pemerintah

Internet Sehat : Rincian lebih dari 18.000 orang yang dites positif virus Corona dipublikasikan secara tidak sengaja oleh Public Health Wales. Badan kesehatan tersebut mengatakan data dari 18.105 penduduk Wales dapat dilihat online selama 20 jam pada 30 Agustus yang lalu.Menurut Public Health Wales (PHW), sebagian besar kasus memberikan inisial, tanggal lahir, wilayah geografis dan jenis kelamin yang berarti risiko identifikasi rendah. Namun sebanyak 1.928 orang yang tinggal di lingkungan komunal lebih berisiko. Penghuni panti jompo atau mereka yang tinggal di supported house juga mengalami nama tempat tinggal mereka dipublikasikan, yang berarti risikonya, meski masih dianggap rendah, lebih tinggi.Insiden tersebut adalah hasil dari kesalahan manusia ketika informasi diunggah ke server publik yang dapat dicari oleh siapa saja yang menggunakan situs tersebut. PHW mengatakan informasi tersebut telah dilihat 56 kali sebelum dihapus, tetapi sejauh ini tidak ada bukti bahwa data tersebut telah disalahgunakan.Kepala eksekutif Tracey Cooper mengatakan bahwa kegagalan tersebut adalah salah satu pelanggaran data terbesar yang dia temui dan mengatakan itu seharusnya tidak pernah terjadi. Cooper juga mengatakan Public Health Wales bisa bertindak lebih cepat dalam menghapus informasi.Kantor Komisaris Informasi (ICO) dan Pemerintah Welsh telah diinformasikan. ICO mengatakan akan melakukan penyelidikan setelah peringatan tersebut. Peristiwa ini adalah kedua kalinya bagian dari Welsh NHS harus merujuk dirinya ke ICO atas pelanggaran data selama pandemi.Pada bulan April, NHS Wales Informatics Services, bagian dari IT layanan kesehatan menghubungi pengawas setelah 13.000 surat pelindung dikirim ke alamat yang salah.Sumber : BBC

Sebanyak 18.000 Hasil Tes Virus Corona Dipublikasikan Online

Internet Sehat : Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny Gerard Plate mengatakan pihaknya telah memblokir 1.759 akun penyebar kabar bohong (hoaks) terkait virus corona (Covid-19) di berbagai platform media sosial. Rinciannya 1.300 akun Facebook, 15 akun Instagram, 424 akun Twitter, dan 20 akun Youtube.Dikutip dari CNN Indonesia, Johnny menyebut terdapat 2.020 sebaran hoaks di empat platform media sosial. Sebanyak 1.497 diantaranya terdapat di Facebook, 482 di Twitter, 20 di Instagram dan sebanyak 21 di YouTube.Johnny yang juga merangkap sebagi Sekjen Partai Nasdem menyebut saat ini pihaknya tengah memproses 261 akun yang diduga menyebar isu hoaks di media sosial. Ia mengaku sudah berdiskusi dengan para petinggi platform media sosial tersebut.Menurut Johnny ia juga sudah berdiskusi dengan CEO YouTube, Susan Wojcicki yang memberikan komitmen kuat untuk bersama-sama mengatasi (hoaks) Covid-19 di ruang digital. Selain itu, Johnny menyatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk terus melakukan patroli siber dalam menangkal hoaks di media sosial. Ia berjanji akan menindak tegas pelaku penyebaran hoaks.Menurutnya, sudah ada 104 orang yang menjadi tersangka akibat memproduksi dan menyebarluaskan kabar bohong di media sosial. Sebanyak 17 di antaranya sudah ditahan oleh pihak kepolisian.Sebelumnya Johnny menyatakan informasi yang disiarkan pemerintah terkait hoaks Omnibus Law Cipta Kerja tak perlu dibantah lagi. Johnny menyatakan, hal tersebut karena pemerintah juga ikut dalam pembahasan UU Cipta Kerja di DPR.Sumber : CNN Indonesia

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Internet Sehat : Dengan menggunakan kedok latihan keamanan siber, pemerintah Kazakhstan memaksa warga di ibukotanya Nur-Sultan (sebelumnya Astana) untuk memasang sertifikat digital di perangkat mereka jika mereka ingin mengakses layanan internet asing.Setelah dipasang, sertifikat akan memungkinkan pemerintah untuk mencegat semua lalu lintas HTTPS yang dibuat dari perangkat pengguna melalui teknik yang disebut MitM (Man-in-the-Middle).Mulai 6 Desember 2020, penyedia layanan internet (ISP) Kazakhtan seperti Beeline, Tele2, dan Kcell mengarahkan pengguna yang berada di Nur-Sultan ke halaman web yang menunjukkan petunjuk tentang cara menginstal sertifikat pemerintah. Warga Nur-Sultan juga menerima pesan SMS yang menginformasikan aturan baru tersebut.Pengguna Kazakhstan melaporkan mengalami masalah dalam mengakses situs seperti Twitter, YouTube, dan Netflix, kecuali mereka memasang sertifikat yang diwajibkan pemerintah tersebut.Ini adalah upaya ketiga pemerintah Kazakhstan untuk memaksa warga memasang sertifikat root pada perangkat mereka setelah upaya pertama pada Desember 2015 dan upaya kedua pada Juli 2019. Kedua upaya sebelumnya gagal setelah pembuat browser memasukkan sertifikat pemerintah ke dalam daftar hitam.Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan pada hari Jumat, pejabat Kazakhstan menggambarkan upaya mereka untuk mencegat lalu lintas HTTPS sebagai latihan keamanan siber untuk lembaga pemerintah, telekomunikasi, dan perusahaan swasta.Mereka mengutip fakta bahwa serangan siber yang menargetkan Kazakhstan tumbuh 2,7 kali lipat selama pandemi COVID-19 saat ini sebagai alasan utama untuk meluncurkan latihan tersebut. Pejabat tidak mengatakan berapa lama latihan tersebut akan berlangsung.Pemerintah Kazakhstan menggunakan pernyataan yang sama samar-samar pada 2019 dan menggambarkan tindakan mereka sebagai langkah keamanan untuk melindungi warga negara.Upaya intersepsi HTTPS 2019 pemerintah menargetkan 37 domain, semua situs media sosial dan komunikasi, seperti domain untuk Facebook, Google, Twitter, Instagram, YouTube, dan VK, bersama dengan beberapa situs yang lebih kecil.Upaya 2015 menargetkan semua lalu lintas internet untuk intersepsi, yang segera memicu kemarahan pemerintah asing, lembaga keuangan, dan telekomunikasi yang semuanya mengancam pemerintah Kazakhstan dengan tuntutan hukum karena lalu lintas sensitif dan informasi pribadi dicegat.Sumber : ZDNetYuk belajar Privasi, Gratis di Galeri Privasi.

Pemerintah Kazakhstan Lakukan Intersepsi Lalu Lintas Internet

Internet Sehat : Pemerintah Rusia telah mengonfirmasi spreadsheet yang berisi detail pribadi pasien Covid-19 dari Moskow telah dipublikasikan secara online. Seorang pejabat Rusia mengatakan penyelidikan internal menemukan terjadinya kesalahan yang telah dibuat dan bukan karena diretas oleh peretas.Readovka, situs berita yang mengungkapkan kebocoran tersebut, mengatakan bahwa file-file tersebut menunjukkan statistik resmi, namun angkanya mungkin kurang dari jumlah kasus yang sebenarnya.Data tersebut disebutkan berisi 300.000 nama, selain itu terdapat juga hasil diagnosis dan hasil tes. Nomor asuransi kesehatan, alamat rumah, nomor telepon, dan detail paspor juga ditampilkan selain informasi pribadi lainnya.Current Time, jaringan berita yang dipimpin oleh Radio Liberty bekerja sama dengan Voice of America juga telah melakukan pemeriksaan sendiri pada datanya untuk mengonfirmasi detail yang cocok dengan orang yang sebenarnya.Menurut kantor berita Rusia Tass, 660.073 kasus virus korona telah terdeteksi secara resmi di Moskow. Tetapi file yang bocor ke online hanya berisi sebagian dari jumlah tersebut.Kepala Departemen Teknologi Informasi Moskow Eduard Lysenko mengatakan bahwa selama pemeriksaan, mereka telah menetapkan bahwa tidak ada pelanggaran sistem informasi pemerintah kota Moskow. Kebocoran itu terjadi karena kesalahan manusia di mana anggota staf yang memproses dokumen-dokumen ini telah mengizinkan file untuk diteruskan kepada orang ketiga.Sumber : BBCBelajar Privasi dengan cara yang menyenangkan di Galeri Privasi.

Covid-19: Data Ratusan Ribu Pasien Rusia Dipublikasikan Online

Internet Sehat : Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang melarang penggunaan delapan aplikasi China, yaitu Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay, dan WPS Office.Perintah eksekutif mengatakan aplikasi tersebut mengancam keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat karena China dapat melacak perangkat pengguna.Perintah tersebut menyebutkan bahwa aplikasi perangkat lunak yang terhubung ke China dapat mengakses dan menangkap banyak informasi dari pengguna, termasuk informasi sensitif yang dapat diidentifikasi secara pribadi dan informasi pribad. Pengumpulan data ini memberikan akses Government of the People’s Republic of China dan Chinese Communist Party ke informasi pribadi dan hak milik orang Amerika yang akan memungkinkan China melacak lokasi karyawan dan kontraktor federal dan membuat berkas informasi pribadi.Perintah eksekutif mengatakan bahwa aplikasi pembayaran adalah bagian dari rencana China untuk menggunakan pengumpulan data massal untuk memajukan agenda ekonomi dan keamanan nasional China. Agenda tersebut terbukti dalam serangan terhadap raksasa asuransi kesehatan Anthem dan Kantor Manajemen Personalia pemerintah AS.Perintah tersebut bahkan juga bersandar kepada penilaian India bahwa beberapa aplikasi China menelepon ke rumah dengan data pribadi pengguna. Perintah tersebut melarang transaksi apa pun yang dilakukan oleh siapa pun dengan orang yang mengembangkan atau mengontrol aplikasi perangkat lunak yang terhubung ke China. Karena larangan tersebut berlaku 45 hari sejak penandatanganan perintah eksekutif, larangan tersebut akan menjadimasalah yang harus diselesaikan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Joe Biden.Sumber : The RegisterSumber Foto : SoyacincauBelar Privasi menyenangkan di Galeri Privasi

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Internet Sehat : Rusia “kemungkinan” berada di belakang serangkaian peretasan agen federal AS yang diidentifikasi bulan lalu. Hal ini diungkapkan oleh kantor US director of national intelligence yang mengatakan para peretas melanggar kurang dari 10 badan federal.Dalam sebuah pernyataan bersama, FBI dan banyak badan lainnya di pemerintah AS mengatakan tujuan peretas tampaknya untuk mengumpulkan (data) intelijen, bukan sebuah tindakan untuk merusak (apa pun).Badan-badan tersebut mengatakan bahwa aktor tersebut, “kemungkinan berasal dari Rusia, bertanggung jawab atas sebagian besar atau semua kompromi dunia maya yang baru-baru ini ditemukan dan berkelanjutan dari jaringan pemerintah dan non-pemerintah. Penyelidikan terus berlanjut dan korban (badan pemerintah) bisa saja bertambah.Pejabat terpilih yang diberi pengarahan tentang penyelidikan sebelumnya mengatakan Rusia berada di balik peretasan, tetapi Donald Trump telah mengacaukannya dengan mengatakan itu bisa jadi China.Penetrasi terhadap departemen termasuk pertahanan, negara, keamanan dalam negeri, perbendaharaan dan perdagangan sudah dianggap sebagai kompromi dunia maya yang paling terkenal setidaknya sejak berkas elektronik pada sebagian besar orang Amerika dengan izin keamanan diambil dari Kantor Manajemen Personalia lima tahun lalu.Perusahaan keamanan FireEye yang juga terkena serangan menemukan babak baru serangan, yaitu banyak di antaranya dilacak ke pembaruan perangkat lunak dari SolarWinds yang membuat program manajemen jaringan yang banyak digunakan. Serangan lain telah menggunakan layanan cloud Microsoft, dengan email menjadi tujuan utama para peretas.Sumber : The GuardianBelajar Privasi di Galeri Privasi.

Rusia Kemungkinan Berada di Belakang Peretasan Pemerintah AS

Internet Sehat : Brazil telah mewajibkan semua organisasi pemerintahan pusat untuk menunjuk petugas perlindungan data (data protection officer, DPO), yang akan bertanggung jawab atas perlakuan yang tepat atas data pribadi di setiap lembaga negara.Menurut Digital Government Secretariat (SGD) di Kementerian Ekonomi Brazil, DPO memiliki peran kunci dalam hal kepatuhan terhadap General Data Protection Regulations dan akan bertindak sebagai saluran komunikasi antara lembaga pemerintah, pemegang data dan National Data Protection Authority (ANPD). DPO dalam badan pemerintah federal juga akan memastikan bahwa semua prosedur yang diperlukan untuk memastikan privasi warga negara dan perlindungan data pribadi mereka tersedia.Persyaratan tersebut dikeluarkan oleh SGD pada 22 November yang lalu dengan batas waktu 30 hari bagi lembaga pemerintah untuk menunjuk petugas datanya. Sejauh ini, sekitar 55% badan pemerintah atau 106 organisasi secara total, telah mematuhi arahan tersebut.Karena departemen di pemerintah pusat terlambat dari jadwal, SGD mengatakan jumlah DPO yang telah ditunjuk sejauh ini tidak memuaskan, dan SGD mengatakan akan memperkuat prioritas pencalonan mereka yang bertanggung jawab terhadap perlindungan data ke badan pemerintah.Untuk menghindari benturan kepentingan, SGD telah menetapkan bahwa DPO tersebut bukan merupakan anggota tim IT badan pemerintah yang bersangkutan atau ada hubungannya dengan pengelolaan sistem organisasi.Selain itu, SGD mencatat bahwa DPO harus cukup terampil dan sebaiknya menggabungkan keahlian di bidang manajemen privasi dan perlindungan data pribadi, analisis hukum, manajemen risiko, tata kelola data, dan akses ke informasi di sektor publik. Individu tersebut juga akan bertanggung jawab atas pelatihan tim yang berkelanjutan tentang masalah privasi dan perlindungan data pribadi.Sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan SGD, DPO perlu memiliki akses langsung ke manajemen senior dan juga mendukung unit administrasi dalam menanggapi permintaan informasi terkait pengolahan dan akses ke data pribadi.Langkah yang diambil pemerintah Brazil ini cukup bagus demi perlindungan data pribadi warga negara. Dengan adanya DPO di setiap lembaga pemerintah, pengelolaan data pribadi warga negara bisa diharapkan lebih baik lagi.Sumber : ZDNetBelajar Privasi di Galeri Privasi

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Internet Sehat : Beberapa laptop yang diberikan pemerintah di Inggris untuk mendukung anak-anak yang rentan bersekolah di rumah selama lockdown mengandung malware.Beberapa guru berbagi detail di forum online tentang file mencurigakan yang ditemukan di perangkat yang dikirim ke sekolah Bradford. Malware, yang mereka katakan tampaknya menghubungi server Rusia, diyakini telah ditemukan di laptop yang diberikan ke beberapa sekolah. Departemen Pendidikan Inggris mengatakan pihaknya menyadari hal tersebut dan segera menyelidiki.Seorang pejabat departemen pendidikan mengatakan bahwa mereka mengetahui masalah dengan sejumlah kecil perangkat dan sedang menyelidiki sebagai prioritas mendesak untuk menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin.Geo, perusahaan pembuat laptop, mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Inggris terkait masalah yang dilaporkan pada sejumlah kecil perangkat. Mereka memberikan dukungan penuh selama penyelidikan.Menurut forum tersebut, laptop Windows berisi Gamarue.I, worm yang diidentifikasi oleh Microsoft pada tahun 2012. Pemerintah sejauh ini telah mengirim lebih dari 800.000 laptop ke sekolah, saat mencoba mendistribusikan lebih dari satu juta perangkat kepada siswa yang kurang beruntung yang mungkin tidak memiliki akses di rumah.Konsultan keamanan informasi Paul Moore mengatakan bahwa worm Gamarue menghadirkan ancaman yang sangat parah bagi PC atau jaringan mana pun. Idealnya pengguna harus melakukan booting ulang ke mode aman dan menjalankan pemindaian penuh dengan produk anti-virus. Namun demikian untuk jenis malware ini, disarankan untuk mencari bantuan profesional untuk memastikannya telah dihapus dengan benar.Malware yang dimaksud menginstal spyware yang dapat mengumpulkan informasi tentang kebiasaan browsing, serta mengumpulkan informasi pribadi seperti detail perbankan.Sumber : BBC

pemerintah

Sebanyak 18.000 Hasil Tes Virus Corona Dipublikasikan Online

Sebanyak 18.000 Hasil Tes Virus Corona Dipublikasikan Online

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Covid-19: Pemerintah Blokir 1.759 Akun Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Kazakhstan Lakukan Intersepsi Lalu Lintas Internet

Pemerintah Kazakhstan Lakukan Intersepsi Lalu Lintas Internet

Covid-19: Data Ratusan Ribu Pasien Rusia Dipublikasikan Online

Covid-19: Data Ratusan Ribu Pasien Rusia Dipublikasikan Online

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Pemerintah AS Larang 8 Aplikasi China : SHAREit, AliPay, WeChat dan Lainnya

Rusia Kemungkinan Berada di Belakang Peretasan Pemerintah AS

Rusia Kemungkinan Berada di Belakang Peretasan Pemerintah AS

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Brazil Tetapkan Petugas Perlindungan Data di Setiap Badan Pemerintahan

Laptop yang Diberikan Pemerintah Inggris Membawa Malware

Laptop yang Diberikan Pemerintah Inggris Membawa Malware

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi