ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Internet Sehat : Sebuah kelompok hacker asal Rusia meluncurkan serangan ransomware terhadap sejumlah perusahaan Amerika Serikat. Mereka menargetkan karyawan yang bekerja dari rumah karena adanya wabah Covid-19.Evil Corp nama kelompok hacker tersebut telah mencoba mengakses setidaknya 31 jaringan organisasi untuk melumpuhkan sistem dan menuntut tebusan jutaan dolar. Dua pemimpin kelompok yang diduga tersebut didakwa oleh Departemen Kehakiman AS pada Desember 2019. Ada kekhawatiran bahwa sistem pemungutan suara AS juga bisa ditargetkan.Tahun lalu, otoritas AS mengajukan tuduhan terhadap dua orang pemimpin Evil Corp, yaitu Maksim Yakubets dan Igor Turashev. Otoritas AS menuduh mereka menggunakan malware untuk mencuri jutaan dolar dari kelompok-kelompok termasuk sekolah dan organisasi keagamaan di lebih dari 40 negara.Pejabat AS mengumumkan hadiah 5 juta dollar AS untuk informasi yang mengarah ke penangkapan mereka. Jumlah itu merupakan jumlah terbesar yang pernah ditawarkan untuk penjahat cyber. Keduanya sampai saat ini masih buron.Ancaman tersebut datang karena mayoritas orang Amerika (62%) telah bekerja dari rumah karena pandemi coronavirus. Pemilihan presiden AS juga hanya beberapa bulan lagi, dan pejabat federal dan lokal telah bekerja untuk menempatkan langkah-langkah di tempat untuk melindungi data pemilih serta mengelola praktik pemberian suara yang aman di tengah pandemi. Symantec Corporation, sebuah perusahaan yang memonitor jaringan perusahaan dan pemerintah merilis pemberitahuan peringatan ancaman yang diidentifikasi pada Kamis minggu lalu.Serangan itu menggunakan jenis ransomware yang relatif baru yang disebut WastedLocker, yang telah dikaitkan dengan Evil Corp. Virus ransomware WastedLocker menuntut uang tebusan 500.000 dollar hingga 1 juta dollar untuk membuka kunci file komputer yang disita.Symantec mengatakan sebagian besar target adalah perusahaan besar dan delapan target adalah perusahaan Fortune 500. Semua milik AS tetapi satu, yang merupakan anak perusahaan yang berbasis di AS. Sebagian besar perusahaan yang ditargetkan adalah di sektor manufaktur, teknologi informasi, dan media.Symantec mengatakan para peretas telah merusak jaringan perusahaan-perusahaan tersebut dan meletakkan landasan untuk serangan ransomware di masa depan yang akan memungkinkan mereka memblokir akses ke data dan menuntut jutaan dolar.Sumber: BBCSumber Foto: Thinkstock

Kelompok Hacker Evil Corp, Targetkan Pekerja AS di Rumah

Internet Sehat : Badan Kejahatan Nasional Inggris atau NCA mengatakan bahwa sebuah sistem komunikasi rahasia yang digunakan oleh para penjahat untuk memperdagangkan narkoba dan senjata telah berhasil ditembus. NCA bekerja dengan polisi di seluruh Eropa dalam operasi penegakan hukum terbesar dan paling signifikan di Inggris.Operasi ini menghasilkan penangkapa lebih dari 800 di seluruh Eropa setelah pesan di EncroChat dicegat dan diterjemahkan. Lebih dari dua ton obat-obatan terlarang, beberapa lusin senjata dan 54 juta pound dalam bentuk uang tunai telah disita.Sementara NCA adalah bagian dari penyelidikan, penyelidikan itu sendiri diprakarsai dan dipimpin oleh polisi Prancis dan Belanda, dan juga melibatkan Europol, badan Uni Eropa untuk kerja sama penegakan hukum.Wil van Gemert, wakil direktur eksekutif Europol, mengatakan pada konferensi pers di Den Haag bahwa peretasan jaringan telah memungkinkan gangguan kegiatan kriminal termasuk serangan kekerasan, korupsi, percobaan pembunuhan dan pengangkutan obat-obatan skala besar.NCA mengatakan operasi di seluruh Eropa, yang berlangsung selama tiga bulan dan melibatkan pasukan polisi di seluruh Inggris, telah memiliki dampak terbesar pada geng kejahatan terorganisir yang pernah ada, dengan 746 penangkapan di Inggris, termasuk dua petugas penegak hukum.Komisaris Polisi Metropolitan, Dame Cressida Dick, yang pasukannya melakukan penangkapan terhadap 171 orang dan menyita 13,3 juta poundsterling, menggambarkan operasi tersebut sebagai pengubah permainan.Ia mengatakanb bahwa operasi ini baru permulaan. Polisi akan mengganggu jaringan kriminal terorganisir sebagai hasil dari operasi ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun yang akan datang.Diperkirakan sebanyak 60.000 orang, di antaranya hingga 10.000 di Inggris, berlangganan EncroChat yang berbasis di Prancis, yang kini telah dimatikan. Sistem ini beroperasi pada ponsel Android yang disesuaikan dan menurut situs webnya, menyediakan komunikasi aman yang bebas kekhawatiran.Sumber: BBCSumber Foto: FBI

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Internet Sehat : Masih ingat kasus bocornya data pengguna Tokopedia? Data sebanyak 91 juta pengguna Tokopedia yang dulu dijual di forum dark web, kini tersedia di Facebook melalui sebuah link.Dikutip dari Kompas, Lembaga Riset Siber Indonesia CISSRec (Communication and Information System Security Research Center) menemukan bahwa ada orang yang membeli data tersebut dan mengedarkan tautan unduhannya melalui Facebook.Chairman CISSReC Pratama Persadha mengatakan link tersebut di-posting pada hari Sabtu minggu lalu (4/7/2020) oleh salah satu anggota grup terkait keamanan siber di Facebook yang memiliki hampir 15.000 anggota. Tautan tersebut bersumber dari anggota situs Raidforums bernama @Cellibis yang sudah lebih dulu menyebarkan link di situs tersebut pada Jumat (3/7/2020), atau sehari sebelum tautan diunggah ke Facebook. Pratama mengatakan bahwa akun tersebut membagikan secara hampir cuma-cuma di Raidforums yang sebelumnya dia dapatkan dari cara membeli data tersebut di dark web sebesar 5.000 US Dollar (Rp 72,6 juta) Lebih jauh ia mengungkapkan jika ingin mengunduh file bocoran data pengguna Tokopedia tersebut harus menggunakan VPN sebab file tersebut disimpan oleh server yang berbasis di Amerika Serikat (AS).Menurut Pratama, data yang dibocorkan lewat link di Facebook tersebut sama dengan bocoran pada awal Mei 2020 lalu, yaitu data yang diambil per bulan Maret 2020 dari Tokopedia. Hingga hari Minggu (5/7/2020) pukul 10.00 WIB, tautan untuk mengunduh data 91 juta akun Tokopedia masih bisa diakses dan sudah diunduh oleh setidaknya 58 orang. Namun, link tersebut kemudian sudah dihapus pada Minggu sore.Sumber: KompasSumber Foto: Jakarta Globe

Data Pengguna Tokopedia Dibagi di Facebook

Internet Sehat : Setelah sekian lama diblokir oleh jaringan Telkom Group, Netflix akhirnya bisa dinikmati oleh para pengguna jaringan Telkom Group. Hal ini berarti blokir Netflix oleh Telkom Group sudah berakhir. Dari seminggu yang lalu, tayangan video streaming Netflix sudah bisa diakses di seluruh jaringan Telkom Group. Pembukaan akses ini akan memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan Wifi.id bisa menonton Netflix.Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengonfirmasi bahwa pembukaan akses Netflix ini tak lepas dari upaya pendekatan platform streaming tersebut agar sesuai dengan tuntutan pasar Indonesia.Arif Prabowo menambahkan bahwa Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan TelkomGroup untuk dapat mengakses beragam konten hiburan dari Netflix.Pendekatan yang dilakukan Netflix tersebut adalah dengan meluncurkan beragam fitur untuk membatasi tayangan yang tak layak ditonton oleh pengguna di bawah umur, salah satunya seperti peningkatan fitur parental controls. Pihak Netflix juga berkomitmen untuk mendengar keluhan, masukan, serta bersedia menyelesaikan keluhan dari pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Netflix juga disebut telah menyepakati komitmen kepatuhan pada Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN yang menyatakan bahwa pihak Netflix sepakat tidak menayangkan konten terlarang yang mengandung pornografi anak, terorisme, dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta konten yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu.Sumber : KompasSumber Foto: EW Com

Akhirnya Netflix Bisa Dinikmati di Jaringan Telkom Group

Internet Sehat : Regulator Bangladesh telah memerintahkan operator telekomunikasi dan penyedia internet lainnya di negara tersebut untuk berhenti menyediakan akses gratis ke layanan media sosial.Regulator lokal, Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission mengatakan akhir pekan lalu bahwa mereka telah mengambil keputusan ini karena penggunaan layanan media sosial secara gratis telah mendorong penyalahgunaan oleh beberapa orang untuk melakukan kejahatan. Bangladesh adalah salah satu pasar internet terbesar di Asia dengan lebih dari 100 juta pengguna online.Perusahaan teknologi seperti Facebook dan Twitter telah mencapai kemitraan, lebih dikenal sebagai kesepakatan tanpa peringkat, dengan operator telekomunikasi dan penyedia internet lainnya di beberapa pasar dalam dekade terakhir untuk membuat layanan mereka gratis bagi pengguna untuk mempercepat pertumbuhan. Biasanya, perusahaan teknologi membiayai biaya konsumsi data pengguna sebagai bagian dari transaksi tersebut.Menurut Ahad Mohammad, di Bangladesh kesepakatan tanpa peringkat atau zero rating seperti itu telah populer selama beberapa tahun. Grameenphone dan Robi Axiata, dua operator telekomunikasi terbesar di Bangladesh, memungkinkan pelanggan seluler mereka untuk mengakses beberapa layanan mitra mereka bahkan ketika ponsel mereka kehabisan kredit. Kedua perusahaan telekomunikasi mengatakan mereka sedang dalam proses untuk mematuhi perintah pelarangan. Kesepakatan zero rating lainnya tetap berlaku meskipun adanya larangan tersebut.Masih belum jelas apakah Free Basics, sebuah program yang dijalankan oleh Facebook di banyak pasar di mana mereka menawarkan akses tanpa batas ke layanan tertentu tanpa biaya, akan melanjutkan kehadirannya di Bangladesh setelah adanya larangan tersebut. Facebook bergantung pada jaringan telekomunikasi untuk menawarkan akses data untuk program Free Basics-nya.Beberapa negara dalam beberapa tahun terakhir menolak keras pengaturan zero rating meskipun mereka sering menyebutkan alasan yang berbeda. India melarang Free Basics pada awal 2016 dengan alasan bahwa inisiatif Facebook melanggar prinsip net neutrality. Free Basics juga mengakhiri programnya di Myanmar dan beberapa pasar lainnya pada 2017 dan 2018. Sumber : TechCrunchSumber Foto : EDRI org

Regulator Bangladesh Larang Operator Berikan Akses Gratis ke Media Sosial

Internet Sehat : YouTube telah melarang sejumlah besar akun China yang menurut mereka terlibat dalam Coordinated Influence Operations pada masalah politik. YouTube mengumumkan sebanyak 2.596 akun dari China dihapus dari April hingga Juni, jumlah tersebut jauh lebih besar bila dibandingkan dengan 277 akun dalam tiga bulan pertama 2020.Menurut Google, saluran-saluran yang dihapus tersebut sebagian besar mengunggah spam, konten non-politik, tetapi sebagian kecil memposting konten politik terutama dalam bahasa China mirip dengan temuan dalam laporan Graphika baru-baru ini, termasuk konten yang terkait dengan respons AS terhadap COVID-19.Laporan Graphika, berjudul Return of the (Spamouflage) Dragon: Pro Chinese Spam Network Tries Again merinci serangkaian besar akun di YouTube, Facebook, Twitter dan media sosial lainnya yang mulai diaktifkan awal tahun ini yang tampaknya menjadi bagian dari propaganda pengaruh secara global.Jaringan tersebut menggunakan banyak rekaman video yang diambil dari saluran pemerintah pro-China, bersama dengan meme dan teks panjang dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Konten tersebut diselingi konten politik dengan posting spam, biasanya pemandangan, bola basket, model, dan video TikTok. Tampaknya hal tersebut dirancang untuk menyamarkan konten operasi politik operasi.Google mencatat bahwa kampanye China, serta yang lain dari Rusia dan Iran, adalah multi-platform, karena temuan serupa dilaporkan oleh Facebook, Twitter dan lembaga cybersecurity seperti FireEye.Sumber : Techcrunch

YouTube Larang Ribuan Akun China Terkait  Coordinated Influence Operations

Internet Sehat : Setelah Twitter yang beberapa waktu lalu menindak QAnon, kini giliran Facebook. Facebook telah menghapus grup besar yang didedikasikan untuk berbagi dan mendiskusikan teori konspirasi QAnon.QAnon adalah teori konspirasi yang luas dan tidak berdasar yang menganggap bahwa jaringan deep state yang terdiri dari tokoh pemerintah, bisnis, dan media yang kuat sedang melancarkan perang rahasia melawan Donald Trump.Seorang juru bicara Facebook mengatakan grup itu dihapus karena berulang kali memposting konten yang melanggar kebijakan Facebook. Bulan lalu, Twitter dan TikTok juga menindak konten QAnon. Twitter melarang ribuan akun dan mengatakan akan memblokir url QAnon, sementara TikTok menghapus tagar yang menandai video QAnon.Grup Facebook yang dihapus tersebut disebut Official Q/Qanon, memiliki hampir 200.000 anggota. Namun, demikian masih ada banyak grup QAnon lain yang saat ini masih aktif di platform Facebook. Pengikut QAnon sebagian besar adalah pendukung presiden AS.Reuters melaporkan bahwa Official Q/QAnon melewati batas tentang penindasan, pelecehan, perkataan yang mendorong kebencian, dan berbagi informasi yang salah yang berpotensi membahayakan. FBI tahun lalu mengeluarkan peringatan tentang ekstremis domestik yang didorong oleh teori konspirasi dan menunjuk QAnon sebagai potensi ancaman ekstremis domestik.QAnon adalah teori konspirasi tidak berdasar yang luas bahwa Presiden Trump harus berjuang melawan jaringan elit politik, bisnis, media, dan hiburan klandestin, yang sering kali melibatkan plot setan dan perdagangan anak.QAnon dimulai pada Oktober 2017 di papan pesan anonim 4chan. Seorang pengguna mengklaim memiliki izin keamanan tertinggi dalam pemerintah AS dan menandatangani postingan mereka secara anonim sebagai Q karenanya dinamai QAnon. Q berkomunikasi dalam unggahan rahasia dan mengklaim terlibat langsung dalam penyelidikan rahasia yang dipimpin Trump terhadap jaringan global pelecehan anak.QAnon memviralkan kisah pizzagate pada tahun 2016, sebuah teori palsu tentang politisi Partai Demokrat yang menjalankan jaringan pedofil dari sebuah restoran pizza di Washington.Selama pandemi virus corona, para influencer QAnon telah menyebarkan teori yang tidak berdasar tentang virus corona, menyebutnya sebagai hoax deep state dan telah mempromosikan informasi yang salah tentang masker wajah dan vaksin.Sumber : BBC

Facebook Hapus Grup Teori Konspirasi QAnon dengan 200.000 Anggota

Internet Sehat : Google memenangkan gugatan pencurian lirik lagu yang diajukan oleh Genius Media. Hakim menemukan bahwa database lirik lagu tidak memiliki dasar untuk menuntut Google karena tidak memegang hak cipta atas lagu tersebut.Google sebelumnya dituduh mencuri lirik lagu dari Genius Media, operator database lirik lagu. Gugatan tersebut menyebutkan bahwa dengan menampilkan lirik lagu dalam hasil pencarian merupakan tindakan antipersaingan.Laporan dugaan pencurian lirik muncul tahun lalu, dengan Genius menegaskan bisa membuktikan lirik yang tercantum dalam hasil pencarian Google adalah miliknya dengan melihat tanda kutip. Hakim Distrik AS Margo Brodie dari Distrik Timur New York menolak gugatan Genius. Hakim menemukan bahwa meskipun liriknya dilindungi hak cipta, Genius bukanlah pemegang hak cipta. Hak tersebut tetap ada pada artis yang menulisnya.Hakim selanjutnya mengatakan bahwa tuduhan Genius didahului oleh Undang-Undang Hak Cipta, menunjukkan bahwa mereka mengklaim Google membuat reproduksi tidak sah dari karya turunan [Genius ] yang dengan sendirinya melanggar hak eksklusif pemilik hak cipta berdasarkan hukum hak cipta federal. Google menolak mengomentari kemenangan tersebut, tetapi dalam sebuah posting blog tahun lalu, dikatakan bahwa Google berusaha untuk memastikan penulis lagu dibayar untuk lirik mereka dengan bekerja sama dengan penerbit musik yang mengelola hak-hak tersebut. Namun, raksasa teknologi itu menambahkan bahwa penerbit sering kali tidak memiliki lirik dalam salinan teks digital, sehingga bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan aksesnya.Sumber : CNet

rat

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Kelompok Hacker Evil Corp, Targetkan Pekerja AS di Rumah

Kelompok Hacker Evil Corp, Targetkan Pekerja AS di Rumah

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Data Pengguna Tokopedia Dibagi di Facebook

Data Pengguna Tokopedia Dibagi di Facebook

Akhirnya Netflix Bisa Dinikmati di Jaringan Telkom Group

Akhirnya Netflix Bisa Dinikmati di Jaringan Telkom Group

Regulator Bangladesh Larang Operator Berikan Akses Gratis ke Media Sosial

Regulator Bangladesh Larang Operator Berikan Akses Gratis ke Media Sosial

YouTube Larang Ribuan Akun China Terkait Coordinated Influence Operations

YouTube Larang Ribuan Akun China Terkait Coordinated Influence Operations

Facebook Hapus Grup Teori Konspirasi QAnon dengan 200.000 Anggota

Facebook Hapus Grup Teori Konspirasi QAnon dengan 200.000 Anggota

Google Menangkan Gugatan Pencurian Lirik Lagu

Google Menangkan Gugatan Pencurian Lirik Lagu

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi