ANPD

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Internet Sehat : Penegakan penuh kebijakan privasi baru WhatsApp telah ditunda di Brazil karena otoritas lokal Brazil kini tengah menyelidiki implikasi privasi data bagi pengguna aturan baru aplikasi WhatsApp tersebut.Keputusan tersebut menyusul serangkaian diskusi antara pemilik aplikasi perpesanan WhatsApp, yaitu Facebook dan Brazil’s National Data Protection Authority (ANPD), badan konsumen nasional Senacon, Federal Prosecution Service, dan pengawas persaingan Cade. Berdasarkan perjanjian tersebut, pengguna WhatsApp tetap dapat memanfaatkan layanan dan semua fiturnya selama tiga bulan sebelum menyetujui kebijakan baru tersebut.Dalam sebuah pernyataan, pihak berwenang Brazil mencatat bahwa WhatsApp telah menginformasikan bahwa mereka tidak akan menutup akun apa pun, dan bahwa tidak ada pengguna di Brazil yang akan kehilangan akses ke fitur aplikasi dalam periode 90 hari setelah 15 Mei sebagai akibat dari pemberlakuan kebijakan privasi dan persyaratan layanan baru.Memastikan kontinuitas layanan adalah hal paling mendesak yang ingin diatasi oleh otoritas Brasil sebelum aturan baru, yang dibangun di sekitar obrolan bisnis, diperkenalkan pada Sabtu (15/5). Dalam tiga bulan ke depan, persyaratan baru akan diawasi lebih lanjut, tujuannya adalah untuk menetapkan apakah kebijakan tersebut gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perlindungan data umum Brazil.Jika otoritas Brasil menyimpulkan WhatsApp tidak mematuhi undang-undang setempat, tindakan mulai dari peringatan hingga denda dapat diberlakukan karena sanksi berdasarkan aturan perlindungan data Brazil akan diberlakukan mulai Agustus 2021.Sementara penyelidikan berlanjut, pengguna Brazil yang terus menggunakan aplikasi tanpa menyetujui kebijakan privasi baru akan diberi tahu tentang perubahan yang sedang berlangsung. Pengingat akan tetap ada setelah tiga bulan, sesuai dengan tenggat waktu yang dinegosiasikan oleh pemerintah Brazil dengan WhatsApp, di mana beberapa fitur dari alat perpesanan mungkin dibatasi.Menurut pihak berwenang Brazil, Facebook mengatakan bersedia untuk membahas dan memberikan klarifikasi mengenai rekomendasi yang dikeluarkan oleh ANPD dan masalah lain apa pun yang terkait dengan pembaruan persyaratan privasi aplikasi.Perjanjian tersebut mengikuti permintaan dari organisasi pemerintah Brazil untuk penundaan pengenalan kebijakan privasi baru. Dokumen yang dikeluarkan minggu lalu oleh otoritas Brazil menyatakan bahwa kebijakan privasi dan praktik perawatan data yang digariskan oleh WhatsApp dapat mewakili pelanggaran hak data pribadi pengguna layanan perpesanan.Dari sudut pandang perlindungan konsumen dan pertahanan, agensi mencatat bahwa WhatsApp gagal memberikan informasi yang jelas terkait dengan jenis data apa yang akan diperlakukan oleh WhatsApp dan tujuan dari prosedur tersebut.Sumber : ZDNet

ANPD

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

WhatsApp Tunda Penegakan Aturan Privasi Baru di Brazil

WhatsApp Tunda Penegakan Aturan Privasi Baru di Brazil

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi