komunis

Internet Sehat : TikTok mengatakan bahwa mereka telah menghapus lebih dari 49 juta video yang melanggar aturannya, antara bulan Juli hingga Desember 2019. Sekitar seperempat dari video yang dihapus tersebut karena mengandung ketelanjangan orang dewasa atau aktivitas seksual. Hal ini diungkapkan TikTok dalam laporan transparansi terbarunya.Aplikasi berbagi video tersebut juga mengungkapkan telah menerima sekitar 500 permintaan data dari pemerintah dan polisi, dan telah memenuhi sekitar 480 dari permintaan tersebut.Pada hari Senin yang lalu, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyarankan bahwa mengunduh TikTok akan menempatkan informasi pribadi warga negara AS di tangan Partai Komunis China. Dia menambahkan bahwa pemerintah AS sedang mempertimbangkan apakah akan melarang aplikasi milik China tersebut.Sebelumnya, pemerintah di India telah melarang aplikasi tersebut, dengan alasan kekhawatiran keamanan cyber. TikTok dimiliki oleh perusahaan China, ByteDance. Aplikasi ini tidak tersedia di China, tetapi ByteDance mengoperasikan aplikasi serupa, yang disebut Douyin.TikTok mengatakan belum menerima permintaan data pemerintah atau polisi China atau permintaan dari pemerintah China untuk menghapus konten.Menurut laporan transparansi TikTok:Sekitar 25,5% dari video yang dihapus berisi ketelanjangan orang dewasa atau tindakan seksual.Sekitar 24,8% melanggar kebijakan perlindungan anak, seperti melibatkan anak dalam kejahatan atau mengandung perilaku meniru yang berbahaya.Sekitar 21,5% menunjukkan kegiatan ilegal atau barang yang diregulas.Sekitar 3% dihapus karena pelecehan atau intimidasi.Kurang dari 1% dihapus karena ujaran kebencian atau perilaku tidak autentik. Laporan transparansi TikTok juga mengungkapkan bahwa 49 juta video yang dihapus mewakili kurang dari 1% video yang diunggah antara Juli dan Desember 2019.Sekitar 98,2% dari video yang dihapus terlihat oleh pembelajaran mesin atau moderator sebelum dilaporkan oleh pengguna.Sumber: BBC

TikTok Hapus 49 Juta Video yang Melanggar Aturan

Internet Sehat : Xiaomi telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan militer China. Bantahan tersebut menyusul adanya tuduhan pemerintah AS bahwa Xiaomi memiliki hubungan dengan militer China. Dalam pernyataan tertulis, Xiaomi mengatakan bahwa mereka tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China dan bukan perusahaan militer Komunis China’ yang didefinisikan di bawah NDAA. Xiaomi selanjutnya menambahkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan di mana perusahaan menjalankan bisnisnya.Bantahan tersebut terjadi setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat menambahkan produsen perangkat keras China tersebut ke daftar perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.Selain Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokong Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, Gowin Semiconductor, Grand China Aie, Global Tone Communication, China National Aviation Holding company, and Commercial Aircraft Corporation of China juga ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Perusahaan China lainnya yang sudah ada dalam daftar termasuk Huawei, Hikvision, Inspur, Panda Electronics, dan Semiconductor Manufacturing International Corporation.Presiden AS yang dua kali dimakzulkan Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 12 November 2020 yang melarang perdagangan dan investasi di salah satu perusahaan yang terdaftar dan melarang perdagangan di perusahaan baru mana pun 60 hari setelah AS menempatkan label perusahaan militer Komunis China pada mereka.Menurut Trump, perusahaan-perusahaan itersebut meskipun tetap tampak swasta dan sipil, secara langsung mendukung aparat militer, intelijen, dan keamanan Chna dan membantu dalam pengembangan dan modernisasi mereka.Trump juga baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melarang delapan aplikasi China, yaitu Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office dengan alasan masalah keamanan nasional.Sumber : ZDNetSumber Foto : Android Authority

Xiaomi Bantah Tuduhan Hubungan dengan Militer China

Internet Sehat : Sebuah postingan media sosial dari akun yang terkait dengan Partai Komunis China telah memicu kontroversi karena tampak mengejek India atas krisis virus corona.Unggahan di situs Tiongkok, Weibo, menunjukkan gambar peluncuran roket di China bersama dengan foto jenazah korban Covid yang dikremasi di India. Teks di foto tersebut berbunyi: “Menyalakan api di Cina VS menyalakan api di India.”Postingan yang muncul pada Sabtu sore (dua hari yang lalu) itu telah dihapus.Postingan tersebut dilaporkan diterbitkan oleh akun milik badan penegak hukum resmi China, Komisi Urusan Politik dan Hukum Pusat Partai Komunis yang memiliki jutaan pengikut di Weibo, situs microblogging populer di negara China.Pengguna yang menanggapi postingan tersebut, yang kemudian membagikannya dengan menggunakan screenshot aslinya, menulis bahwa hal tersebut tidak pantas dan bahwa China harus menyatakan simpati untuk India.Unggahan Weibo muncul sehari setelah Presiden China Xi Jinping mengirim pesan belasungkawa kepada Perdana Menteri India Narendra Modi atas krisis Covid-19 yang semakin mendalam di negara itu. Xi mengatakan China bersedia untuk meningkatkan kerja sama dengan India dan memberikan bantuan tambahan jika diperlukan.India sedang berjuang untuk mengatasi gelombang kedua virus corona yang menghancurkan, dengan rumah sakit berjuang untuk merawat pasien di tengah kekurangan tempat tidur dan oksigen medis yang kronis. Pada hari Minggu, India mencatat jumlah kematian akibat virus corona harian sebanyak 3.689, jumlah tertinggi sejak pandemi dimulai. Hal tersebut terjadi sehari setelah negara itu menjadi yang pertama yang mencatat lebih dari 400.000 kasus baru dalam periode 24 jam.Sumber : BBC

Ejek Krisis Virus Corona India, Postingan di China Weibo Tuai Kontroversi

Internet Sehat : Pemerintah Kuba telah memperkenalkan peraturan baru tentang penggunaan media sosial dan internet, yang menurut para kritikus ditujukan untuk meredam perbedaan pendapat. Dekrit itu diterbitkan setelah protes anti-pemerintah terbesar yang melanda pulau yang dikelola pemerintahan komunis dalam beberapa dekade. Sebelumnya selama demonstrasi anti-pemerintah yang meluas, orang-orang menggunakan media sosial untuk berbagi rekaman demonstrasi dan membangkitkan semangat para pendukung. Namun dengan adanya dekrit tersebut aksi tersebut bisa dimasukkan kepada tindakan menghasut yang mengubah ketertiban umum dan diakui sebagai kejahatan. Pemerintah Kuba juga memerintahkan penyedia internet untuk memotong akses kepada mereka yang menyebarkan berita palsu atau merusak citra negara.Dekrik diterbitkan di surat kabar Gaceta Oficial lebih dari sebulan setelah ribuan orang Kuba turun ke jalan untuk menunjukkan kemarahan yang jarang kepada pemerintah Komunis. Protes, yang dimulai di kota kecil San Antonio de los Baños, tampaknya tidak memiliki penyelenggara formal, tetapi tampaknya telah diselenggarakan melalui forum komunitas online.Mereka dengan cepat menyebar ke seluruh negeri setelah siaran langsung di Facebook tentang orang-orang yang menghadiri pawai dadakan di San Antonio dibagikan secara luas. Akses ke internet seluler di Kuba baru diperkenalkan pada Desember 2018, tetapi telah memberi warga Kuba kemampuan untuk mendapatkan berita dari sumber selain media yang dikendalikan negara.Namun, jaringan telekomunikasi Kuba tetap berada di bawah kendali negara dan dalam beberapa jam dan hari setelah protes, pengguna menemukan bahwa mereka tidak dapat mengakses Facebook, WhatsApp, Instagram atau Telegram.Direktur Netblocks, sebuah perusahaan pemantau internet yang berbasis di London, mengatakan kepada kantor berita Associate Press pada saat itu bahwa pemadaman oleh pemerintah Kuba tampaknya merupakan tanggapan terhadap protes yang dipicu media sosial tersebut.Para pejabat Kuba mengatakan dekrit baru itu bertujuan untuk menjaga warga Kuba aman dari kejahatan dunia maya. Wakil Menteri Komunikasi Wilfredo González mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa peraturan baru itu dibuat untuk melindungi data pribadi Kuba dan privasi pengguna.Namun dia menambahkan bahwa mereka juga akan melindungi pejabat negara karena di bawah aturan baru tidak ada yang bisa merendahkan pejabat negara Kuba atau proses revolusioner Kuba.Direktur Human Rights Watch Amerika José Miguel Vivanco menulis di Twitter bahwa dekrit itu adalah langkah untuk memperketat cengkeraman pemerintah di internet.Sumber : BBC

komunis

TikTok Hapus 49 Juta Video yang Melanggar Aturan

TikTok Hapus 49 Juta Video yang Melanggar Aturan

Xiaomi Bantah Tuduhan Hubungan dengan Militer China

Xiaomi Bantah Tuduhan Hubungan dengan Militer China

Ejek Krisis Virus Corona India, Postingan di China Weibo Tuai Kontroversi

Ejek Krisis Virus Corona India, Postingan di China Weibo Tuai Kontroversi

Kuba Perketat Kontrol Internet setelah Demonstrasi

Kuba Perketat Kontrol Internet setelah Demonstrasi

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi