aceh

Banda Aceh, 11 Oktober 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pentingnya literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Aceh. Melalui pembinaan tentang empat pilar literasi digital, para ASN diharapkan makin cakap digital agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.&nbsp; “Cakap digital, maksudnya, kecakapan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menuliskan informasi yang jelas,” ujar Direktur Inixindo Jakarta, Partono Rudiarto saat pemaparan tentang kecakapan digital sektor pemerintahan di Kota Banda Aceh, Rabu (11/10/2023). Partono menyebut, pengguna aktif internet yang cakap digital masih kurang. Oleh karena itu, ia menambahkan, ASN perlu melakukan lima tahapan untuk meningkatkan kecakapan digital. “Pertama, menyeleksi, yaitu kemampuan memilih dan memilah informasi yang akurat dan bermanfaat dari berbagai sumber. Lalu, data atau informasi yang telah kita dapatkan harus dipahami, apakah sudah sesuai dengan tupoksi pekerjaan dan etika aparatur pemerintah. Kemudian, menganalisa mana saja data-data yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya memverifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan akurat. Barulah kita berpartisipasi untuk memberitahu masyarakat luas tentang informasi tersebut,” terangnya. Menurutnya, bila ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia, penting untuk kita menyebarkan dan menghasilkan konten positif di media sosial.&nbsp; Di samping menjadi contoh baik bagi masyarakat, ASN yang cakap digital juga akan terlindungi dari dampak negatif digitalisasi seperti phishing. “Phishing merupakan bentuk ancaman kejahatan digital, karena kita bisa saja terpancing untuk mengizinkan pihak luar mengakses dan mengambil informasi pribadi kita,” jelas Mantan Deputi Proses Bisnis Indonesia National Single Window (INSW), Hari Noegroho dalam sesi pemaparannya tentang keamanan digital. Menurutnya, phishing tidak akan terjadi bila kita memproteksi sedari awal.&nbsp; “Kita harus terapkan manajemen resiko mulai dari diri sendiri untuk mengetahui apa yang harus kita amankan. Amati unggahan yang terpasang di ponsel, waspada dengan akses izin yang masuk,” lanjutnya. Ia menyebut, upaya proteksi tersebut perlu dilakukan setiap orang lantaran UU ITE tidak bisa menjadi perlindungan utama. “Sebaiknya kita cari tahu hal-hal yang berisiko terkena phishing. Meskipun perlindungan dari UU ITE sudah ada, namun kita secara individu juga berupaya untuk melindungi data pribadi kita sendiri, misalnya dengan tidak mengizinkan aplikasi yang bisa menyerang keamanan digital,” ungkap Hari. Sejalan dengan hal tersebut, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Wawan Hermawan turut menyatakan bahwa literasi digital penting untuk menentukan sikap kita saat menggunakan media sosial. “Ada tiga hal yang menjadi tujuan dari literasi digital, salah satunya adalah melek digital. Bukan hanya sekedar cakap dan mampu mengikuti digitalisasi, tapi melek digital juga menentukan sikap,” tuturnya. Wawan menyebut, saat ini kita kehilangan hati nurani dalam menggunakan media sosial.&nbsp; “Saat ini, kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita baca justru sering terbaca, sehingga mempengaruhi mindset anak-anak muda Indonesia. Media sosial semakin marak ditemukan ujaran kebencian, belum lagi berita bohong di WhatsApp,” tambah Wawan. Menurutnya, kurangnya kesadaran dalam menggunakan internet akan membuat internet menguasai kehidupan kita. Kemenkominfo Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri, Mudji Estiningsih menekankan kepada para ASN agar lebih bijak menggunakan media digital menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2024. “Kita sebagai ASN tidak terlepas dari peristiwa hukum. Dari tidur hingga bangun tidur, selalu ada akibat hukum dari apa yang kita lakukan, sehingga harus bijak dalam bermedia digital,” tegasnya. Ia juga mengingatkan ASN untuk tetap bersikap netral di media. “Hal yang patut diperhatikan adalah tidak mendukung ataupun menyebar kebencian terhadap paslon tertentu. Tangan jangan lemas untuk menekan likes, dislike, dan komen di media sosial,” tuturnya. Mudji menambahkan, segala aktivitas ASN akan selalu diawasi dan terikat dengan dasar hukum yang berlaku. “Sebagai pegawai ASN yang berbudaya hukum, kita harus patuh aturan, termasuk pada pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas. Untuk itu, tidak diperbolehkan foto bareng paslon dengan masih mengenakan pakaian dinas, bahkan diunggah ke publik,” lanjutnya. Ia menyebut, jejak digital akan merekam segala bentuk pelanggaran dan berdampak pada sanksi pemecatan ASN. “Budaya ASN adalah budaya yang erat dengan peraturan hukum. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, segala kegiatan ASN bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Mudji. Pada penghujung acara, para ASN dituntut kembali untuk profesional dan menjaga netralitasnya, yaitu dengan bersikap kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima. Acara Literasi Digital kepada ASN di Banda Aceh tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk anggota TNI di wilayah Provinsi Aceh. Acara pembinaan berlangsung selama dua hari dan terbagi menjadi dua batch.

Acara Literasi Digital kepada ASN di Banda Aceh

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

Banda Aceh, 14 Maret 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry menyelenggarakan Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Selasa, 14 Maret 2023 secara luring di Aula Auditorium UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh. Acara diikuti lebih dari 650 peserta yang hadir secara langsung dari beberapa program studi dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menjalin kerja sama dalam kegiatan literasi digital, serta beberapa stakeholder. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program Literasi Digital Sektor Pendidikan terutama pada Perguruan Tinggi dan menambah kerja sama serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”. Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk meliterasi masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Acara dibuka dengan sambutan dari Wakil Rektor II UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Khairuddin, M.Ag yang menyampaikan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan bagi semua orang. “Berbicara tentang digitalisasi, kebutuhan ini bukanlah sesuatu yang dharuriyat, tetapi kalau kita tidak mengikutinya maka kita akan tertinggal. Menghadapi tantangan abad modern, setiap orang kini harus membekali dirinya dengan pengetahuan yang memadai, diiringi dengan kecakapan literasi digital serta penguasaan terhadap TIK,” tegasnya. Khairuddin juga menegaskan bahwa literasi digital tersebut berkaitan erat dengan dunia pendidikan. “Begitu pentingnya literasi digital dewasa ini, mengharuskan kecakapan literasi digital ditanamkan pada masyarakat melalui dunia pendidikan, karena generasi muda merupakan pengguna teknologi digital yang sangat aktif. Posisi peserta didik sebagai pengguna teknologi pun memerlukan kecakapan atau keterampilan tersendiri yang ditunjang dengan pondasi literasi yang kokoh agar dapat berkembang sesuai dengan tujuan pembelajaran,” tuturnya. Sambutan dari Khairuddin sekaligus menutup sesi pembukaan dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat serta foto bersama semua panelis. Sesi berikutnya merupakan pemaparan materi yang dibawakan oleh para panelis yang hadir. Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan, Bambang Tri Santoso menyampaikan materi mengenai urgensi toleransi di ruang digital pada sesi berikutnya. Menurut Bambang, toleransi menjadi hal yang difokuskan Kemenkominfo untuk membentuk ruang digital yang sehat dan ramah. “Selain menyediakan atau membangun infrastruktur internet, Kemenkominfo juga berusaha membangun lingkungan yang ramah agar aktivitas digital berjalan dengan baik. Oleh karena itu, membangun rasa toleransi merupakan hal yang sangat kami usahakan saat ini melalui literasi digital,” tuturnya. Bambang juga menekankan bahwa kondisi toleransi yang rendah menyebabkan munculnya penyakit digital seperti hate speech, cyberbullying, dan juga penyebaran hoaks. “Ingat internet dan sosial media adalah ranah publik yang dapat dilihat oleh semua orang, kebanyakan netizen menganggap dunia siber berbeda dengan dunia nyata, jadi tidak perlu etika disana. Padahal ketika di dunia maya dan nyata sama halnya kemudian juga sama juga halnya di ranah hukum. Oleh karena itu, Biasakan Tabayyun sebelum menyebarkan informasi ataupun berkomunikasi di ruang digital,” jelasnya. Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Ar-Raniry, Dr. Ir. Dirhamsyah, M.T., IPU. Dalam materinya mengenai peluang dan tantangan dalam transformasi digital pada perguruan tinggi, Dirhamsyah menyebut bahwa “Sebagai user (pengguna), literasi digital, Islam dan kita harus bisa diwujudkan dalam satu kesatuan yang utuh. Bahwa memahami dan memaknai 4 pilar literasi digital dapat mengacu kepada petunjuk dan pedoman yang bukan sekedar bersumber dari pengetahuan umum semata, tapi juga merujuk kepada pengetahuan Islam,” ujarnya. Sesi pemaparan materi terakhir yang dibawakan oleh Kepala Bidang Layanan E-government Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh, Hendri Dermawan, S.Kom mengenai kolaborasi pemerintahan Aceh dan masyarakat dalam mewujudkan internet positif. Menurut Hendri, usaha yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan internet positif tidak akan mencapai titik maksimal bila tidak adanya andil dari masyarakat. “Kita tahu bahwa untuk mewujudkan ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah tapi juga menjadi tugas kita semua, baik itu di dunia pendidikan, di dunia bisnis atau masyarakat sekalipun. Oleh sebab itu, tugas kita kedepannya adalah berkolaborasi untuk mengantar masyarakat Aceh masuk ke ruang digital yang baik,” tegasnya. Hendri kembali menegaskan bahwa kolaborasi yang dilakukan ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi digital, namun juga berdampak pada hal lainnya. “Kolaborasi para pemangku kepentingan di Aceh dalam rangka menuju internet yang positif menjadi hal yang harus kita lakukan agar pencapaian literasi digital di Aceh semakin cepat. Melalui upaya ini juga mungkin kita dapat meningkatkan ekonomi di aceh,” ungkap Hendri. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program ini dilaksanakan dengan memberikan literasi mengenai teknologi digital melalui sektor pendidikan. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dapat diakses melalui website info.literasidigital.id atau media sosial Instagram @literasidigitalkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk terus berinovasi agar sukses di bidang industri digital dalam menyelenggarakan Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Selasa, 14 Maret 2023 secara luring di Aula Auditorium UIN Ar-Raniry, Kota Banda Aceh.

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama ICT Watch, WhatsApp, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan program literasi privasi dan keamanan digital.“Tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness ataupun kesadaran masyarakat agar masyarakat menyadari bahwa data pribadi itu sangat penting sekali, dan agar kita juga awareterhadap perlindungan data pribadi kita,” ujar Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, di kantor Kominfo, Jakarta, Senin.Menurut Niken, data saat ini menjadi aset yang luar biasa. Data nantinya bisa ditindaklanjuti untuk memecahkan permasalahan yang ada.Sementara itu, Plt Direktur Ekskutif ICT Watch, Widuri, melihat saat ini banyak kasus-kasus yang terjadi terkait pelanggaran data pribadi, sehingga program literasi privasi dan kemanan digital menjadi langkah awal.“Saat ini langkah awal kami bersama Whatasap dalam rangka privasi agar lebih aware pentingnya privasi mana yang boleh di-share mana yang tidak boleh di-share,” kata Widuri.WhatsAppSebagai platform, WhatsApp menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di Indonesia.Pengguna internet di Indonesia ada 171 juta atau 64,4 persen menggunakan internet, di mana 83 persen dari 171 juta itu adalah pengguna WhatsApp.Direktur Kebijakan WhatsApp Asia Pasifik, Clair Deevy juga mengatakan bahwa pengguna di Indonesia jumlahnya terbesar di dunia.Untuk itu, WhatsApp telah menyiapkan langkah-langkah untuk melindungi privasi dan keamanan data pribadi.“Berbicara mengenai keamanan WhatsApp kami miliki tiga hal. Pertama, edukasi pengguna, kemudian secara proaktif menangani penyalahgunaan pada aplikasi, terakhir kami bekerjasama dengan para masyarakat sipil seperti ICT Watch,” ujar Clair.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital akan dimulai dengan kegiatan seminar dan workshop di Jakarta, kemudian akan dilanjutkan ke empat kota lainnya yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember dan Aceh pada 15 Januari 2020.Selain itu, kegiatan ini juga alam dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta yang akan berlangsung di bulan Desember.Saat ini, Kominfo sedang mempersiapkan kelahiran UU Perlindungan Data Pribadi yang diharapkan bisa diserahkan ke DPR pada akhir tahun 2019 atau awal 2020.“Kemkominfo juga mengeluarkan Permenkominfo 20/2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan mendorong PP 71/2019 tentang Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik, di mana penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan perlindungan data pribadi dalam melakukan pemrosesan data pribadi,” ujar Niken.Sumber: Antara

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Pelaksana tugas Direktur Eksekutif ICT Watch Widuri meminta masyarakat untuk lebih waspada jika akan mengungkapkan data-data pribadi melalui media jejaring sosial (medsos).“Sering kali ketika seseorang ketahuan, misalnya secara fisik ataupun secara mentalnya menderita penyakit, beberapa pihak mulai mendiskriminasi,” ujar Widuri ditemui usai peluncuran program “Literasi Privasi dan Keamanan Digital” di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Senin.Diskriminasi itu, lanjut Widuri, terutama dihadapi oleh mereka yang mengidap penyakit seperti HIV, AIDS atau Lepra. Data-data penyakit itu jika diunggah ke medsos akan membuat seseorang lantas merasa ter-diskriminasi.“Kedua, masalah agama. Ada pemegang agama kepercayaan yang masih belum mendapatkan tempat di Indonesia,” kata Widuri.“Belum lagi, hal-hal lain. Misalnya terkait kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Sering kali tanpa sadar, orang mengekspos-nya sendiri,” lanjut dia.Widuri juga mengatakan data tentang catatan riwayat pernah ditahan atau tidak di kepolisian juga menjadi data yang sensitif, selain tiket penerbangan yang dipamerkan berserta dengan kode batang.ICT Watch bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bekerja sama dengan perusahaan pemilik aplikasi berbagi pesan WhatsApp.Kerja sama itu guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang privasi dan keamanan data digital.“Kerjasamanya, kami lebih membantu memberikan ruang untuk belajar tentang fitur-fitur di WhatsApp. Dalam beberapa pelatihan, selalu ada pendampingan dari teman-teman yang bekerja untuk WhatsApp. Pelatihan itu lebih untuk uji coba, bahkan role play,” kata Widuri.Rangkaian kegiatan literasi privasi dan keamanan digital ICT Watch akan dimulai dengan seminar dan loka karya di Jakarta. Kemudian, kegiatan itu akan dilanjutkan ke empat kota lain yakni Cianjur pada 3 Desember, Kupang pada 10 Desember, Samarinda pada 17 Desember, dan Aceh pada 15 Januari 2020.Di Jakarta, kegiatan literasi itu akan dilaksanakan di 15 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) pada Desember.“Harapan kami, sampai Januari 2020, akan ada literasi lebih besar lagi,” ujar Widuri.Sumber: Antara

aceh

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Literasi Digital Sektor Pendidikan Provinsi Aceh

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

Kominfo-ICT Watch-WA-BSSN Luncurkan Progam Literasi Privasi dan Keamanan Digital

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

ICT Watch: Jangan Asal Bagikan Data Pribadi Lewat Medsos

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi