General Data Protection Regulation

Internet Sehat : Komisi Perlindungan Data Irlandia (DPC) telah mendenda Twitter sebesar 450.000 euro setelah memutuskan adanya bug di aplikasi Android yang memungkinkan pesan pribadi pengguna dilihat secara publik dan oleh karena itu melanggar General Data Protection Regulation atau Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa.Denda tersebut adalah yang pertama kali dikenakan oleh pemerintah Irlandia terhadap salah satu Big Tech sejak regulasi Eropa diperkenalkan pada Mei 2018. Penyelidikan DPC dimulai pada Januari 2019 setelah menerima pemberitahuan pelanggaran dari Twitter dan DPC menemukan bahwa Twitter melanggar Pasal 33 (1) dan 33 (5) GDPR dalam hal kegagalan untuk memberi tahu pelanggaran tepat waktu kepada DPC dan kegagalan untuk mendokumentasikan pelanggaran secara memadai. DPC telah memberlakukan denda administratif sebesar 450.000 euro kepada Twitter sebagai tindakan yang efektif, proporsional dan terukur.Draf keputusan dalam penyelidikan ini, yang telah diserahkan kepada Otoritas Pengawas Terkait lainnya berdasarkan Pasal 60 GDPR pada bulan Mei tahun ini, adalah yang pertama melalui proses Pasal 65 (penyelesaian sengketa ) sejak diperkenalkannya GDPR dan merupakan Draf Keputusan pertama dalam kasus teknologi besar di mana semua otoritas pengawas UE diajak berkonsultasi sebagai Otoritas Pengawas Terkait.Di bawah GDPR, perusahaan dapat didenda hingga 4 persen dari omset mereka atau hingga 20 juta euro (mana saja yang lebih besar).Sumber : The RegisterBelajar Privasi di Galeri Privasi

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Internet Sehat : Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumen di Brazil sebagian besar tidak menyadari aturan perlindungan data negara tersebut dan gagal mempertanyakan praktik pengelolaan data pribadi perusahaan.Survei yang dilakukan oleh perusahaan intelijen kredit Brazil Boa Vista dengan lebih dari 500 konsumen antara Agustus dan September 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 70% dari mereka yang disurvei tidak mengetahui apa itu General Data Protection Regulations.Sebagian besar konsumen yang disurvei (90%) merasa informasi pribadi mereka tidak dilindungi dengan semestinya oleh perusahaan yang memintanya, sementara 77% menyatakan keprihatinan atas potensi penyalahgunaan data mereka. Dari konsumen Brazil yang disurvei, 40% mengatakan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan.Di sisi lain, 53% konsumen Brasil yang disurvei mengatakan bahwa mereka tidak selalu mengambil tindakan untuk melindungi privasi mereka sebelum menginformasikan data pribadi mereka kepada perusahaan. Sementara 88% responden mengatakan mereka merasa tidak nyaman memberikan data seperti nomor Pokok Wajib Pajak mereka, 55% tidak menantang (terlebih dahulu) perusahaan ketika dimintai informasi pribadi tersebut.Peraturan perlindungan data Brasil disetujui oleh presiden Jair Bolsonaro pada 18 September, setelah hampir sebulan ketidakpastian mengenai tanggal pelaksanaan sebenarnya dari peraturan tersebut. Anggota dewan dari badan yang bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan, National Data Protection Authority, ditunjuk pada akhir Oktober.Sebuah survei yang dilakukan oleh Brazilian Association of Software Companies (ABES) dalam kemitraan dengan EY segera setelah pengenalan aturan tersebut menemukan bahwa sebagian besar perusahaan Brasil masih perlu menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Studi selanjutnya oleh ABES dan EY menemukan bahwa sektor teknologi bernasib lebih baik, tetapi 56% perusahaan di sektor tersebut masih perlu mematuhi peraturan baru.Sumber : ZDNet

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

General Data Protection Regulation

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Langgar General Data Protection Regulation (GDPR), Twitter Didenda 450 Ribu euro

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Orang Brazil Tidak Mengetahui Adanya Aturan Perlindungan Data

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi