Tirto

Setelah beberapa waktu lalu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk akses data pribadi penduduk, kali ini Kemendagri kembali membuka akses data pribadi penduduk, termasuk NIK ke 13 entitas, termasuk fintech.Dikutip dari Tirto, Dukcapil Kemendagri akan bekerja sama dengan 13 lembaga yang berlatar belakang berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan dan bantuan sosial.Menurut, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, sebanyak 13 lembaga akan penandatanganan kerja sama pada hari Kamis (11/6). Kerjasama tersebut bertujuan untuk pemanfaatan hak akses verifikasi dengan data kependudukan. Meskipun, Zudan tidak merinci 13 lembaga yang akan bekerja sama dengan Kemendagri, tetapi, ia memastikan kerja sama tersebut akan memberikan akses berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat dan keterangan di KTP.Kerja sama Kemendagri ini perlu dikritisi dan dikawal dengan saksama karena sejauh ini undang-undang perlindungan data pribadi belum selesai dibahas. Kita tahu bahwa data pribadi merupakan primadona di saat ekonomi internet yang sedang booming. Pemberian akses data pribadi penduduk ke berbagai lembaga sudah seharusnya memperhatikan betapa pentingan data pribadi tersebut dilindungi, bukan malah membukanya ke berbagai lembaga yang belum tentu dapat menjamin penggunaannya secara taat hukum.Sumber: TirtoSumber Foto: Eurobiz

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Internet Sehat : Oleh karena wabah Covid-19, sebagian proses belajar-mengajar kini dilakukan secara online. Namun proses belajar online atau pembelajaran jarak jauh sangat tergantung kepada kuota yang dimiliki oleh peserta, yaitu siswa, mahasiswa, guru dan dosen. Sering ditemui, proses belajar-mengaja secara online ini terhambat karena terbatasnya kuota.Namun masalah ini mungkin akan segera berakhir. Dikutip dari berbagai sumber, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan memberikan kuota internet kepada siswa sebesar 35 giga byte per bulan dan guru 42 giga byte per bulan. Kebijakan itu akan dilakukan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di tengah pandemi virus corona (Covid-19).Selain itu, mahasiwa dan dosen juga akan diberikan kuota internet sebanyak 50 giga byte per bulan. Rencana itu dipaparkan Nadiem saat rapat bersama Komisi X di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/8). Subsidi kuota internet untuk siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tersebut akan diberikan selama 4 bulan. Untuk subsidi kuota guru akan dibiayai melalui realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak. Nadiem mengatakan kuota diperlukan untuk Pembelajaran Jarak Jauh alias PJJ. PJJ dilakukan karena kegiatan belajar mengajar di sekolah ditiadakan selama pandemi virus corona. Namun, banyak pelajar di berbagai daerah yang terkendala membeli kuota internet untuk belajar di rumah.Selama PJJ berjalan, Nadiem mengaku banyak mendapat laporan kendala orangtua dan pelajar dalam membiayai kuota. Perkara ini menurutnya lebih banyak didapati dibanding pelajar yang tidak memiliki gawai. Diketahui, Nadiem juga berencana membuka kembali sekolah di zona kuning dan hijau. Dengan begitu, kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan di sekolah.Sumber : CNN Indonesia, CNBC IndonesiaSumber Foto : iStock Photo via Tirto

Tirto

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Nadiem Makarim Janjikan Kuota Gratis Bagis Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen

Nadiem Makarim Janjikan Kuota Gratis Bagis Siswa, Mahasiswa, Guru dan Dosen

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi