Literasi Digital Menjadi Kebutuhan Krusial bagi ASN Pemprov Jatim

Malang Raya- Empat pilar Literasi Digital adalah hal krusial yang tidak terelakkan dan diharapkan menjadi pegangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam meningkatkan produktivitas bekerja. 

“Pemprov Jatim sangat concern terhadap literasi digital untuk ASN, termasuk Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang banyak menyampaikan mengenai pentingnya literasi digital untuk dimiliki ASN. Empat pilar literasi digital kiranya harus dipelajari oleh para ASN guna meningkatkan pelayanan publik,” tutur Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Jatim Dr. Ramlianto, S.P.,M.P pada kegiatan Literasi Digital Pemerintahan kepada ASN Wilayah Malang Raya di Kota Batu. Senin (04/09/2023). 

Ramli menambahkan bahwa, terdapat digital gap di ASN Pemprov Jatim, terlebih lagi ketika dunia kerja mengalami perubahan pasca pandemi covid-19. Tidak semua ASN mampu beradaptasi dengan pergeseran budaya kerja. 

“Pada saat pandemi, digital gap di ASN sangat tinggi, bagi digital native, adaptasi teknologi untuk pekerjaan tidak begitu sulit, tapi bagi generasi sebelumnya, untuk adaptasi teknologi digital mengalami kesulitan. Kita melihat digital gap selama pandemi ini, kami berharap hal itu dapat diatasi dengan adanya literasi digital,” tambah Ramli. 

Tidak hanya menyangkut kecakapan digital bagi peningkatan produktivitas bekerja dan pelayanan publik, Pemprov Jatim juga memiliki fokus kepada pentingnya digital ethics bagi para ASN. Terlebih lagi, mengacu kepada survei Microsoft yang menyatakan bahwa netizen Indonesia adalah netizen yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik, digital ethics diharapkan mampu memberikan solusi atas permasalahan tersebut. 

“Gubernur juga sangat menekankan soal digital ethic. Beberapa masa yg lalu, netizen kita disebut paling tidak sopan di Asia Pasifik, hal ini (etika digital) sepatutnya dibangun, khususnya di ASN untuk menuju flexible working arrangement yang didukung digital ethics mumpuni,” ujarnya. 

Menurut Ramli, saat ini BPSDM Jawa Timur terus melakukan aktivitas dan program yang sekiranya dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi digital menjadi semakin maksimal. Terdapat program yang bernama ASN Belajar dimana salah satunya berfokus pada pemanfaatkan teknologi digital. Hal tersebut merupakan upaya BPSDM dalam menjawab arahan Gubernur Jawa Timur. 

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kominfo (Diskominfo) Pemprov Jatim Sherlita Ratna Dewi Agustin turut menyampaikan pentingnya 4 pilar literasi digital sebagai pegangan bagi para ASN. Terlebih lagi mengacu pada indeks literasi digital provinsi Jawa Timur yang berada di kategori sedang. 

“Indeks Literasi Digital Jawa Timur ada di angka 3.58. Masuk kategori sedang dan sedikit di atas skala Indeks Nasional. Hal ini kemudian harus disikapi bahwa Jawa Timur juga bergerak bersama di bawah Gubernur Jatim terkait Literasi Digital, salah satunya adalah transformasi digital di bidang pelayanan publik,” jelasnya. 

Menyiasati hal tersebut, Diskominfo Pemprov Jatim berperan aktif melalui program-program pemerintah dalam meningkatkan SDM berkecakapan digital guna mewujudkan masyarakat yang melek teknologi dengan 4 pilar. 

“Untuk menunjang SDM Berkecakapan Digital, Diskominfo Jatim kerap mengadakan workshop terkait literasi digital untuk membuat masyarakat melek digital, salah satu tujuannya untuk menangkal peredaran hoax,” tutur Sherlita. 

Diskominfo Jatim turut menginisiasi pembentukan Komite Literasi Digital di lingkungan Pemprov Jatim yang sudah dilantik di 11 kabupaten/kota di Jawa Timur dan akan berlanjut menjadi 20 kabupaten/kota di tahun 2023 ini. Selain itu, berkenaan dengan hoax, Pemprov Jatim menyiapkan ruang bagi siapapun untuk mengecek kebenaran sebuah link atau berita melalui cleaninghoax.pemprovjatim.go.id. 

ASN Harus Jaga Netralitas di Ruang Publik Sambut Tahun Demokrasi

Direktur Pemberdayaan Informatika Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo) Boni Pudjianto kembali menegaskan mengenai sikap netral yang wajib dimiliki oleh ASN menjelang tahun 2024. Terlebih lagi, akan ada konsekuensi bagi para ASN yang terbukti terlibat dalam kampanye atau memihak kubu tertentu. 

“ASN sebagai aparatur pemerintah harus netral dalam pemilu yang akan diselenggarakan di tahun 2024. Hal ini dapat diwujudkan dengan kita tidak melakukan kampanye di ruang digital,” tegas Boni. 

Kemenkominfo bekerjasama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), serta instansi pemerintahan lainnya untuk dapat mendeteksi perilaku ASN di ruang digital menjelang tahun pemilu. 

“Kami dari Kominfo akan mendeteksi siapa saja yang melakukan kampanye terselubung di ruang digital, karena akan ada hukumannya, yaitu ada peringatan ringan hingga hukuman berat,” lanjutnya. 

Harapannya, menuju masa-masa kampanye hingga pemilu dilangsungkan, para ASN turut menjaga suasana damai di ruang digital. 

“Kami mengharapkan seluruh aparatur pemerintah menjaga netrralitas dan menciptakan Pemilu Damai 2024,” pungkas Boni. 

Sejalan dengan sambutan Boni Pudjianto, materi yang dibawakan Widyaiswara Ahli Madya Kemendagri Wawan Hernawan juga menyinggung mengenai pentingnya netralitas di ruang digital bagi ASN. Pada kesempatan tersebut, Wawan membawakan materi mengenai etika digital, salah satunya untuk terus menjaga etika selama masa kampanye berlangsung. 

“Jangan sampai ASN melakukan kampanye. Apa saja indikatornya? Penggunaan media sosial dilarang untuk kampanye, hindari lakukan like, comment, subscribe kegiatan yang berhubungan dengan politik, hindari membagikan money politik atau materi yang berkaitan dengan hak suara. Hindari politik praktis di media sosial,” jelas Wawan

Wawan juga menegaskan bahwa, netralitas ASN bisa mengacu kepada core value ASN BerAKHLAK. ASN diharapkan tidak hanya memahami nilai tersebut, akan tetapi mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pekerjaan. 

“Netralitas juga bisa dikembangkan dengan mengacu kepada nilai berAKHLAK, lakukan sikap yang implementatif dari nilai berAKHLAK tersebut, lakukan saring sebelum sharing, kemudian verifikasi informasi yang kita dapat, cari tahu detail sumber informasi yg diterima,” pungkasnya. 

Acara Literasi Digital kepada ASN di Malang Raya merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan yang menyasar ASN termasuk Anggota TNI dan POLRI. Kegiatan ini dilangsungkan selama 4 hari dengan dibagi menjadi 2 batch.

Share Artikel