Twitter Akan Beri Label Akun Berita yang Dikontrol Negara

Internet Sehat : Twitter mengatakan tidak akan lagi mengamplifikasi tweet yang dilakukan oleh organisasi media yang dikendalikan negara dengan cara mengecualikannya dari sistem rekomendasinya. Pergeseran tersebut membuat akun yang terpengaruh cenderung tidak muncul di hasil penelusuran, notifikasi, dan timeline pengguna.

Twitter juga mengatakan bahwa mereka juga akan melabeli akun media yang terkait dengan pemerintah, serta pejabat penting pemerintah dari China, Prancis, Rusia, Inggris, dan AS. Akun RT Rusia dan China Xinhua News keduanya akan terpengaruh oleh perubahan tersebut.

Twitter mengatakan pihaknya bertindak untuk memberi pengguna lebih banyak konteks tentang apa yang mereka lihat di jejaring sosial Twitter. Platform media sosial lainnya, termasuk raksasa berbagi video YouTube, sudah melabeli saluran organisasi media yang didukung negara.

Twitter akan memberi label pada organisasi media di mana negara menjalankan kontrol atas konten editorial melalui sumber daya keuangan, tekanan politik atau kontrol atas produksi dan distribusi. Akun editor dan staf senior dari organisasi media tersebut juga akan diberi label. Namun, organisasi berita yang didanai publik dengan independensi editorial tidak akan diberi label, termasuk BBC dan jaringan NPR AS.

Twitter mengatakan akan melabeli pejabat pemerintah utama, termasuk menteri luar negeri, lembaga, duta besar, dan juru bicara dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan AS. Menurut Twitter, fokus mereka adalah pada pejabat senior dan entitas yang merupakan suara negara di luar negeri.

Namun, akun pribadi politisi tidak selalu diberi label. Misalnya, akun Twitter populer Presiden Trump @realDonaldTrump tidak akan diberi label, sedangkan akun resminya @Potus akan diidentifikasi dengan memberikan label. Twitter mengatakan akan memperluas daftar akun berlabel dan menyertakan negara tambahan seiring waktu.

Sumber : BBC

Share Artikel