Komisi Irlandia yang mengatur jaringan sosial di Uni Eropa mengatakan bahwa rencana Facebook untuk menggabungkan WhatsApp, Instagram dan Facebook Messenger dapat meningkatkan masalah perlindungan data yang signifikan. Komisi Perlindungan Data ( Data Protection Commission, DPC) telah meminta pengarahan mendesak dengan Facebook Ireland sehingga dapat menilai proposal tersebut. DPC Irlandia akan meneliti dengan saksama rencana Facebook, terutama sejauh menyangkut keterlibatan dan penggabungan data pribadi antara berbagai perusahaan Facebook.Proposal sebelumnya untuk berbagi data antarperusahaan Facebook telah memunculkan keprihatinan perlindungan data yang signifikan dan DPC Irlandia akan mencari jaminan awal bahwa semua kekhawatiran tersebut akan sepenuhnya diperhitungkan oleh Facebook dalam mengembangkan proposal ini lebih lanjut. Harus ditekankan bahwa pada akhirnya integrasi yang diusulkan hanya dapat terjadi di UE jika mampu memenuhi semua persyaratan GDPR.Sebelumnya, upaya Facebook untuk menggabungkan WhatsApp dengan bisnisnya yang lebih luas digagalkan di Uni Eropa karena masalah perlindungan data. Pada bulan Maret 2018, komisioner informasi Inggris (ICO) memutuskan bahwa adalah ilegal bagi Facebook untuk menjalankan rencana untuk berbagi data pribadi antara kedua layanan untuk meningkatkan iklan yang ditargetkan di Facebook.Investigasi ICO menemukan WhatsApp belum mengidentifikasi dasar pemrosesan yang sah untuk berbagi data pribadi dan bahwa jika mereka berbagi data, mereka akan melanggar prinsip perlindungan data pertama dan kedua dari undang-undang Perlindungan Data.Setelah putusan itu, WhatsApp memasuki komitmen sukarela bahwa, jika memang memutuskan untuk berbagi data, itu hanya akan dilakukan sesuai dengan persyaratan GDPR, regulasi data pan-Eropa, dan bekerja dengan komisaris perlindungan data Irlandia.Facebook belum memberikan skala waktu pada rencananya untuk menggabungkan tiga jaringan, tetapi telah mengkonfirmasi bahwa penggabungan tersebut adalah cara untuk membuat lebih mudah untuk menjangkau teman dan keluarga di seluruh jaringan.Sumber: The GuardianSumber Foto: The Guardian

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Internet Sehat: Satu orang staf telah dipecat dan dua lainnya telah meninggalkan South Gloucestershire Council setelah tiga pelanggaran keamanan data serius yang dilakukan oleh staf tersebut.Dalam satu kejadian, sebuah surat yang berisi alamat anak asuh diungkapkan kepada ibu kandungnya. Tiga pelanggaran data tersebut termasuk di antara 198 insiden keamanan data di dewan tahun lalu.Dewan mengatakan sedang bekerja dengan staf untuk mengurangi jumlah insiden data ke level serendah mungkin. Tiga pelanggaran oleh staf layanan anak-anak melibatkan detail pribadi yang sensitif dan dilaporkan ke Kantor Komisaris Informasi (ICO), Inggris.Insiden kedua kebocoran data tersebut terjadi ketika seorang staf dewan mengungkapkan kepada seorang ayah identitas tetangga yang telah melaporkan kekhawatiran tentang kemampuannya untuk merawat anak-anaknya. Dalam pelanggaran ketiga, data pribadi yang sensitif dimasukkan dalam laporan dan dikirim ke ibu seorang anak.Tidak ada tindakan disipliner yang diambil setelah alamat anak asuh tersebut diungkapkan secara tidak sengaja karena penyelidikan dewan menemukan ihal tersebut merupakan kesalahan satu kali karena kesalahpahaman.Akan tetapi dewan mencabut kontrak kerja staf yang mengungkapkan kepada ayah identitas pengadu, dan kedua petugas yang bertanggung jawab atas pelanggaran ketiga tersebut pergi setelah prosedur untuk mengelola kinerja mereka dimulai.Sumber: BBCSumber Foto: GDPR Report

Data Bocor, Staf Dipecat

Internet Sehat : Kantor Komisaris Informasi (ICO) telah mendenda Marriott £ 18,4 juta atas pelanggaran data tahun 2014. Jumlah denda ini jauh berkurang dari jumlah denda yang direncanakan sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Grup hotel Marriot menjadi sasaran pelanggaran data tahun 2014 yang memengaruhi resor Starwood yang diakuisisi oleh Marriott pada tahun 2015.Pada saat itu, pelaku ancaman dapat menyusup ke sistem Starwood dan mengeksekusi malware melalui web shell, termasuk alat akses jarak jauh dan perangkat lunak pemanen kredensial.Para penyerang kemudian dapat memasukkan database yang digunakan untuk menyimpan data reservasi tamu termasuk nama, alamat email, nomor telepon, nomor paspor, detail perjalanan, dan informasi program loyalitas. Kompromi berlanjut hingga 2018 dan selama empat tahun, informasi milik sekitar 339 juta tamu dicuri. Secara total, tujuh juta catatan yang berkaitan dengan tamu Inggris terungkap.ICO mengatakan perusahaan gagal memenuhi standar keamanan yang diwajibkan oleh GDPR karena kegagalan untuk menerapkan tindakan teknis atau organisasi yang sesuai saat memproses data, dan karena itu, perusahaan melanggar persyaratan perlindungan data yang sekarang diberlakukan melalui peraturan GDPR 2018.Namun, pengawas tersebut mengakui bahwa Marriott segera bertindak untuk menghubungi pelanggan dan ICO setelah insiden keamanan siber terungkap dan bertindak cepat untuk mengurangi risiko kerusakan yang diderita pelanggan.Karena perjuangan Marriott saat ini dan dengan perbaikan keamanan perusahaan baru-baru ini, ICO masih mengeluarkan denda, tetapi pemotongan drastis dari denda yang diusulkan semula lebih dari £ 99 juta.Bulan lalu, British Airways didenda £ 20 juta oleh ICO setelah penyerang siber mencuri informasi milik lebih dari 400.000 pelanggan pada 2018.Sumber : ZDNet

Pelanggaran Data, ICO Denda Marriott  18,4 Juta

Internet Sehat : Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) telah mendenda Twitter sebesar 450.000 euro setelah memutuskan adanya bug di aplikasi Android yang memungkinkan pesan pribadi pengguna dilihat secara publik dan oleh karena itu melanggar General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.Denda tersebut adalah yang pertama kali dikenakan oleh pemerintah Irlandia terhadap salah satu Big Tech sejak regulasi Eropa diperkenalkan pada Mei 2018. Penyelidikan DPC dimulai pada Januari 2019 setelah menerima pemberitahuan pelanggaran dari Twitter dan DPC menemukan bahwa Twitter melanggar Pasal 33 (1) dan 33 (5) GDPR dalam hal kegagalan untuk memberi tahu pelanggaran tepat waktu kepada DPC dan kegagalan untuk mendokumentasikan pelanggaran secara memadai. DPC telah memberlakukan denda administratif sebesar 450.000 euro kepada Twitter sebagai tindakan yang efektif, proporsional dan terukur.Draf keputusan dalam penyelidikan ini, yang telah diserahkan kepada Otoritas Pengawas Terkait lainnya berdasarkan Pasal 60 GDPR pada bulan Mei tahun ini, adalah yang pertama melalui proses Pasal 65 (penyelesaian sengketa ) sejak diperkenalkannya GDPR dan merupakan Draf Keputusan pertama dalam kasus teknologi besar di mana semua otoritas pengawas UE diajak berkonsultasi sebagai Otoritas Pengawas Terkait.Di bawah GDPR, perusahaan dapat didenda hingga 4 persen dari omset mereka atau hingga 20 juta euro (mana saja yang lebih besar).Sumber : The RegisterBelajar Privasi di Galeri Privasi

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Internet Sehat : Kebocoran data yang melibatkan detail pribadi ratusan juta pengguna Facebook sedang diselidiki oleh Data Protection Commission (DPC) Irlandia. Basis data tersebut diyakini berisi campuran nama profil Facebook, nomor telepon, lokasi, dan fakta lain tentang lebih dari 530 juta orang pengguna Facebook.Facebook mengatakan data tersebut sebagai data lama dari kebocoran yang dilaporkan sebelumnya pada 2019. Tetapi DPC Irlandia mengatakan akan bekerja dengan Facebook, untuk memastikan hal itu terjadi.Regulator Irlandia sangat penting untuk penyelidikan semacam itu, karena markas besar Facebook Eropa berada di Dublin, menjadikannya regulator penting untuk Uni Eropa.Tumpukan data terbaru tersebut tampaknya berisi seluruh database yang dikompromikan dari kebocoran sebelumnya yang menurut Facebook ditemukan dan diperbaiki lebih dari satu setengah tahun yang lalu. Tetapi tumpukan data tersebut sekarang telah dipublikasikan secara gratis di forum peretasan, membuatnya lebih banyak tersedia bagi siapa saja.Data tersebut mencakup 533 juta orang pengguna di 106 negara, menurut para peneliti yang telah melihat data tersebut, termasuk 11 juta pengguna Facebook di Inggris dan lebih dari 30 juta orang Amerika. Tidak setiap bagian data tersedia untuk setiap pengguna, tetapi kebocoran dalam skala besar telah memicu kekhawatiran dari pakar keamanan dunia maya.Wakil komisaris DPC Graham Doyle mengatakan pembuangan data baru-baru ini tampaknya berasal dari kebocoran sebelumnya dan bahwa pengumpulan data di baliknya telah terjadi sebelum undang-undang privasi GDPR Uni Eropa diberlakukan. Namun, menyusul pemberitaan media akhir pekan ini, DPC sedang mengkaji hal tersebut untuk memastikan apakah dataset yang dimaksud memang sama dengan yang diberitakan pada 2019.Meskipun ada klaim bahwa data tersebut lama beberapa peneliti keamanan tetap khawatir karena sifat data yang terlibat tidak berubah. Nomor telepon, misalnya, tidak mungkin berubah bagi banyak orang dalam dua hingga tiga tahun terakhir, dan informasi lain seperti tanggal lahir atau kota asal tidak pernah berubah.Sumber : BBC

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Internet Sehat : Otoritas Perlindungan Data Belanda telah mendenda Booking.com sebesar 475.000euro karena terlambat memberi tahu bahwa penjahat telah mengakses data 4.109 orang yang memesan kamar hotel melalui situs web mereka.The Autoriteit Persoonsgegevens (AP) mengatakan penjahat berhasil mengekstrak kredensial login ke akun Booking.com mereka dari karyawan 40 hotel di Uni Emirat Arab menggunakan teknik rekayasa sosial. Mereka kemudian mendapatkan akses ke data termasuk nama pengguna, alamat, nomor telepon, dan detail tentang pemesanan mereka.Para penjahat juga mengakses detail kartu kredit 283 orang termasuk kode keamanan kartu kredit dalam 97 kasus. Selain itu, mereka mencoba mendapatkan detail kartu kredit korban lain dengan menyamar sebagai karyawan Booking.com melalui email atau telepon.Booking.com mengatakan bahwa tidak ada serangan ke dalam sistem internalnya dan menambahkan bahwa insiden tersebut diisolasi ke 40 hotel di UEA tempat mitra menyediakan detail log-in ke akun Booking.com mereka untuk penjahat online.Pengawas menambahkan bahwa data yang disimpan di ekstranet termasuk nama depan, nama belakang, alamat, nomor telepon, tanggal check-in dan check-out, harga total, nomor reservasi, korespondensi antara hotel dan tamu dan untuk 283 pihak lainnya detail kartu pembayaran mereka. Sembilan puluh tujuh di antaranya termasuk kode verifikasi kartu.Perusahaan Belanda tersebut didenda 475.000 euro untuk pemberitahuan yang terlambat. AP mengatakan perusahaan telah diberitahu tentang kebocoran data pada 13 Januari 2019, tetapi belum melaporkan hal ini kepada pengawas hingga 7 Februari sehingga terlambat 22 hari.Berdasarkan pasal 33 Peraturan Perlindungan Data Umum Eropa (GDPR), perusahaan diwajibkan untuk melaporkan pelanggaran data dalam waktu 72 jam.Sumber : The Register

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Internet Sehat : TikTok sedang diselidiki oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia (Data Protection Commission, DPC), regulator utamanya di Uni Eropa atas dua masalah terkait privasi. DPC sedang menyelidiki pemrosesan data pribadi anak-anak dan apakah TikTok sejalan dengan undang-undang Uni Eropa tentang transfer data pribadi ke negara lain, seperti China.DPC Irlandia mengatakan secara khusus melihat masalah terkait GDPR. GDPR adalah undang-undang privasi Uni Eropa yang berpotensi menyebabkan denda besar hingga 4% dari omset global perusahaan.Penyelidikan pertama DPC akan memeriksa pemrosesan data pribadi untuk pengguna di bawah usia 18 tahun dan langkah-langkah verifikasi usia untuk pengguna di bawah 13 tahun. Penyelidikan ini juga akan melihat seberapa transparan TikTok tentang bagaimana mereka memproses data tersebut.Ini bukan pertama kalinya DPC Irlandia menyelidiki masalah seperti itu. Pada Oktober 2020, DPC mengumumkan sedang menyelidiki penanganan data pribadi anak-anak oleh Instagram. Tiktok telah menghadapi tindakan hukum kolektif serupa di Inggris, yang dipelopori oleh mantan komisaris anak-anak Inggris. Penyelidikan kedua yang diumumkan minggu ini adalah masalah TikTok yang lebih unik. Masalah tersebut adalah transfer data pribadi pengguna oleh TikTok ke China. TikTok dimiliki oleh perusahaan China ByteDance dan telah berulang kali menghadapi tuduhan bahwa mereka berbagi data dengan perusahaan China atau bahkan pemerintah China, sesuatu yang dibantah keras oleh perusahaan tersebut.Penyelidikan DPC lebih terkait dengan apakah TikTok mematuhi aturan Uni Eropa tentang transfer data ke apa yang disebut sebagai negara ketiga, tempat-tempat di mana Uni Eropa belum memberikan segel persetujuan atas undang-undang privasi mereka.TikTok telah membuat serangkaian perubahan pada sistemnya untuk menangkis kedua tuduhan tersebut. Pada bulan Januari, TikTok membuat semua akun di bawah 16 tahun menjadi pribadi secara default, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keamanan anak di platform. Kemudian diikuti pada bulan Juli dengan menghapus jutaan akun yang katanya milik pengguna di bawah 13 tahun, yang seharusnya tidak diizinkan di platform sama sekali.Pada bulan Agustus, TikTok mengumumkan tidak akan lagi mengirim push notification ke akun anak-anak selama waktu-waktu tertentu dalam sehari untuk membantu anak-anak belajar, bersantai, dan tidur.Dalam sebuah pernyataan, TikTok mengatakan bahwa mereka telah menerapkan kebijakan dan kontrol ekstensif untuk melindungi data pengguna dan mengandalkan metode yang disetujui untuk mentransfer data dari Eropa, seperti klausul kontrak standar. TikTok bermaksud untuk sepenuhnya bekerja sama dengan DPC.Komisaris data Irlandia mengambil peran utama dalam mengatur banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia, karena kantor pusat perusahaan Eropa seperti TikTok, Facebook, dan Google semuanya berbasis di Irlandia. Namun demikian DPC telah dituduh oleh beberapa pihak memiliki pendekatan lemah untuk penegakan.Misalnya, baru-baru DPC memberi WhatsApp denda GDPR terbesar kedua dalam catatan, sebesar 225 juta euro. Awalnya DPC merekomendasikan denda yang jauh lebih kecil, yaitu antara 30-50 juta euro, tetapi menghadapi keberatan dari pengawas data dari beberapa negara Uni Eropa lainnya. Ketidaksepakatan akhirnya diajukan ke dewan resmi Uni Eropa yang mengatakan kepada DPC Irlandia untuk mengubah temuannya dan mengeluarkan denda yang lebih tinggi.Sumber : BBC

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Internet Sehat : Aplikasi kencan berbasis lokasi yang ditujukan untuk komunitas LGBTQ, Grindr telah didenda €6,5 juta karena menjual data pengguna kepada pengiklan.Otoritas Perlindungan Data Norwegia mengatakan bahwa membagikan data tersebut tanpa meminta persetujuan eksplisit melanggar aturan GDPR. Denda dikurangi dari £8,6 juta setelah Grindr memberikan perincian tentang situasi keuangannya, dan membuat perubahan pada aplikasinya.Tobias Judin, kepala departemen internasional Otoritas Perlindungan Data Norwegia (DPA) menyimpulkan bahwa Grindr telah mengungkapkan data pengguna kepada pihak ketiga untuk iklan perilaku tanpa dasar hukum. Penyelidikan didasarkan pada keluhan dari Dewan Konsumen Norwegia.Denda yang termasuk terbesar yang dikeluarkan DPA Norwegia karena regulator menganggap pelanggaran Grindr sebagai pelanggaran berat. Data yang ditemukan aplikasi telah dibagikan dengan pihak ketiga termasuk lokasi GPS, alamat IP, ID iklan, usia, jenis kelamin, dan fakta bahwa pengguna menggunakan Grindr.Hal ini sangat mengganggu karena data tentang orientasi seksual seseorang merupakan data kategori khusus yang mendapat perlindungan khusus di bawah aturan GDPR. Pengguna dipaksa untuk menyetujui kebijakan privasi tanpa ditanya secara khusus apakah mereka ingin menyetujui pembagian data mereka untuk iklan perilaku.Denda awalnya lebih tinggi, tetapi dikurangi setelah Grindr memberikan informasi tentang ukuran dan situasi keuangannya. Fakta bahwa perusahaan sekarang telah mengubah izin pada aplikasi juga diperhitungkan. Regulator mengatakan belum menilai apakah mekanisme persetujuan saat ini mematuhi GDPR. Tidak menutup kemungkinan untuk memerintahkan Grindr untuk menghapus data pribadi yang diproses secara ilegal.Sumber : BBC

Jual Data Pengguna untuk Iklan, Grindr Didenda 6,5 Juta Euro

Internet Sehat : Twitter telah menangguhkan akun pribadi Anggota Kongres AS Marjorie Taylor Greene karena berulang-kali melanggar aturannya seputar misinformasi virus corona.Tindakan terhadap anggota parlemen asal Partai Republik itu berada di bawah sistem peringatan Twitter yang mengidentifikasi posting tentang virus Corona yang dapat membahayakan. Twitter sebelumnya telah menangguhkan akun anggota kongres Georgia sebanyak empat kali.Greene mengatakan larangan tersebut membuktikan bahwa Twitter adalah musuh Amerika. Dalam sebuah pernyataan panjang yang diposting ke outlet media sosial, Telegram, Greene mengatakan bahwa platform media sosial tidak dapat menghentikan kebenaran menyebar jauh dan luas dan menuduh Twitter membantu musuh tak dikenal dalam revolusi Komunis.Larangan tersebut muncul setelah dia men-tweet pada hari Sabtu, secara keliru, tentang jumlah kematian akibat vaksin Covid-19 yang sangat tinggi di AS.Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kepada BBC, seorang juru bicara Twitter mengatakan bahwa Rep Greene telah dilarang karena pelanggaran berulang terhadap kebijakan misinformasi virus corona, yang memungkinkan empat peringatan dengan berbagai penangguhan dari platform, sebelum mengeluarkan larangan permanen.Raksasa media sosial itu telah mengeluarkannya dengan peringatan keempat pada Agustus setelah dia secara salah memposting bahwa vaksin virus corona gagal dan meminta regulator untuk tidak menyetujui suntikan vaksin baru.Sejak pemilihannya pada tahun 2020, Rep Greene telah menjadi salah satu politisi paling kontroversial di Washington. Greene telah menjadi pendukung vokal klaim tidak berdasar mantan Presiden Donald Trump bahwa pemilihan presiden 2020 dicurangi dan di masa lalu dikaitkan dengan teori konspirasi QAnon.Meskipun AS berjuang untuk menahan virus corona yang menyebabkan lebih dari 825.000 orang sekarang meninggal, dia telah menjadi penentang keras tindakan yang dirancang untuk mengatasi virus tersebut.Greene sering mempertanyakan kemanjuran vaksin dan secara teratur didenda karena menolak mengikuti pedoman Covid-19 di Kongres, termasuk tentang pemakaian masker di lantai DPR.Sumber : BBC

dpr

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Pengawas Data Eropa Khawatir terhadap Integrasi Facebook

Data Bocor, Staf Dipecat

Data Bocor, Staf Dipecat

Pelanggaran Data, ICO Denda Marriott 18,4 Juta

Pelanggaran Data, ICO Denda Marriott 18,4 Juta

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Data Pengguna Facebook Bocor, Regulator Irlandia Lakukan Penyelidikan

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Otoritas Perlindungan Data Belanda Denda Booking.com 475.000 Euro

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Irish Data Protection Commission (DPC) Selidiki TikTok Terkait Masalah Privasi

Jual Data Pengguna untuk Iklan, Grindr Didenda 6,5 Juta Euro

Jual Data Pengguna untuk Iklan, Grindr Didenda 6,5 Juta Euro

Misinformasi Covid-19 : Akun Twitter Marjorie Taylor Greene Dilarang Twitter

Misinformasi Covid-19 : Akun Twitter Marjorie Taylor Greene Dilarang Twitter

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi