Internet Sehat : Parlemen Perancis dengan suara bulat setuju untuk memperkenalkan sistem verifikasi usia nasional untuk situs web pornografi. Kepastian ini terjadi setelah beberapa bulan sejak Presiden Emmanuel Macron berjanji untuk melindungi anak-anak dari konten semacam itu.Macron menjadikan perlindungan anak-anak terhadap konten dewasa daring sebagai masalah yang memiliki profil tinggi jauh sebelum krisis virus Corona melanda. Pada bulan Januari, perusahaan teknologi, penyedia layanan internet dan industri film dewasa menandatangani piagam sukarela, berjanji untuk meluncurkan alat untuk membantu memastikan anak di bawah umur tidak memiliki akses ke konten porno.Dalam undang-undang yang lebih luas tentang kekerasan dalam rumah tangga, Senat Prancis memutuskan pada bulan Juni untuk memperkenalkan amandemen yang mensyaratkan situs web pornografi untuk menerapkan mekanisme verifikasi usia.Untuk menegakkan hukum, regulator audiovisual Prancis CSA akan diberikan wewenang baru untuk mengaudit dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut. Sanksinya antara lain bisa memblokir akses ke situs web di Prancis dengan perintah pengadilan.Pilihan mekanisme verifikasi akan diserahkan kepada platform. Namun demikian, anggota parlemen telah menyarankan untuk menggunakan verifikasi kartu kredit, sebuah sistem yang pertama kali diadopsi oleh Inggris, yang mempertimbangkan rencana serupa untuk mengendalikan akses ke pornografi tetapi harus membatalkannya pada akhir 2019 karena kesulitan teknis dan masalah privasi. Italia juga menyetujui RUU yang sama pada akhir Juni yang lalu.Dengan undang-undang baru ini, jika situs tidak mematuhi dalam waktu 15 hari setelah peringatan pertama dari regulator audiovisual CSA, regulator akan dapat meminta Paris Court of Justice untuk mengirim perintah kepada operator telekomunikasi untuk memblokir akses ke situs tersebut di Prancis.Sumber: PoliticoSumber Foto: ph7cms.com

Prancis Perkenalkan Sistem Verifikasi Usia bagi Situs Web Dewasa

Internet Sehat : Prancis telah memperkenalkan undang-undang baru untuk melindungi bintang media sosial atau influencer yang masih sangat muda atau anak-anak. Undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur jam kerja untuk mereka yang berusia di bawah 16 tahun yang bekerja secara online dan apa yang terjadi dengan penghasilan mereka.Undang-undang tersebut juga juga menyatakan hak untuk dilupakan yang berarti bahwa platform berkewajiban untuk menghapus konten atas permintaan anak tersebut.Popularitas influencer anak-anak telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan sejumlah anak-anak yang masih sangat muda muncul di daftar penerima pendapatann teratas di YouTube.Anggota parlemen di balik RUU tersebut, Bruno Studer mengatakan bahwa perubahan tersebut akan membuat Prancis menjadi pelopor hak-hak bintang media sosial anak.Undang-undang baru, yang disahkan dengan suara bulat pada hari Selasa yang lalu tidak memengaruhi semua anak yang muncul di media sosial, tetapi menargetkan mereka yang menghabiskan banyak waktu untuk bekerja online dan yang pekerjaannya menghasilkan pendapatan.Perubahan tersebut menawarkan mereka perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada model dan aktor anak-anak di Prancis, dengan penghasilan mereka ditempatkan di rekening bank hingga mereka berusia 16 tahun. Perusahaan yang ingin mempekerjakan influencer anak juga harus mendapat izin dari otoritas setempat.Sebelum undang-undang itu disahkan pada hari Selasa, Studer mengatakan kepada surat kabar La Tribune bahwa hak-hak anak harus dijaga dan dilindungi, termasuk di internet yang tidak boleh menjadi wilayah tanpa hukum.Dunia bintang media sosial anak bisa sangat menguntungkan, dengan pendapatan yang didorong oleh kesepakatan iklan dan penjualan merchandise. Menurut Forbes, penerima penghasilan dari YouTube teratas tahun lalu adalah Ryan Kaji yang saat itu berusia delapan tahun. Ia menghasilkan 26 juta dollar AS dari saluran ulasan mainannya. Berada di urutan ketiga dalam daftar tersebut adalah Anastasia Radzinskaya, kelahiran Rusia, sekarang berusia enam tahun yang berpenghasilan 18 juta dollar AS.Sumber : BBCSumber Foto : The Verge

Prancis Buat Undang-undang untuk Melindungi Influencer Anak-anak

Internet Sehat : Junta militer Myanmar telah mengeluarkan undang-undang keamanan siber yang akan melarang penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN di bawah hukuman penjara dan/atau denda. Undang-undang ini membuat organisasi hak-hak digital khawatir tentang dampak penutupan lebih lanjut negara tersebut dari dunia luar secara digital.Rancangan undang-undang, tertanggal 13 Januari, ditandatangani oleh Soe Thein, sekretaris tetap kementerian transportasi dan komunikasi militer dan sedang dalam proses permintaan komentar hingga 28 Januari. Setelah diadopsi, pengguna VPN akan dikenakan hukuman antara satu dan tiga tahun penjara dan denda hingga lima juta Kyat Myanmar (sekitar $2.800).RUU tersebut juga melarang penggunaan mata uang digital, di bawah hukuman penjara selama enam bulan hingga satu tahun, dan denda yang sama digunakan untuk menghalangi penggunaan VPN.Lebih lanjut, undang-undangan tersebut mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan riwayat akses kepada pihak berwenang jika diminta. Ketentuan serupa telah menyebabkan perusahaan telekomunikasi meninggalkan Myanmar di masa lalu. Operator seluler Norwegia Telenor pergi dari Myanmar pada September 2021 ketika junta yang berkuasa ingin mencegat panggilan yang dilakukan di jaringannya.Bagi banyak orang di Myanmar, Facebook identik dengan internet. Saat negara menghadapi kudeta militer pada Februari 2021, Tatmadaw yang baru dipasang melarang Facebook, Instagram, dan Twitter, mendorong pengguna di negara itu untuk mengandalkan VPN untuk mempertahankan akses ke layanan komunikasi online pilihan mereka.Sekitar waktu yang sama dengan larangan di media sosial, larangan VPN yang diusulkan mendapat penolakan keras dari organisasi pendukung teknologi dan perdagangan sehingga memungkinkan pengguna internet negara itu untuk terus berkomunikasi tanpa mengubah platform.BBC Myanmar melaporkan bahwa RUU 13 Januari dan 115 klausulnya lebih kuat dari upaya Junta pada tahun 2021. VPN telah lama menjadi teknologi terbatas di China, yang juga berusaha membatasi materi yang dapat diakses warganya.Pendukung hak asasi manusia dan digital khawatir larangan VPN akan merusak organisasi pro-demokrasi, seperti National Unity Government dan menguntungkan junta militer.Alp Toker, direktur NetBlocks, mengatakan bahwa RUU yang diusulkan kejam, bahkan menurut standar militer Burma. Versi pertama dari RUU yang diusulkan pada Februari 2021 dibatalkan setelah industri dan masyarakat sipil bersatu untuk melawan, tetapi kali ini militer telah bersiap untuk mendapatkan jalannya.Toker mengatakan layanan VPN diperlukan untuk terhubung dengan dunia luar dari Myanmar sejak kudeta, karena pembatasan media sosial dan platform internasional yang diberlakukan oleh otoritas pasca-kudeta serta penting untuk bisnis dan perdagangan internasional, terutama di sektor layanan digital.Sumber : The Register

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Internet Sehat : Situs web porno akan diwajibkan secara hukum untuk memverifikasi usia penggunanya di bawah undang-undang keamanan internet yang baru di Inggris. Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari rancangan RUU Keamanan Daring, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak dari materi eksplisit.Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pengguna berusia 18 tahun ke atas dapat diminta untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kartu kredit atau mengonfirmasi usia mereka melalui layanan pihak ketiga. Situs yang gagal bertindak atau gagal melakukan verifikasi usia dapat didenda hingga 10% dari omset global mereka.RUU Keamanan Daring diharapkan akan diperkenalkan ke parlemen selama beberapa bulan ke depan dan dirancang untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya. Kelompok keamanan anak-anak telah lama menyerukan verifikasi usia di situs porno, karena khawatir terlalu mudah bagi anak di bawah umur untuk mengakses materi yang tersedia untuk umum secara online.Studi menunjukkan bahwa setengah dari anak berusia 11 hingga 13 tahun pernah melihat pornografi di beberapa kesempatan. Para ahli yang bekerja dengan anak-anak mengatakan bahwa hal tersebut memberi mereka pandangan yang tidak sehat tentang seks dan persetujuan, menempatkan mereka pada risiko predator dan mungkin menghentikan mereka melaporkan pelecehan.Menteri Ekonomi Digital Chris Philp mengatakan bahwa orang tua berhak mendapatkan ketenangan pikiran bahwa anak-anak mereka dilindungi secara online dari melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat anak-anak.Selain dapat mendenda situs web yang tidak mengikuti aturan, regulator Ofcom dapat memblokirnya agar tidak dapat diakses di Inggris. Bos situs web porno juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka gagal bekerja sama dengan Ofcom.Sebelumnya, hanya situs porno komersial yang mengizinkan konten buatan pengguna yang termasuk dalam lingkup RUU Keamanan Daring, tetapi dengan undang-undang yang baru inbi semua situs porno komersial sekarang akan dicakup.Terlepas dari meluasnya penggunaan teknologi verifikasi usia di sektor-sektor seperti perjudian online, masih ada kekhawatiran bahwa hal itu menimbulkan risiko privasi. Para pegiat privasi telah memperingatkan bahwa database pengguna pornografi akan menjadi target peretasan besar bagi pemeras.Jim Killock dari Open Rights Group, yang berkampanye untuk melestarikan hak dan kebebasan digital, mengatakan aturan itu akan menguntungkan perusahaan verifikasi usia sambil menawarkan sedikit manfaat praktis untuk keselamatan anak, dan banyak kerugian bagi privasi orang lain.Akan tetapi direktur eksekutif Asosiasi Penyedia Verifikasi Usia, mengatakan bahwa perusahaan yang diwakilinya telah mengembangkan berbagai metode untuk membuktikan usia seseorang secara online tanpa mengungkapkan identitas mereka ke situs web yang mereka kunjungi.Dengan menggunakan organisasi pihak ketiga independen yang diaudit dan disertifikasi untuk mematuhi standar tertinggi perlindungan dan keamanan data, orang dewasa dapat yakin bahwa privasi mereka sendiri akan terpelihara sementara anak-anak mereka dilindungi.Sumber : BBC

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Internet Sehat : Presenter televisi Rachel Riley televisi dikirimi 31 video kelamin laki-laki oleh seorang pria lajang di pesan langsung (DM) Instagram. Direct Message tersebut ditemukan oleh peneliti disinformasi Center for Countering Digital Hate (CCDH). CCDH adalah organisasi nirlaba yang memantau dan melobi melawan kebencian dan kesalahan informasi online.Penelitiannya menemukan 90% pelecehan dalam pesan pribadi diabaikan oleh Instagram, meskipun telah dilaporkan ke moderator. Lima selebriti, termasuk Riley dan aktris Amber Heard, memberikan akun sosial mereka ke CCDH sehingga DM mereka dapat dipantau selama beberapa bulan.Para peneliti mencatat pelecehan yang dikirim oleh 253 akun dan melaporkannya menggunakan aplikasi atau situs web Instagram. Mereka menemukan bahwa 227 tetap aktif setidaknya sebulan setelah laporan mereka diajukan.Meta mengatakan bahwa mereka tidak menonaktifkan akun karena satu pelanggaran aturannya. Sebagai gantinya, pengguna akan mendapatkan teguran dan tidak akan dapat mengirim DM lagi selama jangka waktu tertentu.CCDH menemukan bahwa DM Instagram secara teratur digunakan untuk mengirim pelecehan seksual berbasis gambar, termasuk cyberflashing, di mana pelaku mengirimkan orang lain gambar alat kelamin mereka tanpa persetujuan atau foto yang tidak diminta yang dikenal sebagai dick pics. CCDH juga mengungkap fakta bahwa beberapa pengguna yang mengirim pelecehan seksual berbasis gambar adalah serial cyberflasher.Pemerintah Inggris baru-baru ini mengumumkan akan menggunakan RUU Keamanan Daring yang baru untuk menjadikan cyberflashing sebagai pelanggaran pidana. Dalam data Riley, peneliti CCDH menemukan satu pria telah mengirim tiga gambar dan 31 video penisnya. Dalam 26 di antaranya, ia melakukan masturbasi, termasuk satu ke komputer tablet yang menampilkan foto presenter.Riley, 36, mengatakan bahwa hal itu benar-benar membuatnya tidak ingin membuka DM sama sekali karena menjijikkan. Sangat mengejutkan mengetahui bahwa orang asing mengirim pornografi – itu memberdayakan mereka untuk mengetahui bahwa itu masuk ke kotak masuk Anda.”Amber Heard yang memiliki lebih dari empat juta pengikut di Instagram, telah menerima ancaman pembunuhan melalui pesan suara. CCDH juga menemukan bahwa satu dari tujuh pesan suara yang dikirimkan kepada para wanita itu kasar.CCDH mengatakan tidak dapat melaporkan ancaman kematian pesan suara yang dikirimkan oleh sebuah akun kepada Heard, tetapi tim peneliti berhasil melaporkan akun tersebut, yang tetap aktif. Heard mengatakan dia telah berurusan dengan tingkat pelecehan ini untuk waktu yang sangat lama. Ia tidak lagi menggunakan akun Instagram miliknya.Sumber : BBC

Instagram: Presenter Rachel Riley Terima Pesan Porno via Pesan Langsung

Internet Sehat : Facebook sengaja menggunakan sistem pemblokiran yang terlalu bersemangat yang menghapus halaman layanan darurat Australia tahun lalu sebagai taktik negosiasi. Tahun lalu, Facebook memblokir semua outlet berita di Australia karena pertikaian tentang pembayaran penyedia berita. Akan tetapi, layanan pemadam kebakaran dan layanan kesehatan negara bagian juga diblokir, selama musim kebakaran dan peluncuran vaksin Australia. Facebook mengatakan memblokir halaman lain adalah kesalahan yang tidak disengaja.Mantan karyawan Facebook yang didukung oleh badan amal Whistleblower Aid, mengatakan bahwa Facebook memblokir halaman Australia secara berlebihan pada saat kritis untuk mendapatkan pengaruh atas pemerintah Australia.Perselisihan profil tinggi dimulai pada Februari tahun lalu, ketika anggota parlemen berada di tengah pemungutan suara untuk RUU penting yang akan memaksa jejaring sosial untuk membayar organisasi berita untuk konten yang mereka gunakan di platform mereka.Sehari setelah pemungutan suara pertama, Facebook menghapus semua halaman berita di Australia dan banyak halaman lainnya yang tidak ada hubungannya dengan berita. Dalam beberapa hari, pemerintah membuat kesepakatan dengan raksasa teknologi dan larangan itu dicabut.Dokumen yang diberikan oleh pelapor ke Wall Street Journal menunjukkan bahwa Facebook tidak menggunakan database organisasi berita yang sudah lama ada, tetapi malah membangun algoritma kasar baru yang akan memberi label pada halaman mana pun yang membagikan 60% konten berita sebagai penyedia berita.Dokumen perencanaan internal juga diduga menunjukkan bahwa pencopotan tersebut telah direncanakan sebelumnya untuk disiapkan sebelum proses banding atas kesalahan, sesuatu yang menurut pelapor bukanlah proses yang normal.Dokumen WSJ juga menunjukkan bahwa Facebook berupaya untuk mengecualikan halaman pemerintah dan halaman tersebut telah dibatalkan larangannya dalam beberapa hari. Setelah pejabat Australia setuju untuk mengubah undang-undang untuk secara efektif membebaskan Facebook dari paksaan untuk bernegosiasi dengan penerbit individu, pejabat tinggi Facebook memberi selamat kepada staf/karyawan Facebook.Kepala eksekutif Whistleblower Aid, Libby Liu, mengatakan bahwa Facebook memiliki kekuatan besar atas informasi. Dalam hal ini, mereka menggunakan kekuatan itu dengan cara yang mengancam keselamatan publik selama musim kebakaran dan di tengah pandemi global.Sumber : BBC

RUU

Prancis Perkenalkan Sistem Verifikasi Usia bagi Situs Web Dewasa

Prancis Perkenalkan Sistem Verifikasi Usia bagi Situs Web Dewasa

Prancis Buat Undang-undang untuk Melindungi Influencer Anak-anak

Prancis Buat Undang-undang untuk Melindungi Influencer Anak-anak

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Instagram: Presenter Rachel Riley Terima Pesan Porno via Pesan Langsung

Instagram: Presenter Rachel Riley Terima Pesan Porno via Pesan Langsung

Facebook Diduga Sengaja Ganggu Layanan Darurat di Australia

Facebook Diduga Sengaja Ganggu Layanan Darurat di Australia

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi