Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.

Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.

Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.

Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.

Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.

Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.

Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.

Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.

Sumber : ZDNet

Belajar Privasi di Galeri Privasi

Share Artikel