Pengadilan Tinggi

Internet Sehat : Pengguna Twitter di Jepang menghadapi ketidakpastian setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang yang me-retweet gambar/foto yang melanggar hak cipta dapat diteruskan detailnya ke pemegang hak cipta. Kasus ini berpusat di sekitar gambar yang diposting ke Twitter tanpa izin dan kemudian retweet dalam format yang dipotong secara otomatis.Kontroversi kasus ini dimulai pada 2014 ketika seorang fotografer menemukan bahwa salah satu fotonya yang menampilkan bunga lily telah disalin dari situs web-nya dan diposting ke Twitter tanpa izinnya. Selain itu, ia menemukan bahwa pengguna lain telah me-retweet foto tersebut dari akun mereka sendiri. Dengan fitur Twitter berarti bahwa foto yang di-retweet dipotong dan menghapus nama fotografer.Fotografer ingin menemukan tidak hanya identitas orang yang pertama kali posting, tetapi juga retweeter (orang yang melakukan RT) sehingga membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pengadilan Distrik Tokyo menemukan bahwa posting asli gambar tersebut melanggar hak cipta fotografer, tetapi menolak klaim terhadap retweeter tersebut.Tidak puas dengan keputusan itu, fotografer membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi yang menangani masalah kekayaan intelektual. Pengadilan tinggi tersebut setuju dengan pengadilan yang lebih rendah bahwa posting foto asli telah melanggar hak cipta fotografer. Namun, sehubungan dengan retweeter, Pengadilan Tinggi menemukan mereka telah melanggar hak moral fotografer, karena fitur Twitter telah menghapus namanya dan tidak mengidentifikasi dia sebagai pencipta foto.Akibatnya, Pengadilan Tinggi memerintahkan Twitter untuk menyerahkan alamat email tidak hanya orang yang memposting foto pertama kali, tetapi juga tiga pengguna Twitter lain yang me-retweet foto tersebut.Twitter mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung dan pada dasarnya bertanggung jawab atas pemotongan foto, fitur yang tidak berada di bawah kendali penggunanya. Twitter berpendapat bahwa keputusan apa pun terhadap mereka bisa berdampak buruk pada platformnya. Argumen tersebut tidak didengar oleh Mahkamah Agung Jepang.Dalam keputusan yang dikeluarkan kemarin, Mahkamah Agung memerintahkan Twitter untuk menyerahkan alamat email ketiga retweeter setelah menemukan bahwa hak fotografer memang dilanggar ketika alat yang ada di Twitter menghapus informasi identitasnya.Empat dari lima hakim memihak fotografer, hanya Hakim Hayashi tidak setuju. Dia berpendapat bahwa putusan yang mendukung penggugat akan menempatkan pengguna Twitter pada posisi harus memverifikasi setiap konten tidak melanggar sebelum me-retweet. Hakim-hakim lain mengatakan bahwa meskipun ada masalah-masalah ini, hukum harus ditegakkan untuk konten yang diterbitkan pada platform lain.Sumber : TorrentFreak

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Internet Sehat : Kasus penting yang menuduh Google melacak jutaan pengguna iPhone secara ilegal ditetapkan maju ke Mahkamah Agung/Supreme Court.Kasusnya tidak akan tentang klaim itu sendiri, tetapi apakah pengadu Richard Lloyd mantan direktur kelompok hak konsumen Which? dapat membawanya atas nama mereka yang terkena dampak. Perdebatan selama dua hari akan disidangkan, meskipun keputusan diperkirakan tidak akan dihasilkan dalam waktu seminggu. Jika kasus ini dibiarkan, banyak kasus lainnya akan menyusul.Lloyd menuduh bahwa antara 2011 dan 2012 cookie Google mengumpulkan data tentang kesehatan, ras, etnis, seksualitas, dan keuangan melalui browser web Safari Apple, bahkan ketika pengguna telah memilih pengaturan privasi do not track. Kasus tersebut bertujuan untuk mendapatkan kompensasi bagi 4,4 juta pengguna yang terkena dampak.Kasus tersebut adalah kasus pertama dari jenisnya di Inggris. Meskipun gugatan perwakilan kelompok di mana satu orang membawa kasus atas nama banyak orang umum terjadi di AS, di Inggris tindakan tersebut hanya dapat diajukan atas dasar keikutsertaan, yang berarti semua yang terlibat harus memberikan persetujuannya.Kasus Google adalah ujian apakah hanya satu individu yang dapat melakukan tindakan seperti itu tanpa harus melibatkan orang secara aktif, yang seharusnya mempercepat tindakan hukum tersebut.Kasus serupa terhadap TikTok, diluncurkan baru-baru ini oleh mantan komisaris anak-anak atas nama jutaan anak muda di UE dan Inggris. Kasus ini hanya dapat dilanjutkan jika putusan dalam kasus Google mendukung gugatan perwakilan kelompok tersebut.Awalnya, kasus Google dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang memutuskan sulit untuk menghitung berapa banyak orang yang terkena dampak atau apakah mereka mengalami kerusakan akibat pelanggaran tersebut. Namun Pengadilan Banding kemudian memutuskan bahwa kasus yang dibawa Lloyd adalah cara yang cocok bagi orang-orang untuk mencari ganti rugi massal atas pelanggaran data.Google mengajukan banding atas keputusan tersebut dan kasusnya sekarang telah mencapai Mahkamah Agung, di mana TechUK adalah salah satu dari beberapa kelompok yang berharap untuk membatalkannya. Kelompok tersebut, yang antara lain mewakili Google, berpendapat bahwa hal itu dapat membuka pintu air untuk litigasi massal dan sangat merusak perusahaan kecil yang dapat menghadapi hukuman besar.Penggugat Richard Lloyd mengatakan dia berharap kasus tersebut bisa menjadi bentuk ganti rugi yang adil untuk penyalahgunaan data yang saat ini tidak ada di negara Inggris.Sumber : BBC

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Internet Sehat : Seorang pria yang dinyatakan bersalah menggunakan Coinhive cryptojacking script untuk menambang Monero di PC pengguna saat mereka menjelajahi web telah dibersihkan namanya oleh Mahkamah Agung Jepang dengan alasan bahwa perangkat lunak penambangan crypto bukan malware.Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan terdakwa, Seiya Moroi, 34 tahun atas tuduhan menyimpan rekaman elektromagnetik dari program yang tidak adil. Program yang tidak adil itu adalah Coinhive cryptojacking script yang ditambang untuk Monero dengan menjepit beberapa siklus CPU ketika pengguna mengunjungi halaman web yang menyertakan kode tersebut. Moroi menjalankan kode di situsnya.Coinhive telah diblokir oleh vendor malware dan antivirus karena memperlambat proses lain, meningkatkan tagihan utilitas, dan menciptakan kerusakan pada perangkat pengguna. Namun dalam banyak hal, kode Javascript Coinhive tidak berbeda dengan iklan.Moroi memposting ke situs yang mempromosikan bisnis desain UX dan UI-nya untuk menawarkan sisi ceritanya, termasuk referensi ke Bab XIX-2 KUHP Jepang. Dia juga berpendapat bahwa dia mengungkapkan keberadaan Coinhive, jadi tidak bertindak menipu. Moroi juga tidak berniat mengambil untung dari usahanya, dia hanya ingin mengikuti tren teknologi.Dia juga berpendapat bahwa usahanya tidak benar-benar menghasilkan uang. Scrip tersebut menghasilkan kurang dari 1.000 yen Jepang atau setara 8,79 dollar AS jumlah yang sangat kecil sehingga sulit untuk menguangkan Monero. Fakta bahwa tidak ada PC pengguna yang merasa tidak nyaman juga mempengaruhi para juri.Pihak berwenang Jepang tidak menyukai keputusan tersebut. Kepala Kejaksaan Agung, Seiji Yoshida mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa dakwaan jaksa tidak diterima, tetapi karena itu adalah keputusan Mahkamah Agung, mak akan dianggapnya serius.Kasus ini tampaknya telah bertahan lebih lama dari Coinhive sendiri yang telah dihentikan pada Maret 2019 karena, menurut perusahaan, tidak lagi layak secara ekonomi.Sumber : The Register

Pengadilan Tinggi

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi