Kemajuan teknologi membawa manfaat tak terbatas bagi kehidupan sehari-hari. Sayangnya, hal ini juga memunculkan banyak ancaman tak terlihat yang mengintai. Ancaman ini mencakup berbagai serangan yang dapat merusak data pribadi, mengancam keamanan finansial, bahkan mengganggu operasi bisnis. Kemudahan akses membuat pelaku kriminal memiliki potensi korban yang lebih besar. Maka, setiap individu diharapkan memiliki pemahaman yang memadai mengenai ragam ancaman keamanan digital yang mungkin mengintai. Yuk, kenali berbagai macam ancaman digital tersebut! Ancaman Malware Malicious Software atau yang sering dikenal sebagai Malware merujuk kepada software yang diciptakan dengan tujuan merusak dan mencuri data, atau merusak perangkat dalam komputer. Malware dapat berupa kode berbahaya yang masuk ke dalam sistem komputer, jaringan, ataupun server secara ilegal. Malware dapat masuk melalui sistem komputer dengan melalui jaringan internet. Umumnya, software ini disisipkan pada unduhan pada situs web ilegal, iklan, email phishing, dan lain-lain. Untuk mencegah masuknya Malware, kita bisa menggunakan antivirus yang membantu mendeteksi dan menghapus Malware.&nbsp; Berikut merupakan beberapa jenis Malware yang sering ditemukan dalam internet: Virus. Program yang menempel pada file lain dan dapat menginfeksi perangkat Anda saat file tersebut dijalankan.Worm. Hampir mirip virus, namun Worm dapat menyebabkan kerusakan dengan menyebar melalui jaringan tanpa interaksi pengguna.Trojan. Software yang menyamar sebagai aplikasi yang berguna, tetapi sebenarnya memiliki tujuan jahat, seperti mencuri data.Ransomware. Salah satu jenis Malware yang mengenkripsi data komputer dan meminta tebusan untuk mendapatkan kunci dekripsi.Keylogger. Software yang berfungsi untuk memantau aktivitas korban dan memberikan akses pada peretas ke data pribadi mereka.Spyware. Software yang diinstal secara tidak sah di komputer seseorang tanpa sepengetahuan atau izin mereka, dan digunakan untuk mengumpulkan informasi pribadi atau data sensitif tanpa sepengetahuan pengguna. Ancaman Phishing Phishing merupakan metode penipuan di mana pelaku akan mengelabui dan memancing korban untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari untuk tujuan kejahatan. Phishing terjadi karena pelaku melakukan taktik manipulatif untuk memperoleh informasi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi identitas. Phishing dimulai ketika pelaku sudah menentukan siapa korban yang akan menjadi target dan membuat strategi untuk mengumpulkan data yang bisa digunakan dalam penyerangan. Pelaku kemudian mengirim pesan yang terlihat dapat dipercaya oleh korban dan memulai serangan. Setelah serangan dilakukan, pelaku akan memantau dan mengumpulkan data yang diberikan korban di halaman web palsu. Kemudian, pelaku menggunakan data yang didapatkan dari korban untuk melakukan pembelian ilegal atau melakukan tindakan penipuan lainnya. Phishing dapat dilakukan dalam berbagai platform, misalnya media sosial. Berikut merupakan bentuk&nbsp;Phishing yang sering ditemui: <ol><li>Phishing Email. Terjadi ketika pelaku mengirimkan email palsu yang menyamar sebagai lembaga keuangan, perusahaan, atau organisasi terkemuka. Email tersebut mengandung link yang mengarah ke situs web palsu yang meminta korban untuk memasukkan informasi pribadi.</li><li>Whaling. Jenis Phising yang menarget individu secara spesifik, tapi juga individu yang memiliki kewenangan tinggi di suatu organisasi, misalnya pemilik bisnis, direktur perusahaan, manajer personalia, dan lainnya. Jenis Phishing ini berfokus pada target yang sangat penting dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sensitif atau tujuan kejahatan lainnya.&nbsp;</li><li>Web Phising. Memanfaatkan situs palsu untuk mengelabui calon korban. Web Phising akan terlihat mirip dengan website resmi dan menggunakan nama yang sangat mirip dengan korban. Situs palsu tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga menyerupai situs web yang sah, seperti perbankan online, layanan email, situs media sosial, atau layanan e-commerce.&nbsp;&nbsp;</li></ol> Ancaman Serangan Siber Selanjutnya adalah serangan siber, ancaman lainnya dalam dunia digital yaitu adanya serangan siber atau yang lebih dikenal sebagai cyber security threat. Serangan siber merupakan upaya untuk merusak atau mengganggu sistem komputer dan jaringan. Serangan siber dapat memiliki dampak serius terhadap individu, bisnis, dan bahkan infrastruktur nasional. Berikut adalah beberapa jenis serangan siber yang terjadi dalam internet: <ol><li>Distributed Denial of Service (DDoS). Serangan di mana pelaku mencoba membuat layanan online tidak tersedia dengan mengalirkan lalu lintas internet yang sangat tinggi ke target.</li><li>Man-in-the-Middle (MitM). Serangan siber dengan mencuri data yang dikirimkan antara dua pihak tanpa sepengetahuan keduanya.</li><li>Brute Force Attack (Serangan Brutal). Modus penyerang dengan mencoba semua kemungkinan kombinasi kata sandi untuk mendapatkan akses ke akun.</li></ol> Cara Mencegah Ancaman Digital Meskipun banyak ancaman dan kriminalitas yang terjadi dalam dunia digital, ada berbagai cara bagi para pengguna internet agar terhindar dalam kejahatan tersebut.&nbsp; <ol><li>Pemantauan Identitas: Dengan terus memeriksa identitas kita dalam internet, kita akan tahu aktivitas apa saja yang kita jalani di internet. Jika ada aktivitas mencurigakan, jangan lupa untuk segera melaporkannya kepada pihak yang bertanggung jawab.&nbsp;</li><li>Penggunaan Kata Sandi Kuat: Kata sandi atau password penting untuk diwaspadai. Gunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, dan aktifkan autentikasi dua faktor jika mungkin.</li><li>Paham Pentingnya Privasi Online: Menjaga data-data pribadi dan hal privasi lainnya sangat penting dalam menggunakan internet. Berhati-hatilah dalam memberikan informasi pribadi secara online dan hindari membuka link atau mengunduh lampiran dari sumber yang tidak dikenal.&nbsp;</li></ol> Referensi <ul><li>Badan Siber dan Sandi Negara. (2020). Panduan Literasi Media Digital dan Keamanan Siber Muda Kreatif dan Tangguh di Ruang Siber. <a href="https://cloud.bssn.go.id/s/67QHws7cjirMffq" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://cloud.bssn.go.id/s/67QHws7cjirMffq</a></li><li>Digital Transformasi Indonesia. (2022). Bagaimana Cara Mengatasi Ancaman Kejahatan Siber?. <a href="https://digitaltransformation.co.id/bagaimana-cara-mengatasi-ancaman-kejahatan-siber/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://digitaltransformation.co.id/bagaimana-cara-mengatasi-ancaman-kejahatan-siber/</a>&nbsp;</li><li>Monggilo Z. M. Z., Kurnia N., Wirawanda Y., Devi Y. P., Sukmawati A. I., Anwar C. R., Wenerda I., Astuti S. I. (2021). Cakap Bermedia Digital. <a href="https://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://literasidigital.id/books/modul-cakap-bermedia-digital</a>&nbsp;</li><li>Sujatmiko T. (2023). Nih, Pentingnya Perlindungan Data Perusahaan Dari Serangan Siber. <a href="https://www.krjogja.com/teknologi/1242449988/-nih-pentinya-perlindungan-data-perusahaan-dari-serangan-siber" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://www.krjogja.com/teknologi/1242449988/-nih-pentinya-perlindungan-data-perusahaan-dari-serangan-siber</a></li></ul>

Di balik segala manfaatnya, kemajuan teknologi juga memunculkan banyak potensi ancaman di ruang digital. Kenali ciri-ciri dan cara mencegah kejahatan digital berikut agar tidak terjebak!

Awas! Ada Bahaya dalam Ruang Digital

Bogor, Ditjen Aptika – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) memberikan pembinaan mengenai literasi digital kepada Konsil Kefarmasian untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Hal ini diharapkan agar tenaga medis dan tenaga kesehatan kerap memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. “Berdasarkan UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 268, tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib diberikan pembinaan untuk tingkatkan mutu dan kompetensi, khususnya tentang literasi digital. Itu berikan agar para nakes dan tenaga medis dapat tetap melindungi penerima layanan kesehatan dan masyarakat atas tindakan yang telah dilakukan,” ucap Ketua KTKI, Amirudin Supartono dalam sambutannya pada kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia di Kota Bogor, Senin (25/09/2023). Sambutan dilanjutkan oleh Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Pudjianto, yang mengatakan bahwa di era transformasi digital ini membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan publik. “Oleh karena itu, pemahaman tentang literasi digital menjadi sangat penting, terutama bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bertugas sebagai pelayanan publik,” tutur Boni. Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, Sofian Lusa menjelaskan bahwa dalam pembinaan literasi digital ini, tenaga medis dan tenaga kesehatan harus menguasai kecakapan digital untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam pekerjaan mereka. “Peningkatan kecakapan digital secara individu melalui lifelong learning menjadi kunci yang harus dimiliki oleh tenaga kesehatan dan tenaga medis agar mampu memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan secara profesional untuk masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, ” jelas Sofian. Oleh karena itu, lanjut Sofian, hal tersebut peran penting dalam mendukung para nakes untuk mewujudkan transformasi digital di sektor kesehatan. Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Pendidik pada IASII dan IATI, Hari Singgih Nugroho mengatakan bahwa transformasi digital membawa dampak pada perubahan keamanan dan keselamatan pemanfaatan fasilitas digital yang harus diantisipasi oleh nakes dan tenaga medis. “Di era transformasi digital ini ada manfaat dan ada resiko, tinggal ada dimana posisi kita berada. Oleh karena itu kita harus mempelajari terus apa itu analisa resiko untuk mengetahui apa saja yang ada di sekitar kita untuk perlu diatur agar dapat menghindari resiko yang kemungkinan akan terjadi,” ucap Hari. Peran individu dalam keamanan digital, lanjut Hari, harus dapat memahami manfaat dan resiko untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak pada masalah yang tidak dipahami. Perlu tindakan analisa tersendiri untuk memahami resiko dan melakukan tindakan preventif untuk mengatasi kemungkinan resiko yang terjadi. Selanjutnya, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Jayabaya, Widura Imam Mustopo memaparkan identifikasi hambatan-hambatan yang ada di lingkungan sekitar maupun diri sendiri dapat memudahkan dalam membangun budaya digital. “Adapun beberapa langkah umum dalam membangun budaya digital mulai dari diri sendiri, yang pertama dimulai dari pembiasaan seperti mengubah pola pikir menjadi lebih baik, menjadi reflektif dengan melatih dan membangun kapasitas berpikir, menjadi contoh untuk individu lain, kemudian terapkan pola pikir yang berkembang,“ ujar Widura. Menurutnya, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, nakes dan tenaga medis dapat menjalankan perannya sebagai pelaksana kebijakan dan pemersatu bangsa dengan tetap memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. “Tidak hanya dari membangun budaya digital, tetapi para nakes dan tenaga medis juga harus dapat menerapkan pilar-pilar literasi digital lainnya di keseharian maupun dalam ruang lingkup kerja. Itu juga agar Bapak Ibu bisa melek dan makin cakap digital,“ ujar Widura. Sebagai informasi, Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang diselenggarakan di Bigland Hotel International and Convention Hall Bogor ini dihadiri oleh sebanyak 50 peserta dari konsil kefarmasian. Kegiatan ini berjalan hingga tanggal 27 September dengan menyasar total masing-masing 50 peserta dari konsil kefarmasian, konsil keperawatan dan konsil kebidanan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) memberikan pembinaan mengenai literasi digital kepada Konsil Kefarmasian untuk menjaga dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Pembinaan Konsil Kefarmasian untuk Menambah Mutu Pelayanan Kesehatan

Medan - Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo)&nbsp;mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Sumatera Utara untuk tingkatkan kompetensi digital dan bersiap menjalani digitalisasi layanan publik pada kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan yang diselenggarakan di Cambridge Hotel Medan, Kota Medan, Selasa (11/07/2023). Direktur Pemberdayaan Informatika, Boni Pudjianto menyatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang digital.“Kita harus mengenal, mengadopsi teknologi digital agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan di sektor publik,” ucap Boni. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Arief Sudarto Trinugroho turut menekankan tentang pentingnya literasi digital bagi ASN untuk memahami perubahan zaman ke era digital yang lebih dinamis.“ASN harus sangat akrab dengan digitalisasi, karena perubahan di dunia demikian cepat untuk teknologi informasi dan komunikasi,” tegas Arief. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan untuk ASN Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan secara luring dan daring dengan dibagi ke 8 batch. Peserta kegiatan diberikan materi mengenai Empat Pilar Literasi Digital, yaitu Kecakapan Digital, Keamanan Digital, Budaya Digital, dan Etika Digital, dimana masing-masing materi dibawakan oleh narasumber yang ahli di bidangnya. Anggota Dewan Pengawas Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia, Hari Singgih Nugroho, dalam sesi penyampaian materinya menyatakan bahwa selain meningkatkan efisiensi pekerjaan, teknologi digital juga mengubah budaya kerja ASN, sehingga penting untuk meningkatkan kompetensi sebagai ASN.“Dengan adanya efisiensi pekerjaan (oleh teknologi digital), bukan berarti pekerjaan kita berkurang, tapi bertambah pekerjaan-pekerjaan lain yang harus dikerjakan. Oleh karena itu, kompetensi kita sebagai ASN juga harus ditingkatkan untuk melakukan pekerjaan itu,” tambah Hari. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo.

ASN Kenali Teknologi Digital untuk menambah Kualitas Layanan Publik

Internet Sehat: Sekelompok pemimpin hak-hak sipil menuduh CEO Facebook, Mark Zuckerberg membuat kondisi yang membahayakan dengan membiarkan postingan Donald Trump untuk tetap berada di Facebook. Pernyataan mereka tersebut dikeluarkan setelah mengikuti panggilan video dengan pendiri raksasa media sosial tersebut.Pos presiden AS, tentang protes yang meluas setelah kematian George Floyd, disembunyikan oleh Twitter pekan lalu karena mengagungkan kekerasan. Karyawan Facebook juga menyuarakan kemarahan mereka pada Zuckerberg dengan melakukan pemogokan virtual. Zuckerberg sebelumnya membela keputusannya untuk meninggalkan pos yang sama di Facebook, dengan mengatakan dia tidak setuju dengan kata-kata Trump, tetapi orang-orang harus dapat melihat ini sendiri. Setelah bertemu Zuckerberg, tiga pemimpin hak-hak sipil menjawab bahwa Zuckerberg dalam hal ini melakukan kesalahan.Mereka kecewa dan terpana dengan penjelasan Mark yang tidak bisa dimengerti karena membiarkan postingan Trump tetap naik. Zuckerberg tidak menunjukkan pemahaman tentang penindasan pemilih di waktu yang lalu atau di masa modern dan dia menolak untuk mengakui bagaimana Facebook memfasilitasi seruan Trump untuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.Mark menetapkan preseden yang sangat berbahaya bagi suara-suara lain yang akan mengatakan hal-hal berbahaya serupa di Facebook. Pernyataan bersama, dirilis pada Senin malam, ditandatangani oleh Vanita Gupta, presiden Leadership Conference on Civil and Human Rights; Sherrilyn Ifill, direktur-penasihat NAACP Legal Defense and Educational Fund; dan Rashad Robinson, presiden Color of Change. Sumber: BBC

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Internet Sehat: Coca-Cola tetap akan menangguhkan iklan di media sosial secara global selama setidaknya 30 hari. Hal ini karena adanya ujaran kebencian yang ramai muncul di platform Facebook, sementara Facebook dituduh tidak melakukan usaha maksimal untuk memeranginya.Chairman dan CEO Coca Cola James Quincey mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk rasisme di dunia dan tidak ada tempat untuk rasisme di media sosia.Ia juga menuntut akuntabilitas dan transparansi yang lebih besar dari perusahaan media sosial.Penundaan iklan ini terjadi setelah Facebook mengatakan akan memberi label pada posting yang berpotensi berbahaya atau menyesatkan untuk nilai berita. Itu artinya Facebook sedikit melunak, setelah sebelumnya menolak untuk menandai posting Donald Trump.Pendiri dan CEO Facebook Mark Zuckerberg mengatakan Facebook juga akan melarang iklan yang mengandung klaim bahwa orang-orang dari ras, etnis, asal kebangsaan, afiliasi agama, kasta, orientasi seksual, identitas gender atau status imigrasi adalah ancaman bagi orang lain.Penyelenggara kampanye #StopHateforProfit yang menuduh Facebook tidak melakukan cukup banyak untuk menghentikan ujaran kebencian dan disinformasi mengatakan bahwa perubahan kecil tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih dari 90 perusahaan telah menghentikan iklan untuk mendukung #StopHateforProfit. Pembuat pakaian Levi Strauss &amp; Co juga mengatakan akan menghentikan iklan di Facebook setelah pengumuman Zuckerberg. Tidak seperti Coca-Cola, Levi’s menuduh Facebook tidak berusaha cukup keras untuk menghentikan ujaran kebencian di platform mereka. CMO Levi’s Jen Say meminta Facebook untuk berkomitmen pada perubahan yang menentukan.Kampanye #StopHateforProfit meminta Mark Zuckerberg untuk mengambil langkah lebih lanjut, termasuk membangun infrastruktur hak-hak sipil permanen dalam perusahaannya; mengajukan audit independen tentang kebencian dan kesalahan informasi berbasis identitas; menemukan dan menghapus grup publik dan pribadi yang mempublikasikan konten tersebut; dan membuat tim ahli untuk meninjau keluhan.Sumber: BBCSumber Foto: blog.adafruit.com

Coca Cola Tetap Tangguhkan Iklan Meskipun Facebook Lakukan Perubahan

Internet Sehat : Platform media sosial Twitter menghapus istilah master, slave dan blacklist demi untuk mendukung bahasa yang lebih inklusif. Istilah-istilah tersebut sering digunakan dalam kode pemrograman yang berasal beberapa dekade lalu.Bank AS JPMorgan juga telah mengumumkan langkah serupa ketika perusahaan menangani lebih serius menangani rasisme setelah pembunuhan George Floyd oleh polisi di Minneapolis. Menurut para ahli untuk mengganti istilah tersebut bisa memakan biaya jutaan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan.Dalam pemrograman, istilah master mengacu pada versi utama dari kode yang mengontrol slave atau replika. Blacklist digunakan untuk menjelaskan item yang ditolak secara otomatis, biasanya situs web terlarang.Pada hari Kamis minggu lalu divisi teknik Twitter tweet mengeluarkan serangkaian kata yang ingin dihilangkan dari penggunaan demi bahasa yang lebih inklusif. Daftar ini termasuk mengganti whitelist dengan allowlist dan master/slave dengan leader/follower.JPMorgan mengatakan bahwa mereka juga meninggalkan ketentuan pengkodean yang sudah ketinggalan zaman karena gerakan Black Lives Matter terjadi di dunia perusahaan. Dikatakan istilah itu telah muncul dalam beberapa kebijakan teknologi dan kode pemrograman.Bulan lalu, GitHub, situs terbesar di dunia untuk pengembang perangkat lunak, mengatakan sedang berupaya mengubah istilah master dari bahasa kodingnya. Perusahaan, yang dimiliki oleh Microsoft, digunakan oleh 50 juta pengembang untuk menyimpan dan memperbarui proyek pengkodeannya.Proyek browser web Chromium Google dan sistem operasi Android juga mendorong pengembang untuk menghindari penggunaan istilah blacklist dan whitelist.Sumber: BBC

Twitter Hapus Kata master, slave, dan blacklist untuk Bahasa yang Lebih Inklusif

Internet Sehat : Konten daring yang menyesatkan dan berbahaya tentang Covid-19 telah menyebar secara keji karena Inggris masih kekurangan undang-undang untuk mengatur media sosial. Hal ini dikatakan oleh kata kelompok anggota parlemen yang berpengaruh di parlemen Inggris.The Digital, Culture, Media and Sport Committee Inggris mendesak pemerintah Inggris untuk menerbitkan rancangan salinan undang-undang yang dijanjikan pada musim gugur nanti. Hal tersebut terjadi karena Online Harms Bill mungkin tidak akan berlaku setidaknya sampai 2024.Pimpinan kelompok berpengaruh di parlemen Inggris mengatakan perusahaan teknologi tidak bisa dibiarkan mengatur diri mereka sendiri. Julian Knight, yang menjadi pimpinan kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka masih mengandalkan hati nurani perusahaan media sosial (karena kurangnya undang-undang yang bisa mengatur media sosial).Dalam laporannya, The Digital, Culture, Media and Sport Committee mengatakan prihatin bahwa undang-undang yang tertunda tidak akan menangani bahaya yang disebabkan oleh informasi yang salah dan penyebaran informasi yang salah tentang penyembuhan virus coronavirus palsu, teknologi 5G, dan teori konspirasi lainnya yang terkait dengan pandemi.Knight mengatakan para pemain utama seperti Facebook, Twitter dan pemilik YouTube, Google sekarang harus dipakasa untuk berbuat lebih banyak untuk mengatur platform mereka. Ia juga mengklaim model bisnis perusahaan media sosial yang berfokus pada iklan telah mendorong penyebaran informasi yang salah dan memungkinkan aktor jahat untuk menghasilkan uang dari konten emosional, terlepas dari kebenarannya.Facebook telah menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan kesalahan informasi yang berbahaya dan telah menghapus ratusan ribu posting termasuk penyembuhan palsu, klaim bahwa coronavirus tidak ada, klaim bahwa virus Corona disebabkan oleh koneksi 5G atau klaim yang mengatakan social distancing tidak efektif untuk menangani sebaran virus Corona.YouTube mengatakan bahwa mereka memiliki kebijakan yang jelas seputar mempromosikan informasi yang salah di YouTube, dan memperbarui kebijakannya untuk memastikan bahwa konten pada platform selaras dengan panduan NHS dan WHO.Sementara Twitter mengatakan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi kesehatan percakapan publik. Hal ini berarti memunculkan informasi kesehatan masyarakat yang otoritatif dan kualitas tertinggi serta konten dan konteks yang paling relevan terlebih dahulu.Laporan The Digital, Culture, Media and Sport Committee juga mencantumkan beberapa kelompok utama yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang salah secara online. Mereka termasuk aktor negara, termasuk Rusia, Cina dan Iran, kelompok Negara Islam (ISIS), kelompok sayap kanan di AS dan Inggris, dan scammers. Untuk berbagai alasan, individu juga berkontribusi dengan menyebarkan informasi palsu dan ide-ide tentang pengobatan palsu kepada orang lain secara online selama pandemi.Sumber: BBCSumber Foto : CBS 42

Virus Corona: Kebohongan Berbahaya Menyebar dengan Mudah Sebab Ketiadaan Hukum

Internet Sehat : Capital One harus membayar denda 80 juta dollar AS untuk keamanan cloud publiknya yang buruk. Raksasa perbankan AS tersebut diretas tahun lalu oleh penjahat yang mencuri informasi pribadi sebanyak 106 juta pemohon kartu kredit di Amerika dan Kanada.Data yang diretas tersebut termasuk 140.000 nomor jaminan sosial AS dan 80.000 nomor rekening bank, satu juta nomor asuransi sosial Kanada, ditambah nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan pendapatan yang dilaporkan.Office of the Comptroller of the Currency (OCC), sebuah biro independen dari Departemen Keuangan AS, telah mengumumkan akan mendenda Capital One karena mengacaukan migrasi dari IT on-premise ke cloud, langkah yang membahayakan data pelanggan sebelum terkena hack besar-besaran 2019. OCC mengambil tindakan ini berdasarkan kegagalan bank untuk menetapkan proses penilaian risiko yang efektif sebelum memindahkan operasi teknologi informasi yang signifikan ke lingkungan cloud publik dan kegagalan bank untuk memperbaiki kekurangan pada waktu yang tepat.OCC menyatakan bahwa bank yang berbasis di Virginia tersebut telah menutupi banyak kelemahan dalam penyimpanan data berbasis cloud dalam audit internal pada tahun 2015. Namun, kelemahan keamanan yang ditemukannya tidak dilaporkan secara memadai kepada komite audit keuangan . Capital One juga gagal menambal kerentanan dan akibatnya. Hal tersebut melanggar pedoman keamanan resmi yang harus dipatuhi oleh semua bank AS.

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Internet Sehat : Google telah menyerang undang-undang baru Australia yang memaksa raksasa teknologi tersebut untuk membayar outlet berita lokal Australia. Google mengatakan bahwa undang-undang tersebut dapat mengancam layanan pencarian di negara Australia.Dalam sebuah surat terbuka, Google memperingatkan bahwa fitur YouTube dan Pencarian Google dapat menjadi lebih buruk secara dramatis jika aturan baru diterapkan. Google juga menambahkan bahwa data pengguna dapat dibagikan (karena undang-undang tersebut).Akan tetapi regulator persaingan Australia mengatakan surat terbuka Google tersebut merupakan informasi yang salah.Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Australia telah menyiapkan undang-undang yang akan membuat Google dan Facebook membayar penerbit lokal untuk konten mereka. Google mengatakan akan melawan peraturan yang menurut pemerintah dirancang untuk menciptakan lapangan bermain yang setara untuk outlet berita.Dalam surat terbuka, direktur pelaksana Google Australia Mel Silva, menulis bahwa cara orang Australia menelusuri setiap hari di Google berisiko terkena peraturan baru tersebut. Pengguna selalu mengandalkan penelusuran dan YouTube untuk menunjukkan apa yang paling relevan dan berguna bagi mereka. Dengan adanya undang-undang baru tersebut, Google tidak dapat lagi menjaminnya.Layanan pencarian Google dan YouTube akan lebih buruk secara dramatis dan peraturan baru tersebut dapat menyebabkan data pengguna diserahkan ke bisnis berita besar.Bulan lalu, Komisi Persaingan dan Konsumen Australia menerbitkan rancangan undang-undang yang meminta perusahaan internet seperti Facebook dan Google untuk membayar konten. Aturan ini akan memungkinkan perusahaan berita untuk bernegosiasi sebagai blok dengan raksasa teknologi untuk konten yang muncul di umpan berita dan hasil pencarian mereka.Draf undang-undang juga mencakup masalah lain, termasuk memberi tahu perusahaan berita tentang perubahan algoritma. Hukuman bisa mencapai 10 juta Australia per pelanggaran atau 10% dari omset lokal perusahaan.Regulator persaingan Australia mengatakan surat terbuka Google berisi informasi yang salah tentang undang-undang yang diusulkan. Rod Sims, ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia dalam sebuah pernyataan mengatakab bahwa Google tidak akan diminta untuk membebankan biaya kepada warga Australia atas penggunaan layanan gratisnya seperti Google Search dan YouTube, kecuali jika memilih untuk melakukannya. Google tidak akan diharuskan untuk membagikan data pengguna tambahan apa pun dengan bisnis berita Australia kecuali jika ia memilih untuk melakukannya.Sumber: BBC

bah

Awas! Ada Bahaya dalam Ruang Digital

Awas! Ada Bahaya dalam Ruang Digital

Pembinaan Konsil Kefarmasian untuk Menambah Mutu Pelayanan Kesehatan

Pembinaan Konsil Kefarmasian untuk Menambah Mutu Pelayanan Kesehatan

ASN Kenali Teknologi Digital untuk menambah Kualitas Layanan Publik

ASN Kenali Teknologi Digital untuk menambah Kualitas Layanan Publik

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Mark Zuckerberg Ditengarai Membuat Kondisi yang Berbahaya Terkait Postingan Trump

Coca Cola Tetap Tangguhkan Iklan Meskipun Facebook Lakukan Perubahan

Coca Cola Tetap Tangguhkan Iklan Meskipun Facebook Lakukan Perubahan

Twitter Hapus Kata master, slave, dan blacklist untuk Bahasa yang Lebih Inklusif

Twitter Hapus Kata master, slave, dan blacklist untuk Bahasa yang Lebih Inklusif

Virus Corona: Kebohongan Berbahaya Menyebar dengan Mudah Sebab Ketiadaan Hukum

Virus Corona: Kebohongan Berbahaya Menyebar dengan Mudah Sebab Ketiadaan Hukum

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Data Nasabah Diretas, Capital One Didenda 80 Juta Dollar AS

Google : Undang-undang Baru Australia Membahayakan Pencarian dan YouTube

Google : Undang-undang Baru Australia Membahayakan Pencarian dan YouTube

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi