vladimir-putin

Internet Sehat : Pengadilan Moskow, Rusia telah mendenda Google sebesar 98 juta dollar AS karena berulang kali gagal menghapus konten yang dianggap ilegal di Rusia.Rincian konten yang melanggar (aturan) tersebut tidak ditentukan dalam pengumuman oleh layanan pers pengadilan. Keputusan ini adalah pertama kalinya di Rusia di mana raksasa teknologi terkena denda berdasarkan omset tahunan mereka.Google mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa mereka akan mempelajari putusan pengadilan sebelum memutuskan langkah lebih lanjut.Pihak berwenang Rusia telah meningkatkan tekanan pada perusahaan teknologi tahun ini, menuduh mereka tidak memoderasi konten dengan benar, dan mencampuri urusan dalam negeri negara Rusia.Beberapa jam setelah putusan Google diumumkan, denda 2 miliar rubel diberikan kepada Meta, perusahaan induk Facebook untuk pelanggaran serupa. Awal pekan ini, Twitter juga dikenai denda 3 juta rubel untuk tuduhan serupa.Ini bukan pertemuan pertama Google dengan otoritas Rusia terkait undang-undang konten. Pada bulan Mei, pengawas media Rusia mengancam akan memperlambat kecepatan Google jika gagal menghapus 26.000 konten yang melanggar hukum, yang katanya terkait dengan narkoba, kekerasan, dan ekstremisme.Presiden Vladimir Putin telah mendorong pengembangan apa yang disebut internet berdaulat, yang akan memberi pemerintah lebih banyak kendali atas apa yang dapat diakses warganya.Kritikus menuduh Rusia menggunakan kampanye tersebut untuk menekan kebebasan berbicara dan perbedaan pendapat online.Regulator media Rusia telah memblokir lusinan situs web yang terkait dengan pemimpin oposisi yang dipenjara Alexei Navalny, yang kelompok kampanyenya diberi label ekstremis.Google dan Apple juga terpaksa menghapus aplikasi yang didedikasikan untuk kampanye Smart Voting Navalny, yang memberikan saran kepada pengguna tentang pemungutan suara taktis untuk menggulingkan politisi yang berpihak pada Kremlin.Situs web seperti LinkedIn dan Dailymotion telah diblokir karena menolak bekerja sama dengan pihak berwenang, dan enam penyedia utama Jaringan Pribadi Virtual (VPN) yang membantu pengguna menyembunyikan aktivitas online mereka telah dilarang.Awal tahun ini, Rusia juga memperkenalkan undang-undang baru yang mewajibkan semua ponsel cerdas, komputer, dan perangkat pintar baru yang dijual di negara itu untuk diinstal sebelumnya dengan perangkat lunak dan aplikasi buatan Rusia.Pemerintah mengatakan langkah itu akan membantu perusahaan teknologi Rusia bersaing dengan peusahaan asing.Sumber : BBC

Gagal Hapus Konten, Rusia Denda Google 98 Juta Dollar AS

Internet Sehat : Twitter telah membatasi konten dari lebih dari 300 akun resmi pemerintah Rusia, termasuk milik Presiden Rusia Vladimir Putin. Akun-akun tersebut tidak akan lagi direkomendasikan di timeline, notifikasi, atau di tempat lain di situs Twitter.Twitter mengatakan akan mengambil tindakan terhadap negara mana pun yang membatasi akses ke internet terbuka saat mereka terlibat dalam konflik bersenjata. Sebelumnya, platform Twitter telah sangat dibatasi di Rusia sejak perang dimulai di Ukraina.Saat ini Putin memiliki dua akun resmi di situs media sosial, satu dalam bahasa Rusia dan satu dalam bahasa Inggris. Masing-masing akun tersebut memiliki 3,6 juta dan 1,7 juta pengikut.Twitter mengatakan mengizinkan pejabat pemerintah Rusia untuk memposting secara bebas di situs media sosial, sementara secara bersamaan membatasi platform di Rusia menciptakan ketidakseimbangan informasi yang berbahaya.Sebagai bagian dari aksi tersebut, konten di lebih dari 300 akun resmi pemerintah tidak akan lagi direkomendasikan atau diperkuat. Hal ini berarti algoritma kuat Twitter tidak akan mempromosikan akun-akun tersebut. Akun pemerintah Rusia yang ditargetkan termasuk profil kementerian dan kedutaan resmi, serta akun pejabat tinggi Rusia.Akun-akun tersebut sebelumnya telah dikritik karena menyebarkan informasi yang salah selama perang Ukraina, tetapi tidak seperti tweet dari outlet media yang berafiliasi dengan negara Rusia, mereka sebelumnya tidak tunduk pada moderasi khusus oleh Twitter.Pada 10 Maret, akun resmi Kedutaan Besar Rusia di Inggris mengklaim pemboman sebuah rumah sakit bersalin di kota Mariupol, Ukraina, telah dipalsukan. Klaim itu ternyata bohong. Twitter kemudian menghapus tweet yang membuat klaim palsu tersebut.Bulan lalu, penyelidikan BBC menemukan kesalahan informasi lebih lanjut yang disebarkan oleh akun resmi pemerintah Rusia, serta bukti aktivitas terkoordinasi yang menggunakan beberapa akun pemerintah untuk mendorong narasi tertentu yang bertentangan dengan aturan Twitter.Postingan terbaru yang mengklaim pembunuhan warga sipil di kota Bucha juga telah dibantah. Namun, Twitter mengatakan bahwa tindakan Rusia di Ukraina, dikombinasikan dengan keputusan negara itu untuk memblokir dan membatasi platform media sosial di dalam negeri, yang telah menyebabkan tindakan pembatasan konten.Twitter mengatakan sedang menerapkan aturan ke negara mana pun yang membatasi akses ke layanan online saat terlibat dalam perang antarnegara. Tetapi aturan baru, yang mulai berlaku pada hari Selasa (5/4), awalnya hanya memengaruhi akun pemerintah Rusia.Sumber : BBC

vladimir-putin

Gagal Hapus Konten, Rusia Denda Google 98 Juta Dollar AS

Gagal Hapus Konten, Rusia Denda Google 98 Juta Dollar AS

Twitter Batasi Konten dari Akun Pemerintah Rusia

Twitter Batasi Konten dari Akun Pemerintah Rusia

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi