Internet Sehat : Pemerintah Amerika Setikat melalui departemen kehakiman mengatakan bahwa tiga tersangka peretas intelijen militer Korea Utara telah didakwa berkonspirasi untuk menjarah lebih dari 1,3 miliar dollar AS dari bank, ATM, dan perusahaan cryptocurrency.Asisten Jaksa Agung John Demers dari Divisi Keamanan Nasional Departemen Kehakiman dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa para agen Korea Utara menggunakan keyboard, bukan topeng dan senjata dan merupakan perampok bank negara-bangsa abad ke-21 yang terkemuka di dunia.Dokumen pengadilan, diajukan ke Pengadilan Distrik di Los Angeles pada bulan Desember tahun lalu mengklaim Park Jin Hyok, 36, Jon Chang Hyok, 31, dan Kim Il, 27, adalah peretas yang dipekerjakan oleh Reconnaissance General Bureau (RGB) yang merupakan badan intelijen Korea Utara.Ketiga pria tersebut telah didakwa dengan daftar panjang pelanggaran, termasuk peretasan Sony pada tahun 2014 untuk filmnya, The Interview yang menggambarkan pembunuhan fiksi terhadap pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Seranagn yang lebih menguntungkan secara finansial adalah dugaan keterlibatan mereka dalam menciptakan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang melemahkan Sistem Kesehatan Nasional Inggris dan menghantam bisnis dari otomotif hingga industri perbankan. WannaCry akhirnya menginfeksi 74 negara, menyebabkan kekacauan di seluruh dunia.Dakwaan itu juga mengklaim tersangka mata-mata dunia maya Pyongyang mencuri dan memeras sebanyak 1,2 miliar dolar AS dari bank-bank di Vietnam, Bangladesh, Taiwan, Meksiko, Malta, dan Afrika antara 2015 dan 2019 dengan meretas jaringan komputer mereka.Mereka juga diklaim menyedot uang sebanyak 6,1 juta dollar AS dari ATM di Pakistan, menargetkan pertukaran mata uang digital dan platform perdagangan untuk mendapatkan 111,7 juta dollar AS dan bahkan melangkah lebih jauh dengan menciptakan blockchain dan cryptocurrency mereka sendiri untuk memperkaya rezim Korea Utara. Sejumlah 1,9 juta dollar AS dari berbagai cryptocurrency yang diduga dicuri disita oleh FBI dan Kantor Kejaksaan AS dan akan dikembalikan ke dua perusahaan di New York.Selain peretasan untuk mendapatkan uang, Korea Utara melakukan beberapa serangan phishing untuk mencuri data sensitif dari kontraktor dan lembaga pemerintah AS, seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan.Ketiganya telah didakwa dengan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan dan penyalahgunaan komputer, dan satu tuduhan persekongkolan untuk melakukan penipuan kawat dan penipuan bank, yang masing-masing membawa hukuman maksimal lima tahun dan 30 tahun penjara, jika terbukti bersalah. Kecil kemungkinan mereka akan diadili di Amerika Serikat. Park Jin Hyok juga diidentifikasi sebagai anggota RGB dan bagian dari tim yang dikenal sebagai Lazarus Group.Acting US Attorney Tracy Wilkison mengatakan bahwa cakupan tindakan kriminal yang dilakukan oleh para peretas Korea Utara sangat luas dan berlangsung lama, dan kisaran kejahatan yang mereka lakukan sangat mengejutkan.Sumber : The Register

Tiga Peretas Korea Utara Jarah Uang Lebih dari 1,3 Miliar Dollar AS

Internet Sehat : Junta militer Myanmar telah mengeluarkan undang-undang keamanan siber yang akan melarang penggunaan jaringan pribadi virtual atau VPN di bawah hukuman penjara dan/atau denda. Undang-undang ini membuat organisasi hak-hak digital khawatir tentang dampak penutupan lebih lanjut negara tersebut dari dunia luar secara digital.Rancangan undang-undang, tertanggal 13 Januari, ditandatangani oleh Soe Thein, sekretaris tetap kementerian transportasi dan komunikasi militer dan sedang dalam proses permintaan komentar hingga 28 Januari. Setelah diadopsi, pengguna VPN akan dikenakan hukuman antara satu dan tiga tahun penjara dan denda hingga lima juta Kyat Myanmar (sekitar $2.800).RUU tersebut juga melarang penggunaan mata uang digital, di bawah hukuman penjara selama enam bulan hingga satu tahun, dan denda yang sama digunakan untuk menghalangi penggunaan VPN.Lebih lanjut, undang-undangan tersebut mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi pribadi pengguna seperti nama, alamat, dan riwayat akses kepada pihak berwenang jika diminta. Ketentuan serupa telah menyebabkan perusahaan telekomunikasi meninggalkan Myanmar di masa lalu. Operator seluler Norwegia Telenor pergi dari Myanmar pada September 2021 ketika junta yang berkuasa ingin mencegat panggilan yang dilakukan di jaringannya.Bagi banyak orang di Myanmar, Facebook identik dengan internet. Saat negara menghadapi kudeta militer pada Februari 2021, Tatmadaw yang baru dipasang melarang Facebook, Instagram, dan Twitter, mendorong pengguna di negara itu untuk mengandalkan VPN untuk mempertahankan akses ke layanan komunikasi online pilihan mereka.Sekitar waktu yang sama dengan larangan di media sosial, larangan VPN yang diusulkan mendapat penolakan keras dari organisasi pendukung teknologi dan perdagangan sehingga memungkinkan pengguna internet negara itu untuk terus berkomunikasi tanpa mengubah platform.BBC Myanmar melaporkan bahwa RUU 13 Januari dan 115 klausulnya lebih kuat dari upaya Junta pada tahun 2021. VPN telah lama menjadi teknologi terbatas di China, yang juga berusaha membatasi materi yang dapat diakses warganya.Pendukung hak asasi manusia dan digital khawatir larangan VPN akan merusak organisasi pro-demokrasi, seperti National Unity Government dan menguntungkan junta militer.Alp Toker, direktur NetBlocks, mengatakan bahwa RUU yang diusulkan kejam, bahkan menurut standar militer Burma. Versi pertama dari RUU yang diusulkan pada Februari 2021 dibatalkan setelah industri dan masyarakat sipil bersatu untuk melawan, tetapi kali ini militer telah bersiap untuk mendapatkan jalannya.Toker mengatakan layanan VPN diperlukan untuk terhubung dengan dunia luar dari Myanmar sejak kudeta, karena pembatasan media sosial dan platform internasional yang diberlakukan oleh otoritas pasca-kudeta serta penting untuk bisnis dan perdagangan internasional, terutama di sektor layanan digital.Sumber : The Register

ATM

Tiga Peretas Korea Utara Jarah Uang Lebih dari 1,3 Miliar Dollar AS

Tiga Peretas Korea Utara Jarah Uang Lebih dari 1,3 Miliar Dollar AS

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Junta Militer Myanmar akan Larang Layanan VPN dan Mata Uang Digital

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi