ekonom

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Internet Sehat : Pemerintah Brazil telah menciptakan jaringan respons serangan siber yang bertujuan untuk mempromosikan respons yang lebih cepat terhadap ancaman dan kerentanan siber melalui koordinasi antara badan-badan pemerintah federal.Jaringan ini dibuat melalui keputusan presiden yang ditandatangani pada 16 Juli. Federal Cyber Incident Management Network akan mencakup Kantor Keamanan Institusional kepresidenan serta semua badan dan entitas di bawah administrasi pemerintah federal. Perusahaan publik, perusahaan modal campuran dan anak perusahaannya dapat menjadi anggota jaringan secara sukarela.Jaringan tersebut akan dikoordinasikan oleh Departemen Keamanan Informasi dari Kantor Keamanan Institusional kepresidenan, melalui Pusat Pencegahan, Perawatan dan Respons terhadap Insiden Keamanan Siber pemerintah.Sekretariat Pemerintah Digital (DGS) yang beroperasi di bawah Sekretariat Khusus Pengelolaan dan Pemerintahan Digital Kementerian Perekonomian akan memiliki peran strategis dalam pembentukan jaringan tersebut. DGS adalah badan pusat SISP, sebuah sistem yang digunakan untuk perencanaan, koordinasi, pengorganisasian, pengoperasian, pengendalian dan pengawasan sumber daya teknologi informasi pemerintah federal di lebih dari 200 badan.Menurut DGS, pembagian informasi yang dituangkan dalam keputusan pembentukan jaringan diharapkan dapat meningkatkan artikulasi SISP dalam hal pencegahan insiden, serta tindakan yang diperlukan dalam kemungkinan serangan siber. Sekretariat juga menyiratkan bahwa ada harapan bahwa perusahaan publik seperti Dataprev, perusahaan teknologi dan informasi jaminan sosial pemerintah, dan Serpro, layanan pemrosesan data federal, akan bergabung dalam inisiatif ini meskipun partisipasi mereka tidak wajib.Dengan memiliki pengetahuan langsung tentang serangan serta potensi kerentanan yang dieksploitasi akan memungkinkan badan ini untuk memperingatkan badan lain untuk menegakkan tindakan penahanan yang diperlukan. Fokus lain dari badan respons ini juga dapat mencakup pengembangan panduan dan pelatihan untuk mengatasi masalah utama yang diidentifikasi. Menurut survei yang dirilis awal bulan ini, warga Brazil mengkhawatirkan keamanan data mereka. Survei tersebut menemukan bahwa ketakutan akan serangan siber sangat tinggi di kalangan pengguna, dengan 73% responden melaporkan mengalami beberapa jenis ancaman digital, seperti menerima pesan palsu dari perusahaan dan kata sandi yang dicuri.Sumber : ZDNet

Brazil Bentuk Jaringan Respons Serangan Siber

Internet Sehat : Situs web porno akan diwajibkan secara hukum untuk memverifikasi usia penggunanya di bawah undang-undang keamanan internet yang baru di Inggris. Undang-undang tersebut, yang merupakan bagian dari rancangan RUU Keamanan Daring, bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada anak-anak dari materi eksplisit.Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk memastikan pengguna berusia 18 tahun ke atas dapat diminta untuk membuktikan bahwa mereka memiliki kartu kredit atau mengonfirmasi usia mereka melalui layanan pihak ketiga. Situs yang gagal bertindak atau gagal melakukan verifikasi usia dapat didenda hingga 10% dari omset global mereka.RUU Keamanan Daring diharapkan akan diperkenalkan ke parlemen selama beberapa bulan ke depan dan dirancang untuk melindungi pengguna dari konten berbahaya. Kelompok keamanan anak-anak telah lama menyerukan verifikasi usia di situs porno, karena khawatir terlalu mudah bagi anak di bawah umur untuk mengakses materi yang tersedia untuk umum secara online.Studi menunjukkan bahwa setengah dari anak berusia 11 hingga 13 tahun pernah melihat pornografi di beberapa kesempatan. Para ahli yang bekerja dengan anak-anak mengatakan bahwa hal tersebut memberi mereka pandangan yang tidak sehat tentang seks dan persetujuan, menempatkan mereka pada risiko predator dan mungkin menghentikan mereka melaporkan pelecehan.Menteri Ekonomi Digital Chris Philp mengatakan bahwa orang tua berhak mendapatkan ketenangan pikiran bahwa anak-anak mereka dilindungi secara online dari melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat anak-anak.Selain dapat mendenda situs web yang tidak mengikuti aturan, regulator Ofcom dapat memblokirnya agar tidak dapat diakses di Inggris. Bos situs web porno juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka gagal bekerja sama dengan Ofcom.Sebelumnya, hanya situs porno komersial yang mengizinkan konten buatan pengguna yang termasuk dalam lingkup RUU Keamanan Daring, tetapi dengan undang-undang yang baru inbi semua situs porno komersial sekarang akan dicakup.Terlepas dari meluasnya penggunaan teknologi verifikasi usia di sektor-sektor seperti perjudian online, masih ada kekhawatiran bahwa hal itu menimbulkan risiko privasi. Para pegiat privasi telah memperingatkan bahwa database pengguna pornografi akan menjadi target peretasan besar bagi pemeras.Jim Killock dari Open Rights Group, yang berkampanye untuk melestarikan hak dan kebebasan digital, mengatakan aturan itu akan menguntungkan perusahaan verifikasi usia sambil menawarkan sedikit manfaat praktis untuk keselamatan anak, dan banyak kerugian bagi privasi orang lain.Akan tetapi direktur eksekutif Asosiasi Penyedia Verifikasi Usia, mengatakan bahwa perusahaan yang diwakilinya telah mengembangkan berbagai metode untuk membuktikan usia seseorang secara online tanpa mengungkapkan identitas mereka ke situs web yang mereka kunjungi.Dengan menggunakan organisasi pihak ketiga independen yang diaudit dan disertifikasi untuk mematuhi standar tertinggi perlindungan dan keamanan data, orang dewasa dapat yakin bahwa privasi mereka sendiri akan terpelihara sementara anak-anak mereka dilindungi.Sumber : BBC

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Internet Sehat : Beberapa waktu yang lalu, Google memperkenalkan opsi baru untuk menolak cookie pelacakan di Eropa setelah kotak dialog yang ada ditemukan melanggar undang-undang data Uni Eropa.Awal tahun ini, badan perlindungan data Prancis CNIL mendenda Google 170 juta dollar AS karena menyebarkan bahasa yang membingungkan di spanduk cookie. Sebelumnya, Google mengizinkan pengguna untuk menerima semua cookie pelacakan dengan satu klik, tetapi pengguna harus mengklik berbagai menu untuk menolak semuanya. Menurut CNIL, asimetri ini melanggar hukum karena mengarahkan pengguna untuk menerima cookie untuk keuntungan utama dari bisnis periklanan Google.Untuk mengatasinya, spanduk cookie baru Google memberikan pilihan yang jelas dan seimbang, yaitu Reject All, Accept All, atau More Options (untuk menjalankan kontrol yang lebih terperinci). Menu baru akan muncul di pencarian dan YouTube jika pengguna tidak masuk ke akun. (Jika pengguna masuk, pengguna dapat menyesuaikan opsi pelacakan melalui menu data dan privasi Google.)Manajer produk Google Sammit Adhya dalam sebuah posting blog yang mengumumkan perubahan tersebut mengatakan bahwa Google telah memulai peluncuran di Prancis dan akan memperluas opsi tersebut di seluruh Wilayah Ekonomi Eropa, Inggris Raya, dan Swiss. Tidak lama kemudian, pengguna di wilayah tersebut akan memiliki pilihan cookie baru yang dapat diterima atau ditolak dengan satu klik.Penggunaan spanduk cookie secara umum tetap menjadi pengalaman yang membingungkan dan membuat frustrasi bagi sebagian besar pengguna internet. Memberi pengguna opsi untuk menolak atau menerima cookie seharusnya menawarkan kontrol yang lebih besar atas data pengguna, tetapi seperti yang ditunjukkan oleh contoh Google, ini dapat bergantung pada bagaimana opsi ini diterapkan. European Center for Digital Rights (noyb) yang mengkampanyekan menu cookie yang tepat, mengatakan bahwa 90 persen pengguna mengklik untuk menerima semua cookie, tetapi hanya 3 persen yang benar-benar menginginkannya. Perubahan seperti yang diterapkan oleh Google memang kecil, tetapi bisa membantu menggeser keseimbangan ini.Sumber : Google dan The Verge

Pengguna Google Eropa Dapat Tombol Reject All Cookie

Internet Sehat : Pasar mata uang kripto sedang diguncang setelah token populer kehilangan 99% nilainya, menyeret stablecoin runtuh. Token Terra Luna turun dari level tertinggi 118 dollar AS bulan lalu, menjadi hanya 0,09 dollar AS pada hari Kamis kemarin (12/4).Runtuhnya stablecoin tersebut memiliki efek knock-on pada token tertaut, TerraUSD yang biasanya stabil. Investor yang ketakutan sekarang menarik diri dari mata uang kripto utama serta membuat pasar anjlok.Perusahaan di belakang stablecoin mencoba memastikan mereka tetap setara dengan aset seperti dolar AS dengan satu token setara dengan 1 dollar AS misalnya. Akan tetapi pada hari Kamis TerraUSD turun menjadi 0,4 dollar AS menurut situs web perdagangan Coin Market Cap. Tether, stablecoin paling populer, juga jatuh dari patokan dolar AS ke level terendah sepanjang masa di 0,95 dollar AS.Istilah cryptocrash pun menjadi tren di Twitter dan Google Search. Nilai pasar gabungan dari semua mata uang kripto sekarang dilaporkan 1,12 triliun dollar AS, sekitar sepertiga dari nilai pada bulan November, dengan lebih dari 35% dari kerugian itu datang minggu ini.Satu Bitcoin sekarang bernilai sekitar 27.000 dollar AS, nilai terendah sejak Desember 2020 dan turun dari nilai tertinggi hampir 70.000 dollar AS akhir tahun lalu. Ethereum, koin terbesar kedua berdasarkan nilai, telah kehilangan 20% nilainya dalam 24 jam.Ekonom Frances Coppola mengatakan bahwa runtuhnya TerraUSD telah memulai kepanikan ketika lembaga keuangan besar menjual sejumlah besar aset dan semua orang mencoba mengambil uang mereka secepat mungkin.Pada hari Rabu, Do Kwon, pendiri Terraform Labs, perusahaan di belakang TerraUSD dan Terra Luna melakukan tweet dengan mengatakan bahwa dirinya mengerti 72 jam terakhir sangat sulit bagi semua orang dan ia bertekad untuk bekerja untuk mengatasi krisis ini dan membangun jalan keluar dari semua masalah tersebut.Sebuah rencana untuk menopang Terra Luna dengan membuat lebih banyak token telah digariskan, tetapi setelah kehilangan banyak uang, banyak pengguna Twitter meminta perusahaan untuk membantu.Sementara itu, server Discord perusahaan, sebuah platform di mana investor berkumpul untuk membicarakan masalah, memposting pemberitahuan yang mengatakan bahwa server telah dikunci sehingga orang baru tidak dapat masuk dan menyebarkan ketakutan, ketidakpastian, keraguan, dan informasi yang salah.Di Tether, chief technology officer turun ke Twitter untuk meyakinkan pemegang tokennya bahwa perusahaan memiliki cadangan uang tunai yang cukup untuk membayar siapa pun yang ingin menjual.Anggota parlemen dan pejabat di sejumlah negara telah menyerukan agar stablecoin diatur. Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengutip keruntuhan TerraUSD, dalam pertemuan komite Senat pada hari Selasa, untuk meminta lagi regulasi yang kuat. Sebuah laporan Departemen Keuangan Inggris bulan lalu juga memaparkan rencana untuk mengatur stablecoin, yang diprediksi akan menjadi alat pembayaran yang tersebar luas.Sumber : BBC

ekonom

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Bentuk Jaringan Respons Serangan Siber

Brazil Bentuk Jaringan Respons Serangan Siber

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Inggris: Situs Porno Wajib Lakukan Verifikasi Usia

Pengguna Google Eropa Dapat Tombol Reject All Cookie

Pengguna Google Eropa Dapat Tombol Reject All Cookie

Crypto Crash: Stablecoin Runtuh, Token Jatuh

Crypto Crash: Stablecoin Runtuh, Token Jatuh

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi