kemenkominfo

Banda Aceh, 11 Oktober 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan pentingnya literasi digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Aceh. Melalui pembinaan tentang empat pilar literasi digital, para ASN diharapkan makin cakap digital agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.&nbsp; “Cakap digital, maksudnya, kecakapan individu untuk menemukan, mengevaluasi, dan menuliskan informasi yang jelas,” ujar Direktur Inixindo Jakarta, Partono Rudiarto saat pemaparan tentang kecakapan digital sektor pemerintahan di Kota Banda Aceh, Rabu (11/10/2023). Partono menyebut, pengguna aktif internet yang cakap digital masih kurang. Oleh karena itu, ia menambahkan, ASN perlu melakukan lima tahapan untuk meningkatkan kecakapan digital. “Pertama, menyeleksi, yaitu kemampuan memilih dan memilah informasi yang akurat dan bermanfaat dari berbagai sumber. Lalu, data atau informasi yang telah kita dapatkan harus dipahami, apakah sudah sesuai dengan tupoksi pekerjaan dan etika aparatur pemerintah. Kemudian, menganalisa mana saja data-data yang bisa menyelesaikan masalah kita. Selanjutnya memverifikasi bahwa informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel dan akurat. Barulah kita berpartisipasi untuk memberitahu masyarakat luas tentang informasi tersebut,” terangnya. Menurutnya, bila ingin mempengaruhi masyarakat Indonesia, penting untuk kita menyebarkan dan menghasilkan konten positif di media sosial.&nbsp; Di samping menjadi contoh baik bagi masyarakat, ASN yang cakap digital juga akan terlindungi dari dampak negatif digitalisasi seperti phishing. “Phishing merupakan bentuk ancaman kejahatan digital, karena kita bisa saja terpancing untuk mengizinkan pihak luar mengakses dan mengambil informasi pribadi kita,” jelas Mantan Deputi Proses Bisnis Indonesia National Single Window (INSW), Hari Noegroho dalam sesi pemaparannya tentang keamanan digital. Menurutnya, phishing tidak akan terjadi bila kita memproteksi sedari awal.&nbsp; “Kita harus terapkan manajemen resiko mulai dari diri sendiri untuk mengetahui apa yang harus kita amankan. Amati unggahan yang terpasang di ponsel, waspada dengan akses izin yang masuk,” lanjutnya. Ia menyebut, upaya proteksi tersebut perlu dilakukan setiap orang lantaran UU ITE tidak bisa menjadi perlindungan utama. “Sebaiknya kita cari tahu hal-hal yang berisiko terkena phishing. Meskipun perlindungan dari UU ITE sudah ada, namun kita secara individu juga berupaya untuk melindungi data pribadi kita sendiri, misalnya dengan tidak mengizinkan aplikasi yang bisa menyerang keamanan digital,” ungkap Hari. Sejalan dengan hal tersebut, Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kemendagri, Wawan Hermawan turut menyatakan bahwa literasi digital penting untuk menentukan sikap kita saat menggunakan media sosial. “Ada tiga hal yang menjadi tujuan dari literasi digital, salah satunya adalah melek digital. Bukan hanya sekedar cakap dan mampu mengikuti digitalisasi, tapi melek digital juga menentukan sikap,” tuturnya. Wawan menyebut, saat ini kita kehilangan hati nurani dalam menggunakan media sosial.&nbsp; “Saat ini, kalimat-kalimat yang seharusnya tidak kita baca justru sering terbaca, sehingga mempengaruhi mindset anak-anak muda Indonesia. Media sosial semakin marak ditemukan ujaran kebencian, belum lagi berita bohong di WhatsApp,” tambah Wawan. Menurutnya, kurangnya kesadaran dalam menggunakan internet akan membuat internet menguasai kehidupan kita. Kemenkominfo Tekankan Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 Dalam kesempatan yang sama, Widyaiswara PPSDM Regional Yogyakarta Kemendagri, Mudji Estiningsih menekankan kepada para ASN agar lebih bijak menggunakan media digital menjelang penyelenggaraan pemilihan umum 2024. “Kita sebagai ASN tidak terlepas dari peristiwa hukum. Dari tidur hingga bangun tidur, selalu ada akibat hukum dari apa yang kita lakukan, sehingga harus bijak dalam bermedia digital,” tegasnya. Ia juga mengingatkan ASN untuk tetap bersikap netral di media. “Hal yang patut diperhatikan adalah tidak mendukung ataupun menyebar kebencian terhadap paslon tertentu. Tangan jangan lemas untuk menekan likes, dislike, dan komen di media sosial,” tuturnya. Mudji menambahkan, segala aktivitas ASN akan selalu diawasi dan terikat dengan dasar hukum yang berlaku. “Sebagai pegawai ASN yang berbudaya hukum, kita harus patuh aturan, termasuk pada pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas. Untuk itu, tidak diperbolehkan foto bareng paslon dengan masih mengenakan pakaian dinas, bahkan diunggah ke publik,” lanjutnya. Ia menyebut, jejak digital akan merekam segala bentuk pelanggaran dan berdampak pada sanksi pemecatan ASN. “Budaya ASN adalah budaya yang erat dengan peraturan hukum. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, segala kegiatan ASN bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan,” pungkas Mudji. Pada penghujung acara, para ASN dituntut kembali untuk profesional dan menjaga netralitasnya, yaitu dengan bersikap kritis dan skeptis terhadap informasi yang diterima. Acara Literasi Digital kepada ASN di Banda Aceh tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital sektor pemerintahan untuk meningkatkan kompetensi ASN, termasuk anggota TNI di wilayah Provinsi Aceh. Acara pembinaan berlangsung selama dua hari dan terbagi menjadi dua batch.

Acara Literasi Digital kepada ASN di Banda Aceh

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

YOGYAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) ajak ASN Yogyakarta untuk menjaga netralitas di ruang digital demi mewujudkan pemilu damai dengan membangun kesadaran tentang pentingnya literasi digital bagi aparatur pemerintah melalui kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan kepada ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta. Kegiatan dilaksanakan di Indoluxe Hotel, Yogyakarta, Rabu (4/10/2023). “Netralitas aparatur pemerintah dalam dunia digital berdasarkan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan Kemen PAN-RB Dalam Negeri, BKN, Komisi ASN dan Bawaslu tentang Pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam negeri, SKB ini baru saja ditandatangani 22 September 2023 dalam upaya menciptakan pemilu damai” ujar Boni Pudjianto, Direktur Pemberdayaan Informatika.&nbsp; Staf Ahli Gubernur DIY, Eti Kumalawati menegaskan terkait arahan dari Presiden Joko Widodo tentang pembangunan Sumber Daya&nbsp; akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa dalam kegiatan Literasi Digital Sektor pemerintahan kepada Peserta yang hadir. Harapannya dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi.&nbsp; “Saya ingin mengingatkan semua mengenai arahan penting Presiden Joko Widodo dalam pidato Visi Indonesia pada tanggal 14 Juli di mana dikatakan pembangunan Sumber Daya Manusia akan menjadi salah satu visi utama bagi kemajuan bangsa kita.&nbsp; Harapannya Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas ASN dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung tugas dan fungsi mereka,“&nbsp; ucap Eti Kumalawati. Haryatmoko, Dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta menambahkan terkait etika komunikasi yang harus dimiliki aparatur sipil negara dalam mewujudkan netralitas di ruang digital dengan mematuhi UU no 5 tahun 2014 tentang ASN.&nbsp;“Aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”jelasnya.&nbsp; Aparatur pemerintah juga harus senantiasa netral dalam artian tidak memihak ke salah satu kubu. Selain itu, tidak boleh terlibat politik praktis dan harus memiliki rekam jejak yang baik, termasuk dalam media sosial.“Harus bijak berkomentar, jangan mudah untuk like, komen, love, agree, share dan tidak condong ke partai politik, agama atau suku tertentu agar pemenuhan hak-hak dasariah setiap warga-negara dijamin,” tandasnya.&nbsp; Eko K. Budiardjo, Dosen Universitas Indonesia menegaskan terkait kecakapan digital bagi Aparatur Pemerintah tentang cakap menggunakan proteksi perangkat digital (device) untuk melindungi data masyarakat yang dilayani.&nbsp; “ Aparatur pemerintah memiliki pemahaman yang baik tentang&nbsp; proteksi perangkat digital untuk melindungi data dan informasi&nbsp; masyarakat yang dilayani” jelasnya&nbsp; Kegiatan Literasi Digital untuk ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Kegiatan Literasi Digital untuk ASN JPT Pratama dan JPT Madya Pemerintah di Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo.

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Lombok Tengah, 15 April 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar sosialisasi literasi digital melalui kegiatan Safari Ramadhan yang mengangkat tema “Ramadan Sebagai Momentum Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Ummat untuk Keseimbangan Dunia dan Akhirat”. Kegiatan diselenggarakan pada Sabtu, 15 April 2023 secara luring di Aula Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Acara diikuti oleh 800 peserta yang merupakan nasabah Bank Wakaf Mikro (BWM), adalah bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh UNU NTB dengan tujuan menjalin silaturahmi, memperkokoh ukhuwah Islamiyah, dan meningkatkan pemahaman literasi digital masyarakat Provinsi NTB. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”. Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk memberikan literasi kepada masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Rektor UNU, Dr. Baiq Mulianah dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap kolaborasi yang telah terselenggara antara UNU dengan Kemenkominfo dan OJK dalam memberikan edukasi mengenai literasi digital dan keuangan digital bagi para nasabah BWM. Baiq Mulianah juga turut menyampaikan mengenai prinsip dasar Ekonomi Syariah yang antara lain memuat tentang kerja keras dan saling tolong menolong antar manusia.&nbsp; Sambutan dilanjutkan oleh Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy yang menyosialisasikan mengenai peran dan fungsi OJK dan literasi keuangan digital kepada para peserta dalam menghadapi maraknya pinjaman online ilegal. “Banyak penawaran menggiurkan untuk mendapat dana dengan mudah, hati-hati dan jangan mudah tergiur dengan hal tersebut, apalagi jika sudah menyangkut data pribadi. Jangan sampai data milik ibu-ibu disalahgunakan oleh orang lain. Sekarang ini, identitas diri seperti KTP jangan sampai bocor ke orang lain,” jelas Rico.&nbsp; Di kesempatan yang sama, Bambang Tri Santoso selaku Ketua Tim Literasi Digital Sektor Pendidikan menyampaikan tugas yang dilakukan oleh Kemenkominfo, salah satunya adalah menyediakan infrastruktur internet. Dengan kehadiran internet, masyarakat bisa memanfaatkan adanya hal tersebut untuk produktif ke hal-hal positif. “Seperti itu kira-kira yang bisa digalakkan Kemenkominfo. Sesudah infrastruktur terbangun, hal yang penting selanjutnya adalah memberikan literasi digital kepada masyarakat sehingga kita bisa memanfaatkan smartphone untuk hal-hal positif seperti berjualan online (menghasilkan uang) dan belajar mandiri secara online,” tutur Bambang.&nbsp; Tidak hanya itu, Bambang juga menyampaikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menangkal peredaran berita bohong. “Kita tidak hanya dituntut kreatif, tetapi juga dapat memiliki skill untuk membedakan berita asli dan berita bohong. Oleh sebab itu, penting untuk saring sebelum sharing dalam kehidupan bermedia sosial,” pungkas Bambang.&nbsp; Kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi Literasi Digital oleh anggota Pandu Digital Wilayah NTB yaitu Lalu Muhammad Fauzan yang akrab disapa Fauzan dengan materi tentang pentingnya peran Pandu Digital dalam memberikan pendampingan terkait literasi digital bagi masyarakat yang menggunakan internet dan media sosial. Fauzan mengatakan bahwa, setiap orang dapat berperan menjadi Pandu Digital, hal tersebut dapat dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dalam tingkat rumah tangga. “Menjadi seorang pandu digital berarti menjadi orang yang memahami penggunaan teknologi digital dan dapat menyebarkan ilmunya kepada orang lain, seperti bagaimana menghentikan hoax, disinfomasi, dan penipuan. Kemenkominfo berharap bahwa ibu-ibu bisa meningkatkan literasi digital paling tidak kepada anggota keluarganya,” jelas Fauzan.&nbsp;&nbsp;Fauzan kemudian menambahkan bahwa, Pandu Digital memiliki program untuk mendampingi masyarakat agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.&nbsp; “Untuk bisa berkembang, dibutuhkan upaya-upaya agar usaha tersebut lebih maju lagi. Salah satu fokus utama dari kampus UNU dan Pandu Digital adalah bagaimana agar usaha berjualan menggunakan teknologi digital semakin maju. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan marketplace dalam berjualan online,” ungkap Fauzan.&nbsp; Dalam penyelenggaraan sosialisasi ini, nasabah BWM menyampaikan kepada Kemenkominfo untuk memberikan pendampingan pelatihan kepada para perintis UMKM mengenai optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk memperluas jaringan marketplace, sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Hal tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh pihak Kemenkominfo melalui Program Pandu Digital. Sebagai informasi, Safari Ramadan Literasi Digital telah berlangsung sejak 8 April dan berakhir pada tanggal 15 April 2023 secara offline. Kegiatan tersebut dilaksanakan dari satu tempat ke tempat lain di berbagai Masjid, Universitas, hingga Sekolah yang berada di tiga wilayah di Provinsi NTB, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram. Adapun jumlah target dari pelaksanaan kegiatan ini secara keseluruhan adalah sebanyak 10.972 peserta.&nbsp; Kegiatan Safari Ramadan Literasi Digital merupakan salah satu rangkaian kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi mengenai teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dapat diakses melalui website info.literasidigital.id atau media sosial Instagram @literasidigitalkominfo.&nbsp;

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk terus berinovasi agar sukses di bidang industri digital dalam menggelar sosialisasi literasi digital melalui kegiatan Safari Ramadhan yang mengangkat tema “Ramadan Sebagai Momentum Peningkatan Pemahaman Literasi Digital Ummat untuk Keseimbangan Dunia dan Akhirat”. Kegiatan diselenggarakan pada Sabtu, 15 April 2023 secara luring di Aula Pondok Pesantren Al-Mansyuriah, Kabupaten Lombok Tengah, NTB.

Kemenkominfo Menggelar Sosialisasi Literasi Digital Melalui Kegiatan

Kupang -&nbsp; Dalam meningkatkan kecakapan digital bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenkominfo menyelenggarakan kegiatan Literasi Digital sektor Pemerintahan Kepada ASN dan SDM Nusa Tenggara Timur. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pemerintahan ini dilaksanakan di Hotel ASTON Kota Kupang.&nbsp; “Kegiatan Literasi Digital di Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebanyak 150 ASN (75 dari Pemerintahan Provinsi dan 75 dari pemerintahan Kab.Kupang). Sesuai dari arahan Bapak&nbsp; Presiden, mari kita banjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif dan kreatif,” ajak Direktur Pemberdayaan Informatika Boni Pudjianto pada sambutannya dalam kegiatan di Hotel ASTON Kota Kupang, Senin (7/8/2023).&nbsp; Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Nusa Tenggara Timur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Marius Ardu Jelamu menekankan bahwa dinamika sosial dan digital berkembang dengan sangat maju. Oleh karena itu, ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk dapat beradaptasi di era transformasi ini.&nbsp; “Seminar literasi digital ini berguna untuk memajukan kemampu an ASN di bidang digitalisasi,” ucap Marius.Sementara itu, Wawan Hermawan selaku narasumber yang hadir pada kegiatan Literasi Digital memaparkan terkait etika digital di sektor pemerintahan.&nbsp; “Semakin memperhatikan kode etik yang ada semakin aman kita di dunia digita dan menerapkan gerakan saring dulu sebelum sharing yang harus selalu kita terapkan” jelas Wawan.&nbsp;Selain itu, Machmudan Sadik selaku narasumber di kegiatan Literasi Digital turut menjelaskan terkait kecakapan digital di sektor pemerintahan.&nbsp; “Kemampuan dalam menyeleksi data yang banyak pada setiap harinya dan mampu memahami dengan baik, selain itu Literasi digital memberikan dua mata sisi bisa sangat welcome dan disisi lain ada dampak yang akan kita hadapi” jelas Sadik. Kegiatan Literasi Digital untuk ASN Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu upaya literasi digital di sektor pemerintahan dalam rangkaian kegiatan program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Kegiatan Literasi Digital di Nusa Tenggara Timur ditargetkan sebanyak 150 ASN (75 dari Pemerintahan Provinsi dan 75 dari pemerintahan Kab.Kupang).

Kemenkominfo Dorong ASN dan SDM di NTT Makin Cakap Digital

Jakarta, 23 Februari 2023 - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyelenggarakan Kick Off Literasi Digital Sektor Pendidikan pada Kamis, 23 Februari 2023 secara hybrid di Menara Danareksa, Jakarta Pusat. Acara diikuti oleh 150 peserta yang hadir secara langsung dan 68 peserta daring dari berbagai Perguruan Tinggi (Negeri dan Swasta) yang telah menjalin kerja sama dalam kegiatan literasi digital, serta beberapa stakeholder. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi program Literasi Digital Sektor Pendidikan terutama pada Perguruan Tinggi dan menambah kerja sama serta kolaborasi program dalam pemberdayaan masyarakat. Survei Indeks Literasi Digital Nasional yang dilakukan oleh Kemenkominfo dan Katadata Insight Center (KIC) pada tahun 2022 lalu yang menunjukkan bahwa kapasitas Literasi Digital masyarakat Indonesia dinilai sebesar 3.54 dari 5.00, yaitu di kategori “sedang”. Merespon hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah di Indonesia untuk meliterasi masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Kegiatan Kick Off Literasi Digital Sektor Pendidikan juga membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi era perkembangan teknologi di masa kini dalam sesi talkshow bertajuk “Transformasi Digital di Era 5.0” bersama Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto dan Praktisi Literasi Digital yang juga Ketua Umum Siberkreasi, Donny BU. Sesi talkshow diawali dengan pertanyaan mengenai pandangan yang menyatakan bahwa literasi digital tidak bisa dilakukan hanya oleh satu pihak, karena hal ini berupa kerja sama berbagai pihak yang masif, sehingga perlu dipikirkan tentang bagaimana kolaborasi ini dapat diwujudkan. Dalam kesempatan ini, Direktur Pemberdayaan Informatika, Bonifasius Wahyu Pudjianto menyampaikan bahwa kolaborasi baru saja terjadi saat Kemenkominfo menandatangani 12 Perjanjian Kerja Sama dengan berbagai Institut serta Perguruan Tinggi. “Kami mengharapkan kampus sebagai jantung dari akademik dan para mahasiswa penerus bangsa, akan meneruskan cita-cita untuk menciptakan Indonesia makin maju. Kami akan hadir bersama para pakar untuk memberikan kuliah terbuka, serta melakukan kerjasama dengan kampus melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dengan usaha ini, kami berharap program literasi digital akan tersampaikan kepada para mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa juga akan memberikan literasi kepada masyarakat,” ujar Bonifasius. Selain itu, Bonifasius juga menegaskan bahwa Kemenkominfo tidak hanya berkolaborasi dengan kampus, namun juga turut bekerja sama dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. “Salah satu target Kominfo adalah meningkatkan literasi melalui pengabdian kepada masyarakat supaya mengetahui unsur-unsur literasi digital, oleh karena itu kami perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak,” tambahnya. “Harapan kami adalah terjadinya peningkatan indeks literasi digital di tahun 2023 ini, serta semakin fokus pada edukasi informasi-informasi yang positif. Kami mengharapkan adanya partisipasi mahasiswa kepada masyarakat untuk dapat mengurangi disinformasi. Semoga upaya&nbsp; kolaborasi ini dapat meningkatkan kemampuan masyarakat,” ujar Bonifasius. Ketua Umum Siberkreasi, Donny BU turut menyampaikan bahwa berdasarkan indeks literasi digital tahun 2022, keamanan digital lah yang memiliki nilai paling rendah. “Terdapat satu isu yang menjadi concern bagi saya, yakni terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Jika dilihat hasil indeks, posisi perempuan tidak setara dengan laki-laki. Hal ini perlu diusut penyebabnya, salah satunya dengan dibantu oleh pihak kampus untuk mencari penyebab hal ini, apakah terdapat diskriminasi atau semacamnya,” tegasnya. Donny juga menambahkan bahwa perempuan memiliki kesenjangan akses terhadap teknologi. Keterampilan digital perempuan (menurut Badan Pusat Statistik) juga lebih rendah dari laki-laki. “Mulai sekarang kita harus memberikan akses yang sama, supaya keduanya memiliki keterampilan yang sama. Selain itu, kita juga berupaya supaya TIK tidak terlalu kental dengan urusan laki-laki. Intinya bukan pada sektor keilmuan, tetapi di sektor pendidikan juga harus bisa merancang kegiatan atau konten yang memiliki kepentingan (berpihak) ke perempuan,” tambahnya. Pada penghujung acara, Bonifasius kembali menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkolaborasi bersama Kemenkominfo. Kolaborasi akan terus dilanjutkan dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia agar Indonesia semakin terkoneksi, semakin maju. Sedangkan Donny turut menekankan bahwa, saat ini lebih banyak generasi yang akan produktif di tahun 2030-2035. “Kalau tahun 2035 kita harapkan mahasiswa lulusan S1 memiliki kemampuan digital yang luar biasa, maka kalau ditarik mundur dari sekarang, mereka saat ini ada di usia 10 tahun kelas 5-6 SD. Oleh karena itu, mohon bantuan bapak dan ibu agar membantu mempersiapkan generasi ini,” ungkapnya. Kegiatan Literasi Digital Sektor Pendidikan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia Makin Cakap Digital yang diinisiasi oleh Kemenkominfo. Program ini dilaksanakan dengan memberikan literasi mengenai teknologi digital melalui sektor pendidikan. Informasi lebih lanjut mengenai literasi digital dapat diakses melalui website info.literasidigital.id atau media sosial Instagram @literasidigitalkominfo.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengajak masyarakat untuk terus berinovasi agar sukses di bidang industri digital dalam Mendorong di Lingkup Pendidikan di Menara Danareksa, Jakarta Pusat, pada 23 Februari 2023.

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

ICT Watch menyatakan pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat merupakan bentuk diskriminasi kepada masyarakat Papua. Pasalnya, pemblokiran dilakukan ketika Kemenkominfo hanya menemukan dua hoaks yang dianggap menambah ricuh kerusuhan di Papua.Program Koordinator ICT Watch, Indriyatno Banyumurti seharusnya pemerintah tak membelenggu hak digital masyarakat Papua.“Bukan malah membelenggu yang saya pikir ini semakin membuat diskriminasi yang lebih lanjut terhadap masyarakat Papua,” kata Indriyatno saat ditemui usai aksi unjuk rasa pembukaan akses internet di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/8).Indriyatno mengatakan seharusnya akar permasalahan kerusuhan Papua dibereskan terlebih dahulu oleh pemerintah. Akar utama kerusuhan di Papua, baginya adalah rasisme kepada masyarakat Papua.“Justru akar permasalahan dahulu yang harus diatasi. Kita tahu bersama bagaimana sikap rasis yang diterima teman teman Papua di Surabaya dan Malang,” katanya.Indriyatno juga menjelaskan pemerintah tidak mengungkapkan alasan atau indikator yang menjadi landasan pemerintah untuk melakukan pemblokiran akses internet.“Tidak adanya publikasi yang jelas ke masyarakat tentang landasan apa yang dijadikan pemerintah untuk melakukan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat,” katanya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif SAFENet Damar Juniarto pemadaman internet justru akan menimbulkan intensitas kekerasan.Ia mengatakan pemadaman internet justru menyulitkan kerja tim pencari fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) untuk melawan hoaks.“Saat kita melihat pengalaman India mengatasi kerusuhan dengan cara yang sama seperti pemerintahan Indonesia, di padamkan tapi yang terjadi justru intensitas kekerasan meningkat,” katanya.Sumber: CNN Indonesia

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Internet Sehat : Sebagaimana diberitakan sebelumnya bahwa data pasien Covid-19 di Indonesia diduga telah diretas dan dijual di dark web. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 230 ribu data yang dijual di dark web. Namun hal ini dibantah oleh Kemenkominfo. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sebagaimana dikutip dari Republika, setelah dilakukan asesmen dan evaluasi keamanan secara menyeluruh, aplikasi PeduliLindungi aman dan tidak ada kebocoran data.Pernyataan Johnny G Plate ini membatah berita sebelumnya yang menyatakan data pasien Covid-19 di Indoensia telah diretas dan dijual di dark web oleh Database Shopping.Menurut Johnny, hasil pemeriksaan tersebut tidak untuk dipublikasikan. Kementerian Kominfo melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara untuk menelusuri dugaan kebocoran data Covid-19 Indonesia. BSSN, seperti dinyatakan Menteri Johnny, juga menyatakan tidak ada data yang bocor. Ia menambhakan bahwa keamanan data Covid-19 akan terus dijaga dan keamanan sistem juga terus ditingkatkan.Sumber: RepublikaSumber Foto: VOI ID

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Internet Sehat : Pemblokiran media sosial mungkin akan jadi kenyataan suatu saat kelak di masa depan karena pemerintah melalui Kominfo dikabarkan sedang menjajaki aturan yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial.Dikutip dari CNN Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan akan menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) yang akan mengatur dengan jelas tahapan pemblokiran media sosial. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel A. Pangerapan menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tersebut juga akan membahas soal sanksi administratif dan kejelasan hukum dalam pemblokiran media sosial.Menurut Semuel, nantinya akan ada Permen baru di mana tahapannya lebih jelas dan sebelum melakukan pemblokiran (terhadap media sosial) ada tahapan dikenakan sanksi administratif seperti denda. Denda tersebut akan memberikan efek jera.Lebih jauh Semuel menjelaskan bahwa dalam satu permintaan pemblokiran media sosial atau konten tertentu, pemerintah harus mengikuti protokol tetap dengan menyertakan aturan yang membuktikan bahwa konten atau media sosial tersebut mengandung hoaks.Semuel mengatakan pemerintah bisa melakukan penutupan media sosial yang terbukti tidak memblokir hoaks meskipun platformnya dibanjiri oleh hoaks. Media sosial bisa ditindak apabila tidak bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk melawan hoaks.Sumber : CNN Indonesia

kemenkominfo

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

Kemenkominfo Tegaskan Literasi Digital untuk ASN Aceh

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Kemenkominfo Ajak ASN Yogyakarta Jaga Netralitas Demi Pemilu Damai

Kemenkominfo Menggelar Sosialisasi Literasi Digital Melalui Kegiatan

Kemenkominfo Menggelar Sosialisasi Literasi Digital Melalui Kegiatan

Kemenkominfo Dorong ASN dan SDM di NTT Makin Cakap Digital

Kemenkominfo Dorong ASN dan SDM di NTT Makin Cakap Digital

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

Kemenkominfo Dorong Kolaborasi di Lingkup Pendidikan

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

ICT Watch: Blokir Internet Bentuk Diskriminasi Papua

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Kemenkominfo Bantah Kebocoran Data Covid-19

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Pemerintah Siapkan Aturan Pemblokiran Media Sosial

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi