kementerian

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICT Watch Widuri meminta masyarakat untuk lebih waspada jika akan mengungkapkan data-data pribadi melalui media jejaring sosial (medsos).“Sering kali ketika seseorang ketahuan, misalnya secara fisik ataupun secara mentalnya menderita penyakit, beberapa pihak mulai mendiskriminasi,” ujar Widuri ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.Diskriminasi itu, lanjut Widuri, terutama dihadapi oleh mereka yang mengidap penyakit seperti HIV, AIDS atau Lepra. Data-data penyakit itu jika diunggah ke medsos akan membuat seseorang lantas merasa ter-diskriminasi.“Kedua, masalah agama. Ada pemegang agama kepercayaan yang masih belum mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Widuri.“Belum lagi, hal-hal lain. Misalnya terkait kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Sering kali tanpa sadar, orang mengekspos-nya sendiri,” lanjut dia.Widuri juga mengatakan data tentang catatan riwayat pernah ditahan atau tidak di kepolisian juga menjadi data yang sensitif, selain tiket penerbangan yang dipamerkan berserta dengan kode batang.ICT Watch bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi pesan WhatsApp.Kerja sama itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang privasi dan keamanan data digital.“Kerjasamanya, kami lebih membantu memberikan ruang untuk belajar tentang fitur-fitur di WhatsApp. Dalam beberapa pelatihan, selalu ada pendampingan dari teman-teman yang bekerja untuk WhatsApp. Pelatihan itu lebih untuk uji coba, bahkan role play,” kata Widuri.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital ICT Watch akan dimulai dengan seminar dan loka karya di Jakarta. Kemudian, kegiatan itu akan dilanjutkan ke empat kota lain yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember, dan Aceh pada 15 Januari 2020.Di Jakarta, kegiatan literasi itu akan dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Desember.“Harapan kami, sampai Januari 2020, akan ada literasi lebih besar lagi,” ujar Widuri.Sumber: Antara

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Internet Sehat : Seorang pasien perempuan yang berada dalam kondisi darurat meninggal dalam perjalanan setelah rumah sakit tidak dapat merawatnya selama infeksi ransomware yang melumpuhkan. Infeksi atau serangan ransomware tersebut membuat rumah sakit tidak dapat memberikan perawatan darurat.Pasien yang tidak disebutkan namanya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit di kota lain setelah dia tidak bisa mendapatkan perawatan di Düsseldorf karena malware yang memengaruhi sistem komputer. Investigasi pembunuhan saat ini sedang dilakukan terhadap operator ransomware, yang belum diidentifikasi.Rumah Sakit Universitas Düsseldorf mengatakan bahwa karena serangan ransomware yang telah melumpuhkan sistemnya selama lebih dari seminggu, mereka tidak dapat menerima pasien darurat. Dalam kasus ini, perempuan tersebut harus pergi ke rumah sakit lain yang jauhnya 20 mil, dan tidak dapat bertahan selama satu jam untuk menemui dokter.Rumah sakit mengatakan bahwa mereka terinfeksi melalui kerentanan di salah satu rangkaian perangkat lunak yang digunakannya. Nama perangkat lunak dan versi yang rentan tidak diberikan, meskipun mungkin diungkapkan secara rahasia ke rumah sakit dan klinik lain.Menurut informasi dari kejaksaan dan Kementerian Kehakiman, polisi, bekerja sama dengan spesialis eksternal dan spesialis IT klinik, kini telah mengidentifikasi indikasi spesifik penyebabnya. Berdasarkan analisis tersebut, latar belakang kegagalan tersebut adalah serangan peretas yang mengeksploitasi titik lemah dalam aplikasi.Meskipun rumah sakit tersebut memiliki kunci dekripsi, namun membutuhkan waktu untuk memulihkan seluruh jaringannya dan kembali berjalan sehingga ketika proses tersebut berlangsung mereka tidak dapat menerima pasien darurat.Beberapa penjahat ransomware berjanji untuk tidak masuk ke rumah sakit. Dalam kasus ini, penyerang tidak menyadari apa yang telah mereka infeksi. Rumah sakit tersebut berafiliasi dengan Universitas Düsseldorf dan diyakini para penjahat mengira mereka menutup jaringan sekolah, bukan fasilitas penyelamatan jiwa rumah sakit.Sumber : The RegisterSumber Foto : Getty Images

Rumah Sakit Diserang Ransomware, Pasien Meninggal dalam Perjalanan

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Internet Sehat : Murid sekolah di Singapura yang berusia di atas tujuh tahun harus menggunakan aplikasi pelacakan kontak atau perangkat yang dapat dikenakan (wearable device) mulai Desember 2020. Keduanya menggunakan sinyal Bluetooth untuk mencatat setiap kontak dengan perangkat pengguna lain.Murid tidak selalu memiliki akses ke telepon mereka, tetapi token gratis yang dapat dikenakan di lanyard atau dibawa kini tengah dibagikan gratis di pusat komunitas.Upaya ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk memungkinkan konferensi dimulai kembali dan memberikan penelusuran yang lebih baik dalam pengaturan berisiko tinggi, seperti hotel, bioskop, dan pusat kebugaran yang sibuk.Murid tidak akan dipulangkan dari sekolah jika mereka lupa atau salah meletakkan token. Mereka diminta untuk melabeli lanyard mereka dengan nama karena tidak tahan air atau tahan percikan sehingga perlu ditanggalkan untuk beberapa kegiatan.Pemerintah telah mengatakan bahwa aplikasi atau token TraceTogether akan menjadi wajib di tempat kerja, restoran, dan pusat perbelanjaan. Para pendukung kebijakan ini juga menyarankan token ini bisa lebih baik untuk privasi. Data pengguna disimpan di token, dibersihkan secara teratur dan dikirim ke Kementerian Kesehatan hanya setelah tes virus korona positif. Sekolah-sekolah Singapura telah dibuka sejak Juni, menyusul penutupan dua bulan. Pada hari Senin kemarin, negara tersebut tidak mencatat kasus lokal Covid-19 dan hanya satu kasus impor.Sumber : BBCSumber Foto : Kompas com

Murid di Singapura Harus Pakai Teknologi Pelacakan Covid-19

Internet Sehat : Singapura telah mengonfirmasi bahwa penegak hukum di Singapura akan dapat mengakses data pelacakan kontak COVID-19 untuk membantu penyelidikan kriminal mereka. Hingga saat ini, lebih dari 4,2 juta penduduk atau 78% populasi lokal telah mengadopsi aplikasi pelacakan kontak TraceTogether dan wearable token. Angak tersebut merupakan salah satu tingkat penetrasi tertinggi di dunia.Angka ini dua kali lipat dari tingkat adopsi tiga bulan lalu di bulan September, ketika TraceTogether telah mencatat 2,4 juta unduhan atau sekitar 40% dari populasi. Lonjakan baru-baru ini kemungkinan dipicu oleh pengumuman pemerintah bahwa penggunaan aplikasi atau token akan diwajibkan untuk masuk ke tempat-tempat umum pada awal 2021, ketika token tersebut dapat didistribusikan kepada siapa saja yang menginginkannya.Diperkenalkan Maret lalu, TraceTogether menggunakan sinyal Bluetooth untuk mendeteksi perangkat seluler lain yang berpartisipasi dalam jarak 2 meter satu sama lain selama lebih dari 30 menit untuk memungkinkan mengidentifikasi mereka yang telah melakukan kontak dekat saat diperlukan.Dalam upayanya untuk meredakan masalah privasi, pemerintah Singapura telah berulang kali menekankan bahwa data COVID-19 tidak akan pernah diakses kecuali pengguna dinyatakan positif dan dihubungi oleh tim pelacakan kontak. Data pribadi seperti nomor identifikasi unik dan nomor ponsel juga akan diganti dengan ID permanen acak dan disimpan di server yang aman.Menteri Penanggung Jawab Smart Nation Initiative dan Menteri Luar Negeri, Vivian Balakrishnan, juga menegaskan token TraceTogether bukanlah alat pelacak karena tidak mengandung chip GPS dan tidak dapat terhubung ke internet.Dia lebih lanjut mencatat bahwa semua data TraceTogether akan dienkripsi dan disimpan hingga 25 hari, setelah itu akan dihapus secara otomatis. Ia menambahkan bahwa informasi akan diunggah ke Kementerian Kesehatan hanya ketika seseorang dinyatakan positif COVID-19 dan ini hanya dapat dilakukan dengan menyerahkan perangkat yang dapat dikenakan secara fisik kepada kementerian.Namun, pemerintah Singapura kini telah mengonfirmasi bahwa penegak hukum setempat akan dapat mengakses data untuk penyelidikan kriminal. Berdasarkan Criminal Procedure Code, Singapore Police Force dapat memperoleh data apa pun termasuk data TraceTogether, menurut Menteri Dalam Negeri, Desmond Tan.Tan mengatakan pemerintah Singapura adalah penjaga data pelacakan kontak dan tindakan ketat telah ditetapkan untuk melindungi data pribadi. Contoh langkah-langkah ini termasuk hanya mengizinkan petugas yang berwenang untuk mengakses data, menggunakan data tersebut hanya untuk tujuan yang diotorisasi, dan menyimpan data pada platform data yang diamankan.Dia menambahkan bahwa pejabat publik yang dengan sengaja mengungkapkan data tanpa izin atau penyalahgunaan data dapat didenda hingga 5.000 dollar Singapura atau penjara hingga dua tahun, atau keduanya.Ditanya apakah penggunaan data oleh polisi melanggar janji privasi TraceTogether, Tan mengatakan bahwa pemerintah tidak menghalangi penggunaan data TraceTogether dalam keadaan di mana keselamatan dan keamanan warga sedang atau telah terpengaruh, dan ini berlaku untuk semua data lainnya juga.Sumber : ZDNetSumber Foto : NikkeiBelajar Privasi secara menyenangkan di Galeri Privasi

Polisi Singapura Bisa Akses Data Pelacakan Kontak Covid-19

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Internet Sehat : Anak-anak di China dilarang menggunakan ponsel mereka di sekolah. Kebijakan ini telah disahkan oleh Kementerian Pendidikan China. Dengan kebijakan tersebut, semua murid tidak akan diizinkan untuk membawa ponsel ke sekolah tanpa persetujuan tertulis dari orangtua mereka.Pihak berwenang mengatakan mereka ingin melindungi penglihatan anak muda, meningkatkan konsentrasi mereka, dan mencegah kecanduan internet. Sekolah didorong untuk mencari cara lain bagi orangtua untuk berkomunikasi dengan anak-anak selama hari sekolah.Menurut salah satu surat kabar negara, China Daily, telah terjadi perdebatan sengit di antara para orangtua mengenai apakah putusan tersebut cukup praktis. Sebagian besar anak-anak dan remaja di China mengakses internet melalui smartphone mereka sendiri, yaitu sebanyak 74% bagi mereka yang berada di bawah 18 tahun.Pihak berwenang China prihatin tentang bagaimana penggunaan internet memengaruhi kesehatan anak-anak. Terdapat peningkatan tingkat rabun jauh di antara anak-anak di China dan pada 2018 sehingga pihak berwenang mengumumkan rencana untuk mengatur industri game yang sebagian disalahkan atas masalah tersebut. Mereka juga menyebutkan kekhawatiran bahwa kecanduan game merusak kesehatan mental.Tahun berikutnya, jam malam diberlakukan pada anak di bawah 18 tahun, yang dibatasi bermain game selama 90 menit pada hari kerja dan tiga jam pada akhir pekan dan hari libur.Banyak sekolah di China sudah membatasi penggunaan ponsel di tempat mereka. Dalam beberapa kasus ekstrim, telepon dihancurkan di depan siswa yang melanggar aturan. Topik pelarangan telah menjadi berita utama di China dan di media sosial, dengan ribuan orang membahasnya di situs media sosial Weibo.Sekitar 27.000 orang memberikan suara dalam jajak pendapat Sina News online, dengan sebagian besar mengatakan tidak perlu aturan baru karena larangan yang meluas selama jam sekolah. Beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak mungkin terus menggunakan ponsel mereka secara berlebihan saat tidak di sekolah.Sumber : BBC

China Larang Anak-anak Menggunakan Ponsel di Sekolah

Internet Sehat : Facebook mengumumkan pada hari Rabu yang lalu bahwa mereka telah melarang hampir semua akun negara dan media yang dikendalikan militer Myanmar dari platformnya, yaitu Facebook dan Instagram.Larangan tersebut menonaktifkan halaman Tatmadaw True News Information Team, serta halaman MRTV dan MRTV Live karena mereka melanggar kebijakan Facebook dengan mengoordinasikan bahaya dan menghasut kekerasan.Larangan itu muncul sebagai tanggapan terhadap militer Myanmar yang melakukan kudeta pada awal Februari, yang mengakibatkan pemimpin Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik senior lainnya ditahan.Sejak kudeta, Myanmar berada dalam keadaan darurat karena gangguan internet dan layanan telepon. Militer juga memblokir sementara Twitter dan Instagram dua minggu lalu.Selain melarang akun negara dan media yang dikendalikan militer, Facebook juga memblokir iklan apa pun dari entitas komersial yang terkait dengan militer. Facebook juga telah mengurangi distribusi konten di 23 halaman dan profil yang dikontrol atau dioperasikan oleh militer Myanmar sehingga lebih sedikit orang yang dapat melihatnya.Larangan tersebut, yang akan berlangsung tanpa batas waktu, dibuat dengan menggunakan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Pengecualian dari larangan ini adalah kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penyediaan layanan publik yang penting, seperti Kementerian Kesehatan dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan.Sumber : BBC

Facebook Larang Akun yang Dikendalikan Militer Myanmar

Internet Sehat : Pihak berwenang di Taiwan mengatakan mereka sedang menyelidiki serangan siber ransomware di perusahaan teknologi besar Taiwan, Quanta Computer. Quanta Computer adalah pabrikan dari banyak produk unggulan Apple, termasuk lini MacBook-nya.Para peretas yang dikenal sebagai REvil, telah menerbitkan cetak biru yang dicuri untuk produk yang belum dirilis dan mengancam akan merilis lebih banyak lagi. Pejabat Taiwan mengatakan mereka mengambil langkah awal untuk menyelidiki dan memahami insiden tersebut. Kasus ini sedang ditangani oleh biro investigasi Kementerian Kehakiman Taiwan.Di situs web darknet mereka, para peretas anonim mencoba memeras uang tebusan dari Apple secara langsung merekomendasikan agar Apple membeli kembali data yang sebelumnya telah mereka curi selambat-lambatnya 1 Mei. Mereka meminta puluhan juta pound.Seberapa dekat cetak biru yang dituduhkan dengan produk masa depan yang sebenarnya tidak jelas. Bloomberg melaporkan bahwa bahan yang bocor termasuk skema untuk laptop MacBook masa depan. The Guardian melaporkan bahwa Apple Watch baru juga ada di antara mereka. Apple belum menanggapi serangan tersebut, tetapi Quanta mengonfirmasi telah terjadi serangan dunia maya.Biro Investigasi Taiwan, di bawah Kementerian Kehakiman, mengatakan bahwa mereka mengetahui dugaan serangan dunia maya yang melibatkan Quanta dan mengambil langkah awal untuk menyelidiki dan memahami sifat insiden tersebut. Tetapi mereka belum membuka kasus dan meluncurkan penyelidikan resmi.Kelompok Revil juga dikenal sebagai Sodinokobi adalah salah satu kartel penjahat dunia maya yang paling produktif dan menguntungkan di dunia. Kelompok tersebut sebelumnya telah meretas dan memeras perusahaan valuta asing Travelex dan firma hukum New York Grubman Shire Meiselas &amp; Sacks.Sumber : BBC

kementerian

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Rumah Sakit Diserang Ransomware, Pasien Meninggal dalam Perjalanan

Rumah Sakit Diserang Ransomware, Pasien Meninggal dalam Perjalanan

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Murid di Singapura Harus Pakai Teknologi Pelacakan Covid-19

Murid di Singapura Harus Pakai Teknologi Pelacakan Covid-19

Polisi Singapura Bisa Akses Data Pelacakan Kontak Covid-19

Polisi Singapura Bisa Akses Data Pelacakan Kontak Covid-19

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

China Larang Anak-anak Menggunakan Ponsel di Sekolah

China Larang Anak-anak Menggunakan Ponsel di Sekolah

Facebook Larang Akun yang Dikendalikan Militer Myanmar

Facebook Larang Akun yang Dikendalikan Militer Myanmar

Otoritas Taiwan Selidiki Peretasan Pemasok Apple

Otoritas Taiwan Selidiki Peretasan Pemasok Apple

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi