antara kelompok utama konsumen berita media sosial hanya 8% yang mengatakan bahwa mereka mengikuti berita utama pemilu AS tahun 2020 sangat dekat, dibandingkan dengan 37% pemirsa TV kabel yang mengatakan hal yang sama atau 33% pengguna media cetak yang juga mengatakan hal ini. Grup media sosial pada topik ini lebih dekat dengan grup TV lokal (11%).Mengenai topik wabah virus corona, hanya sekitar seperempat (23%) dari konsumen berita media sosial yang mengatakan bahwa mereka mengikuti berita COVID-19 dengan sangat cermat. Semua kelompok lain kembali melaporkan persentase yang lebih tinggi, termasuk mereka yang menggunakan TV kabel (50%), TV jaringan nasional (50%), situs web berita dan aplikasi (44%) dan TV lokal (32%) untuk berita.Terkait temuan ini, responden survei juga ditanyai 29 pertanyaan berbasis fakta berbeda tentang topik berita dari beberapa hari terakhir, termasuk tentang pemakzulan Trump, wabah COVID-19, dan lainnya. Mereka yang mendapat skor terendah pada topik ini adalah konsumen yang mengatakan bahwa mereka terutama menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita mereka.Dari sembilan pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan politik dasar, hanya 17% dari konsumen berita media sosial yang mendapat skor pengetahuan politik yang tinggi yang berarti mereka menjawab delapan hingga sembilan pertanyaan dengan benar, sebanyak 27% mendapat nilai pengetahuan politik sedang (enam-tujuh kanan), dan 57% mendapat nilai pengetahuan politik rendah (lima jawaban benar atau kurang.) Satu-satunya kelompok yang memperoleh nilai lebih buruk adalah mereka yang terutama mengandalkan TV lokal.Selain itu, sebanyak 45% dari mereka yang mendapatkan berita terutama melalui situs web dan aplikasi, memiliki pengetahuan politik yang tinggi, dibandingkan dengan 42% untuk radio, 41% untuk media cetak, 35% untuk TV kabel dan 29% untuk TV jaringan.Kelompok konsumen berita media sosial juga lebih terpapar pada konspirasi pinggiran, seperti gagasan bahwa pandemi itu sengaja direncanakan. Hampir seperempat (26%) dari mereka yang mendapatkan berita utama melalui media sosial mengatakan bahwa mereka telah mendengar banyak tentang konspirasi ini dan setidaknya sebesar 81% mempercayai teori konspirasi tersebut. Hal ini secara signifikan lebih tinggi daripada semua platform berita lainnya, dan merupakan indikasi seberapa banyak konspirasi dapat menyebar di media sosial.Kesimpulan Pew dari penelitiannya adalah bahwa pengguna media sosial kurang mendapat informasi yang akurat tentang topik tertentu. Hal ini karena mereka mengandalkan media sosial sebagai primadona mereka untuk memperoleh berita.Sumber: TechcrunchSumber Foto : FinChannel

Konsumen Berita di Media Sosial Cenderung Kurang Mendapat Informasi

Internet Sehat : Google dan Twitter mengatakan mereka menekan lebih lanjut informasi yang salah secara online menjelang pemilihan AS. Platform perpesanan diperkirakan akan dibanjiri klaim palsu dan posting menyesatkan menjelang pemungutan suara di AS pada bulan November nanti.Twitter mengatakan pihaknya berencana untuk lebih agresif memberi label dan menghapus tweet yang tidak akurat terkait pemilu AS. Sementara, mesin pencari Google mengatakan akan menyaring lebih banyak hasil auto-complete results untuk menghindari penyesatan pemilih, terutama atas laporan yang mengklaim kemenangan awal.Salah satu kekhawatiran adalah meluasnya penggunaan surat suara dalam pemilu AS akibat pandemi virus corona yang dapat menyebabkan penundaan yang signifikan dalam hasil penghitungan. Para ahli khawatir hal ini dapat membuat informasi yang salah mendapatkan daya tarik.Google mengatakan bahwa informasi yang salah tentang hasil pemilu tidak akan muncul dalam pencarian. Perubahan Twitter juga dapat memengaruhi tweet yang mengklaim kemenangan sebelum hasil pemilihan disertifikasi, bersama dengan posting yang menyesatkan tentang perusakan surat suara.Perusahaan media sosial telah berada di bawah tekanan untuk memerangi kesalahan informasi setelah badan intelijen AS memutuskan bahwa Rusia menggunakan platform mereka untuk ikut campur dalam pemilihan presiden AS tahun 2016.Perubahan yang dilakukan Google pada auto-complete results yang memprediksi apa yang dicari pengguna akan menghapus prediksi yang dapat ditafsirkan sebagai klaim untuk atau menentang kandidat atau partai politik. Perubahan ini juga akan menghapus fungsi yang mencoba memprediksi dan melengkapi istilah pencarian saat orang mencari status lokasi pemungutan suara, persyaratan atau metode pemungutan suara.Minggu lalu, Facebook mengatakan sedang membuat label untuk posting oleh kandidat atau kampanye yang membuat klaim kemenangan prematur. Ia juga mengatakan akan berhenti menerima iklan politik baru dalam seminggu sebelum hari pemungutan suara.Sumber : BBC

Google, Twitter Janji Blokir Voting Misinformation di Pemilihan Presiden AS

Internet Sehat : Seorang mantan karyawan Facebook baru-baru ini merilis sebuah internal memo. Dalam memo tersebut ia mengatakan bahwa akun palsu telah merusak pemilu di seluruh dunia. Dalam memo internal 6.600 kata untuk rekan kerja, ilmuwan data Sophie Zhang mengatakanbahwa blood on my hands. Sebagian memo internal tersebut diterbitkan oleh Buzzfeed. Sebagai tanggapan, Facebook mengatakan sedang bekerja keras untuk menghentikan pelaku kejahatan dan perilaku tidak autentik.Dalam memonya Zhang mengatakan bahwa dalam tiga tahun menghabiskan waktu di Facebook, ia telah menemukan banyak upaya terang-terangan oleh pemerintah nasional asing untuk menyalahgunakan platform Facebook dalam skala besar untuk menyesatkan warga negara mereka sendiri dan menyebabkan berita internasional pada banyak kesempatan.Dilaporkan oleh Buzzfeed, yang mengatakan hanya membagikan bagian-bagian memonya yang menjadi kepentingan publik, bahwa Zhang menolak paket pesangon 64.000 dollar AS yang dia tawarkan dengan syarat dia tidak membagikan memonya secara internal.Sebagai tanggapan, Facebook mengatakan bahwa mereka telah membangun tim khusus, bekerja dengan para ahli terkemuka, untuk menghentikan pelaku jahat menyalahgunakan sistem Facebook, mengakibatkan penghapusan lebih dari 100 jaringan karena perilaku tidak autentik terkoordinasi.Contoh pekerjaan yang dirujuk oleh Zhang dalam memonya meliputi:1. Facebook membutuhkan sembilan bulan untuk bertindak atas informasi tentang bot yang digunakan untuk mendorong presiden Juan Orlando Hernandez dari Honduras.2. Di Azerbaijan, partai politik yang berkuasa menggunakan ribuan bot untuk menargetkan oposisi.3. Sebanyak 10,5 juta reaksi palsu dan penggemar telah dihapus dari politisi terkenal di Brasil dan AS dalam pemilu 20184. Seorang peneliti NATO mengatakan kepada Facebook bahwa dia telah melihat aktivitas Rusia pada seorang tokoh politik AS yang terkenal yang kemudian dihapus oleh Zhang.5. Akun bot ditemukan di Bolivia dan Ekuador, tetapi masalah tersebut tidak diprioritaskan karena beban kerja6. Dia menemukan dan menghapus 672.000 akun palsu yang bertindak melawan kementerian kesehatan di seluruh dunia selama pandemi.7. Di India ia bekerja untuk menghapus jaringan politik canggih yang terdiri dari lebih dari 1.000 aktor yang bekerja untuk memengaruhi pemilihan lokal di Delhi.Carole Cadwalladr, seorang jurnalis Inggris yang mengungkap skandal Cambridge Analytica mengatakan dalan sebuah tweet, “Kecepatan dan skala kerusakan yang dilakukan Facebook terhadap demokrasi di seluruh dunia benar-benar mengerikan.”Sumber : BBC

Lagi, Mantan Karyawan Facebook Rilis Internal Memo: Blood On My Hands

Internet Sehat : Twitter mengatakan telah menghapus hampir 130 akun yang terkait dengan Iran yang berusaha untuk mengganggu percakapan publik selama debat presiden AS. Twitter mengatakan bahwa mereka telah mengetahui akun-akun tersebut yang tampaknya berasal dari Iran sebagai hasil dari intelijen yang diberikan oleh otoritas AS.Twitter sejauh ini hanya menyediakan empat sampel konten yang diposting oleh akun-akun ini selama debat. Dua dari akun tersebut memiliki nama pengguna yang secara terbuka mendukung Presiden Trump. Salah satu akun dengan username @JackQanon yang secara langsung merujuk pada teori konspirasi QAnon yang tidak berdasar yang percaya Donald Trump secara diam-diam sedang berjuang melawan jaringan deep state dari para elit pemuja Setan.Akun lain yang melakukan tweet tentang presiden yang mengatakan bahwa pelarangan kelompok Proud Boys tidak boleh dilakukan dan tetap dibiarkan seperti adanya. The Proud Boys adalah kelompok anti-imigran yang semuanya laki-laki dengan sejarah kekerasan jalanan terhadap lawan-lawannya.Dua akun lainnya pro-Biden yang salah satunya mempertanyakan apakah moderator debat Fox News, Chris Wallace, tidak memihak. Twitter mengatakan telah bertindak lebih awal untuk menghapus akun tersebut dan mereka memiliki keterlibatan yang sangat rendah dan tidak berdampak pada percakapan publik.Pada bulan Agustus, direktur Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional William Evanina memperingatkan China, Rusia dan Iran berusaha memengaruhi pemilihan presiden. Iran berusaha untuk merongrong institusi demokrasi AS dan memecah belah negara dengan menyebarkan disinformasi dan konten anti-AS secara online.Twitter mengatakan akan mempublikasikan rincian lebih lanjut tentang akun dan konten mereka setelah menyelesaikan penyelidikannya.Sumber : BBC

Pemilu AS 2020: Twitter Hapus Akun Iran yang Menganggu Debat Capres

Internet Sehat : Donald Trump telah diskors dari Twitter dan Facebook masing-masing selama 12 dan 24 jam setelah tweetnya yang mendukung demonstran yang menyerang US Capitol.Dalam pesan media sosial kepada pengunjuk rasa, Trump mengatakan “I Love You” sebelum menyuruh mereka pulang. Dia juga mengulangi klaim palsu tentang kecurangan pemilu.Twitter mengatakan bahwa mereka memerlukan penghapusan tiga tweet karena pelanggaran berat terhadap kebijakan Civic Integrity Twitter. Perusahaan mengatakan akun presiden akan tetap terkunci untuk selamanya jika tweet tidak dihapus.Twitter mengatakan bahwa bahwa pelanggaran peraturan Twitter di masa mendatang akan mengakibatkan penangguhan permanen akun @realDonaldTrump.Hal tersebut berarti hari-hari Donald Trump di Twitter bisa dihitung. Trump memang dikenal tidak terlalu memperhatikan atau tidak peduli pedoman komunitas Twitter.Sementara itu, Facebook melarang Trump selama 24 jam. YouTube juga menghapus video Trump. Facebook mengatakan bahwa mereka menghapusnya karena yakin hal itu berkontribusi alih-alih mengurangi risiko kekerasan yang sedang berlangsung.YouTube mengatakan menghapus video itu karena melanggar kebijakan menyebarkan penipuan pemilu. Twitter awalnya tidak menghapus video tersebut, malah menghapus kemampuan untuk me-retweet, menyukai dan mengomentarinya dan tweet lainnya.Facebook mengatakan bahwa protes kekerasan di Capitol hari ini adalah aib. Facebook melarang hasutan dan seruan untuk melakukan kekerasan di platform Facebook. Facebook juga mengatakan sedang mencari dan menghapus konten yang menghasut atau mendukung penyerbuan Capitol Hill.Sumber : BBCBelajar Privasi di Galeri Privasi

Facebook Blokir Trump 24 Jam, Twitter 12 Jam

Internet Sehat : Facebook telah menghapus sebuah postingan dan menangguhkan (memblokir untuk sementara) chatbot di halaman akun PM Israel Benjamin Netanyahu karena melanggar kebijakannya.Akun tersebut telah meminta pengikutnya untuk memberikan rincian teman atau kerabat berusia 60 atau lebih yang belum menerima vaksinasi virus Corona. Dikatan bahwa Netanyahu mungkin akan memanggil mereka untuk meyakinkan mereka (agar mau divaksin).Facebook Israel mengatakan permintaan tersebut melanggar kebijakannya terkait data medis pribadi. Menurut Facebook, sesuai dengan kebijakan privasi, Facebook tidak mengizinkan konten yang membagikan atau meminta informasi medis orang lain.Media lokal mengatakan chatbot atau alat pengiriman pesan langsung di mana jawaban ditangani oleh komputer dan bukan manusia akan ditangguhkan selama seminggu.Peristiwa ini bukan pertama kalinya akun Facebook Netanyahu bermasalah karena melanggar peraturan. Menjelang dan selama pemilu pada September 2017, chatbot tersebut ditangguhkan dua kali. Pertama karena ujaran kebencian kedua karena melanggar aturan lokal untuk mempublikasikan jajak pendapat setelah pemungutan suara sedang berlangsung. Pada saat itu, partai Likud Netanyahu mengatakan bahwa perdana menteri tidak ada hubungannya dengan peristiwa tersebut.Kontroversi terbaru muncul ketika Israel terus maju dengan program vaksinasi yang tercepat di dunia dan memperluasnya ke anak usia 16 hingga 18 tahun. Lebih dari seperempat dari sembilan juta penduduknya telah menerima setidaknya satu dosis vaksin Pfizer sejak 19 Desember 2019.Sumber : BBC

Facebook Blokir Chatbot PM Israel Netanyahu

Internet Sehat : Twitter akan berkolaborasi dengan dua penyedia berita internasional terbesar, Reuters dan Associated Press (AP) untuk menghilangkan prasangka disinformasi di situsnya.Kantor berita tersebut akan membantu Twitter memberikan lebih banyak konteks dan informasi latar belakang tentang peristiwa-peristiwa yang menghasilkan tweet dalam jumlah besar. Twitter berharap ini akan menangkal penyebaran informasi yang menyesatkan.Twitter mengatakan kemitraan tersebut akan memungkinkan mereka untuk memastikan informasi yang akurat dan kredibel tersedia dengan cepat ketika fakta masih diperdebatkan. Daripada menunggu sampai sesuatu menjadi viral, Twitter akan mengontekstualisasikan wacana yang berkembang sesuai dengan atau untuk mengantisipasi percakapan publik.Saat ini, ketika percakapan besar atau berkembang pesat terjadi di Twitter yang mungkin penting atau kontroversial, tim Kurasi Twitter menemukan dan mempromosikan konteks yang relevan dari sumber yang dapat dipercaya untuk melawan informasi yang berpotensi menyesatkan yang diposting oleh pengguna.Dalam posting blog, Twitter mengatakan program baru akan meningkatkan skala dan kecepatan pekerjaan tersebut dengan meningkatkan kapasitas mereka untuk menambahkan konteks yang dapat diandalkan untuk percakapan yang terjadi di Twitter.Twitter mengatakan materi dari Reuters dan AP akan meningkatkan kredibilitas informasi di platform ketika tim Kurasi Twitter tidak memiliki keahlian khusus atau akses ke volume pelaporan terkemuka yang cukup tinggi di Twitter.Ini adalah pertama kalinya Twitter secara resmi berkolaborasi dengan organisasi berita untuk mempromosikan informasi yang akurat di situsnya. Awal tahun ini, Twitter meluncurkan Birdwatch, sistem moderasi komunitas baru yang memungkinkan sukarelawan untuk memberi label pada tweet yang mereka temukan tidak akurat. Twitter akan bekerja secara terpisah dengan dua kantor berita tersebut dan awalnya akan fokus pada konten berbahasa Inggris.Hazel Baker, kepala pengumpulan berita konten yang dibuat pengguna di Reuters, mengatakan bahwa kepercayaan, akurasi, dan ketidakberpihakan adalah jantung dari apa yang dilakukan Reuters setiap hari dan mendorong komitmen perusahaan untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah.Tom Januszewski, wakil presiden pengembangan bisnis global AP, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka memiliki sejarah panjang bekerja sama dengan Twitter, bersama dengan platform lain, untuk memperluas jangkauan jurnalisme faktual. AP sangat senang memanfaatkan skala dan kecepatan AP untuk menambahkan konteks ke percakapan online, yang dapat memanfaatkan akses mudah ke fakta.Twitter menambahkan bahwa pekerjaan ini akan terlepas dari pekerjaan yang dilakukan tim Trust &amp; Safety untuk menentukan apakah Tweet melanggar aturan Twitter. Pekerjaan tim-tim ini meliputi pelabelan tweet yang berisi media yang dimanipulasi, misinformasi pemilu, dan media sensitif yang melanggar aturan platform.Sumber : BBC

pemilu

Literasi Digital Dorong Netralitas TNI Menjelang Pemilu 2024

Literasi Digital Dorong Netralitas TNI Menjelang Pemilu 2024

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Konsumen Berita di Media Sosial Cenderung Kurang Mendapat Informasi

Konsumen Berita di Media Sosial Cenderung Kurang Mendapat Informasi

Google, Twitter Janji Blokir Voting Misinformation di Pemilihan Presiden AS

Google, Twitter Janji Blokir Voting Misinformation di Pemilihan Presiden AS

Lagi, Mantan Karyawan Facebook Rilis Internal Memo: Blood On My Hands

Lagi, Mantan Karyawan Facebook Rilis Internal Memo: Blood On My Hands

Pemilu AS 2020: Twitter Hapus Akun Iran yang Menganggu Debat Capres

Pemilu AS 2020: Twitter Hapus Akun Iran yang Menganggu Debat Capres

Facebook Blokir Trump 24 Jam, Twitter 12 Jam

Facebook Blokir Trump 24 Jam, Twitter 12 Jam

Facebook Blokir Chatbot PM Israel Netanyahu

Facebook Blokir Chatbot PM Israel Netanyahu

Hadang Disinformasi, Twitter Kerja Sama dengan Situs Berita

Hadang Disinformasi, Twitter Kerja Sama dengan Situs Berita

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi