peraturan

Internet Sehat : YouTube menghadapi pertempuran hukum karena diduga melanggar privasi dan hak data anak di bawah 13 tahun di Inggris Raya. Klaim yang diajukan ke Pengadilan Tinggi terhadap perusahaan induk Google menuduh perusahaan tersebut mengumpulkan data anak-anak tanpa persetujuan orang tua.Pakar privasi Duncan McCann yang mengajukan klaim tersebut, berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar hukum Inggris dan Eropa (UE). Seorang juru bicara YouTube mengatakan tidak mengomentari proses pengadilan yang tertunda dan platform tersebut tidak untuk digunakan oleh pengguna di bawah 13 tahun.McCann percaya bahwa jika kasusnya berhasil, ganti rugi antara 100 pound hingga 500 pound dapat dibayarkan kepada mereka yang datanya dilanggar.Dia mengatakan bahwa class action ini adalah yang pertama di Eropa yang dilakukan terhadap sebuah perusahaan teknologi atas nama anak-anak. Dia mengatakan bahwa perkiraan kerusakan lebih dari 2 miliar pound sedang dicari untuk sekitar lima juta anak Inggris serta orangtua atau wali mereka.Dia berpendapat bahwa YouTube dan Google telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Inggris Raya dan Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa. Kasus ini akan berfokus pada anak-anak yang telah menonton YouTube sejak Mei 2018, ketika Undang-Undang Perlindungan Data yang baru menjadi undang-undang.Seorang juru bicara YouTube mengatakan bahwa YouTube tidak mengomentari proses pengadilan yang menunggu keputusan. YouTube bukan untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun. YouTube meluncurkan aplikasi YouTube Kids sebagai tujuan khusus untuk anak-anak dan telah membuat perubahan lebih lanjut yang memungkinkan YouTube melindungi anak dan keluarga di YouTube dengan lebih baik. Platform video sebelumnya juga mengatakan tidak menjual informasi pribadi penggunanya ke perusahaan periklanan.Sumber : BBC

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Internet Sehat : Twitter telah menghapus lebih dari 50 tweet yang mengkritik pemerintah India dalam menangani pandemi virus Corona. Twitter melakukannya atas permintaan pemerintah India. Hal ini pertama kali dilaporkan oleh situs berita India MediaNama. Pemerintah India mengirim Twitter perintah darurat pada hari Jumat untuk menyensor 52 tweet, menurut pemberitahuan pengungkapan di database Lumen. Akun yang disensor termasuk anggota Parlemen India, dua pembuat film, seorang aktor, dan seorang menteri negara bagian Benggala Barat.Seorang juru bicara Twitter mengatakan dalam email bahwa perusahaan mungkin membuat tweet tertentu tidak dapat dilihat oleh orang-orang di India jika tweet tersebut melanggar hukum setempat. Twitter mengatakan pihaknya memberi tahu pemegang akun sebelum menahan konten untuk membuat mereka sadar bahwa tindakan itu diambil sebagai tanggapan atas permintaan hukum dari pemerintah India.Saat Twitter menerima permintaan hukum yang valid, Twitter meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat. Jika konten melanggar Peraturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Peraturan Twitter, Twitter dapat menahan akses ke konten hanya di India. Dalam semua kasus, Twitter memberi tahu pemegang akun secara langsung sehingga mereka tahu bahwa Twitter telah menerima perintah hukum yang berkaitan dengan akun mereka.Ini bukan pertama kalinya Twitter tunduk pada tekanan dari pemerintah India. Selama protes oleh petani pada bulan Februari, Twitter secara permanen memblokir lebih dari 500 akun dan menghapus akun lainnya agar tidak terlihat di India. Pemerintah India mengeluarkan pemberitahuan ketidakpatuhan kepada Twitter yang bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India jika perusahaan menolak untuk menuruti kemauan pemerintah India. Di antara akun yang ditangguhkan pada bulan Februari adalah majalah berita India The Caravan (yang kemudian diaktifkan kembali):Hukum India membatasi publikasi materi yang oleh pemerintah dianggap mencemarkan nama baik atau yang dapat memicu kekerasan. Menurut pemberitahuan Lumen, salah satu tweet yang disensor di India (tetapi masih terlihat di luar negeri) adalah dari menteri negara bagian Benggala Barat Moloy Ghatak, menuduh Perdana Menteri Narendra Modi meremehkan keseriusan pandemi virus corona.India berada di tengah gelombang kedua kasus COVID-19, yang membuat ventilator, obat-obatan, dan oksigen menjadi langka. Menurut pusat sumber virus korona Johns Hopkins, India melaporkan 346.786 kasus baru virus korona pada hari Jumat minggu lalu, rekor tertinggi baru dan 2.624 kematian, juga rekor baru. Kurang dari 1,5 persen populasi negara itu telah divaksinasi secara penuh.Sumber : The Verge

Twitter Sensor Tweet Penanganan Pandemi Covid-19 atas Permintaan Pemerintah India

Internet Sehat : Menyusul pelanggaran undang-undang privasi data Eropa, perusahaan induk Facebook, Meta telah menerima denda 18,6 juta dollar AS atau setara 17 juta dollar euro yang mewakili sekitar 0,055 persen dari pendapatan kuartalannya.Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) memberlakukan denda pada Meta Platform Irlandia, sebelumnya Facebook Irlandia, menyusul penyelidikannya atas 12 pemberitahuan pelanggaran data selama periode enam bulan antara 7 Juni 2018 dan 4 Desember 2018. Penyelidikan menemukan bahwa Platform Meta melanggar Pasal 5(2) dan 24(1) GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa.Raksasa media sosial tersebut dinilai gagal menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat yang akan memungkinkannya untuk dengan mudah menunjukkan langkah-langkah keamanan yang diterapkannya dalam praktik untuk melindungi data pengguna Uni Eropa dalam konteks dua belas pelanggaran data pribadi.Seorang juru bicara Meta mengatakan bahwa denda ini adalah tentang praktik pencatatan dari 2018 yang telah diperbarui, bukan kegagalan untuk melindungi informasi pengguna. Meta menganggap serius kewajibannya di bawah GDPR dan akan mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati karena proses terus berlanjut.Praktik pelanggaran data Meta melibatkan pemrosesan data lintas batas. Dengan demikian DPC bekerja dengan semua otoritas pengawas Eropa lainnya untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, keputusan DPC mewakili pandangan bersama otoritas Irlandia dan mitranya di seluruh Uni Eropa.Tahun lalu WhatsApp, sebuah perusahaan Meta yang lain sejak 2014, didenda 225 juta euro oleh DPC di bawah aturan GDPR. Perusahaan pengiriman pesan itu mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa denda itu sama sekali tidak proporsional.Sumber : The Register

peraturan

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

YouTube Hadapi Masalah Hukum Serius Terkait Privasi Anak di Inggris

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Twitter Sensor Tweet Penanganan Pandemi Covid-19 atas Permintaan Pemerintah India

Twitter Sensor Tweet Penanganan Pandemi Covid-19 atas Permintaan Pemerintah India

Langgar GDPR Uni Eropa, META Didenda 18,6 Juta Dollar AS

Langgar GDPR Uni Eropa, META Didenda 18,6 Juta Dollar AS

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi