Thailand

Internet Sehat : Facebook telah memblokir akses di Thailand ke satu juta anggota kelompok yang membahas monarki, setelah pemerintah Thailand mengancam akan mengambil tindakan hukum. Perusahaan itu mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri untuk menanggapi tekanan dari Bangkok.Thailand melihat gelombang protes anti-pemerintah yang mencakup seruan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk reformasi monarki. Kritik terhadap monarki adalah ilegal di Thailand. Akses dari dalam Thailand ke grup Royalist Marketplace diblokir pada Senin malam, tetapi tetap bisa diakses dari luar negeri.Pavin Chachavalpongpun yang menjadi admin dari grup tersebut mengatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu juta anggota yang menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Chachavalpongpun mengatakan grup tersebut menyediakan platform untuk diskusi serius tentang monarki dan memungkinkan orang Thailand untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas tentang monarki, dari intervensi politik monarki hingga hubungan intim dengan militer dalam mengkonsolidasikan kekuasaan raja.Facebook mengonfirmasi kepada BBC bahwa mereka dipaksa untuk membatasi akses ke konten yang dianggap ilegal oleh pemerintah Thailand. Dalam sebuah pernyataa, Facebook mengatakan bahwa permintaan seperti itu berat, melanggar hukum hak asasi manusia internasional, dan memiliki efek mengerikan pada kemampuan orang untuk mengekspresikan diri. Facebook mengatakan bahwa mereka sedang mempersiapkan gugatan hukum.Thailand yang memaksa Facebook untuk membatasi akses ke grup tersebut juga dikecam keras oleh kelompok hak asasi. John Sifton, Direktur Advokasi Asia di Human Rights Watch mengatakan bahwa pemerintah Thailand sekali lagi menyalahgunakan undang-undang yang terlalu luas dan melanggar hak untuk memaksa Facebook membatasi konten yang dilindungi oleh hak asasi manusia atas kebebasan berbicara.Sumber : BBC

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Internet Sehat : Thailand menuntut Facebook, Google, dan Twitter atas kegagalan untuk menghapus postingan yang mereka anggap ilegal. Pejabat Thailand tidak mengatakan dengan tepat apa postingan yang melanggar tersebut, tetapi mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap pengguna individu karena menghina monarki.Di bawah undang-undang lese-majeste Thailand yang ketat melakukan penghinaan monarki dapat mengakibatkan hukuman penjara. Aksi ini adalah pertama kalinya undang-undang kejahatan komputer digunakan untuk menargetkan platform seperti Facebook, Google, dan Twitter.Pengumuman penuntutan tersebut menyusul protes massa di negara itu yang menuntut reformasi politik. Menteri digital Puttipong Punnakanta mengatakan bahwa mereka telah memberitahu perusahaan-perusahaan tersebut dan mengirim mereka peringatan dua kali, tetapi mereka belum memenuhi semua permintaan. Dia mengatakan masalah itu sekarang telah dirujuk ke polisi kejahatan dunia maya untuk dilakukan pentuntutan.Masalahnya adalah postingan yang dmintan dihapus tersebut, dihapus setelah tenggat waktu yang diberikan. Sebanyak 661 postingan di Facebook, di mana 225 di antaranya dihapus oleh perusahaan, 69 di Twitter, lima di antaranya dihapus, dan 289 tautan YouTube dihapus pada Rabu setelah tenggat waktu yang diberikan.Di bawah undang-undang kejahatan komputer, perusahaan media sosial dapat didenda 200.000 baht (4.970) pound karena mengabaikan perintah pengadilan untuk menghapus postingan dan 5.000 baht tambahan setiap hari sampai postingan itu dihapus.Pada Agustus yang lalu, Facebook memblokir akses ke grup Facebook yang beranggotakan satu juta orang di Thailand yang membahas monarki, setelah adanya ancaman tindakan hukum dari pemerintah Thailand. Saat itu, Facebook mengatakan kepada bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri sebagai tanggapan atas tekanan dari pihak berwenang Thailand.Pengumuman penuntutan tersebut menyertai tindakan terhadap pengguna individu menyusul protes anti-pemerintah minggu lalu. Hanya segelintir akun terkemuka yang diyakini terlibat dalam hal itu. Protes di Bangkok melibatkan ribuan orang yang menyerukan reformasi sistem politik negara, termasuk peran yang dimainkan monarki. Polisi memperkirakan sekitar 15.000 orang ambil bagian, tetapi penyelenggara mengklaim 50.000 peserta.Seruan untuk reformasi monarki sangat sensitif. Undang-undang kriminal Thailand memungkinkan penuntutan atas kritik terhadap keluarga kerajaan seringkali dalam persidangan rahasia, mengakibatkan hukuman penjara yang lama. Kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa undang-undang tersebut telah digunakan sebagai cara untuk membatasi kebebasan berbicara dan seruan untuk reformasi.Sumber : BBCSumber Foto : The Hindu Times

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Internet Sehat : Thailand telah menghidupkan kembali undang-undang kontroversial yang melarang kritik terhadap keluarga kerajaan dalam upaya untuk mengekang protes anti-pemerintah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.Beberapa aktivis telah dipanggil untuk menghadapi dakwaan berdasarkan hukum lèse-majesté yang membawa hukuman hingga 15 tahun penjara untuk setiap dakwaan. Dakwaan tersebut merupakan pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun diajukan.Thailand telah diguncang oleh protes yang dipimpin mahasiswa selama berbulan-bulan, dengan demonstran menuntut perubahan pada monarki. Para pengunjuk rasa juga menyerukan reformasi konstitusi dan pencopotan perdana menteri.Pada hari Selasa, seorang aktivis mahasiswa terkemuka, Parit Chiwarak yang berusia 22 tahun, mengatakan bahwa dia telah menerima panggilan untuk lèse-majesté, tetapi ia mengatakan tidak takut atas dakwaan tersebut.Setidaknya enam pemimpin protes utama lainnya, termasuk pengacara hak asasi manusia Anon Nampa dan Panusaya Sithijirawattanakul, diperkirakan akan menghadapi tuduhan yang sama.Hukum lèse-majesté Thailand, yang melarang penghinaan apapun terhadap monarki, termasuk yang paling ketat di dunia. Pemberlakuan kembali dakwaan di bawah hukum lèse-majesté dilakukan menjelang demonstrasi yang direncanakan pada hari Rabu di Crown Property Bureau, sebuah lembaga yang mengontrol kekayaan kerajaan atas nama monarki, yang terletak di ibu kota Thailand, Bangkok.Tidak ada tuntutan lèse-majesté yang diajukan dalam beberapa tahun terakhir atas permintaan Raja Vajiralongkorn, menurut pemerintah Thailand. Perkembangan terbaru ini mengikuti kritik yang semakin vokal terhadap raja oleh para pengunjuk rasa. Raja Vajiralongkorn dikritik karena menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman.Ada juga pertanyaan tentang keputusan Raja Vajiralongkorn untuk mengambil komando pribadi dari semua unit militer yang berbasis di Bangkok – konsentrasi kekuatan militer di tangan kerajaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Thailand modern.Pekan lalu, sedikitnya 41 orang terluka setelah bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota Thailand, Bangkok. Para pengunjuk rasa berusaha mencapai parlemen, di mana anggota parlemen memperdebatkan kemungkinan perubahan pada konstitusi.Sumber : BBCSumber Foto : Pikiran Rakyat JemberYuk belajar Privasi, Gratis di Galeri Privasi

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Internet Sehat : Pendiri aplikasi kencan sugar daddy yang kontroversial di Malaysia telah ditangkap berdasarkan undang-undang anti-prostitusi. Hal ini diungkapkan kepolisian Malaysia pada hari Kamis kemarin.Polisi tidak menyebutkan nama tersangka, tetapi media dan situs web Sugarbook mengatakan bahwa pendirinya adalah Darren Chan yang berusia 34 tahun.Aplikasi Sugarbook berjanji untuk menghubungkan perempuan yang lebih muda dengan pria yang lebih tua yang diharapkan memberikan dukungan finansial. Minggu lalu aplikasi tersebut membual ribuan siswa yang disebut sugarbabies bergabung. Akses ke aplikasi tersebut kemudian diblokir setelah adanya protes.Pendiri aplikasi ditangkap di Kuala Lumpur dan kemudian dibebaskan, tetapi Straits Times mengatakan dia ditangkap kembali pada hari Kamis kemarin.Slogan aplikasi Sugarbook adalah where romance meets finance dan dikatakan bahwa aplikasi tersebut menawarkan hubungan manis di mana kedua orang menentukan apa yang mereka inginkan dalam suatu hubungan dengan imbalan dukungan finansial.Pimpinan kepolisian Fadzil Ahmat mengatakan bahwa mereka sedang menyelidiki kasus yang menerbitkan atau mengedarkan pernyataan, rumor atau laporan apa pun dengan maksud untuk menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran kepada publik, berbagi konten yang menyinggung atau mengancam, dan prostitusi.Pada Selasa, situs web Sugarbook diblokir oleh otoritas Malaysia yang mengatakan telah melanggar peraturan internet. Didirikan pada tahun 2016, aplikasi ini digunakan di sejumlah negara termasuk Singapura, Thailand, dan AS.Sumber : The Straitstimes via BBCSumber Foto : Globaldatinginsights

Promosikan Prostitusi, Pembuat Aplikasi Sugarbook Ditangkap

Internet Sehat : Database yang berisi informasi pribadi tentang 106 juta pelancong internasional ke Thailand telah bocor di internet publik tahun ini.Bob Diachenko, kepala penelitian keamanan siber di situs perbandingan produk Comparitech, mengatakan penyimpanan data Elasticsearch berisi nama lengkap pengunjung, nomor paspor, tanggal kedatangan, jenis visa, status tempat tinggal, dan banyak lagi. Data tersebut diindeks oleh mesin pencari Censys pada 20 Agustus dan ditemukan oleh Diachenko dua hari kemudian. Tidak ada kredensial dalam database yang dikatakan telah menyimpan catatan sejak satu dekade yang lalu.Diachenko mengatakan dia memberi tahu operator database, yang menyebabkan pihak berwenang Thailand mengetahuinya dan dengan cepat mengakui insiden itu dan segera mengamankan datanya. Dikatakan pihak berwenang Thailand mengatakan data tersebut tidak diakses secara ilegal oleh siapa pun. Konon, kebocoran itu mencakup banyak orang mengingat popularitas Thailand sebagai tujuan wisata sebelum pandemi COVID-19.Menurut data dari Bank Dunia, Thailand mengumpulkan hampir 40 juta kedatangan internasional pada 2019, jumlah yang meningkat setiap tahun sebelum pandemi kecuali 2014, tahun di mana negara itu mengalami kudeta militer. Setiap orang asing yang bepergian ke Thailand dalam dekade terakhir ini mungkin memiliki catatan dalam database.Diachenko mengatakan bahwa salah konfigurasi server oleh agen outsourcing TI menyebabkan database terekspos ke seluruh dunia. Comparitech mengatakan tidak ada informasi yang terpapar menimbulkan ancaman keuangan langsung bagi sebagian besar dari mereka yang terdaftar karena tidak ada rincian bank atau informasi kontak yang disertakan.Selain itu, ada kemungkinan jika bepergian ke Thailand dan tinggal di sana selama pandemi data sudah dibocorkan. Sebuah situs web pemerintah yang digunakan untuk mendaftarkan orang asing untuk vaksin COVID-19 membocorkan nama dan nomor paspor pada bulan Juni.Selain itu, bulan lalu, Bangkok Airways terkena grup ransomware LockBit yang mengakibatkan publikasi data penumpang. Pada tahun 2018, TrueMove H, operator seluler 4G terbesar di Thailand, mengalami pelanggaran basis data sekitar 46.000 catatan.Comparitech mengatakan database yang ditemukannya berisi beberapa aset, selain 106 juta catatan, membuat total informasi yang bocor mencapai sekitar 200 GB.Sumber : The Register

Database Berisi Info Pribadi 106 Juta Orang yang Mengunjungi Thailand Bocor di Internet

Internet Sehat : Penipu atau scammers diperkirakan telah menghasilkan 80 juta dollar AS per bulan dengan meniru merek populer yang meminta orang untuk berpartisipasi dalam survei atau hadiah palsu.Para peneliti memperingatkan tren baru dalam skema penipuan global yang melibatkan tautan yang ditargetkan untuk membuat penyelidikan dan penghapusan (kejahatan) semakin menantang.Menurut perkiraan saat ini, kampanye besar-besaran ini menghasilkan sekitar 80.000.000 dollar AS per bulan yang dicuri dari 10 juta orang di 91 negara. Tema penipuan adalah survei dan hadiah palsu yang khas dan dapat dipercaya dari merek-merek populer dengan musim liburan membuat target lebih rentan terhadap penawaran hadiah palsu.Menurut laporan Group-IB, saat ini ada 60 jaringan penipuan yang diketahui menggunakan tautan bertarget dalam kampanye mereka, meniru 121 merek dalam giveaway palsu.Setiap jaringan menggunakan rata-rata 70 nama domain Internet yang berbeda sebagai bagian dari kampanye mereka, tetapi beberapa menemukan sukses besar dengan domain yang lebih sedikit yang menunjukkan bahwa kualitas mengalahkan kuantitas dalam hal penipuan.Untuk setiap situs web tertentu yang menghosting konten penipuan, peneliti Grup-IB dapat menganalisis dari mana pengunjung berasal. Sumber lalu lintas utama untuk operator tautan yang ditargetkan adalah India (42,2%), Thailand (7%), dan Indonesia (4,4%).Para scammer menargetkan korban mereka melalui iklan kontekstual, iklan di situs legal dan yang benar-benar nakal, posting media sosial, posting forum, SMS, mailout, dan pemberitahuan pop-up. Tujuannya adalah untuk mengarahkan mereka semua ke situs scam yang merupakan tiruan dari situs resmi merek yang ditiru.Group-IB tidak membagikan daftar merek yang ditargetkan oleh kampanye ini namun berdasarkan survei dan hadiah palsu masa lalu, kampanye tersebut meniru Google, Target, Amazon, Microsoft, Apple, dan Samsung.Jika calon korban mengklik URL pertama, ini memicu rangkaian pengalihan yang panjang di mana pelaku mengumpulkan informasi tentang calon korban, seperti bahasa, IP, browser, lokasi, dan banyak lainnya. Proses ini penting untuk memberikan halaman yang sesuai dengan demografi dan minat potensial setiap korban.Secara bersamaan, proses ini sangat menghambat penyelidikan dan penghapusan situs penipuan ini, terutama ketika jaringan penipuan begitu besar dan menggunakan banyak situs. Dalam kebanyakan kasus, korban akan diberikan kesempatan memenangkan hadiah yang hanya selangkah lagi dari pengiriman di lokasi mereka.Pada langkah terakhir ini, para pelaku meminta detail pribadi lengkap, data kartu bank (termasuk tanggal kedaluwarsa dan CVV) dan terkadang bahkan meminta korban untuk melakukan pembayaran percobaan kecil untuk memverifikasi diri mereka sendiri.Rincian ini kemudian digunakan untuk penipuan pembelian online, pendaftaran akun palsu, dan identitas palsu. Dalam kebanyakan kasus, mereka dijual ke banyak aktor di dark web.Sumber : Bleeping Computer

Survei Giveaway Palsu, Penipu Raih 80 Juta Dollar AS per Bulan

Internet Sehat : Anggota lain dari jaringan kejahatan dunia maya yang terkenal, FIN7, digiring ke penjara setelah geng tersebut melanggar jaringan perusahaan-perusahaan besar di seluruh AS dan mencuri lebih dari 1 miliar dollar AS dari pelanggan perusahan tersebut.Denys Iarmak, 32, kelahiran Ukraina, yang bekerja sebagai penguji penetrasi untuk kelompok kriminal FIN7, dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena afiliasinya dengan FIN7. Dalam sidang hukumannya, hakim mencatat bahwa Larmak, yang ditangkap pada 2019, berada di tahanan AS selama pandemi Covid-19.Setidaknya sejak 2015, anggota geng hacker jahat FIN7 telah menggunakan email phishing dengan file berbahaya yang dilampirkan untuk membobol ratusan jaringan perusahaan. Seketika mereka mendapatkan akses, mereka menyuntikkan malware untuk mencuri nomor kartu kredit dan debit pelanggan, yang kemudian mereka jual di dark web atau digunakan untuk mendanai belanja mereka sendiri.Di AS saja, FIN7 mencuri lebih dari 20 juta catatan kartu pelanggan dari lebih dari 6.500 terminal titik penjualan di lebih dari 3.600 bisnis terpisah, menurut FBI. Para penjahat memiliki preferensi untuk industri restoran, perjudian dan perhotelan, dan mereka melanggar rantai restoran termasuk Chipotle Mexican Grill, Chili’s, Arby’s dan Red Robin.Keterlibatan Iarmak dengan kelompok kejahatan terkenal dimulai sekitar November 2016 dan berlangsung sekitar dua tahun, menurut Departemen Kehakiman. Dia diduga menggunakan perangkat lunak manajemen proyek seperti JIRA, yang dihosting di server di negara lain, untuk mengoordinasikan tindakan ilegal FIN7 dan mengelola intrusi jaringannya.Setelah ditangkap di Bangkok pada akhir 2019, Iarmak akhirnya diekstradisi oleh pengadilan Thailand dan dipindahkan ke tahanan AS pada Mei 2020. Pada November 2021, Larmak mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan peretasan komputer.Iarmak adalah penjahat FIN7 ketiga yang menghadapi hukuman penjara. Pada 16 April 2021, anggota FIN7 Fedir Hladyr dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dua bulan kemudian, anggota FIN7 Andrii Kolpakov dijatuhi hukuman tujuh tahun.Sumber : The Register

Thailand

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Facebook Blokir Akses ke Kelompok yang Kritis terhadap Monarki Thailand

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Thailand Pakai Kembali Undang-undang Kontroversial untuk Menghadang Protes

Promosikan Prostitusi, Pembuat Aplikasi Sugarbook Ditangkap

Promosikan Prostitusi, Pembuat Aplikasi Sugarbook Ditangkap

Database Berisi Info Pribadi 106 Juta Orang yang Mengunjungi Thailand Bocor di Internet

Database Berisi Info Pribadi 106 Juta Orang yang Mengunjungi Thailand Bocor di Internet

Survei Giveaway Palsu, Penipu Raih 80 Juta Dollar AS per Bulan

Survei Giveaway Palsu, Penipu Raih 80 Juta Dollar AS per Bulan

Pen Tester Geng Hacker FIN7 Dipenjara 5 Tahun

Pen Tester Geng Hacker FIN7 Dipenjara 5 Tahun

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi