Direktur

ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama ICT Watch, WhatsApp, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan program literasi privasi dan keamanan digital.“Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa data pribadi itu sangat penting sekali, dan agar kita juga awareterhadap perlindungan data pribadi kita,” ujar Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, di kantor Kominfo, Jakarta, Senin.Menurut Niken, data saat ini menjadi aset yang luar biasa. Data nantinya bisa ditindaklanjuti untuk memecahkan permasalahan yang ada.Sementara itu, Plt Direktur Ekskutif ICT Watch, Widuri, melihat saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran data pribadi, sehingga program literasi privasi dan kemanan digital menjadi langkah awal.“Saat ini langkah awal kami bersama Whatasap dalam rangka privasi agar lebih aware pentingnya privasi mana yang boleh di-share mana yang tidak boleh di-share,” kata Widuri.WhatsAppSebagai platform, WhatsApp menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di Indonesia.Pengguna internet di Indonesia ada 171 juta atau 64,4 persen menggunakan internet, di mana 83 persen dari 171 juta itu adalah pengguna WhatsApp.Direktur Kebijakan WhatsApp Asia Pasifik, Clair Deevy juga mengatakan bahwa pengguna di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia.Untuk itu, WhatsApp telah menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi.“Berbicara mengenai keamanan WhatsApp kami miliki tiga hal. Pertama, edukasi pengguna, kemudian secara proaktif menangani penyalahgunaan pada aplikasi, terakhir kami bekerjasama dengan para masyarakat sipil seperti ICT Watch,” ujar Clair.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital akan dimulai dengan kegiatan seminar dan workshop di Jakarta, kemudian akan dilanjutkan ke empat kota lainnya yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember dan Aceh pada 15 Januari 2020.Selain itu, kegiatan ini juga alam dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta yang akan berlangsung di bulan Desember.Saat ini, Kominfo sedang mempersiapkan kelahiran UU Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan bisa diserahkan ke DPR pada akhir tahun 2019 atau awal 2020.“Kemkominfo juga mengeluarkan Permenkominfo 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan mendorong PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, di mana penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi,” ujar Niken.Sumber: Antara

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICT Watch Widuri meminta masyarakat untuk lebih waspada jika akan mengungkapkan data-data pribadi melalui media jejaring sosial (medsos).“Sering kali ketika seseorang ketahuan, misalnya secara fisik ataupun secara mentalnya menderita penyakit, beberapa pihak mulai mendiskriminasi,” ujar Widuri ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.Diskriminasi itu, lanjut Widuri, terutama dihadapi oleh mereka yang mengidap penyakit seperti HIV, AIDS atau Lepra. Data-data penyakit itu jika diunggah ke medsos akan membuat seseorang lantas merasa ter-diskriminasi.“Kedua, masalah agama. Ada pemegang agama kepercayaan yang masih belum mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Widuri.“Belum lagi, hal-hal lain. Misalnya terkait kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Sering kali tanpa sadar, orang mengekspos-nya sendiri,” lanjut dia.Widuri juga mengatakan data tentang catatan riwayat pernah ditahan atau tidak di kepolisian juga menjadi data yang sensitif, selain tiket penerbangan yang dipamerkan berserta dengan kode batang.ICT Watch bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi pesan WhatsApp.Kerja sama itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang privasi dan keamanan data digital.“Kerjasamanya, kami lebih membantu memberikan ruang untuk belajar tentang fitur-fitur di WhatsApp. Dalam beberapa pelatihan, selalu ada pendampingan dari teman-teman yang bekerja untuk WhatsApp. Pelatihan itu lebih untuk uji coba, bahkan role play,” kata Widuri.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital ICT Watch akan dimulai dengan seminar dan loka karya di Jakarta. Kemudian, kegiatan itu akan dilanjutkan ke empat kota lain yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember, dan Aceh pada 15 Januari 2020.Di Jakarta, kegiatan literasi itu akan dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Desember.“Harapan kami, sampai Januari 2020, akan ada literasi lebih besar lagi,” ujar Widuri.Sumber: Antara

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Internet Sehat: Sekelompok pemimpin hak-hak sipil menuduh CEO Facebook, Mark Zuckerberg membuat kondisi yang membahayakan dengan membiarkan postingan Donald Trump untuk tetap berada di Facebook. Pernyataan mereka tersebut dikeluarkan setelah mengikuti panggilan video dengan pendiri raksasa media sosial tersebut.Pos presiden AS, tentang protes yang meluas setelah kematian George Floyd, disembunyikan oleh Twitter pekan lalu karena mengagungkan kekerasan. Karyawan Facebook juga menyuarakan kemarahan mereka pada Zuckerberg dengan melakukan pemogokan virtual. Zuckerberg sebelumnya membela keputusannya untuk meninggalkan pos yang sama di Facebook, dengan mengatakan dia tidak setuju dengan kata-kata Trump, tetapi orang-orang harus dapat melihat ini sendiri. Setelah bertemu Zuckerberg, tiga pemimpin hak-hak sipil menjawab bahwa Zuckerberg dalam hal ini melakukan kesalahan.Mereka kecewa dan terpana dengan penjelasan Mark yang tidak bisa dimengerti karena membiarkan postingan Trump tetap naik. Zuckerberg tidak menunjukkan pemahaman tentang penindasan pemilih di waktu yang lalu atau di masa modern dan dia menolak untuk mengakui bagaimana Facebook memfasilitasi seruan Trump untuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.Mark menetapkan preseden yang sangat berbahaya bagi suara-suara lain yang akan mengatakan hal-hal berbahaya serupa di Facebook. Pernyataan bersama, dirilis pada Senin malam, ditandatangani oleh Vanita Gupta, presiden Leadership Conference on Civil and Human Rights; Sherrilyn Ifill, direktur-penasihat NAACP Legal Defense and Educational Fund; dan Rashad Robinson, presiden Color of Change. Sumber: BBC

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Setelah beberapa waktu lalu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk akses data pribadi penduduk, kali ini Kemendagri kembali membuka akses data pribadi penduduk, termasuk NIK ke 13 entitas, termasuk fintech.Dikutip dari Tirto, Dukcapil Kemendagri akan bekerja sama dengan 13 lembaga yang berlatar belakang berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan dan bantuan sosial.Menurut, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, sebanyak 13 lembaga akan penandatanganan kerja sama pada hari Kamis (11/6). Kerjasama tersebut bertujuan untuk pemanfaatan hak akses verifikasi dengan data kependudukan. Meskipun, Zudan tidak merinci 13 lembaga yang akan bekerja sama dengan Kemendagri, tetapi, ia memastikan kerja sama tersebut akan memberikan akses berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat dan keterangan di KTP.Kerja sama Kemendagri ini perlu dikritisi dan dikawal dengan saksama karena sejauh ini undang-undang perlindungan data pribadi belum selesai dibahas. Kita tahu bahwa data pribadi merupakan primadona di saat ekonomi internet yang sedang booming. Pemberian akses data pribadi penduduk ke berbagai lembaga sudah seharusnya memperhatikan betapa pentingan data pribadi tersebut dilindungi, bukan malah membukanya ke berbagai lembaga yang belum tentu dapat menjamin penggunaannya secara taat hukum.Sumber: TirtoSumber Foto: Eurobiz

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Internet Sehat : Badan Kejahatan Nasional Inggris atau NCA mengatakan bahwa sebuah sistem komunikasi rahasia yang digunakan oleh para penjahat untuk memperdagangkan narkoba dan senjata telah berhasil ditembus. NCA bekerja dengan polisi di seluruh Eropa dalam operasi penegakan hukum terbesar dan paling signifikan di Inggris.Operasi ini menghasilkan penangkapa lebih dari 800 di seluruh Eropa setelah pesan di EncroChat dicegat dan diterjemahkan. Lebih dari dua ton obat-obatan terlarang, beberapa lusin senjata dan 54 juta pound dalam bentuk uang tunai telah disita.Sementara NCA adalah bagian dari penyelidikan, penyelidikan itu sendiri diprakarsai dan dipimpin oleh polisi Prancis dan Belanda, dan juga melibatkan Europol, badan Uni Eropa untuk kerja sama penegakan hukum.Wil van Gemert, wakil direktur eksekutif Europol, mengatakan pada konferensi pers di Den Haag bahwa peretasan jaringan telah memungkinkan gangguan kegiatan kriminal termasuk serangan kekerasan, korupsi, percobaan pembunuhan dan pengangkutan obat-obatan skala besar.NCA mengatakan operasi di seluruh Eropa, yang berlangsung selama tiga bulan dan melibatkan pasukan polisi di seluruh Inggris, telah memiliki dampak terbesar pada geng kejahatan terorganisir yang pernah ada, dengan 746 penangkapan di Inggris, termasuk dua petugas penegak hukum.Komisaris Polisi Metropolitan, Dame Cressida Dick, yang pasukannya melakukan penangkapan terhadap 171 orang dan menyita 13,3 juta poundsterling, menggambarkan operasi tersebut sebagai pengubah permainan.Ia mengatakanb bahwa operasi ini baru permulaan. Polisi akan mengganggu jaringan kriminal terorganisir sebagai hasil dari operasi ini selama berminggu-minggu dan berbulan-bulan dan mungkin bertahun-tahun yang akan datang.Diperkirakan sebanyak 60.000 orang, di antaranya hingga 10.000 di Inggris, berlangganan EncroChat yang berbasis di Prancis, yang kini telah dimatikan. Sistem ini beroperasi pada ponsel Android yang disesuaikan dan menurut situs webnya, menyediakan komunikasi aman yang bebas kekhawatiran.Sumber: BBCSumber Foto: FBI

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Internet Sehat : Facebook telah memperbarui aturannya untuk menangani posting yang berisi penggambaran yang salah Blackface dan stereotip anti-Semit yang umum. Standar Komunitas Facebook sekarang secara eksplisit menyatakan konten semacam itu harus dihapus jika digunakan untuk menargetkan atau mengejek orang.Perusahaan tersebut mengatakan telah berkonsultasi dengan lebih dari 60 ahli dari luar sebelum mengambil langkah tersebut. Tetapi seorang juru kampanye mengatakan dia masih memiliki kekhawatiran tentang upaya anti-rasisme yang lebih luas.Zubaida Haque direktur sementara dari lembaga pemikir kesetaraan ras Runnymede Trust mengatakan bahwa Blackface adalah masalah yang sudah ada selama beberapa dekade, itulah mengapa mengejutkan bahwa baru ditangani sekarang. Blackface sangat merusak kehidupan orang kulit hitam dalam hal kebencian yang ditujukan kepada mereka dan penyebaran mitos, kebohongan, dan stereotip rasial.Ia mengatakan menyambut baik keputusan Facebook. Tetapi ia tidak sepenuhnya yakin langkah-langkah ini adalah bagian dari strategi yang kuat untuk secara proaktif menangani kebencian rasial, bukan karena kebencian yang disebabkan oleh krisis.Aturan Facebook telah lama mencakup larangan ujaran kebencian yang terkait dengan ras, etnis, dan afiliasi agama, di antara karakteristik lainnya. Tetapi sekarang telah direvisi untuk menentukan karikatur orang kulit hitam dalam bentuk wajah hitam dan referensi ke orang-orang Yahudi yang menjalankan dunia atau mengendalikan institusi besar seperti jaringan media, ekonomi atau pemerintah. Aturan tersebut juga berlaku untuk Instagram.Sumber : BBC

Facebook Larang Posting Foto Blackface

Internet Sehat : Sebuah dokumen yang bocor dan telah ditinjau oleh The Guardian menunjukkan sebuah unit investigasi yang kurang dikenal di Google secara teratur meneruskan informasi pribadi terperinci tentang pengguna Google kepada anggota pusat fusi kontra-teroris di California Bay Area.Namun pemeriksaan dokumen terhadap platform Google mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus Google tidak serta-merta melarang pengguna yang mereka laporkan ke pihak berwenang, dan beberapa masih memiliki akun di YouTube, Gmail, dan layanan lainnya. Pengguna tersebut sering mengancam kekerasan atau mengekspresikan pandangan ekstremis dan sering dikaitkan dengan kelompok sayap kanan jauh.Dokumen tersebut berasal dari apa yang disebut Blueleaks yang diperoleh peretas dari server perusahaan hosting di Texas yang telah digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum. Server ini berisi ratusan ribu dokumen dari lebih dari 200 agensi, bertanggal antara 1996 dan Juni 2020. Kebocoran tersebut telah diautentikasi oleh pakar keamanan siber.Dokumen Google yang berisi informasi pelanggan ditandatangani oleh CyberCrime Investigation Group (CIG) Google. CIG telah disebutkan dalam liputan proses pidana berdasarkan laporan mereka, tetapi output mentahnya kepada lembaga penegak hukum tidak pernah terlihat oleh publik.Dalam Blueleaks, dokumen-dokumen tersebut terkait dengan Pusat Intelijen Regional California Utara, bagian dari jaringan pusat fusi nasional, yang dibuat setelah 9/11 untuk memfasilitasi berbagi informasi antara badan penegakan hukum negara bagian, federal, lokal dan kesukuan.Steven Renderos, direktur eksekutif MediaJustice, sebuah organisasi nirlaba yang berkampanye untuk media yang lebih adil dan partisipatif mengatakan dalam e-mail bahwa pada saat memperhitungkan kegagalan polisi dalam menjaga keamanan orang, merupakan hal yang sembrono bagi Google untuk memberikan informasi pribadi pengguna untuk penegakan hukum. Meskipun prevalensi aktivitas kebencian di seluruh platform milik Google adalah masalah nyata, mengalihkan tanggung jawab kepada polisi bukanlah solusinya.Dokumen Google yang disimpan oleh NCRIC menyoroti aktivitas pengguna individu, memberikan informasi pelanggan terperinci, yang sering kali mencakup nama asli, alamat jalan, nomor kartu kredit, Gmail dan alamat email pemulihan, alamat saluran YouTube, serta waktu dan alamat IP dari proses masuk terakhir.Banyak dokumen juga menyertakan salinan komentar yang dibuat pengguna di layanan Google seperti YouTube. Seorang pengguna yang komentarnya diteruskan Google kepada polisi tampaknya mengancam kekerasan rasis dan teroris.Sumber: The Guardian

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Internet Sehat : Facebook telah memblokir akses di Thailand ke satu juta anggota kelompok yang membahas monarki, setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri untuk menanggapi tekanan dari Bangkok.Thailand melihat gelombang protes anti-pemerintah yang mencakup seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi monarki. Kritik terhadap monarki adalah ilegal di Thailand. Akses dari dalam Thailand ke grup Royalist Marketplace diblokir pada Senin malam, tetapi tetap bisa diakses dari luar negeri.Pavin Chachavalpongpun yang menjadi admin dari grup tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu juta anggota yang menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Chachavalpongpun mengatakan grup tersebut menyediakan platform untuk diskusi serius tentang monarki dan memungkinkan orang Thailand untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tentang monarki, dari intervensi politik monarki hingga hubungan intim dengan militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan raja.Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka dipaksa untuk membatasi akses ke konten yang dianggap ilegal oleh pemerintah Thailand. Dalam sebuah pernyataa, Facebook mengatakan bahwa permintaan seperti itu berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri. Facebook mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum.Thailand yang memaksa Facebook untuk membatasi akses ke grup tersebut juga dikecam keras oleh kelompok hak asasi. John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Thailand sekali lagi menyalahgunakan undang-undang yang terlalu luas dan melanggar hak untuk memaksa Facebook membatasi konten yang dilindungi oleh hak asasi manusia atas kebebasan berbicara.Sumber : BBC

Direktur

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Jaringan Chatting Ditembus, Ratusan Orang Ditangkap

Facebook Larang Posting Foto Blackface

Facebook Larang Posting Foto Blackface

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi