Banda Aceh, 14 Maret 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyelenggarakan Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Selasa, 14 Maret 2023 secara luring di Aula Auditorium UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh. Acara diikuti lebih dari 650 peserta yang hadir secara langsung dari beberapa program studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menjalin kerja sama dalam kegiatan literasi digital, serta beberapa stakeholder. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program Literasi Digital Sektor Pendidikan terutama pada Perguruan Tinggi dan menambah kerja sama serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”. Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk meliterasi masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag yang menyampaikan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan bagi semua orang. “Berbicara tentang digitalisasi, kebutuhan ini bukanlah sesuatu yang dharuriyat, tetapi kalau kita tidak mengikutinya maka kita akan tertinggal. Menghadapi tantangan abad modern, setiap orang kini harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai, diiringi dengan kecakapan literasi digital serta penguasaan terhadap TIK,” tegasnya. Khairuddin juga menegaskan bahwa literasi digital tersebut berkaitan erat dengan dunia pendidikan. “Begitu pentingnya literasi digital dewasa ini, mengharuskan kecakapan literasi digital ditanamkan pada masyarakat melalui dunia pendidikan, karena generasi muda merupakan pengguna teknologi digital yang sangat aktif. Posisi peserta didik sebagai pengguna teknologi pun memerlukan kecakapan atau keterampilan tersendiri yang ditunjang dengan pondasi literasi yang kokoh agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran,” tuturnya. Sambutan dari Khairuddin sekaligus menutup sesi pembukaan dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat serta foto bersama semua panelis. Sesi berikutnya merupakan pemaparan materi yang dibawakan oleh para panelis yang hadir. Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Bambang Tri Santoso menyampaikan materi mengenai urgensi toleransi di ruang digital pada sesi berikutnya. Menurut Bambang, toleransi menjadi hal yang difokuskan Kemenkominfo untuk membentuk ruang digital yang sehat dan ramah. “Selain menyediakan atau membangun infrastruktur internet, Kemenkominfo juga berusaha membangun lingkungan yang ramah agar aktivitas digital berjalan dengan baik. Oleh karena itu, membangun rasa toleransi merupakan hal yang sangat kami usahakan saat ini melalui literasi digital,” tuturnya. Bambang juga menekankan bahwa kondisi toleransi yang rendah menyebabkan munculnya penyakit digital seperti hate speech, cyberbullying, dan juga penyebaran hoaks. “Ingat internet dan sosial media adalah ranah publik yang dapat dilihat oleh semua orang, kebanyakan netizen menganggap dunia siber berbeda dengan dunia nyata, jadi tidak perlu etika disana. Padahal ketika di dunia maya dan nyata sama halnya kemudian juga sama juga halnya di ranah hukum. Oleh karena itu, Biasakan Tabayyun sebelum menyebarkan informasi ataupun berkomunikasi di ruang digital,” jelasnya. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, Dr. Ir. Dirhamsyah, M.T., IPU. Dalam materinya mengenai peluang dan tantangan dalam transformasi digital pada perguruan tinggi, Dirhamsyah menyebut bahwa “Sebagai user (pengguna), literasi digital, Islam dan kita harus bisa diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa memahami dan memaknai 4 pilar literasi digital dapat mengacu kepada petunjuk dan pedoman yang bukan sekedar bersumber dari pengetahuan umum semata, tapi juga merujuk kepada pengetahuan Islam,” ujarnya. Sesi pemaparan materi terakhir yang dibawakan oleh Kepala Bidang Layanan E-government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Hendri Dermawan, S.Kom mengenai kolaborasi pemerintahan Aceh dan masyarakat dalam mewujudkan internet positif. Menurut Hendri, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan internet positif tidak akan mencapai titik maksimal bila tidak adanya andil dari masyarakat. “Kita tahu bahwa untuk mewujudkan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi juga menjadi tugas kita semua, baik itu di dunia pendidikan, di dunia bisnis atau masyarakat sekalipun. Oleh sebab itu, tugas kita kedepannya adalah berkolaborasi untuk mengantar masyarakat Aceh masuk ke ruang digital yang baik,” tegasnya. Hendri kembali menegaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi digital, namun juga berdampak pada hal lainnya. “Kolaborasi para pemangku kepentingan di Aceh dalam rangka menuju internet yang positif menjadi hal yang harus kita lakukan agar pencapaian literasi digital di Aceh semakin cepat. Melalui upaya ini juga mungkin kita dapat meningkatkan ekonomi di aceh,” ungkap Hendri. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program ini dilaksanakan dengan memberikan literasi mengenai teknologi digital melalui sektor pendidikan. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dapat diakses melalui website info.literasidigital.id atau media sosial Instagram @literasidigitalkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk terus berinovasi agar sukses di bidang industri digital dalam menyelenggarakan Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Selasa, 14 Maret 2023 secara luring di Aula Auditorium UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh.

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Jakarta, 23 Februari 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan Kick Off Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Kamis, 23 Februari 2023 secara hybrid di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Acara diikuti oleh 150 peserta yang hadir secara langsung dan 68 peserta daring dari berbagai Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) yang telah menjalin kerja sama dalam kegiatan literasi digital, serta beberapa stakeholder. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program Literasi Digital Sektor Pendidikan terutama pada Perguruan Tinggi dan menambah kerja sama serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”. Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk meliterasi masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kegiatan Kick Off Literasi Digital Sektor Pendidikan juga membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi era perkembangan teknologi di masa kini dalam sesi talkshow bertajuk “Transformasi Digital di Era 5.0” bersama Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto dan Praktisi Literasi Digital yang juga Ketua Umum Siberkreasi, Donny BU. Sesi talkshow diawali dengan pertanyaan mengenai pandangan yang menyatakan bahwa literasi digital tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, karena hal ini berupa kerja sama berbagai pihak yang masif, sehingga perlu dipikirkan tentang bagaimana kolaborasi ini dapat diwujudkan. Dalam kesempatan ini, Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyampaikan bahwa kolaborasi baru saja terjadi saat Kemenkominfo menandatangani 12 Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai Institut serta Perguruan Tinggi. “Kami mengharapkan kampus sebagai jantung dari akademik dan para mahasiswa penerus bangsa, akan meneruskan cita-cita untuk menciptakan Indonesia makin maju. Kami akan hadir bersama para pakar untuk memberikan kuliah terbuka, serta melakukan kerjasama dengan kampus melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan usaha ini, kami berharap program literasi digital akan tersampaikan kepada para mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa juga akan memberikan literasi kepada masyarakat,” ujar Bonifasius. Selain itu, Bonifasius juga menegaskan bahwa Kemenkominfo tidak hanya berkolaborasi dengan kampus, namun juga turut bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. “Salah satu target Kominfo adalah meningkatkan literasi melalui pengabdian kepada masyarakat supaya mengetahui unsur-unsur literasi digital, oleh karena itu kami perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tambahnya. “Harapan kami adalah terjadinya peningkatan indeks literasi digital di tahun 2023 ini, serta semakin fokus pada edukasi informasi-informasi yang positif. Kami mengharapkan adanya partisipasi mahasiswa kepada masyarakat untuk dapat mengurangi disinformasi. Semoga upaya&nbsp; kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat,” ujar Bonifasius. Ketua Umum Siberkreasi, Donny BU turut menyampaikan bahwa berdasarkan indeks literasi digital tahun 2022, keamanan digital lah yang memiliki nilai paling rendah. “Terdapat satu isu yang menjadi concern bagi saya, yakni terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat hasil indeks, posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Hal ini perlu diusut penyebabnya, salah satunya dengan dibantu oleh pihak kampus untuk mencari penyebab hal ini, apakah terdapat diskriminasi atau semacamnya,” tegasnya. Donny juga menambahkan bahwa perempuan memiliki kesenjangan akses terhadap teknologi. Keterampilan digital perempuan (menurut Badan Pusat Statistik) juga lebih rendah dari laki-laki. “Mulai sekarang kita harus memberikan akses yang sama, supaya keduanya memiliki keterampilan yang sama. Selain itu, kita juga berupaya supaya TIK tidak terlalu kental dengan urusan laki-laki. Intinya bukan pada sektor keilmuan, tetapi di sektor pendidikan juga harus bisa merancang kegiatan atau konten yang memiliki kepentingan (berpihak) ke perempuan,” tambahnya. Pada penghujung acara, Bonifasius kembali menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi bersama Kemenkominfo. Kolaborasi akan terus dilanjutkan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar Indonesia semakin terkoneksi, semakin maju. Sedangkan Donny turut menekankan bahwa, saat ini lebih banyak generasi yang akan produktif di tahun 2030-2035. “Kalau tahun 2035 kita harapkan mahasiswa lulusan S1 memiliki kemampuan digital yang luar biasa, maka kalau ditarik mundur dari sekarang, mereka saat ini ada di usia 10 tahun kelas 5-6 SD. Oleh karena itu, mohon bantuan bapak dan ibu agar membantu mempersiapkan generasi ini,” ungkapnya. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program ini dilaksanakan dengan memberikan literasi mengenai teknologi digital melalui sektor pendidikan. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dapat diakses melalui website info.literasidigital.id atau media sosial Instagram @literasidigitalkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk terus berinovasi agar sukses di bidang industri digital dalam Mendorong di Lingkup Pendidikan di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada 23 Februari 2023.

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

Setelah beberapa waktu lalu bekerja sama dengan sebuah perusahaan untuk akses data pribadi penduduk, kali ini Kemendagri kembali membuka akses data pribadi penduduk, termasuk NIK ke 13 entitas, termasuk fintech.Dikutip dari Tirto, Dukcapil Kemendagri akan bekerja sama dengan 13 lembaga yang berlatar belakang berbagai bidang seperti perbankan, perusahaan pembiayaan, Fintech P2P Lending, perusahaan payment electronic money, perusahaan jasa kesehatan dan bantuan sosial.Menurut, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, sebanyak 13 lembaga akan penandatanganan kerja sama pada hari Kamis (11/6). Kerjasama tersebut bertujuan untuk pemanfaatan hak akses verifikasi dengan data kependudukan. Meskipun, Zudan tidak merinci 13 lembaga yang akan bekerja sama dengan Kemendagri, tetapi, ia memastikan kerja sama tersebut akan memberikan akses berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat dan keterangan di KTP.Kerja sama Kemendagri ini perlu dikritisi dan dikawal dengan saksama karena sejauh ini undang-undang perlindungan data pribadi belum selesai dibahas. Kita tahu bahwa data pribadi merupakan primadona di saat ekonomi internet yang sedang booming. Pemberian akses data pribadi penduduk ke berbagai lembaga sudah seharusnya memperhatikan betapa pentingan data pribadi tersebut dilindungi, bukan malah membukanya ke berbagai lembaga yang belum tentu dapat menjamin penggunaannya secara taat hukum.Sumber: TirtoSumber Foto: Eurobiz

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Internet Sehat : Another day, another data leaks. Setelah beberapa waktu yang lalu data pengguna sebuah e-commerce di Indonesia bocor dan dijual di dark web, kini gilirabn data pasien Covid-19 Indonesia yang diduga bocor dan dijual di tempat yang sama.Dikutip dari CNN Indonesia, data warga terkait Covid-19 di Indonesia diduga telah dicuri oleh peretas (hacker). Mereka diduga menjual data pasien terinfeksi virus Corona tersebut di forum dark web RapidForums.Menurut CNN, data tersebut bisa dikatakan lengkap. Beberapa data tersebut adalah nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, Nomor Identitas Kependudukan (NIK), dan alamat hasil tes corona. Selain itu, hasil tes Covid-19 juga muncul secara detail dalam basis data tersebut. Data yang dijual berupa gejala, tanggal mulai sakit, dan tanggal pemeriksaan. Akun penjual bernama Database Shopping menyatakan basis data terkait Covid-19 mulai bocor pada 20 Mei 2020 lalu. Namun, ia mulai menjual data pasien atau warga yang terkait wabah corona pada Kamis (18/6) minggu lalu.Sejauh ini, penjual tersebut memiliki 230 ribu data warga terkait Covid-19 yang ada di Indonesia. Sementara, data resmi pemerintah menunjukkan tes PCR yang telah dilakukan di Indonesia menjangkau 366.581 orang.Pengamat keamanan siber dari CISSRec, Pratama Persadha menyatakan peretasan dan penjualan data pasien Covid-19 di Indonesia cukup berbahaya. Masalahnya, data yang dicuri dan dijual terbilang cukup lengkap.Sumber: CNNSumber Foto: Revision Legal

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Internet Sehat : Otoritas perlindungan data (APD) Belgia telah mendenda Google sebesar 600.000 euro karena tidak mematuhi peraturan Eropa terkait hak untuk dilupakan pengguna secara online.Reuters melaporkan bahwa Denda 600.000 euro adalah yang terbesar yang pernah dikenakan oleh APD dan lebih dari 10 kali lebih besar dari rekor penalti otoritas sebelumnya.Menurut APD Belgia, Google gagal menghapus tautan dari hasil pencariannya ke artikel yang menurut APD telah usang dan merusak reputasi seseorang dengan profil publik di Belgia.Masih menurut APD Belgia, artikel-artikel berita yang muncul dalam hasil yang dikaitkan dengan nama orang tersebut, terkait dengan keluhan pelecehan yang tidak berdasar. Google telah lalai dalam memutuskan untuk tidak menghapus tautan, mengingat bahwa perusahaan memiliki bukti bahwa fakta-fakta itu tidak relevan dan ketinggalan zaman.Google mengatakan pihaknya bermaksud untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut di pengadilan, dan telah bekerja keras untuk mencapai keseimbangan yang masuk akal dan berprinsip antara hak-hak orang atas akses ke informasi dan privasi.Juru bicara Google mengaakan bahwa Google tidak percaya kasus ini memenuhi kriteria Pengadilan Eropa untuk menghapus jurnalisme yang diterbitkan dari pencarian. Demi kepentingan publik pelaporan tersebut tetap dapat dicari dan ditemukan di Google.Pengadilan tinggi Uni Erop mengabadikan prinsip hak untuk dilupakan pada tahun 2014. Hak tersebut menyatakan bahwa orang dapat meminta mesin pencari seperti Google untuk menghapus informasi yang tidak memadai atau tidak relevan dari hasil web yang muncul dari hasil pencarian atas nama mereka.APD Belgia juga memerintahkan Google untuk berhenti merujuk halaman-halaman di Eropa dan memberikan informasi yang lebih jelas tentang entitas mana yang bertanggung jawab untuk menangani permintaan hak untuk dilupakan.Sumber : ReutersSumber Foto : EFF

Hak Untuk Dilupakan: Google Didenda 600 Ribu Euro

Internet Sehat : Facebook dilaporkan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung Brasil untuk memblokir selusin sekutu teratas Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Kelompok tersebut dituduh menyebarkan berita palsu terhadap hakim.Namun, raksasa media sosial Facebook mengatakan perintah tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan berbicara dan mengatakan akan mengajukan banding terhadap perintah tersebut.Sebelumnya, diktahui bahwa platform Facebook telah digunakan untuk menyerukan kudeta militer untuk menutup Kongres dan Mahkamah Agung.Pada bulan Mei seorang hakim memerintahkan Facebook untuk memblokir 12 akun dan Twitter 16 akun lainnya. Pada hari Jumat minggu lalu, Mahkamah Agung Brasil mendenda Facebook 1,92 juta reais (sekitar 368.000 dollar AS) karena menolak memblokir akses akun ke seluruh dunia. Facebook hanya setuju untuk memblokir akses ke akun yang dapat diakses dari Brasil. Bila Facebook gagal mematuhi perintah tersebut, maka mereka akan didenda 100.000 reais untuk setiap hari.Namun, Tidak jelas apakah Twitter juga didenda. Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah tersebut ekstrem, bertentangan dengan hukum dan yurisdiksi di seluruh dunia. Namun, mengingat ancaman pertanggungjawaban pidana kepada karyawan lokal, pada titik ini Facebook tidak melihat alternatif lain selain mematuhi keputusan dengan memblokir akun secara global, sementara mengajukan banding ke Mahkamah Agung.Di antara akun-akun yang diblokir adalah akun Roberto Jefferson, pemimpin sebuah partai yang setia kepada presiden, dan Luciano Hang, salah satu pengusaha terkenal Brasil.Sumber : BBC

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Internet Sehat : Capital One harus membayar denda 80 juta dollar AS untuk keamanan cloud publiknya yang buruk. Raksasa perbankan AS tersebut diretas tahun lalu oleh penjahat yang mencuri informasi pribadi sebanyak 106 juta pemohon kartu kredit di Amerika dan Kanada.Data yang diretas tersebut termasuk 140.000 nomor jaminan sosial AS dan 80.000 nomor rekening bank, satu juta nomor asuransi sosial Kanada, ditambah nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan pendapatan yang dilaporkan.Office of the Comptroller of the Currency (OCC), sebuah biro independen dari Departemen Keuangan AS, telah mengumumkan akan mendenda Capital One karena mengacaukan migrasi dari IT on-premise ke cloud, langkah yang membahayakan data pelanggan sebelum terkena hack besar-besaran 2019. OCC mengambil tindakan ini berdasarkan kegagalan bank untuk menetapkan proses penilaian risiko yang efektif sebelum memindahkan operasi teknologi informasi yang signifikan ke lingkungan cloud publik dan kegagalan bank untuk memperbaiki kekurangan pada waktu yang tepat.OCC menyatakan bahwa bank yang berbasis di Virginia tersebut telah menutupi banyak kelemahan dalam penyimpanan data berbasis cloud dalam audit internal pada tahun 2015. Namun, kelemahan keamanan yang ditemukannya tidak dilaporkan secara memadai kepada komite audit keuangan . Capital One juga gagal menambal kerentanan dan akibatnya. Hal tersebut melanggar pedoman keamanan resmi yang harus dipatuhi oleh semua bank AS.

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Internet Sehat : Sebuah dokumen yang bocor dan telah ditinjau oleh The Guardian menunjukkan sebuah unit investigasi yang kurang dikenal di Google secara teratur meneruskan informasi pribadi terperinci tentang pengguna Google kepada anggota pusat fusi kontra-teroris di California Bay Area.Namun pemeriksaan dokumen terhadap platform Google mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus Google tidak serta-merta melarang pengguna yang mereka laporkan ke pihak berwenang, dan beberapa masih memiliki akun di YouTube, Gmail, dan layanan lainnya. Pengguna tersebut sering mengancam kekerasan atau mengekspresikan pandangan ekstremis dan sering dikaitkan dengan kelompok sayap kanan jauh.Dokumen tersebut berasal dari apa yang disebut Blueleaks yang diperoleh peretas dari server perusahaan hosting di Texas yang telah digunakan oleh beberapa lembaga penegak hukum. Server ini berisi ratusan ribu dokumen dari lebih dari 200 agensi, bertanggal antara 1996 dan Juni 2020. Kebocoran tersebut telah diautentikasi oleh pakar keamanan siber.Dokumen Google yang berisi informasi pelanggan ditandatangani oleh CyberCrime Investigation Group (CIG) Google. CIG telah disebutkan dalam liputan proses pidana berdasarkan laporan mereka, tetapi output mentahnya kepada lembaga penegak hukum tidak pernah terlihat oleh publik.Dalam Blueleaks, dokumen-dokumen tersebut terkait dengan Pusat Intelijen Regional California Utara, bagian dari jaringan pusat fusi nasional, yang dibuat setelah 9/11 untuk memfasilitasi berbagi informasi antara badan penegakan hukum negara bagian, federal, lokal dan kesukuan.Steven Renderos, direktur eksekutif MediaJustice, sebuah organisasi nirlaba yang berkampanye untuk media yang lebih adil dan partisipatif mengatakan dalam e-mail bahwa pada saat memperhitungkan kegagalan polisi dalam menjaga keamanan orang, merupakan hal yang sembrono bagi Google untuk memberikan informasi pribadi pengguna untuk penegakan hukum. Meskipun prevalensi aktivitas kebencian di seluruh platform milik Google adalah masalah nyata, mengalihkan tanggung jawab kepada polisi bukanlah solusinya.Dokumen Google yang disimpan oleh NCRIC menyoroti aktivitas pengguna individu, memberikan informasi pelanggan terperinci, yang sering kali mencakup nama asli, alamat jalan, nomor kartu kredit, Gmail dan alamat email pemulihan, alamat saluran YouTube, serta waktu dan alamat IP dari proses masuk terakhir.Banyak dokumen juga menyertakan salinan komentar yang dibuat pengguna di layanan Google seperti YouTube. Seorang pengguna yang komentarnya diteruskan Google kepada polisi tampaknya mengancam kekerasan rasis dan teroris.Sumber: The Guardian

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Internet Sehat : Sebuah laporan baru dari Pew Research berupaya untuk lebih memahami bagaimana orang dewasa di Amerika Serikat untuk mendapatkan berita yang sebagian besar dari platform media sosial dan membandingkan pemahaman mereka tentang peristiwa terkini dan pengetahuan politik dengan orang lain yang menggunakan sumber lain, seperti TV, radio, dan publikasi berita. Menurut temuan Pew Research konsumen berita media sosial cenderung kurang mengikuti berita dan akhirnya kurang mendapat informasi tentang beberapa subjek utama.Temuan itu tampaknya memperkuat keyakinan yang sudah dipegang banyak orang bahwa orang yang mendapatkan berita utamanya dari Facebook, misalnya, tidak mendapatkan informasi yang benar. Namun penting untuk memahami bagaimana Pew Research sampai pada kesimpulan tersebut.Pew Research pertama kali menanyakan orang bagaimana mereka paling sering mendapatkan berita. Sekitar satu dari lima (18%) mengatakan bahwa mereka kebanyakan menggunakan media sosial untuk mengikuti perkembangan. Temuan itu mendekati persentase dari mereka yang mengatakan bahwa mereka menggunakan berita TV lokal (16%) atau TV kabel (16%), tetapi lebih sedikit daripada mereka yang mengatakan bahwa mereka pergi langsung ke situs web atau aplikasi berita (25%). Sebanyak 13% lainnya mengatakan mereka menggunakan TV jaringan dan hanya 3% mengatakan mereka membaca koran.Meskipun demikian, di antara kelompok utama konsumen berita media sosial hanya 8% yang mengatakan bahwa mereka mengikuti berita utama pemilu AS tahun 2020 sangat dekat, dibandingkan dengan 37% pemirsa TV kabel yang mengatakan hal yang sama atau 33% pengguna media cetak yang juga mengatakan hal ini. Grup media sosial pada topik ini lebih dekat dengan grup TV lokal (11%).Mengenai topik wabah virus corona, hanya sekitar seperempat (23%) dari konsumen berita media sosial yang mengatakan bahwa mereka mengikuti berita COVID-19 dengan sangat cermat. Semua kelompok lain kembali melaporkan persentase yang lebih tinggi, termasuk mereka yang menggunakan TV kabel (50%), TV jaringan nasional (50%), situs web berita dan aplikasi (44%) dan TV lokal (32%) untuk berita.Terkait temuan ini, responden survei juga ditanyai 29 pertanyaan berbasis fakta berbeda tentang topik berita dari beberapa hari terakhir, termasuk tentang pemakzulan Trump, wabah COVID-19, dan lainnya. Mereka yang mendapat skor terendah pada topik ini adalah konsumen yang mengatakan bahwa mereka terutama menggunakan media sosial untuk mendapatkan berita mereka.Dari sembilan pertanyaan yang terkait dengan pengetahuan politik dasar, hanya 17% dari konsumen berita media sosial yang mendapat skor pengetahuan politik yang tinggi yang berarti mereka menjawab delapan hingga sembilan pertanyaan dengan benar, sebanyak 27% mendapat nilai pengetahuan politik sedang (enam-tujuh kanan), dan 57% mendapat nilai pengetahuan politik rendah (lima jawaban benar atau kurang.) Satu-satunya kelompok yang memperoleh nilai lebih buruk adalah mereka yang terutama mengandalkan TV lokal.Selain itu, sebanyak 45% dari mereka yang mendapatkan berita terutama melalui situs web dan aplikasi, memiliki pengetahuan politik yang tinggi, dibandingkan dengan 42% untuk radio, 41% untuk media cetak, 35% untuk TV kabel dan 29% untuk TV jaringan.Kelompok konsumen berita media sosial juga lebih terpapar pada konspirasi pinggiran, seperti gagasan bahwa pandemi itu sengaja direncanakan. Hampir seperempat (26%) dari mereka yang mendapatkan berita utama melalui media sosial mengatakan bahwa mereka telah mendengar banyak tentang konspirasi ini dan setidaknya sebesar 81% mempercayai teori konspirasi tersebut. Hal ini secara signifikan lebih tinggi daripada semua platform berita lainnya, dan merupakan indikasi seberapa banyak konspirasi dapat menyebar di media sosial.Kesimpulan Pew dari penelitiannya adalah bahwa pengguna media sosial kurang mendapat informasi yang akurat tentang topik tertentu. Hal ini karena mereka mengandalkan media sosial sebagai primadona mereka untuk memperoleh berita.Sumber: TechcrunchSumber Foto : FinChannel

end

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Akses Data Pribadi Dibuka ke 13 Entitas, Termasuk Fintech

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Data Pasien Covid-19 Indonesia Dijual di Dark Web

Hak Untuk Dilupakan: Google Didenda 600 Ribu Euro

Hak Untuk Dilupakan: Google Didenda 600 Ribu Euro

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Google Berikan Data Pengguna Sayap Kanan Jauh Kepada Penegak Hukum

Konsumen Berita di Media Sosial Cenderung Kurang Mendapat Informasi

Konsumen Berita di Media Sosial Cenderung Kurang Mendapat Informasi

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi