Government

Internet Sehat : Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan delapan aplikasi China, yaitu Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office.Perintah eksekutif mengatakan aplikasi tersebut mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat karena China dapat melacak perangkat pengguna.Perintah tersebut menyebutkan bahwa aplikasi perangkat lunak yang terhubung ke China dapat mengakses dan menangkap banyak informasi dari pengguna, termasuk informasi sensitif yang dapat diidentifikasi secara pribadi dan informasi pribad. Pengumpulan data ini memberikan akses Government of the People’s Republic of China dan Chinese Communist Party ke informasi pribadi dan hak milik orang Amerika yang akan memungkinkan China melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal dan membuat berkas informasi pribadi.Perintah eksekutif mengatakan bahwa aplikasi pembayaran adalah bagian dari rencana China untuk menggunakan pengumpulan data massal untuk memajukan agenda ekonomi dan keamanan nasional China. Agenda tersebut terbukti dalam serangan terhadap raksasa asuransi kesehatan Anthem dan Kantor Manajemen Personalia pemerintah AS.Perintah tersebut bahkan juga bersandar kepada penilaian India bahwa beberapa aplikasi China menelepon ke rumah dengan data pribadi pengguna. Perintah tersebut melarang transaksi apa pun yang dilakukan oleh siapa pun dengan orang yang mengembangkan atau mengontrol aplikasi perangkat lunak yang terhubung ke China. Karena larangan tersebut berlaku 45 hari sejak penandatanganan perintah eksekutif, larangan tersebut akan menjadimasalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Joe Biden.Sumber : The RegisterSumber Foto : SoyacincauBelar Privasi menyenangkan di Galeri Privasi

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

Government

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi