Xiaomi Bantah Tuduhan Hubungan dengan Militer China

Internet Sehat : Xiaomi telah merilis pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan militer China. Bantahan tersebut menyusul adanya tuduhan pemerintah AS bahwa Xiaomi memiliki hubungan dengan militer China.

Dalam pernyataan tertulis, Xiaomi mengatakan bahwa mereka tidak dimiliki, dikendalikan, atau berafiliasi dengan militer China dan bukan perusahaan militer Komunis China’ yang didefinisikan di bawah NDAA. Xiaomi selanjutnya menambahkan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yurisdiksi yang relevan di mana perusahaan menjalankan bisnisnya.

Bantahan tersebut terjadi setelah Departemen Pertahanan Amerika Serikat menambahkan produsen perangkat keras China tersebut ke daftar perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.

Selain Xiaomi, Advanced Micro-Fabrication Equipment, Luokong Technology, Beijing Zhongguancun Development Investment Center, Gowin Semiconductor, Grand China Aie, Global Tone Communication, China National Aviation Holding company, and Commercial Aircraft Corporation of China juga ditambahkan ke dalam daftar tersebut. Perusahaan China lainnya yang sudah ada dalam daftar termasuk Huawei, Hikvision, Inspur, Panda Electronics, dan Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Presiden AS yang dua kali dimakzulkan Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada 12 November 2020 yang melarang perdagangan dan investasi di salah satu perusahaan yang terdaftar dan melarang perdagangan di perusahaan baru mana pun 60 hari setelah AS menempatkan label perusahaan militer Komunis China pada mereka.

Menurut Trump, perusahaan-perusahaan itersebut meskipun tetap tampak swasta dan sipil, secara langsung mendukung aparat militer, intelijen, dan keamanan Chna dan membantu dalam pengembangan dan modernisasi mereka.

Trump juga baru-baru ini menandatangani perintah eksekutif untuk melarang delapan aplikasi China, yaitu Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office dengan alasan masalah keamanan nasional.

Sumber : ZDNet

Sumber Foto : Android Authority

Share Artikel