bssn

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama ICT Watch, WhatsApp, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan program literasi privasi dan keamanan digital.“Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa data pribadi itu sangat penting sekali, dan agar kita juga awareterhadap perlindungan data pribadi kita,” ujar Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, di kantor Kominfo, Jakarta, Senin.Menurut Niken, data saat ini menjadi aset yang luar biasa. Data nantinya bisa ditindaklanjuti untuk memecahkan permasalahan yang ada.Sementara itu, Plt Direktur Ekskutif ICT Watch, Widuri, melihat saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran data pribadi, sehingga program literasi privasi dan kemanan digital menjadi langkah awal.“Saat ini langkah awal kami bersama Whatasap dalam rangka privasi agar lebih aware pentingnya privasi mana yang boleh di-share mana yang tidak boleh di-share,” kata Widuri.WhatsAppSebagai platform, WhatsApp menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di Indonesia.Pengguna internet di Indonesia ada 171 juta atau 64,4 persen menggunakan internet, di mana 83 persen dari 171 juta itu adalah pengguna WhatsApp.Direktur Kebijakan WhatsApp Asia Pasifik, Clair Deevy juga mengatakan bahwa pengguna di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia.Untuk itu, WhatsApp telah menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi.“Berbicara mengenai keamanan WhatsApp kami miliki tiga hal. Pertama, edukasi pengguna, kemudian secara proaktif menangani penyalahgunaan pada aplikasi, terakhir kami bekerjasama dengan para masyarakat sipil seperti ICT Watch,” ujar Clair.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital akan dimulai dengan kegiatan seminar dan workshop di Jakarta, kemudian akan dilanjutkan ke empat kota lainnya yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember dan Aceh pada 15 Januari 2020.Selain itu, kegiatan ini juga alam dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta yang akan berlangsung di bulan Desember.Saat ini, Kominfo sedang mempersiapkan kelahiran UU Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan bisa diserahkan ke DPR pada akhir tahun 2019 atau awal 2020.“Kemkominfo juga mengeluarkan Permenkominfo 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan mendorong PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, di mana penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi,” ujar Niken.Sumber: Antara

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Internet Sehat : Data penduduk Indonesia yang bocor di Raid Forum beberapa hari yang lalu bisa digunakan untuk membobol bank. Hal ini dikatakan oleh Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya. Dikutip dari Kata Data Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan mengatakan berdasarkan informasi yang disebarkan di situs forum peretas, dari 279 juta data yang bocor, ada sebanyak 1 juta sampel data yang dibagikan gratis. Sampel data itu mayoritas berhubungan dengan data kependudukan seperti nama lengkap, tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, hingga nomor ponsel. Menurutnya, risikonya adalah penyalahgunaan data kependudukan. Implikasinya bisa digunakan untuk pemalsuan KTP dan pembukaan rekening bank bodong (palsu). Sementara itu, peneliti keamanan siber dari Communication Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persada juga mengatakan, data-data BPJS Kesehatan yang melimpah juga bisa dijadikan alat tindakan kejahatan perbankan. Menurutnya, data itu bisa digunakan untuk menjebol rekening (bank) korban. Dampak lainnya, data 279 juta warga Indonesia yang bocor bisa dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Para pelaku kejahatan akan memanfaatkan data yang melimpah untuk melakukan serangan rekayasa sosial (social engineering). Pratama menambahkan bahwa walaupun tidak ditemukan data sensitif seperti detail kartu kredit, namun bagi pelaku penjahat dunia maya, data tersebut sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan dan ancaman nyataPratama menyayangkan karena data yang bocor merupakan data yang dikumpulkan oleh (institusi) negara. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Pratama menyarankan agar seluruh instansi pemerintahan wajib bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan audit digital forensik. Tujuannya, untuk mengetahui lubang-lubang keamanan yang bisa dibobol.Sumber : Kata Data

bssn

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Data Bocor, Bank Bobol

Data Bocor, Bank Bobol

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi