Mahkamah Agung

Internet Sehat : Pengguna Twitter di Jepang menghadapi ketidakpastian setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa orang yang me-retweet gambar/foto yang melanggar hak cipta dapat diteruskan detailnya ke pemegang hak cipta. Kasus ini berpusat di sekitar gambar yang diposting ke Twitter tanpa izin dan kemudian retweet dalam format yang dipotong secara otomatis.Kontroversi kasus ini dimulai pada 2014 ketika seorang fotografer menemukan bahwa salah satu fotonya yang menampilkan bunga lily telah disalin dari situs web-nya dan diposting ke Twitter tanpa izinnya. Selain itu, ia menemukan bahwa pengguna lain telah me-retweet foto tersebut dari akun mereka sendiri. Dengan fitur Twitter berarti bahwa foto yang di-retweet dipotong dan menghapus nama fotografer.Fotografer ingin menemukan tidak hanya identitas orang yang pertama kali posting, tetapi juga retweeter (orang yang melakukan RT) sehingga membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pengadilan Distrik Tokyo menemukan bahwa posting asli gambar tersebut melanggar hak cipta fotografer, tetapi menolak klaim terhadap retweeter tersebut.Tidak puas dengan keputusan itu, fotografer membawa kasusnya ke Pengadilan Tinggi yang menangani masalah kekayaan intelektual. Pengadilan tinggi tersebut setuju dengan pengadilan yang lebih rendah bahwa posting foto asli telah melanggar hak cipta fotografer. Namun, sehubungan dengan retweeter, Pengadilan Tinggi menemukan mereka telah melanggar hak moral fotografer, karena fitur Twitter telah menghapus namanya dan tidak mengidentifikasi dia sebagai pencipta foto.Akibatnya, Pengadilan Tinggi memerintahkan Twitter untuk menyerahkan alamat email tidak hanya orang yang memposting foto pertama kali, tetapi juga tiga pengguna Twitter lain yang me-retweet foto tersebut.Twitter mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Mahkamah Agung dan pada dasarnya bertanggung jawab atas pemotongan foto, fitur yang tidak berada di bawah kendali penggunanya. Twitter berpendapat bahwa keputusan apa pun terhadap mereka bisa berdampak buruk pada platformnya. Argumen tersebut tidak didengar oleh Mahkamah Agung Jepang.Dalam keputusan yang dikeluarkan kemarin, Mahkamah Agung memerintahkan Twitter untuk menyerahkan alamat email ketiga retweeter setelah menemukan bahwa hak fotografer memang dilanggar ketika alat yang ada di Twitter menghapus informasi identitasnya.Empat dari lima hakim memihak fotografer, hanya Hakim Hayashi tidak setuju. Dia berpendapat bahwa putusan yang mendukung penggugat akan menempatkan pengguna Twitter pada posisi harus memverifikasi setiap konten tidak melanggar sebelum me-retweet. Hakim-hakim lain mengatakan bahwa meskipun ada masalah-masalah ini, hukum harus ditegakkan untuk konten yang diterbitkan pada platform lain.Sumber : TorrentFreak

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Internet Sehat : Facebook dilaporkan telah mematuhi perintah Mahkamah Agung Brasil untuk memblokir selusin sekutu teratas Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro. Kelompok tersebut dituduh menyebarkan berita palsu terhadap hakim.Namun, raksasa media sosial Facebook mengatakan perintah tersebut merupakan ancaman terhadap kebebasan berbicara dan mengatakan akan mengajukan banding terhadap perintah tersebut.Sebelumnya, diktahui bahwa platform Facebook telah digunakan untuk menyerukan kudeta militer untuk menutup Kongres dan Mahkamah Agung.Pada bulan Mei seorang hakim memerintahkan Facebook untuk memblokir 12 akun dan Twitter 16 akun lainnya. Pada hari Jumat minggu lalu, Mahkamah Agung Brasil mendenda Facebook 1,92 juta reais (sekitar 368.000 dollar AS) karena menolak memblokir akses akun ke seluruh dunia. Facebook hanya setuju untuk memblokir akses ke akun yang dapat diakses dari Brasil. Bila Facebook gagal mematuhi perintah tersebut, maka mereka akan didenda 100.000 reais untuk setiap hari.Namun, Tidak jelas apakah Twitter juga didenda. Facebook mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perintah tersebut ekstrem, bertentangan dengan hukum dan yurisdiksi di seluruh dunia. Namun, mengingat ancaman pertanggungjawaban pidana kepada karyawan lokal, pada titik ini Facebook tidak melihat alternatif lain selain mematuhi keputusan dengan memblokir akun secara global, sementara mengajukan banding ke Mahkamah Agung.Di antara akun-akun yang diblokir adalah akun Roberto Jefferson, pemimpin sebuah partai yang setia kepada presiden, dan Luciano Hang, salah satu pengusaha terkenal Brasil.Sumber : BBC

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Internet Sehat : Otoritas Kesehatan Nasional India telah memulai uji coba perangkat lunak pengenal wajah sebagai alat untuk mengidentifikasi orang-orang yang mengantri di pusat vaksin COVID-19 di negara tersebut.Alasan penggunaan biometrik wajah sederhana, yaitu karena sidik jari atau pemindaian bola mata memerlukan peralatan yang perlu menyentuh dan mendekati mesin yang keduanya merupakan aktivitas berisiko selama pandemi. Oleh karena itu, sistem pengenalan wajah tanpa sentuhan dan lebih bersih menjadi masuk akal.Sistem ini menggunakan pemindaian wajah yang diambil dengan skema ID nasional Aadhaar India. CEO Otoritas Kesehatan Nasional R.S. Sharma mengatakan bahwa India telah memulai uji coba di Jharkhand yang melaporkan lebih dari 1.000 otentikasi sukses melalui pengenalan wajah setiap hari di lokasi vaksinasi.Program ini akan meluas ke seluruh India setelah proyek percontohan menyelesaikan antara 50.000 dan 60.000 otentikasi wajah. Sharma memuji Aadhaar karena warga yang wajahnya dipindai pada 2011 sekarang dapat menggunakan pengenalan wajah.Aadhaar adalah sistem ID biometrik terbesar di dunia. Pengguna ikut serta dengan memberikan data biometrik dan demografis dengan imbalan 12 digit nomor identitas unik. Meskipun disajikan sebagai sistem opsional, para kritikus mengatakan bahwa penduduk India semakin menghadapi tekanan untuk menggunakan sistem tersebut yang mengumpulkan banyak data. Beberapadari data tersebut dapat diakses oleh entitas non-pemerintah, tanpa banyak jaminan privasi.Misalnya, India mewajibkan Aadhaar untuk layanan e-gov pada 2017. Beberapa bulan kemudian, Mahkamah Agung India memutuskan bahwa konstitusi negara memberikan hak privasi kepada warganya. Keputusan ini memperumit masalah untuk Aadhaar yang mengalami kebocoran lebih dari 135 juta catatan keuangan. Pelanggaran tersebut diremehkan oleh Unique Identification Authority of India (UIDAI), otoritas pemerintah yang mengumpulkan data.Sumber : The Register

Covid-19: India Gunakan Teknologi Biometrik Wajah Aadhaar Identifikasi Penerima vaksin COVID

Internet Sehat : Kasus penting yang menuduh Google melacak jutaan pengguna iPhone secara ilegal ditetapkan maju ke Mahkamah Agung/Supreme Court.Kasusnya tidak akan tentang klaim itu sendiri, tetapi apakah pengadu Richard Lloyd mantan direktur kelompok hak konsumen Which? dapat membawanya atas nama mereka yang terkena dampak. Perdebatan selama dua hari akan disidangkan, meskipun keputusan diperkirakan tidak akan dihasilkan dalam waktu seminggu. Jika kasus ini dibiarkan, banyak kasus lainnya akan menyusul.Lloyd menuduh bahwa antara 2011 dan 2012 cookie Google mengumpulkan data tentang kesehatan, ras, etnis, seksualitas, dan keuangan melalui browser web Safari Apple, bahkan ketika pengguna telah memilih pengaturan privasi do not track. Kasus tersebut bertujuan untuk mendapatkan kompensasi bagi 4,4 juta pengguna yang terkena dampak.Kasus tersebut adalah kasus pertama dari jenisnya di Inggris. Meskipun gugatan perwakilan kelompok di mana satu orang membawa kasus atas nama banyak orang umum terjadi di AS, di Inggris tindakan tersebut hanya dapat diajukan atas dasar keikutsertaan, yang berarti semua yang terlibat harus memberikan persetujuannya.Kasus Google adalah ujian apakah hanya satu individu yang dapat melakukan tindakan seperti itu tanpa harus melibatkan orang secara aktif, yang seharusnya mempercepat tindakan hukum tersebut.Kasus serupa terhadap TikTok, diluncurkan baru-baru ini oleh mantan komisaris anak-anak atas nama jutaan anak muda di UE dan Inggris. Kasus ini hanya dapat dilanjutkan jika putusan dalam kasus Google mendukung gugatan perwakilan kelompok tersebut.Awalnya, kasus Google dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, yang memutuskan sulit untuk menghitung berapa banyak orang yang terkena dampak atau apakah mereka mengalami kerusakan akibat pelanggaran tersebut. Namun Pengadilan Banding kemudian memutuskan bahwa kasus yang dibawa Lloyd adalah cara yang cocok bagi orang-orang untuk mencari ganti rugi massal atas pelanggaran data.Google mengajukan banding atas keputusan tersebut dan kasusnya sekarang telah mencapai Mahkamah Agung, di mana TechUK adalah salah satu dari beberapa kelompok yang berharap untuk membatalkannya. Kelompok tersebut, yang antara lain mewakili Google, berpendapat bahwa hal itu dapat membuka pintu air untuk litigasi massal dan sangat merusak perusahaan kecil yang dapat menghadapi hukuman besar.Penggugat Richard Lloyd mengatakan dia berharap kasus tersebut bisa menjadi bentuk ganti rugi yang adil untuk penyalahgunaan data yang saat ini tidak ada di negara Inggris.Sumber : BBC

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Internet Sehat : Seorang pria yang dinyatakan bersalah menggunakan Coinhive cryptojacking script untuk menambang Monero di PC pengguna saat mereka menjelajahi web telah dibersihkan namanya oleh Mahkamah Agung Jepang dengan alasan bahwa perangkat lunak penambangan crypto bukan malware.Pengadilan Tinggi Tokyo memutuskan terdakwa, Seiya Moroi, 34 tahun atas tuduhan menyimpan rekaman elektromagnetik dari program yang tidak adil. Program yang tidak adil itu adalah Coinhive cryptojacking script yang ditambang untuk Monero dengan menjepit beberapa siklus CPU ketika pengguna mengunjungi halaman web yang menyertakan kode tersebut. Moroi menjalankan kode di situsnya.Coinhive telah diblokir oleh vendor malware dan antivirus karena memperlambat proses lain, meningkatkan tagihan utilitas, dan menciptakan kerusakan pada perangkat pengguna. Namun dalam banyak hal, kode Javascript Coinhive tidak berbeda dengan iklan.Moroi memposting ke situs yang mempromosikan bisnis desain UX dan UI-nya untuk menawarkan sisi ceritanya, termasuk referensi ke Bab XIX-2 KUHP Jepang. Dia juga berpendapat bahwa dia mengungkapkan keberadaan Coinhive, jadi tidak bertindak menipu. Moroi juga tidak berniat mengambil untung dari usahanya, dia hanya ingin mengikuti tren teknologi.Dia juga berpendapat bahwa usahanya tidak benar-benar menghasilkan uang. Scrip tersebut menghasilkan kurang dari 1.000 yen Jepang atau setara 8,79 dollar AS jumlah yang sangat kecil sehingga sulit untuk menguangkan Monero. Fakta bahwa tidak ada PC pengguna yang merasa tidak nyaman juga mempengaruhi para juri.Pihak berwenang Jepang tidak menyukai keputusan tersebut. Kepala Kejaksaan Agung, Seiji Yoshida mengatakan bahwa sangat disayangkan bahwa dakwaan jaksa tidak diterima, tetapi karena itu adalah keputusan Mahkamah Agung, mak akan dianggapnya serius.Kasus ini tampaknya telah bertahan lebih lama dari Coinhive sendiri yang telah dihentikan pada Maret 2019 karena, menurut perusahaan, tidak lagi layak secara ekonomi.Sumber : The Register

Mahkamah Agung

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Jepang: me-Retweet (Mungkin) Bisa Membuat Masuk Penjara

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Facebook Patuhi Perintah Pengadilan, Blokir Pendukung Bolsonaro

Covid-19: India Gunakan Teknologi Biometrik Wajah Aadhaar Identifikasi Penerima vaksin COVID

Covid-19: India Gunakan Teknologi Biometrik Wajah Aadhaar Identifikasi Penerima vaksin COVID

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Kasus Data Google Maju ke Supreme Court

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Mahkamah Agung Jepang Putuskan Cryptojacking Script bukan Malware

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi