Komisi Irlandia yang mengatur jaringan sosial di Uni Eropa mengatakan bahwa rencana Facebook untuk menggabungkan WhatsApp, Instagram dan Facebook Messenger dapat meningkatkan masalah perlindungan data yang signifikan. Komisi Perlindungan Data ( Data Protection Commission, DPC) telah meminta pengarahan mendesak dengan Facebook Ireland sehingga dapat menilai proposal tersebut. DPC Irlandia akan meneliti dengan saksama rencana Facebook, terutama sejauh menyangkut keterlibatan dan penggabungan data pribadi antara berbagai perusahaan Facebook.Proposal sebelumnya untuk berbagi data antarperusahaan Facebook telah memunculkan keprihatinan perlindungan data yang signifikan dan DPC Irlandia akan mencari jaminan awal bahwa semua kekhawatiran tersebut akan sepenuhnya diperhitungkan oleh Facebook dalam mengembangkan proposal ini lebih lanjut. Harus ditekankan bahwa pada akhirnya integrasi yang diusulkan hanya dapat terjadi di UE jika mampu memenuhi semua persyaratan GDPR.Sebelumnya, upaya Facebook untuk menggabungkan WhatsApp dengan bisnisnya yang lebih luas digagalkan di Uni Eropa karena masalah perlindungan data. Pada bulan Maret 2018, komisioner informasi Inggris (ICO) memutuskan bahwa adalah ilegal bagi Facebook untuk menjalankan rencana untuk berbagi data pribadi antara kedua layanan untuk meningkatkan iklan yang ditargetkan di Facebook.Investigasi ICO menemukan WhatsApp belum mengidentifikasi dasar pemrosesan yang sah untuk berbagi data pribadi dan bahwa jika mereka berbagi data, mereka akan melanggar prinsip perlindungan data pertama dan kedua dari undang-undang Perlindungan Data.Setelah putusan itu, WhatsApp memasuki komitmen sukarela bahwa, jika memang memutuskan untuk berbagi data, itu hanya akan dilakukan sesuai dengan persyaratan GDPR, regulasi data pan-Eropa, dan bekerja dengan komisaris perlindungan data Irlandia.Facebook belum memberikan skala waktu pada rencananya untuk menggabungkan tiga jaringan, tetapi telah mengkonfirmasi bahwa penggabungan tersebut adalah cara untuk membuat lebih mudah untuk menjangkau teman dan keluarga di seluruh jaringan.Sumber: The GuardianSumber Foto: The Guardian

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Internet Sehat : Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) telah mendenda Twitter sebesar 450.000 euro setelah memutuskan adanya bug di aplikasi Android yang memungkinkan pesan pribadi pengguna dilihat secara publik dan oleh karena itu melanggar General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.Denda tersebut adalah yang pertama kali dikenakan oleh pemerintah Irlandia terhadap salah satu Big Tech sejak regulasi Eropa diperkenalkan pada Mei 2018. Penyelidikan DPC dimulai pada Januari 2019 setelah menerima pemberitahuan pelanggaran dari Twitter dan DPC menemukan bahwa Twitter melanggar Pasal 33 (1) dan 33 (5) GDPR dalam hal kegagalan untuk memberi tahu pelanggaran tepat waktu kepada DPC dan kegagalan untuk mendokumentasikan pelanggaran secara memadai. DPC telah memberlakukan denda administratif sebesar 450.000 euro kepada Twitter sebagai tindakan yang efektif, proporsional dan terukur.Draf keputusan dalam penyelidikan ini, yang telah diserahkan kepada Otoritas Pengawas Terkait lainnya berdasarkan Pasal 60 GDPR pada bulan Mei tahun ini, adalah yang pertama melalui proses Pasal 65 (penyelesaian sengketa ) sejak diperkenalkannya GDPR dan merupakan Draf Keputusan pertama dalam kasus teknologi besar di mana semua otoritas pengawas UE diajak berkonsultasi sebagai Otoritas Pengawas Terkait.Di bawah GDPR, perusahaan dapat didenda hingga 4 persen dari omset mereka atau hingga 20 juta euro (mana saja yang lebih besar).Sumber : The RegisterBelajar Privasi di Galeri Privasi

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Internet Sehat : Kebocoran data yang melibatkan detail pribadi ratusan juta pengguna Facebook sedang diselidiki oleh Data Protection Commission (DPC) Irlandia. Basis data tersebut diyakini berisi campuran nama profil Facebook, nomor telepon, lokasi, dan fakta lain tentang lebih dari 530 juta orang pengguna Facebook.Facebook mengatakan data tersebut sebagai data lama dari kebocoran yang dilaporkan sebelumnya pada 2019. Tetapi DPC Irlandia mengatakan akan bekerja dengan Facebook, untuk memastikan hal itu terjadi.Regulator Irlandia sangat penting untuk penyelidikan semacam itu, karena markas besar Facebook Eropa berada di Dublin, menjadikannya regulator penting untuk Uni Eropa.Tumpukan data terbaru tersebut tampaknya berisi seluruh database yang dikompromikan dari kebocoran sebelumnya yang menurut Facebook ditemukan dan diperbaiki lebih dari satu setengah tahun yang lalu. Tetapi tumpukan data tersebut sekarang telah dipublikasikan secara gratis di forum peretasan, membuatnya lebih banyak tersedia bagi siapa saja.Data tersebut mencakup 533 juta orang pengguna di 106 negara, menurut para peneliti yang telah melihat data tersebut, termasuk 11 juta pengguna Facebook di Inggris dan lebih dari 30 juta orang Amerika. Tidak setiap bagian data tersedia untuk setiap pengguna, tetapi kebocoran dalam skala besar telah memicu kekhawatiran dari pakar keamanan dunia maya.Wakil komisaris DPC Graham Doyle mengatakan pembuangan data baru-baru ini tampaknya berasal dari kebocoran sebelumnya dan bahwa pengumpulan data di baliknya telah terjadi sebelum undang-undang privasi GDPR Uni Eropa diberlakukan. Namun, menyusul pemberitaan media akhir pekan ini, DPC sedang mengkaji hal tersebut untuk memastikan apakah dataset yang dimaksud memang sama dengan yang diberitakan pada 2019.Meskipun ada klaim bahwa data tersebut lama beberapa peneliti keamanan tetap khawatir karena sifat data yang terlibat tidak berubah. Nomor telepon, misalnya, tidak mungkin berubah bagi banyak orang dalam dua hingga tiga tahun terakhir, dan informasi lain seperti tanggal lahir atau kota asal tidak pernah berubah.Sumber : BBC

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Internet Sehat : Penyedia layanan TV berbayar, internet, dan ponsel Singapura StarHub sedang dalam proses memberi tahu 57.191 pelanggan melalui email bahwa mereka adalah korban serangan dunia maya yang membocorkan nomor kartu identitas nasional, nomor ponsel, dan alamat email.Email 11 Agustus yang dikirimkan ke pelanggan memberi tahu bahwa tentang kebocoran data pribadi tersebut. Dalam email tersebut, StarHub menjelaskan bahwa tidak ada bukti saat ini bahwa informasi telah disalahgunakan dan bahwa tim manajemen insiden menilai situasinya. Investigasi oleh ahli forensik digital dan keamanan siber sedang berlangsung.StarHub mengklaim informasi kartu kredit dan rekening bank tidak dikompromikan, tetapi tetap menawarkan semua pelanggan yang terkena dampak pemantauan kredit gratis selama enam bulan, selama mereka bertindak sebelum 5 September. Email akan terus disebarkan ke korban kebocoran data hingga 20 Agustus 2021.Semua pelanggan yang terkena dampak adalah pelanggan layanan StarHub sebelum tahun 2007. Kebetulan, siapa pun di Singapura dengan layanan berlangganan TV berbayar lokal sebelum tahun 2007 adalah pelanggan StarHub karena hingga tahun itu, StarHub adalah satu-satunya operator TV berbayar di Singapura.Pelanggaran data ditemukan pada 6 Juli 2021, tetapi tidak diumumkan hingga 6 Agustus. StarHub mengatakan kepada The Register melalui email bahwa perusahaan mencurigai file data yang dicuri ditemukan dalam satu hari setelah diunggah ke situs web pihak ketiga.Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura 2012 (PDPA) menetapkan aturan tentang perlindungan data di Singapura. Undang-undang ini melembagakan pedoman tentang bagaimana perusahaan mengamankan dan menyimpan data, dan persyaratan untuk memberi tahu korban pelanggaran di bawah pengawasan mereka. Menurut salah satu pengacara media yang berbasis di Singapura, PDPA adalah peraturan yang serius tetapi dianggap kurang ketat daripada GDPR Eropa.PDPA secara khusus mengharuskan organisasi untuk memberi tahu Komisi Perlindungan Data Pribadi (PDPC) dalam waktu tiga hari setelah penilaian jika pelanggaran tersebut memengaruhi lebih dari 500 individu atau kemungkinan akan mengakibatkan kerugian yang signifikan. Jika bahaya yang signifikan mungkin mengalir dari kebocoran, korban juga harus diberitahu.Mereka yang melanggar PDPA berisiko terkena penalti finansial hingga 10 persen dari omset lokal tahunan organisasi atau SG $ 1 juta (US $ 736.900), mana yang lebih tinggi.Meskipun waktu dari penemuan insiden pada 6 Juli hingga pengumuman kebocoran adalah satu bulan dan garis waktu dari insiden hingga penyelesaian memberi tahu semua korban pada 20 Agustus lebih dari enam minggu, StarHub mengatakan bahwa mereka telah mematuhi PDPA.Sumber : The Register

Perusahaan Telekomunikasi Singapura Bocorkan Data Pribadi Lebih dari 57.000 Pelanggan

Internet Sehat : TikTok sedang diselidiki oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commission, DPC), regulator utamanya di Uni Eropa atas dua masalah terkait privasi. DPC sedang menyelidiki pemrosesan data pribadi anak-anak dan apakah TikTok sejalan dengan undang-undang Uni Eropa tentang transfer data pribadi ke negara lain, seperti China.DPC Irlandia mengatakan secara khusus melihat masalah terkait GDPR. GDPR adalah undang-undang privasi Uni Eropa yang berpotensi menyebabkan denda besar hingga 4% dari omset global perusahaan.Penyelidikan pertama DPC akan memeriksa pemrosesan data pribadi untuk pengguna di bawah usia 18 tahun dan langkah-langkah verifikasi usia untuk pengguna di bawah 13 tahun. Penyelidikan ini juga akan melihat seberapa transparan TikTok tentang bagaimana mereka memproses data tersebut.Ini bukan pertama kalinya DPC Irlandia menyelidiki masalah seperti itu. Pada Oktober 2020, DPC mengumumkan sedang menyelidiki penanganan data pribadi anak-anak oleh Instagram. Tiktok telah menghadapi tindakan hukum kolektif serupa di Inggris, yang dipelopori oleh mantan komisaris anak-anak Inggris. Penyelidikan kedua yang diumumkan minggu ini adalah masalah TikTok yang lebih unik. Masalah tersebut adalah transfer data pribadi pengguna oleh TikTok ke China. TikTok dimiliki oleh perusahaan China ByteDance dan telah berulang kali menghadapi tuduhan bahwa mereka berbagi data dengan perusahaan China atau bahkan pemerintah China, sesuatu yang dibantah keras oleh perusahaan tersebut.Penyelidikan DPC lebih terkait dengan apakah TikTok mematuhi aturan Uni Eropa tentang transfer data ke apa yang disebut sebagai negara ketiga, tempat-tempat di mana Uni Eropa belum memberikan segel persetujuan atas undang-undang privasi mereka.TikTok telah membuat serangkaian perubahan pada sistemnya untuk menangkis kedua tuduhan tersebut. Pada bulan Januari, TikTok membuat semua akun di bawah 16 tahun menjadi pribadi secara default, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan anak di platform. Kemudian diikuti pada bulan Juli dengan menghapus jutaan akun yang katanya milik pengguna di bawah 13 tahun, yang seharusnya tidak diizinkan di platform sama sekali.Pada bulan Agustus, TikTok mengumumkan tidak akan lagi mengirim push notification ke akun anak-anak selama waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk membantu anak-anak belajar, bersantai, dan tidur.Dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan dan kontrol ekstensif untuk melindungi data pengguna dan mengandalkan metode yang disetujui untuk mentransfer data dari Eropa, seperti klausul kontrak standar. TikTok bermaksud untuk sepenuhnya bekerja sama dengan DPC.Komisaris data Irlandia mengambil peran utama dalam mengatur banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia, karena kantor pusat perusahaan Eropa seperti TikTok, Facebook, dan Google semuanya berbasis di Irlandia. Namun demikian DPC telah dituduh oleh beberapa pihak memiliki pendekatan lemah untuk penegakan.Misalnya, baru-baru DPC memberi WhatsApp denda GDPR terbesar kedua dalam catatan, sebesar 225 juta euro. Awalnya DPC merekomendasikan denda yang jauh lebih kecil, yaitu antara 30-50 juta euro, tetapi menghadapi keberatan dari pengawas data dari beberapa negara Uni Eropa lainnya. Ketidaksepakatan akhirnya diajukan ke dewan resmi Uni Eropa yang mengatakan kepada DPC Irlandia untuk mengubah temuannya dan mengeluarkan denda yang lebih tinggi.Sumber : BBC

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Internet Sehat : Menyusul pelanggaran undang-undang privasi data Eropa, perusahaan induk Facebook, Meta telah menerima denda 18,6 juta dollar AS atau setara 17 juta dollar euro yang mewakili sekitar 0,055 persen dari pendapatan kuartalannya.Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) memberlakukan denda pada Meta Platform Irlandia, sebelumnya Facebook Irlandia, menyusul penyelidikannya atas 12 pemberitahuan pelanggaran data selama periode enam bulan antara 7 Juni 2018 dan 4 Desember 2018. Penyelidikan menemukan bahwa Platform Meta melanggar Pasal 5(2) dan 24(1) GDPR, Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa.Raksasa media sosial tersebut dinilai gagal menerapkan langkah-langkah teknis dan organisasi yang tepat yang akan memungkinkannya untuk dengan mudah menunjukkan langkah-langkah keamanan yang diterapkannya dalam praktik untuk melindungi data pengguna Uni Eropa dalam konteks dua belas pelanggaran data pribadi.Seorang juru bicara Meta mengatakan bahwa denda ini adalah tentang praktik pencatatan dari 2018 yang telah diperbarui, bukan kegagalan untuk melindungi informasi pengguna. Meta menganggap serius kewajibannya di bawah GDPR dan akan mempertimbangkan keputusan ini dengan hati-hati karena proses terus berlanjut.Praktik pelanggaran data Meta melibatkan pemrosesan data lintas batas. Dengan demikian DPC bekerja dengan semua otoritas pengawas Eropa lainnya untuk mencapai konsensus. Oleh karena itu, keputusan DPC mewakili pandangan bersama otoritas Irlandia dan mitranya di seluruh Uni Eropa.Tahun lalu WhatsApp, sebuah perusahaan Meta yang lain sejak 2014, didenda 225 juta euro oleh DPC di bawah aturan GDPR. Perusahaan pengiriman pesan itu mengatakan akan mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan mengatakan bahwa denda itu sama sekali tidak proporsional.Sumber : The Register

dpc

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Perusahaan Telekomunikasi Singapura Bocorkan Data Pribadi Lebih dari 57.000 Pelanggan

Perusahaan Telekomunikasi Singapura Bocorkan Data Pribadi Lebih dari 57.000 Pelanggan

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Langgar GDPR Uni Eropa, META Didenda 18,6 Juta Dollar AS

Langgar GDPR Uni Eropa, META Didenda 18,6 Juta Dollar AS

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi