Google Tunda Blokir Cookie Pelacakan Sampai Tahun 2023

Internet Sehat : Google telah menunda rencananya untuk memblokir cookie pihak ketiga dari browser Chrome. Cookie melacak aktivitas internet pengguna dan memungkinkan penerbit digital untuk menargetkan iklan. Cookie sudah diblokir oleh sejumlah saingan Google, termasuk Apple, Microsoft dan Mozilla.

Tetapi para kritikus mengatakan larangan Google memaksa penjual iklan untuk pergi langsung ke raksasa teknologi untuk mendapatkan informasi ini sehingga memberikannya keuntungan yang tidak adil.

Hal ini karena Google berencana untuk mengganti sistem dengan salah satu desain Google sendiri, yang diklaim lebih baik untuk privasi tetapi masih memungkinkan pemasaran. Proposal Google ini sudah diselidiki oleh Otoritas Persaingan dan Pasar Inggris (CMA).

Pemblokiran cookie tersebut telah direncanakan untuk tahun 2022 dan sekarang telah ditunda hingga tahun 2023. Dalam sebuah blog, Vinay Goel, direktur teknik privasi untuk browser Google Chrome mengatakan bahwa menjadi jelas bahwa waktu diperlukan di seluruh ekosistem untuk melakukannya dengan benar.

Menurut GlobalStats, Chrome memiliki pangsa pasar 65% di seluruh dunia. Farhad Divecha, pendiri agensi pemasaran digital AccuraCast, mengatakan penundaan itu merupakan kabar baik bagi industrinya.

Ia mengatakan bahwa menyambut baik penundaan ini dan hanya berharap Google menggunakan waktu ini untuk berkonsultasi dengan CMA serta berbagai pihak yang akan terpengaruh oleh perubahan tersebut, termasuk pengiklan, agensi, penerbit, dan penyedia solusi teknologi iklan dan pelacakan.

Proposal privasi baru Google dikenal sebagai Privacy Sandbox. Salah satu idenya adalah pengenalan sesuatu yang disebut The Federated Learning of Cohorts atau Floc.

Idenya adalah bahwa browser yang diaktifkan dengan Floc akan mengumpulkan informasi tentang kebiasaan menjelajah dan menetapkan pengguna ke grup dengan riwayat penelusuran serupa. Masing-masing akan membagikan ID yang akan menunjukkan minat mereka kepada pengiklan. Proposal ini juga telah menghadapi banyak kritik, termasuk dari Electronic Frontiers Foundation (EFF).

Sumber : BBC

Share Artikel